Kabakom Bantah Prabowo Sarankan Gibran "Fight" di PTUN soal Ijazah

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI (Kabakom) Syahganda Nainggolan membantah Presiden Prabowo Subianto menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming tetap "fight" di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) soal ijazah. Ia menegaskan pandangan hukum Presiden diwakili Menko Yusril Ihza Mahendra.

Bantahan itu disampaikan melalui pernyataan yang diterima di Jakarta, Rabu, sehari setelah Gibran mengaku menerima saran dari Prabowo. Menurut Syahganda, arahan hukum Presiden mengikuti apa yang sudah disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Kronologi: Klaim Gibran dan Bantahan Kabakom

Persoalan ini mencuat setelah Gibran, saat ditemui di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (10/11), mengatakan bahwa dalam pertemuan hari itu Presiden Prabowo memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi.

"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1," kata Wapres, dikutip dari laporan ANTARA.

Gibran juga menyebut akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung. Pernyataan itu langsung memantik pertanyaan karena bersinggungan dengan putusan pengadilan yang disebut sudah berkekuatan hukum tetap.

Sehari kemudian, Syahganda meluruskan. Ia menegaskan tidak mungkin Presiden menganjurkan langkah yang bertentangan dengan pandangan hukum yang sudah disampaikan Menko Yusril.

"Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong," kata Syahganda.

Pandangan Hukum Presiden Diwakili Menko Yusril

Syahganda menempatkan posisi Yusril sebagai rujukan utama. Menurutnya, sebagai Menko Hukum, Yusril adalah pihak yang menyampaikan pandangan hukum Presiden kepada publik.

"Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukumnya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril," tuturnya.

Dengan logika itu, Syahganda menyimpulkan saran Presiden adalah apa yang diutarakan Yusril terkait proses hukum lanjutan usai putusan MA dan MK menyangkut surat keterangan ijazah Wapres. Ia juga merujuk pernyataan Yusril bahwa putusan MA dan MK terkait surat keterangan ijazah Gibran sudah final dan mengikat.

Posisi ini penting karena menempatkan Istana pada satu garis: menghormati putusan pengadilan, bukan mendorong gugatan baru. Bantahan Kabakom menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin menutup ruang tafsir bahwa Presiden ikut mengarahkan langkah hukum Wapres.

Putusan MA dan MK yang Disebut Final dan Mengikat

Dalam pernyataan sebelumnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, Yusril menegaskan putusan Mahkamah Agung terkait surat penyetaraan pendidikan Gibran bersifat final.

"Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," kata Menko Yusril menjawab pertanyaan wartawan.

Pernyataan itu menutup dua pintu sekaligus: upaya hukum lanjutan atas putusan MK, dan peninjauan kembali atas putusan MA. Dalam kerangka hukum acara, putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap memang tidak lagi membuka ruang perlawanan biasa.

Karena itu, klaim Gibran soal saran "fight di PTUN" dan rencana PK di MA menjadi janggal bila dibaca bersama pernyataan Yusril. Dua pernyataan itu tampak saling bertabrakan, dan Kabakom memilih berpihak pada versi Menko Hukum.

Reaksi Publik dan Sorotan terhadap Istana

Bantahan Kabakom bukan sekadar koreksi kecil. Ia menyentuh persoalan kredibilitas komunikasi publik di lingkaran tertinggi pemerintahan, ketika Wapres dan Menko Hukum berbicara soal hal yang sama dengan nada berbeda dalam rentang satu hari.

Publik pun mencatat sejumlah titik yang perlu dijelaskan:

• Apa isi sebenarnya pertemuan Prabowo dan Gibran pada Selasa (10/11) itu.
• Mengapa Gibran menyebut saran "fight di PTUN" bila Menko Hukum sudah menyatakan tidak ada ruang PTUN.
• Apakah rencana PK di Mahkamah Agung masih berjalan atau dihentikan.
• Siapa yang menjadi juru bicara resmi pemerintah dalam urusan hukum ini, Kabakom atau Kemenko Hukum.

Ketidakselarasan ini berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap pernyataan pejabat. Apalagi isu ijazah sudah lama menjadi perdebatan politik yang sensitif dan mudah memicu spekulasi.

Pemberitaan soal ijazah Gibran sendiri bukan hal baru. Sejak kontestasi politik sebelumnya, dokumen pendidikan Wapres kerap menjadi sasaran pertanyaan publik, dan setiap pernyataan baru soal status hukumnya selalu menarik perhatian media nasional.

Langkah Selanjutnya: Siapa yang Akan Meluruskan

Setelah bantahan Kabakom, perhatian bergeser ke dua pihak. Pertama, apakah Gibran akan mengoreksi atau menjelaskan ulang pernyataannya soal saran Presiden. Kedua, apakah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah benar-benar menerima permintaan koordinasi untuk PK.

Sampai pernyataan Syahganda disampaikan, belum ada keterangan resmi dari Istana Wapres yang menanggapi bantahan tersebut. Begitu pula belum ada penjelasan lanjutan dari Kemenko Hukum soal kemungkinan langkah hukum baru.

Yang jelas, Kabakom memilih menempatkan persoalan ini sebagai urusan yang sudah selesai secara hukum. Rujukannya adalah putusan MK yang final dan mengikat serta putusan MA yang tidak lagi membuka PK. Bila sikap itu konsisten, maka tidak ada perlawanan hukum baru yang perlu ditempuh.

Namun bantahan tanpa penjelasan kronologi pertemuan akan menyisakan tanda tanya. Publik membutuhkan satu versi resmi yang utuh, bukan dua pernyataan yang saling menegasikan. Untuk isu sekrusial ijazah pejabat negara, kejelasan bukan pilihan, melainkan keharusan.

Analisis Redaksi

Bantahan Kabakom memperlihatkan masalah yang lebih besar dari sekadar salah ucap. Dalam satu hari, publik mendengar Wapres mengatakan Presiden menyarankan "fight di PTUN", lalu Kepala Badan Komunikasi Pemerintah mengatakan itu tidak mungkin karena Menko Hukum sudah menyatakan tidak ada ruang PTUN. Dua pernyataan itu tidak bisa sama-sama benar.

Ada dua kemungkinan yang sama-sama tidak nyaman. Pertama, Gibran salah memahami atau salah menyampaikan isi pertemuan. Kedua, ada perbedaan penafsiran di dalam lingkaran kekuasaan soal apa yang sebenarnya disarankan Presiden. Keduanya menuntut klarifikasi, bukan sekadar bantahan.

Yang paling merugikan adalah cara penanganannya. Bantahan disampaikan lewat pernyataan tertulis tanpa menghadirkan langsung pihak yang berselisih. Pola ini berulang: pejabat berbicara di depan kamera, lalu dikoreksi oleh pejabat lain melalui siaran pers. Publik ditinggalkan dengan teka-teki, sementara isu ijazah terus hidup dari satu kontroversi ke kontroversi berikutnya.

Jika pemerintah yakin persoalan ini sudah final secara hukum, seharusnya mudah menjelaskannya dengan tuntas: putusan apa, apa isinya, dan mengapa tidak ada lagi upaya hukum. Selama yang disajikan hanya saling bantah, publik akan terus menduga ada sesuatu yang disembunyikan.

Sumber: antaranews.com