Kemenkum Sulbar Lantik Anggota MPDN, Perkuat Pengawasan Notaris di Mamuju

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat Saefur Rochim melantik anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) di Mamuju, Selasa (10/11/2026). Pelantikan ini menegaskan komitmen pengawasan notaris yang profesional, objektif, dan berintegritas.

Pengambilan sumpah jabatan berlangsung di kantor Kanwil Kemenkum Sulbar. Salah satu yang diambil sumpahnya adalah Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Sulbar, Kurnia Banani Adam.

"Pengambilan sumpah jabatan bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk kesanggupan dan tanggung jawab moral anggota MPDN dalam mengemban amanah pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris," ujar Saefur Rochim di Mamuju, Selasa, seperti dikutip dari ANTARA News Makassar.

Sumpah Jabatan dan Makna Pengawasan Notaris

Saefur menempatkan pelantikan ini sebagai titik awal kerja pengawasan, bukan akhir dari proses administratif. Menurutnya, keberadaan MPDN memiliki posisi penting dalam memastikan notaris menjalankan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi.

"Pengawasan yang berjalan baik akan turut menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan kenotariatan," katanya.

Ia mendorong anggota MPDN melaksanakan tugas secara independen, transparan, dan bertanggung jawab. Fungsi pembinaan dan pengawasan, jelasnya, tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga menjaga kualitas serta profesionalitas pelayanan hukum.

Dalam struktur kenotariatan, MPDN bekerja di tingkat kabupaten/kota dan berperan mengawasi perilaku serta pelaksanaan jabatan notaris di wilayahnya. Pengawasan itu mencakup pemeriksaan rutin, penanganan laporan masyarakat, hingga rekomendasi dalam proses perizinan dan pemeriksaan dugaan pelanggaran.

Karena itu, pelantikan anggota MPDN selalu disertai pengambilan sumpah. Sumpah menjadi pengikat moral bahwa keputusan yang diambil tidak dipengaruhi kepentingan pihak mana pun.

Kurnia Banani Adam dan Pesan Integritas

Kurnia Banani Adam, yang ikut dilantik, menyampaikan bahwa amanah sebagai anggota MPDN harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi integritas. Ia menilai pembinaan dan pengawasan notaris yang efektif menjadi bagian penting dalam memastikan notaris senantiasa menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum dan kode etik yang berlaku.

"Pengawasan terhadap notaris menjadi aspek penting karena notaris memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik yang berkaitan langsung dengan kepentingan hukum masyarakat. Karena itu, pelaksanaan tugas secara cermat dan sesuai ketentuan menjadi hal yang harus terus dijaga," katanya.

Pernyataan itu menyentuh inti persoalan. Akta autentik yang dibuat notaris menjadi dasar banyak perbuatan hukum, mulai dari jual beli tanah, pendirian badan usaha, hingga perjanjian kredit. Kesalahan kecil dalam akta bisa menimbulkan sengketa panjang dan kerugian besar bagi masyarakat.

Karena itu, posisi Kurnia sebagai Kepala Divisi P3H di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulbar memberi nilai tambah. Ia memahami kerangka regulasi yang menjadi dasar kerja pengawasan, sekaligus bersinggungan langsung dengan pembinaan hukum di daerah.

Pelantikan ini juga memperlihatkan bahwa Kanwil Kemenkum Sulbar menempatkan pejabat strukturalnya di posisi pengawasan. Langkah tersebut bisa dibaca sebagai upaya menyatukan kebijakan pembinaan hukum dengan praktik pengawasan di lapangan.

Fungsi MPDN dalam Sistem Kenotariatan

Majelis Pengawas Notaris memiliki tiga tingkatan: Majelis Pengawas Daerah (MPD) di kabupaten/kota, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) di provinsi, dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) di tingkat nasional. MPDN yang dilantik di Mamuju berada di lapisan paling depan.

Tugas pokoknya antara lain:

• Mengawasi pelaksanaan jabatan notaris di wilayah kabupaten/kota.
• Memeriksa laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik atau ketentuan jabatan.
• Melakukan pemeriksaan berkala terhadap protokol notaris.
• Memberikan rekomendasi dalam proses pengangkatan, pindah, dan pemberhentian notaris.
• Menindaklanjuti temuan pelanggaran dengan sanksi sesuai kewenangannya.

