Partai Arab Raih 19 Kursi Knesset, Penentu Pemerintahan Israel

Parlemen baru Israel langsung memanas. Joint List dan Raam meraih total 19 kursi Knesset, menjadikan partai Arab sebagai penentu arah pemerintahan baru di tengah pelantikan yang diwarnai bentrokan verbal dan aksi walkout.

Ketegangan meledak dalam upacara pelantikan anggota Knesset pada Selasa (10/11/2026). Politikus sayap kanan ekstrem Itamar Ben Gvir melontarkan tuduhan provokatif kepada Yousef Jabareen, salah satu pemimpin Joint List.

"Kepada siapa dia bersumpah setia, kepada Hamas?" teriak Ben Gvir di dalam ruang sidang, seperti dilaporkan Aktual.com.

Kronologi Pelantikan Knesset yang Memanas

Insiden di ruang sidang bukan peristiwa tunggal. Sejumlah anggota Joint List memilih meninggalkan ruangan saat lagu kebangsaan Israel dikumandangkan. Aksi itu disaksikan langsung jurnalis AFP yang meliput jalannya upacara.

Langkah tersebut tampaknya dilakukan untuk menghindari kewajiban berdiri ketika lagu kebangsaan diperdengarkan. Kegaduhan pun pecah di dalam ruang sidang, menandai bahwa persoalan identitas nasional masih menjadi garis pemisah paling tajam dalam politik Israel.

Ben Gvir tidak berhenti di ruang sidang. Lewat platform X, ia kembali menyerang dengan menyatakan bahwa siapa pun yang tidak setia kepada Israel tidak seharusnya berada di Knesset. Pernyataan itu memperlihatkan betapa keras polarisasi politik yang sedang berlangsung.

Ketegangan yang sama juga muncul dari podium. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam pidatonya menyayangkan sikap dua partai Arab utama yang disebutnya menolak mengakui Israel sebagai negara Yahudi.

Netanyahu bahkan menuduh kedua kelompok tersebut berupaya membentuk "negara Islam" atau "negara nasionalis Palestina" di atas reruntuhan negara Yahudi. Tuduhan itu langsung memantik reaksi dari kubu oposisi.

Peta 19 Kursi dan Posisi Kingmaker Partai Arab

Dalam pemilu 27 Oktober 2026, Joint List dan Raam berhasil mengumpulkan total 19 kursi dari 120 kursi Knesset. Jumlah itu menjadi pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi kedua partai Arab tersebut.

Perolehan tersebut menempatkan mereka dalam posisi strategis sebagai kingmaker, atau penentu terbentuknya pemerintahan baru. Tanpa dukungan mereka, salah satu blok akan sulit mengamankan mayoritas parlemen.

Namun kekuatan elektoral itu justru memunculkan pertentangan di kedua blok utama. Sejumlah politisi menolak kemungkinan pemerintahan bergantung pada dukungan partai-partai Arab. Pihak lain melihat dukungan tersebut sebagai bagian dari kalkulasi politik semata untuk memperoleh mayoritas.

Peta politiknya kini terbelah dalam beberapa kubu:

• Joint List dan Raam: 19 kursi, berposisi sebagai penentu koalisi.
• Blok pendukung Netanyahu: menolak keras keterlibatan partai Arab.
• Blok pimpinan Eisenkot: sebagian tokohnya juga memperingatkan agar partai Arab tidak dilibatkan.
• Partai Democrats: menuduh Netanyahu memecah belah masyarakat demi kekuasaan.

Tidak satu pun dari dua blok utama berhasil mengamankan mayoritas di parlemen. Kondisi ini membuat posisi 19 kursi partai Arab semakin menentukan.

Netanyahu, Golan, dan Liberman: Tiga Serangan yang Saling Bantah

Pidato Netanyahu di upacara pelantikan mendapat kritik keras dari kubu oposisi. Yair Golan, pemimpin Partai Democrats yang berhaluan kiri, memilih meninggalkan ruangan saat Netanyahu berbicara.

Melalui akun X, Golan menuduh Netanyahu menggunakan isu kelompok Arab untuk memecah belah masyarakat demi mempertahankan kekuasaan.

"Netanyahu kesulitan menerima kenyataan bahwa publik Israel telah 'memecat'-nya. Kini, ia berbohong dan menghasut publik untuk melawan kelompok Arab demi mempertahankan kekuasaan dengan cara paksa," tulis Golan.

