Gibran Dikabarkan Ingin Mundur, Bahlil dan AHY Buka Suara Soal Pertemuan Prabowo

Isu rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya mulai mendapat tanggapan elite partai politik. Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dan Ketua Umum Demokrat AHY mengaku belum mengetahui pasti hasil pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Gibran.

Keduanya memilih menunggu perkembangan lebih lanjut. Bahlil menegaskan dirinya tidak terlibat dalam pertemuan tersebut, sehingga belum bisa memastikan kabar rencana pengunduran diri Gibran.

AHY juga menempuh sikap serupa. Ia menunggu kejelasan dinamika politik yang berkembang, sekaligus menepis spekulasi yang menyebut namanya masuk daftar kandidat pengganti Wakil Presiden.

Bahlil: Kami Tidak Berada di Dalam Pertemuan Itu

Bahlil Lahadalia berbicara dalam program "NTV Tonight" yang tayang di Nusantara TV, Selasa (10/11/2026). Ia menyatakan tiga ketua umum partai politik tidak hadir dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wapres Gibran.

"Kami tiga ketua umum partai politik ini tidak berada di dalam pertemuan itu. Jadi kami tidak tahu secara pasti apa yang dibicarakan dan tadi juga belum ada penjelasan," ujar Bahlil.

Ketua Umum Partai Golkar itu meminta waktu untuk menelusuri informasi lebih lanjut. Menurut dia, partainya akan melihat perkembangan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

"Jadi mohon maaf untuk sementara belum ada informasi apa-apa. Karena kami belum tahu, nanti kami crossek lagi. Kita lihat saja sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku," jelasnya.

Pernyataan itu menegaskan satu hal: hingga Selasa malam, belum ada konfirmasi resmi mengenai isi pertemuan Presiden dan Wakil Presiden. Bahlil tidak membantah maupun membenarkan kabar pengunduran diri Gibran.

AHY Menepis Spekulasi Kandidat Pengganti Wapres

Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan sikap senada. Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti pembicaraan antara Presiden Prabowo dan Wapres Gibran.

"Kita tunggu semuanya kita ingin mengetahui lebih jelas apa yang diutarakan. Sedangkan teman-teman di Senayan juga sama pada prinsipnya kita ingin menghormati proses dan kita akan kembali kepada konstitusi," kata AHY.

Ketua Umum Partai Demokrat itu menambahkan partainya ingin memastikan proses dan prosedur konstitusi dijalankan. Pernyataan tersebut menempatkan konstitusi sebagai rujukan utama dalam menyikapi dinamika politik yang sedang berlangsung.

Soal namanya yang digadang-gadang menjadi kandidat pengganti Wapres Gibran, AHY memilih tidak memberi tanggapan lebih jauh. Ia menekankan koordinasi antarpartai di Senayan masih berjalan.

"Kami tentunya tidak bisa sendirian. Kami bersama dengan fraksi-fraksi partai lainnya di Senayan terus berkomunikasi. Tapi tidak ada yang sangat konklusif hari ini. Kita tunggu apa yang menjadi kemajuan dari situasi ini," tukas AHY.

Kronologi Isu Gibran Ingin Mundur dan Respons Parpol

Isu rencana pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden mencuat dan langsung menarik perhatian publik. Sorotan bertambah setelah sejumlah ketua umum partai politik dimintai tanggapan.

Dalam pemberitaan Nusantara TV, Selasa (10/11/2026), dua ketua umum yang angkat bicara adalah Bahlil Lahadalia dari Partai Golkar dan AHY dari Partai Demokrat. Keduanya sama-sama menyatakan belum menerima penjelasan resmi.

