Alimuddin Terima HAKI Buku di Hari Pahlawan: Langkah Politikus Melek Literasi

Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. H. Alimuddin, S.H., M.H., M.Kn., menerima Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atas dua bukunya pada Hari Pahlawan Nasional, Selasa 10 November 2026. Sertifikat diserahkan Kepala Kantor Kementerian Hukum Sulsel, Dr. Muhammad Ikmal, S.H., M.H., di Kantor Kemenkum Sulsel, Makassar.

Dua karya yang dicatatkan adalah buku berjudul Berlayar di Lautan Pengabdian, 10 Tahun Memori Kerukunan Keluarga Turatea dan Potret Pendidikan di Era Otonomi Daerah. Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Selatan, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Arif Rahman, S.H., M.H., dan Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Andi Haris, S.H., M.H.

Alimuddin datang bersama Tokoh Literasi Nasional Bachtiar Adnan Kusuma. Keduanya menyerahkan salinan kedua buku kepada Muhammad Ikmal. Menurut keterangan resmi Kemenkum Sulsel, pencatatan karya intelektual ini menjadi contoh praktik baik bagi masyarakat luas.

Kronologi Penyerahan HAKI di Hari Pahlawan

Penyerahan sertifikat berlangsung pada Selasa, 10 November 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional. Lokasi acara di Kantor Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar.

Alimuddin hadir dengan membawa dua buku karyanya. Ia didampingi Bachtiar Adnan Kusuma, yang juga menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Turatea (KKT). Rombongan diterima langsung oleh Kepala Kantor Kemenkum Sulsel, Muhammad Ikmal.

Dalam prosesi itu, Alimuddin menyerahkan kedua buku kepada Ikmal. Sertifikat HAKI kemudian diserahkan kepada Alimuddin sebagai pemegang hak eksklusif atas karya tulis tersebut. Turut mendampingi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Arif Rahman dan Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Andi Haris.

Penyerahan ini menandai berakhirnya proses pencatatan karya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. Bachtiar menyebut proses tersebut sudah berjalan sesuai prosedur. "Kami bersyukur karena di tengah kesibukan dan padatnya waktu Pak Dr. H. Alimuddin, S.H., M.H., M.Kn. masih saja bisa membagi waktu menulis dan mencatatkan bukunya di Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum," kata Bachtiar Adnan Kusuma.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Ada tiga nama utama dalam peristiwa ini. Pertama, Dr. H. Alimuddin, S.H., M.H., M.Kn., anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang juga Ketua Umum Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Turatea. Kedua, Dr. Muhammad Ikmal, S.H., M.H., Kepala Kantor Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Selatan. Ketiga, Bachtiar Adnan Kusuma, Tokoh Literasi Nasional dan Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat KKT.

Muhammad Ikmal menyambut baik prakarsa Alimuddin mencatatkan karya intelektualnya berupa buku. Ia berharap langkah tersebut menjadi contoh bagi kesadaran personal akan pentingnya karya buku dicatatkan melalui Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Selatan.

Sementara itu, Bachtiar Adnan Kusuma menyoroti sisi lain dari karya Alimuddin. Menurutnya, buku-buku tersebut telah diwakafkan ke berbagai perpustakaan kabupaten, desa, dan komunitas baca di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara sejak 2018 hingga 2026.

Bachtiar juga mengaku telah menyurat resmi kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, Prof. dr. Muhammad Jufri, S.Psi., M.Psikologi, dan Kepala Kantor Kementerian Hukum Provinsi Sulsel. Isinya, permintaan agar Alimuddin diberi penghargaan atas ide, gagasan, dan langkahnya menulis buku serta mewakafkannya di berbagai ruang baca.

"Terima kasih Pak Dr. H. Alimuddin, S.H., M.H., M.Kn., yang telah mempersembahkan sumber bacaan kepada masyarakat dengan mendukung Gerakan Wakaf Buku di Sulawesi Selatan," ujar Bachtiar, seperti dikutip dari PINISI.co.id.

Latar Belakang: Buku, Wakaf Literasi, dan Jejak KKT

Alimuddin bukan nama baru di dunia literasi Sulawesi Selatan. Selain aktif sebagai legislator, ia memimpin Kerukunan Keluarga Turatea, organisasi kedaerahan yang cukup berpengaruh. Buku Berlayar di Lautan Pengabdian, 10 Tahun Memori Kerukunan Keluarga Turatea tampaknya menjadi catatan perjalanan organisasi tersebut.

Adapun Potret Pendidikan di Era Otonomi Daerah menyoroti isu pendidikan dalam kerangka desentralisasi. Kedua tema itu dekat dengan kerja legislatif Alimuddin di DPRD Sulsel. Kombinasi peran sebagai politisi dan penulis inilah yang diapresiasi Bachtiar.

