13 Berkas Pelanggaran HAM Berat Mandek, Kemenko Kumham Imipas Gerakkan Pokja Nasional

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menggelar Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Nasional Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Hotel Borobudur Jakarta, 10-11 November 2026. Deputi Bidang Koordinasi HAM Muhammad Siddiq mengungkap 13 berkas hasil penyelidikan Komnas HAM masih belum bisa ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.

Forum yang diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai kementerian dan lembaga itu dirancang sebagai langkah memperkuat koordinasi lintas institusi. Ada tiga jalur yang ingin diselaraskan: penegakan hukum, pemulihan hak korban, serta pencegahan keberulangan pelanggaran HAM berat.

Kronologi Rapat Koordinasi Pokja Nasional di Hotel Borobudur

Rapat koordinasi dibuka pada 10 November 2026. Dalam laporannya, Asisten Deputi Koordinasi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Muslim Alibar menjelaskan tujuan forum. Menurut dia, pertemuan ini membangun kesepahaman soal fungsi dan pembagian tugas kementerian/lembaga yang tergabung dalam Kelompok Kerja Nasional.

Agenda berikutnya membahas hambatan penyelesaian perkara yang selama ini menumpuk. Dari situ, peserta merumuskan rencana kerja yang konkret dan terukur.

Rapat berlanjut ke sesi diskusi pada hari kedua. Sejumlah perwakilan institusi menyampaikan pandangan sesuai kewenangan masing-masing. Hadir dalam forum itu perwakilan Kementerian HAM, Komnas HAM, Kejaksaan Agung, LPSK, Babinkum TNI, dan Biro Bantuan Hukum Polri.

Kegiatan berlangsung dua hari penuh, 10-11 November 2026. Informasi ini disampaikan melalui laman resmi Kemenko Kumham Imipas.

Rapat koordinasi ini disebut sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Tingkat Menteri. Artinya, keputusan di tingkat menteri perlu diterjemahkan menjadi langkah teknis di tingkat pelaksana.

Siddiq Soroti 13 Berkas Komnas HAM yang Belum Masuk Penyidikan

Muhammad Siddiq menegaskan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat adalah tanggung jawab konstitusional negara. Menurut dia, tanggung jawab itu menuntut komitmen dan koordinasi berkelanjutan, bukan kerja seremonial.

Ia menyoroti satu persoalan yang paling menonjol. Ada 13 berkas hasil penyelidikan Komnas HAM yang belum dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan akibat hambatan teknis dan yuridis.

"Forum ini diharapkan tidak berhenti pada pertukaran pandangan saja, tetapi mampu menghasilkan agenda kerja yang dapat kita laksanakan bersama," pesan Siddiq.

Ia menambahkan harapan agar forum menyamakan pemahaman soal pembagian tugas dan peran tiap anggota Pokja Nasional. "Merumuskan langkah konkret untuk mengatasi hambatan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat sebagai tindak lanjut Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, serta menyusun rencana kerja yang terukur dengan prioritas, target pelaksanaan, dan mekanisme pemantauan yang jelas," tegas Siddiq.

Angka 13 berkas itu menjadi petunjuk bahwa persoalan utama bukan sekadar niat politik. Ada simpul teknis di tahap peralihan dari penyelidikan ke penyidikan yang belum terurai.

Penguatan Kelembagaan dan Standar Pembuktian Pro Justitia

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM, Munafrizal Manan, menekankan pentingnya penguatan kelembagaan. Ia juga menyoroti pembagian kewenangan yang jelas antarlembaga.

Dari sisi korban, Munafrizal menyebut keberlanjutan pemulihan harus ditopang dukungan anggaran. Ia mengusulkan pembentukan dana abadi pemulihan serta penguatan payung hukum.

Komisioner Komnas HAM Abdul Haris Semendawai menyoroti jalur yudisial. Menurut dia, mekanisme penyelesaian yudisial perlu diperkuat melalui standardisasi pembuktian berbasis pro justitia.

Semendawai juga mengusulkan pembentukan tim penyelidikan berkelanjutan. Selain itu, ia mendorong penyempurnaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Usulan itu menyentuh akar persoalan. Regulasi yang lahir lebih dari dua dekade lalu dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pembuktian perkara lama, terutama soal alat bukti dan kesinambungan penyelidikan.

Data 568 Korban dan Pemulihan Lintas Institusi

Direktur Pelayanan HAM Kementerian HAM, Osbin Samosir, memaparkan data korban. Pihaknya telah mengidentifikasi kebutuhan 568 korban pelanggaran HAM yang berat di enam provinsi.

Osbin juga menyebut pihaknya membantu tiga eksil memperoleh izin tinggal tanpa biaya. Langkah itu menjadi bagian dari layanan pemulihan yang bersifat administratif.

