Thomas Massie Ajukan Pemakzulan Pete Hegseth: 8 Pasal dan Peluangnya di Kongres

Anggota DPR dari Partai Republik Thomas Massie mengajukan delapan pasal pemakzulan terhadap Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth pada Senin (8/11), menuduhnya melancarkan perang Iran tanpa persetujuan Kongres. Pemungutan suara di DPR berpeluang digelar paling cepat Rabu (11/11).

Langkah Massie membuka peluang perdebatan sengit di Kongres, hanya beberapa hari setelah Partai Republik yang dipimpin Presiden Donald Trump mengalami kekalahan telak dalam pemilu sela. Massie, perwakilan Kentucky yang dikenal sebagai pengkritik Trump, memakai prosedur khusus yang mewajibkan DPR membahas resolusi pemakzulan itu dalam dua hari sidang legislatif.

DPR masih dikuasai Partai Republik hingga pemerintahan baru bekerja pada 3 Januari. Sejumlah anggota partai Trump mengisyaratkan kemungkinan bergabung dengan Partai Demokrat untuk mendukung tuduhan terhadap Hegseth.

Kronologi: Dari Pemilu Sela hingga Resolusi Massie

Upaya pemakzulan ini menguat setelah pemilu sela pada Selasa (3/11), ketika Partai Demokrat memenangkan kedua kamar Kongres. Hasil itu mencerminkan kemarahan pemilih terhadap perang Iran dan lonjakan harga bahan bakar.

Empat hari kemudian, Massie mengajukan delapan pasal pemakzulan. Ia menuduh Hegseth melancarkan perang tanpa persetujuan Kongres dan menyalahgunakan kewenangannya sebagai kepala Pentagon. Prosedur yang dipakai Massie memaksa pimpinan DPR menjadwalkan pembahasan, dan pemungutan suara bisa digelar paling cepat Rabu (11/11).

Di hadapan anggota DPR, Massie mengatakan Hegseth secara sadar menjalankan perintah yang melanggar hukum. Pasal-pasal yang diajukan mencakup dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Kewenangan Perang 1973, pelanggaran terkait korban sipil, serta operasi militer di Yaman dan Venezuela.

Pentagon telah membantah tuduhan tersebut. Hegseth menyebut langkah Massie sebagai tindakan yang tidak berdasar dan menggambarkan anggota DPR itu sebagai sosok yang kecewa. Pentagon juga menjadwalkan konferensi pers Hegseth yang jarang digelar pada Selasa.

Kekalahan dalam pemilu sela turut memicu saling tuding di internal Partai Republik. Sejumlah anggota yang kalah diperkirakan tidak akan menghadiri pemungutan suara, kondisi yang berpotensi mempermudah pengesahan pemakzulan di DPR.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Trump menyatakan dukungannya kepada Hegseth pada Senin (8/11). Ia menilai Hegseth telah bekerja dengan baik dan memenangkan perang di Venezuela serta Iran. Pernyataan itu merujuk pada operasi kilat yang menangkap pemimpin Venezuela Nicolas Maduro pada Januari serta konflik dengan Teheran yang belum berakhir setelah berlangsung delapan bulan.

Ketika ditanya soal kemungkinan Hegseth dimakzulkan, Trump tetap mendukungnya. "Ya, saya akan tetap mendukungnya," kata Trump kepada wartawan. Di kesempatan lain, Trump menyebut Massie sebagai pecundang.

Dari kubu Demokrat, Pemimpin DPR Hakeem Jeffries yang diperkirakan menjadi ketua DPR pada Januari menyatakan dukungan penuh. "Orang yang disebut sebagai menteri pertahanan itu telah menyalahgunakan kekuasaannya, melemahkan keamanan nasional kita, dan merancang perang pilihan yang gegabah serta mahal di Iran," kata Jeffries kepada ABC News. "Pete Hegseth harus dicopot."

Sikap dari internal Republik belum bulat. Anggota DPR dari Arkansas, French Hill, ingin mendengar perdebatan lebih dulu sebelum memutuskan apakah tuduhan terhadap Hegseth cukup kuat. Anggota DPR dari Partai Republik, Don Bacon, justru menilai Hegseth layak dimakzulkan karena menahan bantuan untuk Ukraina serta memaksa sekitar 80 perwira tinggi militer keluar dari jabatan atau menghalangi promosi mereka.

"Ada cukup banyak dari kami yang telah membicarakan hal ini," kata Bacon kepada CNN. Ia juga mendesak Hegseth mengundurkan diri.

Latar Belakang: Perang Iran dan War Powers Act 1973

Tuduhan utama Massie bertumpu pada Undang-Undang Kewenangan Perang 1973. Aturan itu mewajibkan presiden melapor ke Kongres dalam 48 jam setelah mengerahkan angkatan bersenjata ke konflik bersenjata, dan menghentikan operasi dalam 60 hari tanpa otorisasi legislatif.

