Sengketa Ijazah Gibran: Praktisi Hukum Medan Sebut Tak Ada Ruang PK Usai Putusan MA

Praktisi Hukum Kota Medan H. Supriono Tarigan, S.H., M.Kn, menegaskan putusan Mahkamah Agung soal surat penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka bersifat final. Menurutnya, tidak ada lagi ruang upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dalam sengketa tata usaha negara tersebut.

Supriono menilai putusan kasasi MA dalam perkara yang diajukan H.M. Subhan terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus dipahami sebagai keputusan yang mengikat, bukan sekadar polemik politik yang bisa diperdebatkan tanpa ujung.

"Ketika putusan MA sudah berkekuatan hukum tetap, maka harus dihormati dan dilaksanakan putusan. Jangan sampai hukum hanya dipatuhi saat menguntungkan, tetapi dipersoalkan ketika tidak sesuai harapan," tegas Supriono kepada wartawan, Selasa (10/11/2026), seperti dikutip dari laporan Orbit Digital Daily.

Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 dan Objek Sengketa

Perkara ini bermula dari gugatan tata usaha negara yang diajukan H.M. Subhan terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud. Objek sengketanya adalah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka.

Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan surat keterangan tersebut. Pembatalan itu menjadi titik balik dalam sengketa administratif yang sempat mencuat ke ruang publik saat Gibran maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Supriono menjelaskan, putusan tersebut membawa konsekuensi hukum ex tunc. Artinya, pembatalan berlaku sejak keputusan administrasi diterbitkan pada Agustus 2019, bukan hanya sejak putusan MA dibacakan.

"Dengan demikian, surat keterangan yang menjadi objek sengketa dinyatakan tidak sah sejak awal penerbitannya," ujarnya.

Konsekuensi ex tunc ini penting dipahami. Secara hukum administrasi, dokumen yang dibatalkan dianggap tidak pernah memiliki akibat hukum sejak hari pertama ia lahir. Bukan sekadar dicabut ke depan, melainkan dihapus jejak keabsahannya ke belakang.

Alasan MA Tetap Mengadili Meski Lewat Tenggang Waktu

Salah satu hal yang disorot Supriono adalah pertimbangan MA soal kewenangan mengadili. Gugatan dalam perkara ini diajukan melewati tenggang waktu yang diatur dalam hukum acara peradilan tata usaha negara.

Namun MA menilai persoalan yang disengketakan tidak semata-mata berkaitan dengan kepentingan kontestan Pilpres. Ada kepentingan publik yang lebih luas yang harus dipertimbangkan.

Pertimbangan itulah yang membuat MA tetap memeriksa pokok perkara hingga membatalkan surat keterangan. Bagi Supriono, sikap MA menunjukkan hukum administrasi tidak boleh menjadi tembok yang menghalangi pengujian dokumen publik hanya karena soal prosedural.

Ia juga menyoroti posisi Gibran dalam perkara ini. Menurut Supriono, Gibran tidak dapat mengajukan banding atas putusan karena bukan pihak tergugat dalam perkara kasasi.

Tergugat dalam sengketa itu adalah pejabat pemerintah yang menerbitkan surat keterangan. Gibran juga bukan pihak tergugat intervensi dalam perkara tersebut. Karena itu, jalur upaya hukum yang tersedia untuknya berbeda dengan pihak-pihak yang berperkara.

Posisi Yusril Ihza Mahendra dan Sikap Pemerintah

Pernyataan Supriono sejalan dengan penegasan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Yusril menegaskan putusan MA soal surat penyetaraan pendidikan Gibran bersifat final dan tidak ada upaya hukum lain atas putusan tersebut.

Senada dengan itu, Supriono memperkirakan Kemendikdasmen akan melaksanakan putusan MA setelah menerima salinan resmi putusan. Pelaksanaan putusan menjadi kewajiban administratif yang melekat pada instansi penerbit surat.

Jika pencabutan surat keterangan telah dilakukan, objek sengketa dalam perkara yang masih berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berpotensi tidak lagi tersedia dalam bentuk semula. Konsekuensi terhadap perkara itu tetap menjadi kewenangan majelis hakim untuk menilai.

"Persoalan ini seharusnya menjadi momentum memperkuat kepastian hukum dan transparansi administrasi pendidikan," kata Supriono.

