Putusan Lengkap MA soal Suket Ijazah Gibran: Alasan Kasasi Subhan Dikabulkan

Mahkamah Agung mengunggah putusan lengkap Nomor 742 K/TUN/2026 yang mengabulkan kasasi Subhan dan membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Majelis hakim menilai penerbitan suket itu melanggar asas kecermatan formal.

Putusan lengkap tersebut dikirim ke pengadilan pengaju dengan tanggal minutasi Selasa, 10 November. Dalam perkara ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berstatus sebagai Tergugat atau Termohon Kasasi.

Kronologi Perkara dari PTUN hingga Kasasi

Perkara ini bermula dari gugatan yang diajukan Subhan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Objek sengketa adalah Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.

Pada 12 Mei 2026, PTUN Jakarta menjatuhkan Putusan Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT. Putusan itu kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Putusan Nomor 130/B/2026/PT.TUN/JKT pada 12 Agustus 2026.

Tidak puas dengan putusan banding, Subhan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Permohonan kasasi itu dikabulkan. MA membatalkan kedua putusan di bawahnya sekaligus mengadili sendiri perkara tersebut.

Majelis hakim yang memutus perkara ini diketuai Prof. Yulius, selaku Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung. Ia ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama Maftuf Effendi dan Heri Sugiharto sebagai hakim anggota. Putusan diambil dalam rapat permusyawaratan pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Dalam amar putusannya, MA menyatakan batal Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. MA juga mewajibkan Tergugat mencabut surat keterangan tersebut.

Pertimbangan Hakim: Pelanggaran Administrasi Bukan Sekadar Kontestasi

Majelis Hakim Agung menilai pelanggaran administrasi bukan sekadar kepentingan kontestasi belaka. Menurut MA, persoalan itu menyangkut kepentingan seluruh bangsa Indonesia.

Karena itu, setiap orang yang mempunyai hak memilih dan dipilih patut diberikan hak gugat. Pertimbangan ini menjadi dasar MA mengesampingkan eksepsi yang diajukan Termohon Kasasi.

MA juga mempertimbangkan adanya fakta hukum baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 5 Oktober 2026. Putusan MK itu dinilai sebagai notoire feiten yang telah melakukan pengujian terhadap objek sengketa.

Menurut MA, putusan MK tersebut mengakibatkan perubahan keadaan hukum dan berimplikasi pada keberadaan objek sengketa yang bertentangan dengan tatanan hukum. Dengan perubahan itu, MA menilai beralasan hukum mengesampingkan eksepsi kadaluwarsa gugatan dan gugatan kurang pihak.

"Dengan demikian, eksepsi-eksepsi Termohon Kasasi dahulu Tergugat tidak beralasan hukum," bunyi petikan putusan MA.

MA menegaskan putusan pengadilan merupakan bagian dari sistem hukum. Karena itu, keadilan substantif perlu dikedepankan daripada keadilan prosedural. MA lalu melakukan pengujian substansi objek sengketa sebagai implementasi asas ius curia novit.

Fakta Hukum: Tidak Ada Bukti Ijazah Luar Negeri Gibran

Secara faktual, objek sengketa diterbitkan Dirjen Dikdasmen berdasarkan certificate of attendance academic records dan explanation of grades. Dokumen itu tidak membuktikan Gibran Rakabuming Raka menamatkan jenjang pendidikan tertentu.

MA menilai dokumen tersebut hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan. Tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau sertifikat di luar negeri yang dijadikan dasar penyetaraan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan.

"Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat," tulis MA dalam putusan itu.

MA juga menyoroti proses penyetaraan satuan pendidikan. Penyetaraan yang menggunakan kurikulum internasional atau negara lain dengan satuan pendidikan kurikulum nasional tanpa didukung ijazah, sertifikat, atau diploma hasil tamat belajar dinilai sebagai tindakan tidak cermat.

