Jaga Desa 2026: DPMD dan Kejari Barsel Bekali Kades Aturan Hukum Tata Kelola Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Barito Selatan bersama Kejari Barsel menggelar program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) 2026 di Aula Bapperida Buntok, Senin (9/11). Puluhan kepala desa dibekali pemahaman soal batasan hukum dalam menjalankan pemerintahan desa.

Kegiatan bertajuk Penerangan Penegak Hukum itu menghadirkan dua narasumber dari Kejari Barsel, yakni Paras Setio, S.H., M.H.Li., dan Naufal Luthfi Lazuardi, S.H. Sekretaris DPMD Barsel Adenan, S.E., M.A.P., dan Sahala Anjungan Sitorus, SP., MM., turut hadir mendampingi para kades.

Dalam sambutannya, Paras menegaskan posisi kepala desa sebagai garda terdepan penegakan hukum di tingkat desa. Ia meminta para kades memahami batas regulasi sebelum mengambil kebijakan.

"Program Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa ini bertujuan agar para kepala desa paham batasan hukum dalam menjalankan pemerintahan desa. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil di desa senantiasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Paras, dikutip dari kalselpos.com.

Ia berharap para kepala desa tidak hanya patuh aturan, tetapi juga mampu menjadi teladan sekaligus penyuluh hukum bagi warga di wilayah masing-masing.

Kronologi Kegiatan Jaga Desa 2026 di Aula Bapperida Buntok

Program Jaga Desa 2026 di Barito Selatan berlangsung dalam satu sesi pertemuan di Aula Bapperida Buntok, Senin (9/11). Acara dibuka dengan sambutan dari perwakilan DPMD Barsel, lalu dilanjutkan pemaparan materi oleh dua narasumber dari Kejari Barsel.

Paras Setio dan Naufal Luthfi Lazuardi bergantian menyampaikan materi seputar batasan hukum dalam tata kelola pemerintahan desa. Puluhan kepala desa dari berbagai wilayah Kabupaten Barsel mengikuti pemaparan tersebut.

Setelah materi selesai, kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab interaktif. Para kepala desa diberi ruang untuk berkonsultasi langsung soal persoalan hukum yang mereka hadapi di lapangan.

Rangkaian acara itu menunjukkan pola yang lazim dalam program Jaga Desa: penyuluhan dilakukan secara tatap muka, bukan lewat surat edaran. Pendekatan ini memungkinkan kades bertanya langsung kepada jaksa tentang kasus konkret yang mereka hadapi.

Kegiatan ini juga menjadi ajang koordinasi antara DPMD sebagai pembina pemerintahan desa dan Kejari sebagai penegak hukum. Kedua institusi berada dalam satu ruangan bersama para kades, sehingga persoalan regulasi bisa dibahas tanpa perantara.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Ada empat nama yang tampil dalam kegiatan ini. Dari Kejari Barsel, hadir Paras Setio, S.H., M.H.Li., dan Naufal Luthfi Lazuardi, S.H., sebagai narasumber. Dari DPMD Barsel, hadir Sekretaris DPMD Adenan, S.E., M.A.P., dan Sahala Anjungan Sitorus, SP., MM.

Paras menekankan pentingnya pemahaman hukum bagi kepala desa. Menurutnya, program ini dirancang agar setiap kebijakan di desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adenan menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menilai edukasi hukum semacam ini sangat dibutuhkan para kepala desa untuk meminimalisasi potensi pelanggaran hukum dalam tata kelola pemerintahan desa.

"DPMD siap bersinergi penuh dengan Kejari untuk mendukung keberhasilan program Jaga Desa di seluruh wilayah Barito Selatan," kata Adenan dalam kegiatan tersebut.

Sahala Anjungan Sitorus menambahkan, hasil penyuluhan harus langsung diterapkan di lapangan. Menurutnya, kesadaran hukum aparatur desa merupakan pondasi utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Latar Belakang: Mengapa Kades Perlu Penyuluhan Hukum

Kepala desa memegang kewenangan besar dalam mengelola anggaran dan program pembangunan. Kewenangan itu datang bersama risiko hukum, mulai dari pengadaan barang, pengelolaan dana desa, hingga penetapan kebijakan yang bersinggungan dengan kepentingan warga.

Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) merupakan inisiatif Kejaksaan yang menempatkan jaksa sebagai pendamping hukum bagi pemerintahan desa. Fokusnya bukan penindakan, melainkan pencegahan: memastikan kades tahu batas sebelum melangkah.

Di Barito Selatan, DPMD berperan sebagai mitra yang menjembatani program itu ke aparatur desa. Kolaborasi ini penting karena DPMD adalah instansi yang sehari-hari membina pemerintahan desa.

Kegiatan di Buntok menjadi salah satu titik pelaksanaan program tersebut pada 2026. Puluhan kades yang hadir mewakili berbagai wilayah di Kabupaten Barsel, sehingga materi yang disampaikan menjangkau banyak desa sekaligus.

Pola penyuluhan seperti ini bukan hal baru di daerah. Kejaksaan di berbagai wilayah menjalankan program serupa untuk menekan kasus korupsi dana desa dan sengketa administrasi. Namun pelaksanaannya bergantung pada koordinasi antara kejaksaan dan pemerintah daerah.

Dampak yang Diharapkan dari Program Jaga Desa

Harapan terbesar dari kegiatan ini adalah berkurangnya pelanggaran hukum dalam tata kelola desa. Adenan menyebut edukasi hukum sebagai cara meminimalisasi potensi pelanggaran, bukan sekadar formalitas.

Bagi kepala desa, pemahaman batasan hukum membantu mereka mengambil keputusan yang tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Kebijakan yang sesuai aturan juga lebih aman dari gugatan atau pemeriksaan aparat penegak hukum.

Sahala menekankan tiga hal yang ingin dicapai: tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ketiganya menjadi indikator penting dalam penilaian kinerja pemerintahan desa.

Selain itu, para kades diharapkan menularkan pengetahuan yang mereka dapat kepada perangkat desa dan warga. Peran sebagai penyuluh hukum di wilayah masing-masing menjadi bagian dari hasil yang dibidik program ini.

Dampak jangka panjangnya terasa pada kualitas penggunaan dana desa. Jika kades memahami prosedur, risiko penyimpangan menurun dan program pembangunan desa berjalan lebih tertib.

Langkah Selanjutnya: Sinergi DPMD dan Kejari Barsel

DPMD Barsel menyatakan komitmen untuk bersinergi penuh dengan Kejari mendukung keberhasilan Jaga Desa di seluruh wilayah Barito Selatan. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Sekretaris DPMD Adenan.

Sinergi tersebut mencakup penyuluhan lanjutan dan pendampingan bagi aparatur desa. Bentuk konkretnya belum dirinci dalam kegiatan di Buntok, tetapi arah kerja samanya sudah dinyatakan terbuka.

Kejari Barsel melalui Paras berharap para kepala desa menjadi teladan sekaligus penyuluh hukum bagi warga. Harapan itu menempatkan kades sebagai ujung tombak penyebaran kesadaran hukum di tingkat desa.

Pemerintah Kabupaten Barsel belum mengumumkan jadwal kegiatan lanjutan. Namun dengan komitmen yang sudah dinyatakan, program serupa berpeluang digelar di wilayah lain di Barito Selatan.

Untuk informasi lebih luas soal program kejaksaan di tingkat desa, pembaca dapat merujuk laman resmi Kejaksaan Republik Indonesia.

Analisis Redaksi

Program Jaga Desa menyasar titik paling rawan dalam pemerintahan desa: keputusan kades yang bersinggungan langsung dengan anggaran. Penyuluhan hukum menjadi masuk akal ketika kades dibekali pemahaman sebelum masalah muncul, bukan setelah kasus mencuat.

Yang perlu diawasi adalah keberlanjutan. Satu sesi penyuluhan di aula tidak otomatis mengubah praktik di lapangan. Tanpa pendampingan rutin dan evaluasi, materi yang disampaikan bisa menguap begitu kades kembali ke desanya.

Kolaborasi DPMD dan Kejari Barsel layak diapresiasi karena menyatukan pembina dan penegak hukum dalam satu forum. Namun publik berhak menuntut ukuran keberhasilan yang jelas: apakah pelanggaran dalam tata kelola desa benar-benar turun, atau kegiatan ini berhenti sebagai seremonial tahunan.