Partai Arab Raih 19 Kursi, Pengaruhi Koalisi Israel

Partai Arab di Israel, Joint List dan Raam, berhasil meraih 19 kursi parlemen dalam pemilu terbaru. Perolehan ini langsung memicu ketegangan politik karena kedua blok besar Yahudi saling berebut dukungan untuk membentuk pemerintahan baru.

Perolehan Kursi Partai Arab dalam Pemilu Israel

Joint List dan Raam adalah dua kekuatan politik utama yang mewakili warga Arab Israel. Dalam pemilu kali ini, keduanya mengumpulkan total 19 kursi di Knesset, parlemen Israel yang beranggotakan 120 orang. Angka itu setara dengan sekitar 16 persen dari total kursi.

Joint List merupakan aliansi beberapa partai Arab yang selama ini dikenal vokal menyuarakan hak-hak warga Arab. Sementara Raam, yang dipimpin oleh Mansour Abbas, mengambil pendekatan berbeda dengan membuka komunikasi ke partai-partai Yahudi. Perolehan 19 kursi menegaskan posisi politik Arab tidak bisa lagi diabaikan dalam setiap perhitungan koalisi.

Hasil ini bukan pertama kali partai Arab mencatat angka signifikan. Pada pemilu-pemilu sebelumnya, Joint List pernah meraih 15 kursi. Namun, gabungan 19 kursi kali ini memberi bobot tawar lebih besar, terutama karena tidak ada satu pun blok Yahudi yang mengantongi mayoritas mutlak 61 kursi.

Ketegangan Politik dan Perebutan Dukungan

Perebutan dukungan menjadi kian sengit. Blok kanan yang dipimpin Benjamin Netanyahu dan blok tengah-kiri yang dipimpin Yair Lapid sama-sama membutuhkan dukungan tambahan untuk mencapai ambang 61 kursi. Dalam situasi itu, 19 kursi partai Arab menjadi penentu arah pemerintahan.

Namun, dukungan partai Arab tidak serta-merta datang. Joint List selama ini menolak bergabung dengan pemerintahan yang dipimpin Netanyahu. Sikap itu didasari kebijakan-kebijakan yang dinilai merugikan warga Arab, termasuk perluasan permukiman dan operasi militer di Gaza. Sementara Raam menunjukkan keterbukaan untuk mendukung pemerintahan asalkan tuntutan warga Arab dipenuhi.

Ketegangan juga muncul di internal blok Yahudi. Sejumlah partai kanan menolak bekerja sama dengan partai Arab dalam bentuk apa pun. Penolakan itu mempersempit ruang manuver dan memperbesar peluang deadlock politik.

Latar Belakang Politik Warga Arab Israel

Warga Arab Israel merupakan sekitar 20 persen dari total populasi. Mereka memiliki hak pilih penuh dan telah lama terwakili di Knesset. Meski demikian, partai-partai Arab sering berada di posisi marginal karena tidak pernah diajak masuk koalisi pemerintahan.

Joint List dibentuk pada 2015 sebagai gabungan partai Arab dan beberapa faksi kiri. Aliansi ini menekankan isu kesetaraan hak, tanah, dan keadilan sosial. Raam, yang memisahkan diri dari Joint List pada 2019, memilih jalur pragmatis dengan bersedia bernegosiasi dengan partai Yahudi. Pendekatan itu sempat menuai kritik, tetapi juga membuka ruang baru bagi pengaruh politik Arab.

Pemilu kali ini digelar di tengah situasi keamanan yang memanas. Isu ekonomi, harga hunian, dan penanganan pandemi turut mewarnai kampanye. Namun, bagi pemilih Arab, isu utama tetap soal pengakuan dan kesetaraan.

Dampak terhadap Pembentukan Pemerintahan Baru

Dengan 19 kursi, partai Arab memegang kunci. Jika keduanya kompak, mereka bisa menjadi kingmaker dalam pembentukan pemerintahan. Namun, perbedaan strategi antara Joint List dan Raam membuat posisi itu belum tentu solid.

Joint List cenderung menolak masuk kabinet dan hanya akan memberikan dukungan dari luar. Raam, sebaliknya, membuka opsi masuk pemerintahan atau mendukung dari luar dengan syarat tertentu. Perbedaan ini bisa dimanfaatkan oleh partai Yahudi untuk memecah suara Arab.

Di sisi lain, penolakan sebagian partai Yahudi untuk bekerja sama dengan partai Arab membuat skenario koalisi semakin rumit. Jika tidak ada kesepakatan, Israel berpotensi menghadapi pemilu ulang, seperti yang pernah terjadi beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir.

Langkah Selanjutnya dan Reaksi Politik

Presiden Israel dijadwalkan memulai konsultasi dengan semua partai untuk menentukan siapa yang mendapat mandat membentuk pemerintahan. Dalam proses itu, partai Arab akan menjadi salah satu pihak yang dipanggil untuk memberikan rekomendasi.

Reaksi dari partai Yahudi beragam. Kubu kanan menegaskan tidak akan duduk bersama partai Arab. Kubu tengah-kiri menyatakan terbuka asalkan ada kesepakatan program. Sementara itu, Joint List dan Raam masih melakukan pembicaraan internal untuk menentukan sikap resmi.

Pengamat politik Israel menilai hasil ini sebagai sinyal penting bahwa warga Arab tidak bisa lagi dipinggirkan. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa tanpa perubahan sikap dari partai Yahudi, 19 kursi itu belum tentu berbuah pengaruh nyata.

Analisis Redaksi

Perolehan 19 kursi partai Arab adalah cermin dari realitas demografi Israel yang selama ini kurang diakui dalam perhitungan politik. Selama bertahun-tahun, partai Arab hanya menjadi penonton dalam pembentukan koalisi. Kini, angka itu memaksa semua pihak untuk menghitung ulang.

Namun, kekuatan 19 kursi tidak otomatis menjadi tiket masuk kabinet. Penolakan ideologis dari partai Yahudi tetap menjadi tembok tebal. Joint List dan Raam juga belum tentu bersatu. Jika keduanya terpecah, pengaruh itu bisa menguap. Di sinilah ujian kedewasaan politik warga Arab Israel: mampu mengubah kursi menjadi kebijakan nyata, bukan sekadar simbol.

Yang paling menentukan justru langkah setelah konsultasi presiden. Jika partai Yahudi tetap mengabaikan suara Arab, mereka harus siap menghadapi konsekuensi politik, termasuk ketidakstabilan pemerintahan. Sebaliknya, jika partai Arab bisa memainkan peran secara cerdas, 19 kursi ini bisa menjadi titik balik bagi representasi politik yang lebih inklusif.

Sumber: bsinews.id, knesset.gov.il