Yusril: Putusan MA soal Penyetaraan Pendidikan Gibran Final dan Tak Bisa Dibanding

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan putusan Mahkamah Agung soal surat penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka bersifat final. Tidak ada upaya hukum lagi yang bisa ditempuh, dan surat Kemendikbud itu batal sejak Agustus 2019.

"Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Pernyataan itu menutup ruang bagi upaya hukum lanjutan atas perkara yang bermula dari gugatan tata usaha negara terhadap surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2019.

Kronologi Perkara dari Gugatan Subhan hingga Putusan 742 K/TUN/2026

Perkara ini berawal dari gugatan yang diajukan H.M. Subhan dalam sengketa tata usaha negara (TUN) melawan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian itu kini bernama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Subhan. MA membatalkan surat keterangan Kemendikbud yang digunakan untuk penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka.

MA juga memerintahkan Kemendikbud, yang kini menjadi Kemendikdasmen, mencabut surat keterangan tersebut. Perintah itu menjadi bagian tak terpisahkan dari amar putusan kasasi.

Menurut Yusril, putusan tersebut berlaku secara surut atau ex tunc, yakni sejak surat itu diterbitkan pada Agustus 2019. "Artinya, batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada Agustus 2019, kalau saya tidak salah," ujarnya.

Dengan sifat ex tunc, akibat hukum surat keterangan itu dianggap tidak pernah ada sejak awal. Bukan hanya sejak putusan MA dibacakan.

Alasan MA Tetap Mengadili Meski Gugatan Lewat Waktu

Yusril menjelaskan MA berpendapat tetap berwenang mengadili perkara tersebut meskipun gugatan diajukan setelah melewati batas waktu. Dasar pertimbangannya, persoalan itu dinilai tidak hanya menyangkut kontestan lain dalam pemilihan presiden.

MA menilai perkara ini menyangkut kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Pertimbangan itulah yang membuat majelis hakim tetap memeriksa pokok perkara meski ada dalil tenggang waktu.

Pandangan senada sebelumnya juga muncul dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Yusril menyebut putusan MK bersifat final and binding, sehingga tidak ada upaya hukum lagi atasnya.

Dua putusan itu kini menjadi rujukan utama dalam pembahasan tindak lanjut administrasi di kementerian. Keduanya saling melengkapi dalam menutup celah hukum.

Posisi Gibran dan Kementerian dalam Perkara Kasasi

Yusril menegaskan Gibran tidak dapat mengajukan banding atas putusan tersebut. Alasannya, pihak tergugat dalam perkara di MA adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Sementara itu, Gibran bukan merupakan pihak tergugat intervensi dalam perkara kasasi tersebut. Posisi itu berbeda dengan perkara yang masih berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tempat Gibran menjadi tergugat intervensi.

Karena bukan pihak dalam kasasi, Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan peninjauan kembali. Upaya hukum luar biasa itu hanya terbuka bagi pihak-pihak yang berperkara.

"Nampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung," tutur Yusril.

Berikut poin-poin utama putusan dan posisi para pihak:

• Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi H.M. Subhan.
• Surat keterangan Kemendikbud yang dipakai untuk penyetaraan pendidikan Gibran dinyatakan batal.
• Kemendikbud, kini Kemendikdasmen, diperintahkan mencabut surat tersebut.
• Pembatalan berlaku surut sejak surat diterbitkan pada Agustus 2019.
• Gibran bukan pihak tergugat intervensi dalam perkara kasasi, sehingga tidak bisa mengajukan PK.
• Kementerian disebut akan mengeksekusi putusan setelah menerima salinan resmi.

Dampak pada Perkara PTUN dan Eksekusi Putusan

Menurut Yusril, apabila Kemendikdasmen telah melaksanakan putusan MA, objek gugatan dalam perkara yang sedang berjalan di PTUN tidak lagi ada. Objek sengketa itu adalah surat keterangan yang kini diperintahkan dicabut.

Logikanya sederhana. Jika surat yang dipersoalkan sudah dicabut dan dinyatakan batal, tidak ada lagi yang bisa diadili dalam sengketa tata usaha negara tersebut.

Eksekusi putusan menjadi kunci. Kementerian perlu menunggu salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung sebelum menjalankan perintah pencabutan.

Yusril menyerahkan tindak lanjut atas putusan MK dan MA tersebut kepada Gibran. Pemerintah, dalam hal ini kementerian terkait, memposisikan diri sebagai pelaksana putusan pengadilan.

Proses pencabutan surat keterangan akan menjadi penanda berakhirnya rangkaian perkara yang menyeret nama Gibran. Setelah itu, tidak ada lagi dasar administratif yang bisa dipersoalkan di peradilan.

Latar Belakang Sengketa dan Arti Putusan Final

Surat keterangan penyetaraan pendidikan menjadi pintu masuk bagi seseorang yang menempuh pendidikan di luar jalur formal untuk diakui setara. Dalam konteks pencalonan, pengakuan itu kerap menjadi syarat administrasi.

Gugatan Subhan menyasar penerbitan surat tersebut. Perjalanan perkara berlanjut ke kasasi hingga MA mengeluarkan Putusan 742 K/TUN/2026.

Putusan final berarti tidak ada lagi banding atau kasasi lanjutan. Peninjauan kembali hanya mungkin diajukan oleh pihak yang berperkara, dan menurut Yusril tidak ada pihak yang memenuhi syarat itu.

Perdebatan publik soal ijazah dan penyetaraan pendidikan Gibran sudah berlangsung lama. Putusan MA ini menjadi titik hukum terakhir dalam sengketa administratif tersebut.

Bagi kementerian, langkah berikutnya bersifat teknis: menerima salinan resmi, mencabut surat, lalu menyesuaikan data administrasi. Bagi Gibran, tindak lanjut politik dan hukum diserahkan sepenuhnya kepadanya.

Analisis Redaksi: Putusan Final, tetapi Pertanyaan Publik Belum Selesai

Secara hukum, pernyataan Yusril menutup pintu. Putusan MA final, tidak ada PK, dan pembatalan berlaku surut sejak Agustus 2019. Namun penegasan itu justru membuka pertanyaan yang lebih mendasar soal bagaimana sebuah surat keterangan bisa terbit dan dipakai dalam proses pencalonan.

Perkara ini bukan sekadar soal satu dokumen. Ada rantai keputusan administratif yang melibatkan kementerian, lalu berujung pada sengketa di PTUN dan kasasi di MA. Selama bertahun-tahun, publik menunggu kejelasan, dan kejelasan itu baru datang lewat putusan pengadilan, bukan lewat penjelasan resmi kementerian.

Yang juga patut dicatat, MA menilai perkara ini menyangkut kepentingan seluruh bangsa. Pertimbangan itu menunjukkan sengketa administratif kecil bisa berdampak besar ketika menyangkut kontestasi politik nasional. Kini bola berada di Kemendikdasmen untuk segera mengeksekusi putusan, dan di tangan Gibran untuk menanggapi tindak lanjutnya.

Sumber: papuatengah.antaranews.com, mahkamahagung.go.id