Yusril Optimistis Indonesia Masuk OECD 2-3 Tahun, 80 Area Transformasi Dikebut

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra optimistis Indonesia dapat menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

Keyakinan itu disampaikan Yusril dalam sebuah forum nasional di Jakarta, Selasa. Ia menegaskan pemerintah terus mempercepat penyelesaian 80 area transformasi yang perlu dibenahi sebagai bagian dari persiapan Indonesia menuju keanggotaan OECD.

Pengawasan dan Konsultasi dengan OECD

Yusril mengatakan pemerintah tidak berhenti melakukan pengawasan dan berkonsultasi dengan OECD. Fokusnya adalah memperkuat sistem antikorupsi, administrasi yang transparan, serta hukum yang adil dan pasti.

"Kami terus melakukan pengawasan dan berkonsultasi dengan mereka (OECD), terutama untuk memperkuat sistem antikorupsi, administrasi yang transparan, hukum yang adil dan pasti, dan sebagainya," kata Yusril.

Menurut dia, berbagai perbaikan itu bukan pekerjaan sekali jadi. Pemerintah harus memastikan setiap area transformasi benar-benar memenuhi standar yang diminta organisasi beranggotakan negara-negara maju tersebut.

Salah satu aspek yang terus diperbaiki adalah integrasi data hukum yang dikembangkan Kementerian Hukum. Sistem ini menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun administrasi yang transparan dan mudah diakses.

Kementerian Hukum mencatat sebanyak 50,8 juta transaksi pertukaran data administrasi hukum dari lebih dari 35 kementerian dan lembaga melalui sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sejak 2023 hingga Oktober 2026.

Yusril mengapresiasi langkah Kementerian Hukum dalam membangun sistem integrasi data tersebut. Menurutnya, itu menjadi salah satu pekerjaan besar pemerintah.

Ia menjelaskan integrasi data telah menjadi inisiatif pemerintah sejak 2000-an melalui penerapan pemerintahan elektronik (e-government) dan terus mengalami perkembangan.

Target Tiga Regulasi Prioritas pada 2027

Di sisi lain, pemerintah menargetkan penyelesaian tiga prioritas regulasi pada 2027 untuk mendukung proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD.

Ketiga prioritas tersebut meliputi pengaturan penyuapan terhadap pejabat asing, revisi Undang-Undang Statistik, dan revisi Undang-Undang Persaingan Usaha.

"Jadi, tiga hal itu yang tadi juga dibahas untuk menjadi prioritas guna diselesaikan tahun depan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (9/11).

Airlangga menjelaskan pengaturan mengenai penyuapan terhadap pejabat asing menjadi salah satu persyaratan penting dalam proses aksesi OECD. Saat ini, Indonesia masih perlu memperkuat landasan hukum untuk mengatur praktik tersebut.

Menurut dia, pemerintah tengah mempersiapkan pengaturan tersebut, termasuk melalui kemungkinan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Terkait revisi Undang-Undang Persaingan Usaha, Airlangga mengatakan regulasi yang berlaku saat ini masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah mengajukan perubahan regulasi tersebut, dan pembahasannya juga menjadi bagian dari inisiatif DPR RI melalui Komisi VI.

Mengenai perkembangan proses aksesi OECD, Airlangga memastikan tahapan tersebut berjalan sesuai target pemerintah.

Hingga saat ini, Indonesia telah menyelesaikan peninjauan terhadap 20 dari 24 sektor dengan kemajuan sekitar 80 persen. Meski demikian, sejumlah sektor masih perlu ditingkatkan, termasuk sektor kesehatan.

Proses aksesi Indonesia ke OECD saat ini telah memasuki tahap peninjauan teknis. Pemerintah menargetkan Indonesia dapat memperoleh keanggotaan penuh organisasi tersebut pada 2028.

Jalan Panjang Menuju Kelompok Negara Maju

Yusril menilai keanggotaan OECD akan menempatkan Indonesia dalam kelompok negara maju, bukan lagi negara berkembang.

"Kalau itu memang betul berhasil masuk sebagai anggota OECD, maka Indonesia adalah negara ketiga di Asia, menyusul Jepang dan Korea Selatan, sebagai kelompok negara maju di dunia, bukan lagi kelompok negara berkembang," ujarnya.

Pernyataan itu memberi gambaran betapa besar arti politik dan ekonomi dari aksesi ini. Indonesia tidak sekadar menambah daftar anggota, tetapi ingin mengubah posisinya dalam peta ekonomi global.

