Ijazah Gibran ke PTUN: Sikap Yusril dan Kuasa Hukum Wapres

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memastikan perlawanan atas polemik ijazahnya akan berlanjut di PTUN hingga Peninjauan Kembali. Menkopolhukam Yusril Ihza Mahendra merespons dengan menegaskan bahwa putusan MA bersifat ex tunc, batal sejak 2019.

Pernyataan itu mencuat setelah Mahkamah Agung merilis salinan lengkap putusan yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Dalam putusan tersebut, MA menyatakan surat yang diterbitkan Kementerian Pendidikan pada 2019 itu batal atau tidak sah.

"Putusan itu bersifat ex tunc, membatalkan, menyatakan batal dan tidak sah. Artinya, batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada Agustus 2019," ujar Yusril, dikutip dari RM.id.

Kronologi Polemik Ijazah Gibran dari 2019 hingga PTUN

Pangkal persoalan adalah surat bernomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. Surat itu menyetarakan pendidikan Gibran di UTS Insearch, Australia, dengan lulusan sekolah menengah kejuruan di Indonesia.

Surat penyetaraan tersebut kemudian dipersoalkan melalui gugatan di PTUN Jakarta. Gugatan bernomor 255/G/2026/PTUN.JKT itu diajukan PT Mercy Toga Kirana yang diwakili Denny Indrayana.

Penggugat meminta agar surat penyetaraan pendidikan Gibran dibatalkan. Perkara ini masih berjalan di pengadilan administrasi, meski sempat ada upaya pencabutan gugatan.

Denny sempat mengajukan pencabutan gugatan. Namun, majelis hakim menolak permohonan itu karena perkara telah memasuki tahap jawab-menjawab. Sidang dijadwalkan berlanjut pada Kamis (12/11/2026).

Penolakan pencabutan itu membuat proses hukum di PTUN tetap berjalan. Artinya, persoalan legalitas dokumen pendidikan Gibran belum menemukan titik akhir meski MA sudah mengeluarkan putusan.

Pernyataan Yusril Ihza Mahendra soal Kewenangan MA

Yusril menegaskan MA memiliki kewenangan membatalkan surat tersebut meskipun Pemilu 2024 telah selesai. Menurutnya, putusan itu diambil dengan mempertimbangkan kepentingan bangsa dan kehidupan demokrasi.

Ia juga menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat. Karena itu, tidak tersedia upaya hukum lanjutan, termasuk Peninjauan Kembali.

"Jadi, sekarang kita kembalikan kepada Pak Wapres, apakah yang akan beliau tempuh?" kata Yusril.

Yusril menambahkan, persoalan legalitas surat penyetaraan pendidikan tersebut tidak bisa diselesaikan melalui pembicaraan personal maupun informal. Karena sudah menjadi persoalan hukum, penyelesaiannya harus mengikuti proses peradilan.

Pernyataan itu sekaligus menjawab langkah Gibran yang menyatakan akan tetap melawan hingga PK. Bagi Yusril, jalur hukum yang tersedia sudah tuntas di tingkat MA dan MK.

Kuasa Hukum Gibran Siapkan Dokumen Hadapi Sidang PTUN

Anggota tim hukum Gibran, Mochamad Ridha Avisena, membenarkan bahwa perkara tersebut masih berjalan sesuai agenda persidangan. Ia menegaskan timnya tidak mundur dari proses yang sedang berlangsung.

"Intinya pencabutan ditolak sama majelis PTUN, oleh karena itu sidang PTUN pihak Mercy masih berjalan sesuai agenda," kata Ridha kepada Rakyat Merdeka, Selasa (10/11/2026).

Ridha menyatakan tim hukum Gibran telah menyiapkan dokumen untuk menghadapi gugatan tersebut. Ia optimistis persidangan akan memperkuat posisi kliennya.

"Pastinya kami berusaha maksimal, karena menurut kami, kami memperjuangkan hal yang benar bahwa Pak Gibran menjalankan seluruh pendidikan hingga lulus perguruan tinggi di Singapura sesuai dengan sistem pendidikan di sana," ujarnya.

Argumen itu menjadi pijakan tim hukum Wapres: pendidikan Gibran ditempuh sesuai sistem yang berlaku di negara tempat ia belajar. Persidangan berikutnya akan menguji argumen tersebut di hadapan majelis.

Desakan Mundur dan Sikap PSI soal Ruang Klarifikasi

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Gibran diberi ruang untuk mengklarifikasi persoalan dokumen pendidikannya. Permintaan itu muncul sebelum desakan agar Gibran mundur dari jabatan Wapres menguat.