Sejak 2018 hingga 2026, buku-buku Alimuddin diwakafkan ke perpustakaan kabupaten, desa, dan komunitas baca di tiga provinsi: Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Gerakan wakaf buku ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses bacaan di daerah.

Pencatatan HAKI atas karya buku memang diatur dalam rezim kekayaan intelektual. Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menangani permohonan pencatatan ciptaan, termasuk buku. Publik dapat mempelajari prosedur dan persyaratannya melalui situs resmi DJKI.

Menurut data DJKI, kesadaran masyarakat mendaftarkan karya intelektual terus tumbuh, tetapi masih terkonsentrasi di kota-kota besar. Karena itu, langkah seorang politisi daerah mencatatkan bukunya dianggap penting sebagai teladan.

Dampak dan Reaksi: Sinyal bagi Politisi Lain

Bachtiar menilai apa yang dilakukan Alimuddin bisa menjadi adrenalin dan energi positif bagi lahirnya karya buku dari para politisi. Menurutnya, kesibukan sebagai pejabat publik semestinya tidak menghalangi produktivitas menulis.

Dari sisi kebijakan, penyerahan HAKI ini memperkuat pesan bahwa karya tulis memiliki nilai ekonomi dan moral yang dilindungi hukum. Pemegang hak eksklusif berhak mengatur penggunaan karyanya, termasuk mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan.

Reaksi lain datang dari lingkungan Kemenkum Sulsel. Ikmal berharap langkah Alimuddin menjadi contoh kesadaran personal. Pernyataan itu menyiratkan bahwa pendaftaran HAKI bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari perlindungan atas reputasi dan orisinalitas karya.

Bagi masyarakat pembaca, dampak yang paling terasa adalah ketersediaan buku di ruang baca. Wakaf buku ke perpustakaan desa dan komunitas baca memperluas akses, terutama di daerah yang jauh dari toko buku besar.

Namun, dampak jangka panjangnya bergantung pada konsistensi. Jika gerakan wakaf buku berlanjut dan diikuti politisi lain, ekosistem literasi daerah bisa tumbuh lebih cepat.

Langkah Selanjutnya: Penghargaan dan Penguatan Literasi

Bachtiar telah menyurat resmi ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulsel serta Kemenkum Sulsel. Surat itu meminta agar Alimuddin diberi penghargaan atas ide, gagasan, dan langkahnya menulis buku serta mewakafkannya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulsel mengenai respons atas surat tersebut. Begitu pula dari Kemenkum Sulsel, apakah akan ada penghargaan khusus di luar sertifikat HAKI.

Yang pasti, Alimuddin kini memegang hak eksklusif atas dua bukunya. Ia berhak menentukan bagaimana karya itu digunakan, termasuk untuk kepentingan pendidikan dan literasi.

Ke depan, perhatian publik akan tertuju pada dua hal. Pertama, kelanjutan gerakan wakaf buku di tiga provinsi. Kedua, apakah politisi lain mengikuti jejak Alimuddin mencatatkan karya mereka.

Bachtiar menutup dengan harapan agar karya buku dari politisi terus bermunculan. "Terima kasih Pak Dr. H. Alimuddin... yang telah mempersembahkan sumber bacaan kepada masyarakat dengan mendukung Gerakan Wakaf Buku di Sulawesi Selatan," ujarnya.

Analisis Redaksi: HAKI sebagai Alat Literasi, Bukan Sekadar Simbol

Langkah Alimuddin mencatatkan dua bukunya di Kementerian Hukum patut diapresiasi, tetapi juga perlu dibaca kritis. Di satu sisi, ia menunjukkan bahwa politisi bisa produktif menulis dan sadar hukum. Di sisi lain, penyerahan HAKI di Hari Pahlawan berpotensi menjadi panggung simbolik yang mengaburkan substansi.

Substansi yang dimaksud adalah dampak karya bagi publik. Buku yang diwakafkan ke perpustakaan desa dan komunitas baca memang lebih bermakna daripada buku yang hanya berhenti di rak pribadi. Namun, gerakan wakaf buku perlu diukur: berapa judul, berapa eksemplar, dan seberapa merata distribusinya di tiga provinsi.

Kementerian Hukum punya peran strategis. Jika pendaftaran HAKI buku oleh politisi daerah bisa menjadi tren, ekosistem literasi akan mendapat dorongan baru. Tetapi tanpa data terbuka tentang jumlah ciptaan yang dicatatkan, klaim keberhasilan sulit diverifikasi.

Yang paling dinanti adalah kelanjutan setelah sertifikat berpindah tangan. Apakah Alimuddin akan menulis lagi? Apakah politisi lain mengikuti? Dan apakah Dinas Perpustakaan Sulsel merespons surat Bachtiar dengan penghargaan yang proporsional? Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan apakah peristiwa 10 November 2026 hanya seremoni atau awal perubahan.