Penolakan terhadap koalisi bersama partai Arab ternyata tidak hanya datang dari kubu pendukung Netanyahu. Sejumlah tokoh oposisi yang berada dalam blok pimpinan Eisenkot juga memperingatkan agar partai-partai Arab tidak dilibatkan dalam pemerintahan.

Avigdor Liberman, pemimpin partai sayap kanan Israel Beiteinu, bahkan mempertanyakan sikap Golan yang memilih keluar saat Netanyahu berpidato. "Apakah Anda ingin membentuk koalisi dengan mereka?" tulis Liberman di X.

Pertukaran pernyataan itu menunjukkan bahwa persoalan partai Arab bukan sekadar perdebatan ideologis. Ia sudah menjadi alat negosiasi koalisi yang dipakai semua pihak, termasuk mereka yang mengaku paling menentang Netanyahu.

Mandat Eisenkot dan Batas Waktu 28 Hari

Ketegangan politik tersebut berlangsung ketika Israel belum memiliki kepastian mengenai komposisi pemerintahan berikutnya. Presiden Isaac Herzog pada Minggu sebelumnya menunjuk Eisenkot untuk membentuk pemerintahan baru setelah melakukan konsultasi dengan para pemimpin partai politik.

Mayoritas pihak yang dimintai pendapat merekomendasikan namanya. Eisenkot kini memiliki waktu 28 hari untuk merampungkan pembentukan pemerintahan.

Jika belum berhasil, ia dapat meminta tambahan waktu selama 14 hari. Apabila upaya tersebut tetap gagal, mandat pembentukan pemerintahan dapat diserahkan kepada anggota parlemen lainnya, yang kemungkinan besar adalah Netanyahu.

Skema itu membuat posisi partai Arab kian rumit. Dukungan mereka bisa mempercepat lahirnya pemerintahan, tetapi sekaligus menjadi beban politik bagi blok yang menerimanya. Menolak dukungan mereka berarti memperbesar peluang Netanyahu kembali ke tampuk kekuasaan.

Perolehan 19 kursi Joint List dan Raam kini memegang posisi penting dalam kalkulasi politik Israel. Namun besarnya kekuatan elektoral partai-partai Arab belum otomatis menjamin mereka dapat masuk ke dalam pemerintahan.

Dampak bagi Representasi Warga Arab-Israel

Pertarungan pembentukan koalisi bukan hanya menyangkut perebutan mayoritas kursi. Ia memperlihatkan persoalan mendasar mengenai identitas, representasi politik warga Arab-Israel, dan batas penerimaan mereka dalam kekuasaan negara tersebut.

Angka 19 kursi adalah rekor, tetapi rekor itu datang bersama penolakan yang sama kerasnya. Sebagian warga Arab-Israel melihat perolehan ini sebagai legitimasi elektoral yang tidak bisa diabaikan. Sebagian politisi Yahudi Israel melihatnya sebagai ancaman terhadap karakter negara.

Bentrokan di ruang sidang, walkout saat lagu kebangsaan, dan tuduhan "setia kepada Hamas" adalah gejala dari persoalan yang lebih dalam. Identitas nasional masih menjadi garis pemisah yang belum terselesaikan sejak berdirinya negara itu.

Untuk konteks perbandingan, dinamika koalisi dan posisi partai Arab di Knesset dapat ditelusuri melalui pemberitaan internasional seperti The Times of Israel yang rutin melaporkan proses pembentukan pemerintahan.

Analisis Redaksi

Angka 19 kursi seharusnya menjadi cerita tentang keberhasilan demokrasi Israel menyerap aspirasi warganya yang selama ini terpinggirkan. Yang terjadi justru sebaliknya. Begitu hasil pemilu keluar, mesin politik kedua blok besar langsung berlomba menempatkan partai Arab sebagai ancaman, bukan sebagai mitra yang sah.

Netanyahu memakai isu identitas untuk menutupi masalah utamanya: ia kesulitan menerima bahwa publik Israel tidak lagi memberinya mandat. Golan menangkap itu dengan tepat. Namun Liberman juga menohok: jika blok oposisi menolak berkoalisi dengan partai Arab, kritik terhadap Netanyahu soal isu yang sama menjadi tidak konsisten.

Yang paling dirugikan dari pertarungan ini adalah warga Arab-Israel sendiri. Mereka memilih, kursinya dihitung, tetapi suara itu diperlakukan sebagai persoalan yang harus dikelola, bukan aspirasi yang harus diwakili. Selama 19 kursi diperlakukan sebagai ancaman identitas, bukan bagian dari aritmetika parlemen, pembentukan pemerintahan Israel akan terus berputar pada persoalan yang sama.