"Polemik ijazah kan apa iya kemudian harus mundur, gitu? Kan harus ada ruang yang diberikan kepada Pak Wapres, Pak Gibran, untuk mengklarifikasi secara langsung," sebut Ketua DPP PSI Bidang Politik, Bestari Barus.

Bestari menilai desakan mundur terhadap Gibran terkesan terburu-buru. Menurutnya, kesempatan untuk memberikan klarifikasi belum sepenuhnya terbuka.

"Kan ruang untuk klarifikasi itu belum diberikan kepada Pak Wapres. Kenapa jadi buru-buru?" jelasnya.

Sikap PSI itu menambah warna politik di sekitar perkara. Di satu sisi, proses hukum berjalan di PTUN; di sisi lain, tekanan publik terhadap Gibran terus mengalir.

Dampak Polemik terhadap Posisi Gibran sebagai Wapres

Perkara ini menyentuh dua ranah sekaligus: hukum administrasi dan legitimasi politik. Putusan MA yang menyatakan surat penyetaraan batal sejak 2019 menjadi pukulan bagi dokumen yang selama ini menjadi dasar kelayakan pendidikan Gibran.

Namun, jalur PTUN masih terbuka dan sidang tetap berjalan. Tim hukum Gibran memilih bertahan, sementara Yusril menegaskan bahwa persoalan sudah menjadi urusan peradilan yang tidak bisa diselesaikan secara informal.

Beberapa hal yang perlu dicermati dari perkembangan ini:

• Putusan MA menyatakan surat penyetaraan pendidikan Gibran batal dan tidak sah sejak Agustus 2019.
• Gugatan PT Mercy Toga Kirana di PTUN Jakarta masih berjalan dengan agenda sidang 12 November 2026.
• Pencabutan gugatan oleh Denny Indrayana ditolak majelis karena perkara sudah masuk tahap jawab-menjawab.
• Yusril menilai putusan MK bersifat final sehingga tidak ada ruang PK.
• PSI meminta ruang klarifikasi dibuka sebelum desakan mundur dibahas.

Bagi publik, pertanyaannya sederhana: sejauh mana dokumen pendidikan seorang pejabat publik harus dipertanggungjawabkan? Perkara di PTUN akan menjadi ujian berikutnya.

Langkah Selanjutnya: Sidang 12 November dan Opsi Hukum Gibran

Sidang di PTUN Jakarta dijadwalkan berlanjut pada Kamis, 12 November 2026. Agenda tersebut menjadi penentu arah perkara setelah majelis menolak pencabutan gugatan.

Tim hukum Gibran menyatakan telah menyiapkan dokumen untuk menghadapi gugatan. Mereka berpegang pada argumen bahwa pendidikan Gibran dijalankan sesuai sistem pendidikan di Singapura.

Di sisi lain, Yusril menyerahkan sepenuhnya langkah berikutnya kepada Wapres. "Jadi, sekarang kita kembalikan kepada Pak Wapres, apakah yang akan beliau tempuh?" katanya.

Jika mengacu pada pernyataan Gibran, opsi yang ditempuh adalah melanjutkan perlawanan hingga PK. Namun Yusril mengingatkan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga upaya hukum lanjutan tidak tersedia.

Perkembangan perkara ini bisa dipantau melalui pemberitaan resmi, termasuk laporan dari situs Mahkamah Agung terkait salinan putusan. Sementara itu, publik menunggu apakah sidang PTUN akan menghadirkan fakta baru atau justru memperkuat posisi masing-masing pihak.

Analisis Redaksi

Pernyataan Yusril dan tim hukum Gibran seolah berbicara di dua ruang berbeda. Yusril berbicara tentang kepastian hukum: putusan MA bersifat ex tunc, batal sejak 2019, dan putusan MK final. Tim Gibran berbicara tentang proses yang masih berjalan di PTUN dan keyakinan bahwa pendidikan kliennya sah.

Dua narasi itu tidak otomatis bertentangan, tetapi juga tidak saling menguatkan. Di satu sisi, putusan MA sudah menyatakan surat penyetaraan tidak sah. Di sisi lain, gugatan di PTUN masih bergulir dan majelis menolak pencabutan. Artinya, persoalan ini belum selesai secara administratif maupun politik.

Yang paling riskan adalah dampaknya pada kepercayaan publik. Seorang wakil presiden bisa saja menempuh semua jalur hukum yang tersedia. Tetapi ketika dokumen pendidikan menjadi polemik berkepanjangan, yang dipertaruhkan bukan hanya kursi jabatan, melainkan standar integritas pejabat publik. Klarifikasi terbuka, sebagaimana diminta PSI, mungkin lebih efektif daripada perpanjangan duel hukum yang melelahkan.