Kemenkum Masuk DPRD Maluku Bahas Ranperda Pelayanan Publik

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku menghadiri rapat kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Maluku di Ambon, Selasa 10 November 2026. Agenda utamanya membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usul inisiatif DPRD Provinsi Maluku tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPRD Provinsi Maluku. Kehadiran Kemenkum dalam forum itu bertujuan memastikan rancangan yang sedang dibahas menjadi produk hukum yang berkualitas, bukan sekadar daftar pasal tanpa daya ikat.

Kemenkum Masuk Rapat Bapemperda DPRD Maluku

Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bertugas menyusun dan membahas rancangan peraturan daerah. Dalam prosesnya, badan ini hampir selalu melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dari Kementerian Hukum.

Peran Kemenkum di sini bersifat teknis. Perancang membantu menyusun norma yang jelas, menghindari tumpang tindih dengan aturan di atasnya, dan memastikan rancangan tidak bertabrakan dengan peraturan yang sudah berlaku.

Kantor Wilayah Kemenkum Maluku menyebut kehadiran mereka dalam rapat kerja itu sebagai bagian dari pendampingan terhadap Ranperda usul inisiatif DPRD. Tujuannya satu: menghasilkan produk hukum yang berkualitas.

Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik sendiri masuk kategori usul inisiatif DPRD, bukan usul eksekutif. Artinya, inisiatif penyusunan datang dari anggota dewan, lalu dibahas bersama pemerintah provinsi sebelum ditetapkan.

Apa Isi Ranperda Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Dari judulnya, ranperda ini mengatur bagaimana pemerintah daerah menyelenggarakan layanan kepada warga. Cakupannya biasanya meliputi standar layanan, hak dan kewajiban penerima layanan, serta mekanisme pengaduan.

Rancangan semacam ini menyentuh hal-hal yang dekat dengan keseharian: pengurusan izin, layanan administrasi kependudukan, hingga akses terhadap layanan dasar yang menjadi kewenangan provinsi.

Karena itu, kualitas rumusan pasalnya menentukan. Norma yang kabur berpotensi menyulitkan warga saat mengajukan keluhan, sekaligus mempersulit pemerintah daerah menegakkan standar layanan.

Pembahasan di Bapemperda menjadi tahap awal sebelum rancangan dibahas lebih lanjut di tingkat paripurna dan kemudian dievaluasi oleh pemerintah pusat.

Mengapa Produk Hukum Berkualitas Jadi Sorotan

Pembahasan melibatkan Kemenkum bukan tanpa alasan. Peraturan daerah yang bermasalah secara materiil bisa dibatalkan, dan proses pembatalan itu memakan waktu serta energi politik.

Ada sejumlah titik rawan yang biasanya disorot perancang peraturan saat mendampingi DPRD:

• Norma yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, termasuk undang-undang sektor pelayanan publik.
• Pasal yang terlalu umum sehingga sulit diterapkan di lapangan.
• Ketidakjelasan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.
• Tidak adanya mekanisme pengawasan dan pengaduan yang jelas.
• Rumusan sanksi yang tidak proporsional atau tidak dapat dijalankan.

Dalam kerangka itu, pendampingan Kemenkum berfungsi sebagai penyaring awal. Perancang peraturan memeriksa apakah setiap pasal punya dasar, tidak duplikatif, dan bisa diuji di lapangan.

Proses serupa juga berjalan di banyak daerah lain. Kementerian Hukum secara rutin mengerahkan perancang peraturan perundang-undangan untuk mendampingi pembentukan perda, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Alur Pembahasan Ranperda Inisiatif DPRD

Ranperda usul inisiatif melewati sejumlah tahap sebelum resmi berlaku. Tahap pertama adalah pengajuan usul, biasanya disertai naskah akademik dan draf rancangan.

Setelah itu, DPRD membahasnya di tingkat badan atau komisi terkait, dalam hal ini Bapemperda. Di sini masukan teknis dari instansi seperti Kemenkum masuk.

Berikutnya, rancangan dibahas bersama pemerintah provinsi untuk menyamakan pandangan. Jika disepakati, rancangan disetujui dalam rapat paripurna dan dikirim ke gubernur untuk ditetapkan.

Perda yang sudah ditetapkan masih harus dievaluasi oleh pemerintah pusat, khususnya untuk materi tertentu. Tahap ini menjadi ujian terakhir apakah norma dalam perda bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Karena itu, masukan di tahap Bapemperda jauh lebih murah daripada perbaikan setelah perda dibatalkan.

Langkah Selanjutnya Setelah Rapat Kerja

Rapat kerja 10 November 2026 itu belum menetapkan hasil akhir pembahasan. Yang jelas, Kemenkum Maluku sudah menyampaikan masukan teknis terhadap Ranperda Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Setelah rapat, Bapemperda akan menindaklanjuti catatan perancang peraturan. Bisa berupa penyempurnaan draf, penajaman pasal, atau penyesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi.

Pembahasan berikutnya akan menentukan apakah rancangan ini lolos ke tahap selanjutnya atau masih perlu perbaikan. DPRD Provinsi Maluku dan pemerintah provinsi akan menjadi pihak yang menuntaskan prosesnya.

Yang perlu dicermati publik: seberapa jauh masukan teknis itu diserap, dan apakah hasil akhirnya benar-benar memperkuat layanan publik di Maluku.

Analisis Redaksi

Kehadiran Kemenkum di rapat Bapemperda seharusnya jadi hal biasa, bukan berita. Fakta bahwa hal ini diberitakan justru menunjukkan pendampingan perancangan perda belum sepenuhnya melembaga dalam rutinitas pembentukan kebijakan daerah.

Padahal, di sinilah kualitas sebuah perda ditentukan. Perda tentang pelayanan publik menyentuh langsung hak warga, dan kesalahan rumusan di tahap awal mahal biayanya. Bukan hanya soal pembatalan, tetapi juga soal warga yang tetap kesulitan mengakses layanan meski aturannya sudah ada.

Masukan teknis dari perancang peraturan tidak menjamin perda menjadi sempurna. Yang lebih menentukan adalah seberapa serius DPRD dan pemerintah provinsi menindaklanjuti catatan itu, serta seberapa terbuka proses pembahasannya terhadap publik.

Jika rapat hanya menjadi formalitas, produk hukum yang dihasilkan akan tetap lemah. Sebaliknya, kalau setiap pasal diuji dengan pertanyaan sederhana—apakah ini memudahkan warga—maka kualitas yang dicita-citakan bukan sekadar klaim di rilis berita.

Sumber: rri.co.id, kemenkum.go.id