Denny Indrayana ke Gibran: Putusan MA Inkrah, Tak Ada Upaya Hukum Lain

Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menegaskan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik ijazah SMA Gibran Rakabuming telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Ia pun menyayangkan rencana Gibran yang tetap ingin menempuh upaya hukum lanjutan melalui PTUN dan peninjauan kembali (PK).

"Jadi kalau ingin melakukan upaya hukum itu sebagaimana dikatakan oleh Menko Yusril sudah tidak ada. Putusan MK itu final and binding. Putusan MA itu inkrah, berkekuatan hukum tetap tidak ada lagi upaya hukum yang lain," kata Denny dalam jumpa pers Selasa (10/11).

Kronologi Polemik Ijazah Gibran

Polemik bermula dari surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran yang dipersoalkan dalam sengketa Pilpres 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya telah menjatuhkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Putusan MK tersebut menyoroti adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan terencana.

Kemudian, MA mengeluarkan putusan yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah dan batal. Putusan MA ini memperkuat temuan MK bahwa surat keterangan tersebut tidak dapat dijadikan pijakan hukum.

Meski demikian, Gibran mengaku akan tetap melawan. Ia berencana mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke MA.

"Salah satu saran beliau (Presiden Prabowo) itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja," ujar Gibran seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Pernyataan Denny Indrayana: Sikap Gibran Dinilai Membangkang

Denny menilai pernyataan Gibran yang tetap ingin menempuh upaya hukum merupakan bentuk pembangkangan terhadap dua putusan mahkamah, yakni MK dan MA. Menurutnya, sebagai Wakil Presiden, Gibran seharusnya menghormati putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Karena sikap itu menunjukkan, bayangkan seorang Wakil Presiden, membangkang, tidak menghormati putusan dua mahkamah," ujar Denny.

Ia juga menyayangkan sikap Gibran yang memilih untuk melawan. Denny menegaskan bahwa dalam pertimbangan hukum MA, surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran secara tegas sudah dinyatakan tidak lagi bisa menjadi pijakan. Pertimbangan itu sejalan dengan putusan MK sebelumnya.

"Di dalam pertimbangannya dengan jelas dikatakan ini untuk menyelamatkan demokrasi kita. Ada pelanggaran sifatnya terstruktur, sistematis, terencana," ujarnya.

Denny pun menyarankan agar Gibran mengambil sikap patuh dan menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Menurutnya, langkah Gibran untuk fight dan melawan dalam polemik ijazahnya telah keliru.

Latar Belakang Hukum: Putusan MK dan MA yang Final

Putusan MK dalam sengketa Pilpres 2024 merupakan putusan yang bersifat final and binding, artinya tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. MK adalah lembaga peradilan konstitusi yang putusannya langsung berlaku dan tidak dapat diajukan banding atau kasasi.

Sedangkan putusan MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA tidak sah dan batal telah inkrah. Putusan inkrah berarti telah memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diubah lagi melalui upaya hukum biasa.

Meski demikian, dalam sistem hukum Indonesia, masih ada upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (PK) ke MA. Namun, PK hanya dapat diajukan dengan alasan-alasan tertentu yang diatur dalam undang-undang, seperti adanya bukti baru (novum) atau kekhilafan hakim.

Denny Indrayana menegaskan bahwa dalam kasus ini, upaya hukum seperti PK tidak serta-merta dapat membatalkan putusan yang sudah inkrah. Apalagi, putusan MK sebelumnya telah menegaskan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan terencana, sehingga sulit untuk mengubahnya.

Senada dengan Denny, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra sebelumnya juga menyatakan bahwa tidak ada upaya hukum lain setelah putusan MK dan MA. Pernyataan Yusril ini dikutip oleh Denny dalam jumpa persnya.

Dampak Politik dan Hukum

Pernyataan Denny Indrayana ini menambah tekanan politik terhadap Gibran Rakabuming. Sebagai Wakil Presiden, sikap Gibran yang tetap ingin melawan putusan mahkamah menuai kritik dari berbagai pihak.

Di sisi lain, Gibran mengaku akan tetap fight dengan mengajukan gugatan ke PTUN dan PK ke MA. Langkah ini diduga atas saran dari Presiden Prabowo Subianto, seperti yang diungkapkan Gibran sendiri.

Namun, Kepala Badan Komunikasi Pemilu (Bakom) membantah bahwa Prabowo menyarankan Gibran untuk fight di PTUN. "Tidak mungkin Prabowo sarankan Gibran untuk fight di PTUN," kata Kepala Bakom seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Polemik ini juga berpotensi mempengaruhi stabilitas politik, mengingat posisi Gibran sebagai orang nomor dua di Indonesia. Jika Gibran tetap melanjutkan upaya hukum, hal ini bisa menimbulkan konflik antara eksekutif dan yudikatif.

Selain itu, kasus ini menyoroti pentingnya integritas dokumen pendidikan bagi pejabat publik. Masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pemimpin mereka.

Langkah Selanjutnya: Apa yang Akan Dilakukan Gibran?

Gibran berencana mengajukan gugatan ke PTUN dan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK ke MA. Namun, langkah ini dinilai Denny Indrayana sebagai upaya yang sia-sia karena putusan MA sudah inkrah.

Jika Gibran tetap melanjutkan, ia harus menghadapi proses hukum yang panjang dan berpotensi memperburuk citranya. Di sisi lain, jika ia memilih mundur, itu akan menjadi preseden buruk bagi stabilitas pemerintahan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Gibran atau tim kuasa hukumnya terkait desakan mundur dari Denny Indrayana. Publik masih menantikan langkah apa yang akan diambil oleh Wakil Presiden tersebut.

Yang jelas, polemik ijazah ini menjadi ujian bagi penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia. Putusan MK dan MA yang telah final seharusnya dihormati oleh semua pihak, termasuk pejabat negara.

Analisis Redaksi

Pernyataan Denny Indrayana yang menegaskan putusan MA sudah inkrah sejatinya merupakan pengingat dasar bagi semua pihak: putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dihormati. Dalam negara hukum, tidak ada ruang bagi pejabat publik untuk memilih-milih putusan yang menguntungkan. Sikap Gibran yang tetap ingin menempuh upaya hukum lanjutan, apalagi dengan alasan saran dari Presiden, justru menempatkan posisinya sebagai Wakil Presiden dalam dilema etika.

Secara hukum, langkah Gibran mengajukan PK ke MA memang dimungkinkan, tetapi peluangnya sangat kecil mengingat putusan MK sebelumnya telah menegaskan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan terencana. PK bukanlah upaya hukum biasa yang bisa diajukan tanpa alasan kuat. Jika Gibran tetap melanjutkan, ia berisiko dianggap tidak menghormati proses hukum dan mempermalukan institusi kepresidenan.

Di sisi lain, desakan mundur dari Denny Indrayana mungkin terasa berlebihan, tetapi itu adalah konsekuensi dari pelanggaran etika yang serius. Sebagai pejabat publik, Gibran seharusnya menjadi teladan dalam menaati hukum. Jika ia memilih untuk melawan, maka publik berhak mempertanyakan integritasnya. Kasus ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat penegakan hukum dan etika politik di Indonesia, bukan sekadar drama politik yang berkepanjangan.