Bapas Ternate Dorong Desa Reintegrasi Sosial di Kepulauan Sula lewat FGD

Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Ternate mendorong pembentukan Desa Reintegrasi Sosial di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara. Dorongan itu disampaikan lewat Focus Group Discussion (FGD) Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi yang digelar Selasa, 10 November 2026.

Kegiatan berlangsung di Gedung Serba Guna Hotel Beliga, Kabupaten Kepulauan Sula, dengan mengusung tema “Desa Reintegrasi Sosial”. FGD ini menjadi salah satu langkah Bapas Kelas II Ternate menyiapkan desa yang mampu menerima kembali warga binaan pemasyarakatan agar tidak lagi dipandang sebagai orang yang harus dijauhi.

Informasi tersebut dipublikasikan RRI Ternate dalam laporan bertajuk dorongan pembentukan Desa Reintegrasi Sosial melalui FGD di Kepulauan Sula.

FGD di Hotel Beliga dan Tema Desa Reintegrasi Sosial

Judul kegiatan menyebut tiga hal sekaligus: sosialisasi, pembentukan kelompok layanan, dan bimbingan integrasi. Artinya, FGD tidak berhenti pada paparan konsep, tetapi diarahkan pada pembentukan wadah kerja di tingkat lokal.

Lokasi kegiatan di Gedung Serba Guna Hotel Beliga menunjukkan pertemuan berlangsung di ruang publik daerah, bukan di kantor Bapas. Pemilihan tempat itu memberi ruang bagi pemerintah kabupaten, aparat desa, dan warga untuk duduk bersama membahas persoalan yang selama ini jarang dibicarakan terbuka.

Tema “Desa Reintegrasi Sosial” menjadi penanda arah kebijakan. Desa dipilih sebagai unit terkecil yang dianggap paling dekat dengan kehidupan sehari-hari klien pemasyarakatan setelah menjalani masa pidana atau pembinaan.

Kepulauan Sula sendiri merupakan kabupaten di Provinsi Maluku Utara dengan wilayah kepulauan yang tersebar. Kondisi geografis itu membuat akses layanan pemasyarakatan tidak selalu merata, sehingga pendekatan berbasis desa menjadi relevan.

Klien Pemasyarakatan dan Tugas Bapas Kelas II Ternate

Bapas adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tugasnya mendampingi klien pemasyarakatan di luar lembaga, mulai dari penelitian kemasyarakatan hingga bimbingan selama menjalani asimilasi, cuti bersyarat, hingga bebas bersyarat.

Dalam praktiknya, klien pemasyarakatan hidup di tengah masyarakat. Mereka butuh pekerjaan, tempat tinggal, dan penerimaan sosial. Tanpa dukungan lingkungan, risiko kembali melakukan pelanggaran atau residivisme meningkat.

Di sinilah desa memegang peran. Pemerintah desa dan warganya adalah pihak pertama yang bersinggungan langsung dengan klien pemasyarakatan setiap hari. FGD di Kepulauan Sula tampaknya diarahkan untuk memastikan pihak-pihak itu memahami tugas dan batasannya.

Kelompok layanan bimbingan integrasi yang dibentuk lewat FGD menjadi ujung tombak di lapangan. Kelompok ini yang diharapkan menjembatani komunikasi antara Bapas, pemerintah desa, dan warga.

Mengapa Desa Menjadi Titik Kunci Reintegrasi Sosial

Reintegrasi sosial bukan sekadar kembalinya seseorang ke alamat asal. Ia menyangkut penerimaan warga, akses terhadap mata pencaharian, dan kesempatan memperbaiki diri tanpa label yang melekat terus-menerus.

Pendekatan berbasis desa sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Regulasi itu menempatkan reintegrasi sosial sebagai tujuan akhir pembinaan, bukan sekadar hukuman.

Sejumlah daerah di Indonesia telah lebih dulu merintis desa atau kelurahan yang ramah bagi klien pemasyarakatan. Pola umumnya melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan pendamping dari Bapas.

Langkah Bapas Kelas II Ternate memperluas wilayah kerja layanan ke Kabupaten Kepulauan Sula. Wilayah hukum Bapas Kelas II Ternate memang mencakup sejumlah kabupaten dan kota di Maluku Utara, sehingga pembinaan klien pemasyarakatan harus menjangkau daerah kepulauan.

Dampak yang Diharapkan bagi Warga Kepulauan Sula

Jika terbentuk, Desa Reintegrasi Sosial di Kepulauan Sula diharapkan menjadi rujukan bagi desa lain di sekitarnya. Ada beberapa hal yang biasanya menjadi fokus dalam model semacam ini:

• Penerimaan warga terhadap klien pemasyarakatan yang kembali ke desa.
• Pendampingan bimbingan oleh kelompok layanan yang dibentuk lewat FGD.
• Keterlibatan pemerintah desa dalam memantau dan memfasilitasi klien pemasyarakatan.
• Pencegahan pengulangan tindak pidana melalui pengawasan bersama.
• Dukungan akses kerja atau kegiatan produktif di desa.

Bagi warga, kehadiran desa reintegrasi sosial dapat mengurangi kecurigaan terhadap mantan narapidana. Bagi klien pemasyarakatan, dukungan sosial menjadi bekal agar tidak kembali ke jalur lama.

Namun, keberhasilan model ini bergantung pada kesiapan desa. Tanpa pemahaman yang cukup, stigma justru bisa menguat dan mempersulit proses reintegrasi.

Langkah Selanjutnya Setelah FGD

FGD pada 10 November 2026 menjadi tahap awal. Setelah sosialisasi, tahap berikutnya adalah menindaklanjuti pembentukan kelompok layanan bimbingan integrasi di tingkat desa.

Bapas Kelas II Ternate perlu memastikan kelompok yang terbentuk benar-benar berjalan, bukan hanya ada di atas kertas. Pendampingan berkala dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten menjadi kunci.

Kepulauan Sula memiliki tantangan geografis berupa jarak antarpulau. Model layanan yang diterapkan mesti menyesuaikan kondisi itu, termasuk pola komunikasi dan jadwal pendampingan.

Publik akan menunggu apakah dorongan lewat FGD ini berlanjut menjadi kebijakan desa yang resmi. Bila terealisasi, Kepulauan Sula bisa menjadi contoh bagaimana pemasyarakatan bekerja dari tingkat paling bawah. Informasi lebih lanjut soal program pemasyarakatan dapat dilihat di situs Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Analisis Redaksi

Gagasan Desa Reintegrasi Sosial layak diapresiasi karena menyentuh akar persoalan: masyarakat, bukan hanya lembaga pemasyarakatan, yang menentukan berhasil atau tidaknya seorang klien kembali ke kehidupan normal. Selama ini pembinaan di dalam lembaga sering luput dari perhatian warga setelah masa pidana berakhir.

Namun, FGD hanyalah pintu masuk. Tanpa anggaran desa, kader pendamping yang terlatih, dan dukungan pemerintah kabupaten, kelompok layanan bimbingan integrasi berisiko berhenti sebagai forum seremonial. Bapas Kelas II Ternate perlu memastikan ada mekanisme pemantauan yang jelas dan berkelanjutan.

Yang juga penting, desa reintegrasi sosial jangan sampai menjadi label baru bagi warga yang pernah berurusan dengan hukum. Tujuannya penerimaan, bukan penandaan. Bila prinsip itu dijaga, Kepulauan Sula punya peluang membangun cara pandang yang lebih manusiawi terhadap klien pemasyarakatan.