Said Didu Bantah Tuduhan soal Bahlil dan Sebut Somasi Golkar Salah Alamat

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu membantah pernah menuding Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia terlibat penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menilai somasi Partai Golkar salah alamat karena tuduhan itu tidak pernah ia lontarkan.

Bantahan itu disampaikan Said Didu merespons langkah Partai Golkar yang melayangkan somasi kepadanya. Dalam pandangannya, dasar somasi tidak berdiri di atas pernyataan yang benar-benar ia ucapkan.

"Saya tidak pernah menuding Pak Bahlil terlibat penyadapan Presiden Prabowo," kata Said Didu, seperti dikutip dari BsiNews.

Pernyataan tersebut menjadi inti sengketa antara Said Didu dan Partai Golkar. Publik menanti apakah somasi berlanjut ke jalur hukum atau berhenti di tahap klarifikasi.

Kronologi Somasi Partai Golkar ke Said Didu

Partai Golkar melayangkan somasi kepada Said Didu setelah pernyataannya di ruang publik dianggap menyeret nama Bahlil Lahadalia, yang kini menjabat Menteri ESDM sekaligus tokoh senior Golkar.

Somasi merupakan peringatan tertulis sebelum pihak yang merasa dirugikan menempuh jalur hukum. Dalam praktiknya, somasi biasanya memuat tuntutan agar pihak yang disebut mengklarifikasi, meralat, atau meminta maaf dalam tenggat tertentu.

Said Didu tidak tinggal diam. Ia menjawab somasi itu dengan bantahan bahwa dirinya tidak pernah menyebut Bahlil terkait penyadapan terhadap Presiden Prabowo.

Menurut Said Didu, jika somasi dibangun di atas tuduhan yang tidak pernah ia lontarkan, maka langkah Partai Golkar dinilai tidak memiliki sasaran yang tepat. Ia menyebut somasi itu salah alamat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Partai Golkar maupun dari Bahlil Lahadalia soal arah lanjutan somasi tersebut.

Siapa Said Didu dan Bahlil Lahadalia

Said Didu adalah mantan birokrat yang pernah menjabat Sekretaris Kementerian BUMN pada era Menteri Rini Soemarno. Sejak tidak lagi di pemerintahan, ia dikenal sebagai pengamat yang kerap mengkritik kebijakan pemerintah melalui pernyataan publik dan media sosial.

Bahlil Lahadalia memiliki rekam jejak panjang di Partai Golkar. Ia pernah memimpin Badan Koordinasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia sebelum masuk ke pemerintahan sebagai Menteri Investasi, lalu dipercaya memimpin Kementerian ESDM.

Kedua nama ini sama-sama dikenal publik. Said Didu lekat dengan sikap kritisnya, sementara Bahlil berada di lingkar kekuasaan sebagai menteri dan tokoh partai.

Karena itu, ketika nama keduanya bersinggungan dalam isu penyadapan terhadap Presiden, perhatian publik langsung mengarah ke dua kubu. Somasi menjadi buntut pertama yang muncul ke permukaan.

Isu Penyadapan Presiden yang Jadi Latar Perselisihan

Isu penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu topik yang sensitif di ruang publik. Tuduhan semacam ini menyangkut keamanan negara dan martabat institusi kepresidenan.

Dalam kasus ini, yang dipersoalkan bukan sekadar benar atau tidaknya penyadapan terjadi. Yang menjadi titik sengketa adalah siapa yang disebut terlibat dan siapa yang menyebut nama tersebut.

Said Didu menegaskan dirinya tidak pernah menempelkan nama Bahlil pada isu itu. Bagi Said Didu, pernyataannya telah dipersempit atau dibelokkan sehingga terkesan menuding menteri ESDM tersebut.

Pemerintah sendiri belum memberikan keterangan baru soal isu penyadapan ini dalam kaitannya dengan perselisihan Said Didu dan Partai Golkar.

Dampak Somasi bagi Said Didu dan Partai Golkar

Somasi membuka dua kemungkinan. Pertama, kedua pihak menemukan titik temu melalui klarifikasi. Kedua, perkara berlanjut ke jalur hukum perdata atau pidana, bergantung pada tuntutan yang diajukan.

Bagi Said Didu, somasi ini menambah daftar perselisihan antara dirinya dan sejumlah pihak di pemerintahan. Ia selama ini dikenal sebagai kritikus yang jarang menarik pernyataannya.

Bagi Partai Golkar, langkah somasi menunjukkan upaya melindungi nama kader sekaligus menteri yang sedang menjabat. Namun langkah itu juga mengundang sorotan karena dinilai bisa membatasi ruang kritik.

Publik akan mencermati apakah somasi berlanjut atau berhenti setelah bantahan Said Didu. Sejauh ini, belum ada informasi soal pertemuan antara kedua pihak.

Langkah Selanjutnya Setelah Bantahan Said Didu

Setelah bantahan disampaikan, bola berada di tangan Partai Golkar. Ada beberapa kemungkinan langkah yang bisa diambil:

• Meninjau ulang dasar somasi dan memeriksa kembali pernyataan Said Didu yang dianggap bermasalah.
• Meminta klarifikasi langsung kepada Said Didu melalui pertemuan tertutup.
• Melanjutkan somasi ke jalur hukum jika bukti dianggap cukup.
• Mencabut somasi jika dasar tuduhan tidak terbukti.

Said Didu, dari sisinya, menegaskan tidak akan mencabut pernyataan yang memang tidak pernah ia ucapkan. Ia menilai persoalan ini murni soal salah alamat.

Publik menunggu respons resmi Partai Golkar. Tanpa klarifikasi dari pihak sana, perselisihan ini berpotensi menjadi perdebatan panjang di ruang publik.

Analisis Redaksi

Somasi seharusnya menjadi instrumen hukum yang presisi, bukan alat tekanan politik. Ketika dasar somasi dipertanyakan oleh pihak yang disomasi, kredibilitas langkah hukum itu ikut dipertaruhkan. Partai Golkar perlu menjelaskan secara terbuka pernyataan mana yang dianggap menyeret nama Bahlil Lahadalia.

Bantahan Said Didu menyentuh persoalan yang lebih mendasar: bagaimana pernyataan publik dikutip, dipotong, dan disebarkan ulang. Di ruang digital, satu kalimat bisa berubah makna setelah melewati puluhan akun. Jika somasi dibangun dari kutipan yang sudah terdistorsi, sasaran hukumnya menjadi kabur.

Yang paling dirugikan dalam perselisihan semacam ini adalah ruang publik. Kritik terhadap pejabat mesti tetap dibuka, tetapi kritik juga mesti berdiri di atas fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Somasi bisa menjadi pengingat bagi keduanya: kejelasan pernyataan dan kejelasan dasar hukum sama-sama dibutuhkan.

Sumber: golkar.or.id