Tindakan itu mempengaruhi fakta materiil dari suatu keputusan. Karena itu, penerbitan keputusan oleh Dirjen Dikdasmen dinilai melanggar asas kecermatan formal.

"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya," bunyi petikan putusan MA.

Dampak Putusan bagi Gibran dan Dunia Pendidikan

Putusan MA ini membatalkan dasar hukum yang selama ini menjadi landasan penyetaraan ijazah SMA Gibran. Konsekuensi langsungnya, Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak lagi memiliki kekuatan hukum.

MA mewajibkan Tergugat, dalam hal ini Dirjen Dikdasmen Kemendikbud, mencabut surat keterangan tersebut. Kewajiban itu tertuang dalam amar putusan yang mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi H.M Subhan.

Putusan ini juga menegaskan bahwa penyetaraan pendidikan tidak boleh dilakukan tanpa dokumen hasil tamat belajar yang sah. Praktik penyetaraan berbasis certificate of attendance dinilai melanggar asas kecermatan formal.

Bagi publik, putusan ini menjadi rujukan soal hak gugat warga negara terhadap pelanggaran administrasi. MA menegaskan pelanggaran administrasi bukan urusan kontestasi semata, melainkan kepentingan seluruh bangsa.

Namun, putusan ini tidak secara otomatis mencabut status pendidikan Gibran sebagai pejabat publik. Yang dibatalkan adalah surat keterangan penyetaraan ijazah, bukan jabatan atau hasil pemilihan.

Langkah Selanjutnya: Eksekusi Putusan dan Pengawasan

Dengan putusan berkekuatan hukum tetap, Dirjen Dikdasmen Kemendikbud wajib menjalankan amar putusan. Kewajiban utama adalah mencabut Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.

Putusan lengkap telah dikirim ke pengadilan pengaju pada 10 November. Salinan itu menjadi dasar bagi pihak-pihak terkait untuk memantau pelaksanaan putusan.

Publik dapat mengakses dokumen putusan melalui laman resmi Mahkamah Agung. Transparansi ini penting agar eksekusi putusan dapat diawasi, terutama karena melibatkan pejabat negara.

Jika Tergugat tidak menjalankan putusan, pemohon kasasi dapat mengajukan upaya paksa. Namun, mekanisme itu belum dibahas dalam petikan putusan yang diunggah MA.

Analisis Redaksi

Putusan MA ini bukan sekadar kemenangan Subhan secara prosedural. Ada pesan tegas yang jarang muncul dalam sengketa administrasi: keadilan substantif harus didahulukan ketika fakta materiilnya cacat.

Majelis hakim menyebut pelanggaran administrasi menyangkut kepentingan seluruh bangsa. Kalimat itu membalik logika lama yang kerap mempersempit sengketa administrasi menjadi urusan elite politik. Dengan memberi hak gugat kepada setiap pemilih, MA memperluas pintu kontrol publik terhadap dokumen negara.

Yang paling telanjang adalah temuan faktualnya. MA menyatakan tidak ada bukti ijazah luar negeri Gibran, hanya certificate of attendance dan explanation of grades. Dokumen kehadiran diperlakukan seolah bukti tamat belajar. Di titik itu, asas kecermatan formal dilanggar.

Kritik yang muncul kemudian bukan soal siapa yang menang, tetapi mengapa dokumen selemah itu bisa menjadi dasar keputusan resmi. Jika penyetaraan pendidikan bisa dilakukan tanpa ijazah, standar kelulusan menjadi kabur dan merugikan lulusan yang menempuh jalur resmi.

Pekerjaan rumah berikutnya ada di eksekusi. Putusan yang tidak dijalankan hanya jadi teks di laman pengadilan. Publik berhak memantau apakah Dirjen Dikdasmen benar-benar mencabut surat keterangan itu, atau kembali menunda dengan alasan teknis.

Sumber: bali.antaranews.com, mahkamahagung.go.id