Dampak bagi Tata Kelola Dokumen Pendidikan

Bagi publik, perkara ini menyentuh persoalan yang lebih luas dari sekadar satu nama. Surat keterangan penyetaraan pendidikan adalah dokumen administratif yang lazim diterbitkan untuk jalur pendidikan nonformal atau luar negeri.

Ketika dokumen semacam itu dibatalkan pengadilan, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana mekanisme penerbitannya dapat diuji dan dipertanggungjawabkan. Supriono menilai publik berhak memperoleh penjelasan terkait dasar penerbitan dokumen, mekanisme penyetaraan, serta tindak lanjut putusan pengadilan.

Ada sejumlah hal yang menurutnya perlu dibuka ke publik:

• Dasar dan prosedur penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan.
• Mekanisme verifikasi yang dipakai instansi penerbit pada 2019.
• Tindak lanjut resmi Kemendikdasmen setelah menerima salinan putusan MA.
• Status perkara yang masih berjalan di PTUN setelah objek sengketa dibatalkan.

Keterbukaan itu, kata Supriono, bukan sekadar soal memenuhi rasa ingin tahu publik. Ia menyangkut kepercayaan terhadap administrasi negara yang setiap keputusannya dapat diuji di pengadilan.

Langkah Selanjutnya Setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap

Setelah putusan MA berkekuatan hukum tetap, fokus berpindah ke pelaksanaan. Kemendikdasmen sebagai penerus kewenangan instansi penerbit surat menghadapi kewajiban menindaklanjuti pembatalan tersebut.

Supriono menyebut pelaksanaan putusan biasanya menunggu salinan resmi diterima instansi terkait. Setelah itu, proses pencabutan dapat dijalankan sesuai mekanisme administrasi yang berlaku.

Di sisi lain, perkara di PTUN yang masih berjalan akan menghadapi situasi baru. Jika objek sengketa sudah dicabut, majelis hakim perlu menilai apakah perkara masih memiliki objek yang bisa diperiksa.

"Intinya, putusan pengadilan harus ditempatkan di atas kepentingan politik maupun kepentingan pribadi. Kepastian hukum bukan hanya soal siapa yang menang atau kalah, melainkan bagaimana negara menunjukkan setiap keputusan administrasi dapat diuji dan dipertanggungjawabkan," pungkas Supriono.

Sebagai catatan, perkara ini merupakan sengketa tata usaha negara, bukan perkara pidana. Karena itu, pembahasan soal sanksi atau pertanggungjawaban pidana berada di luar lingkup putusan MA tersebut. Informasi lebih lanjut soal hukum acara peradilan tata usaha negara dapat dilihat pada situs resmi Mahkamah Agung.

Analisis Redaksi

Yang ditegaskan Supriono sebenarnya bukan hal baru dalam ilmu hukum. Putusan MA memang final. Namun dalam kasus ini, penegasan itu perlu diulang karena ada tarikan politik yang kuat di sekelilingnya. Sengketa surat penyetaraan pendidikan Gibran tidak pernah benar-benar menjadi perkara hukum murni di mata publik. Ia selalu dibaca sebagai kelanjutan dari kontestasi politik 2024.

Karena itu, pernyataan bahwa tidak ada ruang PK layak dibaca sebagai pengingat sederhana: hukum administrasi punya logikanya sendiri. Ketika sebuah surat keterangan dibatalkan dengan konsekuensi ex tunc, yang dibatalkan bukan hanya selembar dokumen. Yang dibatalkan adalah keabsahan tindakan negara sejak 2019. Ini soal tata kelola, bukan soal siapa yang menang dalam pilpres.

Namun ada satu hal yang perlu diawasi. Putusan sudah ada, tetapi pelaksanaannya bergantung pada instansi pemerintah. Di sinilah risiko terbesar muncul: putusan yang berkekuatan hukum tetap bisa kehilangan daya ikatnya jika eksekusinya berlarut-larut tanpa penjelasan. Kemendikdasmen sebaiknya tidak menunggu tekanan publik. Transparansi soal kapan dan bagaimana putusan dijalankan akan menentukan apakah kepastian hukum yang dibicarakan Supriono benar-benar nyata atau hanya retorika di konferensi pers.