Partai Republik Blokir Voting Pemakzulan, Menhan AS Hegseth Batal Dimakzulkan

Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth batal dimakzulkan setelah Partai Republik kompak memblokir pemungutan suara di Dewan Perwakilan Rakyat. Langkah itu menjadi solidaritas langka di tengah perpecahan partai pasca-kekalahan pada pemilu sela 3 November lalu.

Kronologi Upaya Pemakzulan Hegseth

Resolusi pemakzulan terhadap Hegseth pertama kali diajukan pada September lalu oleh anggota parlemen dari Partai Republik, Thomas Massie. Namun, pemungutan suara urung dilakukan karena Ketua DPR Mike Johnson mengakhiri agenda sidang menjelang pemilu sela. Setelah masa reses berakhir, Massie kembali mengajukan resolusinya pada Senin (9/11) untuk dibawa ke lantai.

Massa mengajukan delapan butir dakwaan terhadap Hegseth. Dakwaan itu antara lain menyebut Hegseth memulai perang tanpa otorisasi Kongres dan mengabaikan perintah Kongres untuk menghentikan perang. Hegseth juga dituding mengabaikan perlindungan warga sipil, termasuk dalam serangan di sekolah Minab.

Pemungutan suara semula dijadwalkan pada Rabu (11/11). Namun, pada Selasa (10/11) malam, upaya itu kandas. Sejumlah sumber yang berbicara kepada CNN mengatakan para pemimpin Republik bersama pejabat Gedung Putih bekerja keras di balik layar untuk menggagalkan pemakzulan. Mereka berhasil meyakinkan banyak anggota Republik untuk membatalkan voting.

Partai Republik di DPR akhirnya kompak memilih merujuk rancangan pemakzulan ke sebuah komite dan mengeluarkannya dari pertimbangan sidang pleno. Keputusan itu sekaligus menghentikan proses pemakzulan di tingkat DPR.

Pernyataan Trump dan Sikap Massie

Presiden AS Donald Trump langsung merayakan penolakan tersebut. Ia mengolok-olok Massie melalui unggahan di Truth Social. "Upaya Partai Demokrat untuk memakzulkan Menteri Perang Pete Hegseth GAGAL TOTAL! Setiap anggota Partai Republik, kecuali Thomas Massie, yang merupakan PECUNDANG besar, memilih mendukung Pete," kata Trump seperti dikutip CNN Indonesia.

Massie menjadi satu-satunya anggota Republik yang mendukung upaya pemakzulan. Sikapnya itu bertentangan dengan mayoritas partainya. Sejumlah anggota Partai Demokrat telah menyatakan dukungan terhadap langkah Massie, meski suara mereka tidak cukup untuk memaksa voting.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Massie atau Hegseth terkait keputusan tersebut. Namun, langkah cepat kepemimpinan Republik menunjukkan bahwa mereka berupaya menjaga stabilitas internal jelang sidang kongres berikutnya.

Latar Belakang dan Konteks Politik

Pemilu sela 3 November lalu meninggalkan luka mendalam bagi Partai Republik. Kekalahan telak membuat partai terbelah, namun isu pemakzulan Hegseth justru menyatukan mereka. Sejumlah pengamat menilai keputusan memblokir voting sebagai upaya mempertahankan kendali atas agenda legislatif dan menghindari konflik terbuka dengan Gedung Putih.

Hegseth sendiri merupakan menteri pertahanan yang kontroversial. Sejak menjabat, ia kerap dituding mengambil kebijakan militer tanpa konsultasi penuh dengan Kongres. Dakwaan Massie menyoroti serangan di sekolah Minab yang menimbulkan korban sipil. Isu itu menjadi sensitif bagi pemerintahan Trump yang getol mengkampanyekan kebijakan luar negeri keras.

Sejumlah laporan menyebut Gedung Putih sejak awal menolak pemakzulan. Mereka menganggapnya sebagai manuver politik yang tidak berdasar. Dukungan penuh Trump kepada Hegseth memperlihatkan bahwa presiden tidak ingin ada gangguan pada kabinetnya, terlebih menjelang tahun anggaran baru.

Baca juga: CNN Indonesia: Partai Kompak Blokir Voting DPR, Menhan AS Hegseth Batal Dimakzulkan.

Dampak bagi Pemerintahan Trump dan Politik AS

Keputusan DPR memberi Hegseth ruang untuk melanjutkan tugasnya sebagai menteri pertahanan. Namun, tekanan politik belum sepenuhnya hilang. Partai Demokrat kemungkinan akan terus menyoroti isu serangan Minab dan otorisasi perang dalam sidang-sidang komite mendatang.

Bagi Partai Republik, solidaritas ini bisa menjadi modal menghadapi agenda legislatif yang padat. Namun, langkah Massie menunjukkan bahwa perpecahan internal masih ada, meski hanya satu suara. Hal ini bisa menjadi preseden bagi anggota lain yang ingin menantang kepemimpinan partai.

• Hegseth tetap menjabat sebagai Menteri Pertahanan AS setelah voting diblokir.
• Trump memperkuat dukungan dengan menyerang Massie secara terbuka.
• Demokrat kecewa namun belum ada langkah hukum lanjutan yang diumumkan.

Sejumlah analis memperkirakan isu pemakzulan akan kembali mencuat jika muncul bukti baru terkait keterlibatan Hegseth dalam operasi militer tanpa persetujuan Kongres. Untuk sementara, Hegseth aman di kursinya.

Langkah Selanjutnya dan Reaksi Publik

Dengan dirujuknya resolusi ke komite, proses pemakzulan praktis berhenti. Komite bisa saja membahasnya lebih lanjut, tetapi tanpa voting pleno, peluang Hegseth dimakzulkan sangat kecil. Fokus DPR diperkirakan akan beralih ke isu anggaran dan kebijakan lain.

Publik AS masih terbelah. Pendukung Trump melihat keputusan ini sebagai kemenangan atas "politik identitas" dan upaya kudeta politik. Sementara kritikus menilai DPR gagal menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif. Sejumlah organisasi hak asasi manusia menyesalkan tidak adanya akuntabilitas atas korban sipil di Minab.

Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada dinamika di komite dan tekanan publik. Jika isu ini terus bergulir, bukan tidak mungkin pemakzulan akan diajukan kembali di masa mendatang. Namun, untuk saat ini, Hegseth masih aman.

Analisis Redaksi

Keputusan Partai Republik memblokir voting pemakzulan Hegseth bukan sekadar soal loyalitas pada Trump. Ini adalah sinyal bahwa Partai Republik memilih menutup barisan demi menjaga citra sebagai partai yang solid menjelang pertempuran legislatif berikutnya. Namun, solidaritas yang dibangun di atas pembungkaman perdebatan justru menyisakan pertanyaan tentang fungsi pengawasan DPR.

Massie, dengan delapan butir dakwaannya, telah membuka kotak pandora tentang otorisasi perang dan perlindungan warga sipil. Fakta bahwa hanya satu anggota Republik yang berani berbeda menunjukkan betapa kuatnya tekanan kepemimpinan partai. Publik berhak tahu mengapa dakwaan serius itu tidak pernah sampai ke voting pleno.

Bagi Hegseth, ini adalah kemenangan sementara. Isu Minab dan perang tanpa otorisasi tidak akan hilang begitu saja. Jika Demokrat menguasai salah satu kamar pada pemilu berikutnya, atau jika muncul bukti baru, pemakzulan bisa kembali menguat. Sampai saat itu, status quo dipertahankan dengan mengorbankan transparansi.

Baca juga: Reuters: Berita Dunia AS.