Kepala Biro Penelaahan Permohonan LPSK, Muhammad Ramdan, menekankan pentingnya sinergi program. Menurut dia, layanan pemulihan harus berkelanjutan agar menjawab beragam kebutuhan korban dan ahli waris.

Kebutuhan korban memang tidak tunggal. Ada yang menyangkut kesehatan, pendidikan, hunian, hingga kepastian status hukum. Karena itu, sinergi antarlembaga menjadi syarat, bukan pilihan.

Sebagai perbandingan kerangka hukum, rujukan terhadap mekanisme HAM nasional memperlihatkan bahwa penyelesaian menuntut jalur yudisial dan non-yudisial yang saling melengkapi.

Dukungan Kejaksaan Agung, TNI, dan Polri

Direktur Pelanggaran HAM Berat Kejaksaan Agung, Nuzul Rahmad, menyampaikan dukungan terhadap langkah koordinasi Kemenko Kumham Imipas. Ia menilai forum ini sebagai perkembangan positif.

Nuzul menegaskan kesiapan Kejaksaan Agung untuk terus berkontribusi sesuai kewenangannya. Pernyataan itu penting karena penyidikan berada di ranah kejaksaan.

Dari lingkungan TNI, Kepala Bidang Hukum Internasional dan HAM Babinkum TNI Kolonel Kum Ardiman Nur menegaskan dukungan melalui penguatan pengawasan. Ia juga menyebut pendidikan HAM, disiplin, serta penanganan dugaan pelanggaran secara objektif berdasarkan fakta dan bukti.

Kepala Bagian HAM Biro Bantuan Hukum Polri, Kombes Pol. Darwis Rincing, menekankan pencegahan keberulangan. Menurut dia, pencegahan harus diwujudkan melalui perubahan sistem dan pembenahan kelembagaan.

Darwis juga menyebut penguatan supremasi hukum dengan menjunjung profesionalisme, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Berikut ringkasan posisi tiap institusi dalam forum:

• Kemenko Kumham Imipas: koordinator lintas kementerian/lembaga.
• Kementerian HAM: layanan pemulihan, data korban, dan penguatan kelembagaan.
• Komnas HAM: penguatan penyelidikan dan usulan revisi UU Pengadilan HAM.
• Kejaksaan Agung: kesiapan kontribusi pada penanganan perkara.
• LPSK: sinergi layanan pemulihan bagi korban dan ahli waris.
• TNI dan Polri: pengawasan, pendidikan HAM, dan pencegahan keberulangan.

Langkah Selanjutnya: Rencana Kerja Terukur dan Pemantauan

Rapat koordinasi menghasilkan arah kerja yang lebih spesifik. Pokja Nasional diminta merumuskan langkah penyelesaian secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Ada tiga hal yang menjadi fokus. Pertama, prioritas penanganan berkas yang tersendat. Kedua, target pelaksanaan yang jelas. Ketiga, mekanisme pemantauan agar progres bisa diukur.

Penyelarasan jalur yudisial dan non-yudisial tetap menghormati kewenangan masing-masing institusi. Karena itu, hasil forum bergantung pada kemampuan Pokja menerjemahkan kesepahaman menjadi jadwal kerja.

Harapan yang diletakkan pada forum ini cukup besar. Percepatan penyelesaian perkara, kepastian hukum, pemulihan hak korban, dan pencegahan keberulangan menjadi empat hasil yang ditunggu.

Yang belum terjawab, tentu, kapan 13 berkas itu bergerak ke tahap penyidikan. Forum dua hari di Hotel Borobudur baru menetapkan kerangka. Ujian sesungguhnya ada pada pelaksanaan rencana kerja yang disebut Siddiq sebagai agenda bersama.

Analisis Redaksi

Rapat koordinasi Pokja Nasional ini memperlihatkan satu hal yang jarang diucapkan terbuka: penyelesaian pelanggaran HAM berat tersandung di tahap peralihan, bukan di tahap wacana. Angka 13 berkas yang belum masuk penyidikan adalah bukti bahwa persoalan teknis dan yuridis lebih menentukan daripada retorika politik.

Karena itu, mutu forum ini akan diukur dari satu hal sederhana. Apakah rencana kerja yang disebut terukur itu memuat tenggat per berkas, nama penanggung jawab, dan indikator pemantauan yang bisa diperiksa publik. Tanpa tiga unsur itu, koordinasi lintas kementerian mudah berhenti sebagai dokumen.

Usulan Komnas HAM untuk menyempurnakan UU Nomor 26 Tahun 2000 layak didorong. Regulasi yang tak lagi muda itu perlu menjawab tantangan pembuktian perkara lama. Di sisi lain, data 568 korban di enam provinsi menunjukkan bahwa pemulihan tidak bisa menunggu selesainya jalur pidana. Kedua jalur harus berjalan seiring, dengan anggaran yang tidak lagi bergantung pada siklus tahunan.