Konflik dengan Teheran telah berlangsung delapan bulan tanpa persetujuan Kongres. Bagi Massie, durasi itu cukup untuk menyimpulkan bahwa Hegseth sebagai kepala Pentagon menjalankan perintah yang melanggar hukum, bukan sekadar meneruskan kebijakan presiden.

Delapan pasal yang diajukan tidak hanya soal Iran. Massie juga menyoroti operasi militer di Yaman dan Venezuela, termasuk operasi kilat yang menangkap Maduro pada Januari. Tuduhan pelanggaran terkait korban sipil melengkapi berkas pemakzulan tersebut.

Konteks politiknya sama penting. Pemilu sela 3 November memberi Demokrat kendali atas kedua kamar Kongres mulai Januari, tetapi Partai Republik masih memegang kendali hingga pemerintahan baru bekerja. Jendela waktu itulah yang dimanfaatkan Massie untuk memaksa pembahasan sebelum komposisi DPR berubah.

Dampak Politik dan Prosedur Pemakzulan di Senat

Pemakzulan akan menjadi pukulan memalukan bagi pemerintahan Trump, tetapi tidak otomatis mencopot Hegseth dari jabatannya. Berdasarkan Konstitusi AS, DPR dapat mengajukan pasal pemakzulan dengan dukungan mayoritas sederhana. Setelah itu, Senat menggelar persidangan.

Pemberhentian pejabat yang dimakzulkan membutuhkan dukungan dua ketiga senator yang hadir. Ambang batas itu tetap sulit dicapai, bahkan setelah Partai Demokrat mengambil alih kendali Senat pada Januari. Demokrat tetap membutuhkan dukungan signifikan dari anggota Partai Republik.

Sepanjang sejarah AS, hanya dua menteri kabinet yang pernah dimakzulkan. Keduanya tidak diberhentikan oleh Senat. Rekor itu menjadi gambaran betapa berlikunya jalur pemakzulan sampai ke pemungutan suara akhir.

Di tingkat publik, isu ini menyatu dengan dua keluhan yang menentukan hasil pemilu sela: perang Iran dan lonjakan harga bahan bakar. Bagi banyak anggota Republik yang tersisa, memilih menolak pemakzulan berarti menanggung risiko politik, sementara mendukungnya berarti melawan presiden dari partai sendiri.

Langkah Selanjutnya: Pemungutan Suara dan Sinyal Gedung Putih

Perhatian kini tertuju pada pemungutan suara di DPR yang berpeluang digelar paling cepat Rabu (11/11). French Hill dan sejumlah anggota Republik lain masih menimbang sikap, sementara Bacon sudah terbuka mendukung pemakzulan dan mendesak Hegseth mundur.

Dari sisi Gedung Putih, Trump memilih bertahan. Ia menilai Hegseth memenangkan perang di Venezuela dan Iran, meski konflik dengan Teheran belum berakhir. Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa pemerintahan tidak akan mencabut dukungan dalam waktu dekat.

Hegseth sendiri menyiapkan pembelaan publik melalui konferensi pers pada Selasa, forum yang jarang ia gelar. Isi pernyataannya akan menentukan apakah tuduhan Massie mendapat dukungan lebih luas di lantai DPR atau berhenti sebagai manuver politik seorang anggota yang kalah di pemilihan pendahuluan.

Jika DPR meloloskan pasal pemakzulan, Senat harus menggelar persidangan sebelum komposisi barunya bekerja penuh. Skenario itu menempatkan Hegseth di pusat tekanan ganda: hukum dan politik, dalam hitungan hari, bukan bulan. Rincian tuntutan Massie dapat ditelusuri melalui laporan IDN Financials, sementara konteks aturan yang dipakai merujuk pada War Powers Resolution.

Analisis Redaksi

Yang membuat langkah Massie layak diperhatikan bukan jumlah pasalnya, melainkan siapa yang mengajukannya. Seorang Republik, di DPR yang masih dikuasai Republik, memakai prosedur yang tidak bisa diabaikan pimpinan partai. Itu bukan sinyal kompromi, melainkan retakan yang muncul tepat setelah pemilu sela menghukum partai penguasa.

Tuduhan intinya sederhana dan sulit dibantah dengan retorika: perang berjalan delapan bulan tanpa persetujuan Kongres. War Powers Act 1973 memang menyediakan batas waktu, dan Pentagon belum menjelaskan dasar hukum operasi yang berlangsung selama itu. Bantahan bahwa langkah Massie "tidak berdasar" tidak menjawab pertanyaan hukumnya, hanya memindahkan perdebatan ke soal motif.

Namun pemakzulan tetap jauh dari kata selesai. Ambang dua ketiga di Senat hampir mustahil dipenuhi, dan sejarah mencatat dua menteri kabinet yang dimakzulkan DPR tetap bertahan. Nilai politiknya justru ada di pemungutan suara DPR: setiap anggota Republik yang mendukung akan tercatat sebagai pembelot, setiap yang menolak harus menjelaskan mengapa perang tanpa otorisasi dibiarkan. Bagi Hegseth, konferensi pers Selasa bukan sekadar klarifikasi, melainkan ujian pertama apakah ia masih punya ruang politik untuk bertahan.