Rangkaian kewenangan itu membuat MPDN bukan lembaga formalitas. Setiap rekomendasi yang dikeluarkan berdampak pada kelangsungan praktik seorang notaris dan pada perlindungan hukum masyarakat yang menggunakan jasanya.

Karena itu, independensi anggota MPDN menjadi syarat mutlak. Konflik kepentingan, kedekatan personal dengan notaris yang diperiksa, atau tekanan dari pihak luar bisa merusak kredibilitas lembaga ini.

Harapan Kanwil Kemenkum Sulbar ke Depan

Melalui pengambilan sumpah ini, Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat berharap anggota MPDN dapat semakin optimal menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan. Termasuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan notaris sesuai kewenangannya.

Kanwil Kemenkum Sulbar menyatakan komitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan pembinaan terhadap MPDN. Tujuannya menghadirkan tata kelola profesi notaris yang tertib, profesional, dan berintegritas.

"Pada akhirnya, pengawasan yang efektif diharapkan mampu memberikan perlindungan serta kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat di Sulawesi Barat," ucap Saefur.

Harapan itu masuk akal mengingat karakter wilayah Sulawesi Barat. Sejumlah daerah tengah menghadapi dinamika pembangunan infrastruktur dan transaksi properti yang menuntut layanan kenotariatan cepat dan akurat.

Data dan rekam jejak pengawasan MPDN menjadi ukuran yang bisa dipakai publik untuk menilai apakah pelantikan ini benar-benar berdampak. Tanpa laporan berkala yang terbuka, sumpah jabatan hanya berhenti sebagai acara seremonial.

Pengawasan Notaris dan Perlindungan Publik

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat negara. Kewenangannya membuat akta autentik memberi kekuatan pembuktian sempurna di pengadilan. Konsekuensinya, kesalahan prosedur dalam pembuatan akta sulit dibantah di kemudian hari.

Karena itu, masyarakat perlu tahu ke mana harus melapor jika menemukan indikasi pelanggaran. MPDN menjadi pintu masuk pertama untuk laporan semacam itu. Keterbukaan informasi soal alur pengaduan menjadi bagian dari perlindungan publik.

Untuk memperkuat pemahaman soal kerangka pengawasan ini, publik bisa merujuk pada penjelasan resmi mengenai tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam pembinaan profesi hukum, termasuk kenotariatan.

Selain itu, proses pelantikan pejabat di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulbar menunjukkan pola pembinaan berjenjang. Pejabat struktural ditempatkan pada posisi yang bersinggungan dengan pengawasan mutu layanan hukum.

Yang belum terjawab dari pelantikan ini adalah komposisi lengkap anggota MPDN, masa jabatan, serta program kerja yang akan dijalankan. Informasi tersebut belum disampaikan dalam pemberitaan sumber.

Analisis Redaksi

Pelantikan MPDN di Mamuju menyentuh persoalan yang jarang jadi perhatian publik: siapa yang mengawasi notaris. Selama ini perhatian lebih banyak tertuju pada putusan pengadilan atau kinerja lembaga penegak hukum. Padahal, banyak sengketa tanah dan bisnis berakar pada akta yang dibuat tanpa ketaatan prosedur.

Pernyataan Saefur Rochim dan Kurnia Banani Adam menempatkan integritas sebagai kata kunci. Itu tepat. Namun integritas tidak cukup diucapkan saat sumpah. Ia harus dibuktikan lewat keputusan yang tidak populer, misalnya menindak notaris yang punya kedekatan dengan pejabat atau klien besar.

Kanwil Kemenkum Sulbar perlu membuat mekanisme pelaporan yang mudah diakses masyarakat. Tanpa saluran pengaduan yang jelas, fungsi pengawasan hanya berjalan dari atas ke bawah dan luput dari persoalan yang nyata di lapangan.

Ada satu hal yang layak ditunggu: apakah MPDN baru ini akan mempublikasikan rekap penanganan laporan secara berkala. Angka sederhana seperti jumlah laporan masuk, jumlah yang diperiksa, dan hasilnya akan jauh lebih meyakinkan daripada pernyataan seremonial. Pengawasan yang efektif, seperti dikatakan Saefur, memang harus berujung pada kepastian hukum bagi masyarakat Sulawesi Barat. Tapi kepastian itu hanya lahir dari kerja yang terukur dan bisa diawasi balik oleh publik.