Namun, jalan menuju keanggotaan penuh masih panjang. Proses aksesi OECD menuntut penyesuaian di banyak sektor, mulai dari tata kelola hukum, statistik, persaingan usaha, hingga kesehatan.

Pemerintah menyadari bahwa peninjauan teknis menjadi tahap krusial. Dari 24 sektor yang dinilai, 20 di antaranya sudah selesai ditinjau dengan kemajuan sekitar 80 persen. Sisa sektor, termasuk kesehatan, masih memerlukan perbaikan.

Integrasi data hukum yang dikembangkan Kementerian Hukum menjadi salah satu contoh konkret bagaimana pemerintah menyiapkan infrastruktur administrasi. Dengan 50,8 juta transaksi pertukaran data dari lebih dari 35 kementerian dan lembaga, sistem ini diharapkan mempercepat transparansi dan akuntabilitas.

Meski demikian, masih ada pekerjaan rumah besar. Tiga regulasi prioritas yang ditargetkan selesai pada 2027 akan menjadi ujian apakah komitmen pemerintah konsisten.

Dampak bagi Indonesia jika Masuk OECD

Keanggotaan OECD akan membawa dampak signifikan bagi Indonesia. Pertama, status sebagai negara maju dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mitra dagang. Kedua, Indonesia akan terikat pada standar tata kelola yang lebih ketat, termasuk dalam antikorupsi dan persaingan usaha.

Bagi masyarakat, standar yang lebih tinggi itu bisa berarti layanan publik yang lebih transparan dan kepastian hukum yang lebih baik. Namun, konsekuensinya juga tidak ringan: pemerintah harus mampu menegakkan aturan tanpa pandang bulu.

Airlangga memastikan tahapan aksesi berjalan sesuai target. Pemerintah menargetkan keanggotaan penuh pada 2028, sementara Yusril optimistis dua hingga tiga tahun lagi.

Perbedaan penekanan waktu itu tidak menjadi soal selama arah kebijakan konsisten. Yang terpenting, menurut pemerintah, adalah menyelesaikan 80 area transformasi dan tiga regulasi prioritas tepat waktu.

Langkah Selanjutnya

Pemerintah akan terus berkonsultasi dengan OECD untuk memastikan setiap perbaikan sesuai standar. Penyelesaian tiga regulasi prioritas pada 2027 menjadi tonggak berikutnya.

Revisi UU Statistik, revisi UU Persaingan Usaha, dan pengaturan penyuapan pejabat asing akan menjadi fokus utama. KPPU dan DPR melalui Komisi VI sudah terlibat dalam pembahasan perubahan regulasi persaingan usaha.

Sementara itu, Kementerian Hukum akan melanjutkan pengembangan integrasi data hukum. Sistem Ditjen AHU yang telah mencatat 50,8 juta transaksi hingga Oktober 2026 diharapkan terus memperkuat administrasi hukum Indonesia.

Dengan semua tahapan itu, pemerintah berharap Indonesia segera menyusul Jepang dan Korea Selatan sebagai anggota OECD dari Asia. Namun, apakah target dua hingga tiga tahun realistis masih akan diuji oleh waktu dan konsistensi kebijakan.

Analisis Redaksi

Optimisme Yusril Ihza Mahendra patut diapresiasi, tetapi juga perlu diuji dengan realitas. Menyebut Indonesia bisa masuk OECD dalam dua hingga tiga tahun adalah klaim politik yang berani. Pasalnya, proses aksesi OECD bukan sekadar menyelesaikan dokumen, melainkan mengubah cara negara bekerja.

Dari 24 sektor yang ditinjau, baru 20 yang selesai dengan kemajuan sekitar 80 persen. Sektor kesehatan masih tertinggal. Tiga regulasi prioritas baru ditargetkan selesai pada 2027, itu pun masih dalam tahap persiapan. Artinya, jadwal yang dicanangkan Yusril sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengeksekusi revisi UU Tipikor, UU Statistik, dan UU Persaingan Usaha tanpa hambatan politik.

Yang lebih krusial, keanggotaan OECD menuntut konsistensi penegakan hukum dan antikorupsi. Tanpa itu, status negara maju hanya akan menjadi label kosong. Pemerintah harus membuktikan bahwa integrasi data hukum dan transparansi administrasi bukan sekadar proyek seremonial, melainkan bagian dari perubahan nyata. Jika tidak, target 2028 atau dua hingga tiga tahun lagi akan menjadi janji yang sulit ditepati.

Sumber: ambon.antaranews.com, oecd.org