Urutan peristiwanya dapat dirangkum sebagai berikut:

• Isu niat Gibran mundur dari jabatan Wapres menjadi perbincangan publik.
• Presiden Prabowo Subianto dan Gibran disebut menggelar pertemuan, namun isinya belum dijelaskan secara resmi.
• Bahlil Lahadalia menyatakan tidak hadir dalam pertemuan dan belum mengetahui isi pembicaraan.
• AHY menyatakan hal serupa dan meminta semua pihak menghormati proses konstitusi.
• Nama AHY disebut-sebut sebagai kandidat pengganti, tetapi ia menolak berkomentar lebih jauh.

Selain dua ketua umum itu, pemberitaan terkait juga menyoroti langkah di Senayan. Salah satunya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait jabatan Wapres Gibran yang dibahas oleh anggota DPR.

Peta Politik di Senayan dan Sikap Partai

Pernyataan Bahlil dan AHY menunjukkan posisi partai-partai besar masih menunggu kejelasan. Keduanya tidak menutup kemungkinan apa pun, tetapi juga tidak memberi dukungan terbuka terhadap wacana pengunduran diri.

Bahlil menyebut akan menelusuri informasi lebih dahulu. AHY menekankan pentingnya komunikasi antar fraksi di Senayan. Dua sikap itu memberi gambaran bahwa partai politik belum mengambil posisi final.

Di sisi lain, dinamika di DPR ikut memanas. Sejumlah partai mendorong penggunaan hak angket dan hak menyatakan pendapat. Pemberitaan Nusantara TV menyebut PKS termasuk partai yang mengusulkan HMP untuk jabatan Wapres Gibran.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa juga sempat menyampaikan bahwa usulan HMP itu akan ditentukan dalam rapat berikutnya. Artinya, tekanan politik tidak hanya datang dari luar parlemen, tetapi juga dari mekanisme internal DPR.

Untuk memahami konteksnya, mekanisme penggantian wakil presiden diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Setiap langkah mesti melalui prosedur yang jelas, termasuk keterlibatan DPR. Karena itu, pernyataan AHY soal kembali ke konstitusi menjadi penting.

Dampak Isu Pengunduran Diri terhadap Pemerintahan

Isu pengunduran diri wakil presiden menyentuh langsung stabilitas pemerintahan. Kabar ini muncul saat Presiden Prabowo dan Gibran disebut menggelar pertemuan yang isinya belum dipublikasikan.

Bagi pasar dan pelaku usaha, ketidakpastian politik biasanya memicu sikap hati-hati. Namun dalam pemberitaan ini belum ada data ekonomi yang disampaikan, sehingga dampaknya masih sebatas pada dinamika politik.

Yang jelas, pernyataan dua ketua umum partai menunjukkan belum ada kesepakatan elite. Bahlil memilih menunggu prosedur hukum, AHY memilih menghormati proses konstitusi. Keduanya menolak berspekulasi.

Di tingkat publik, isu ini memantik perdebatan. Nama AHY yang disebut sebagai kandidat pengganti menambah lapisan spekulasi. Namun ia sendiri menegaskan belum ada hal yang konklusif.

Pemberitaan lain di nusantaratv.com juga mencatat pernyataan Menteri Sekretaris Negara soal permohonan Gibran agar diberi kesempatan membuktikan keabsahan dokumen. Detail soal dokumen apa yang dimaksud belum diuraikan dalam kutipan berita tersebut.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Penjelasan Resmi

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada penjelasan resmi mengenai isi pertemuan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Bahlil dan AHY sama-sama menunggu keterangan lebih lanjut.

Bahlil menyatakan akan menelusuri informasi dan mengikuti prosedur hukum. AHY menegaskan Partai Demokrat ingin memastikan proses dan prosedur konstitusi dijalankan.

Di DPR, pembahasan usulan HMP terkait jabatan Wapres Gibran masih bergulir. Saan Mustopa menyebut keputusan akan diambil dalam forum rapat. Semua mata kini tertuju pada langkah parlemen dan pernyataan resmi Istana.

Yang bisa dipastikan, tiga ketua umum partai politik yang dimintai tanggapan mengaku tidak berada dalam pertemuan itu. Sampai ada keterangan resmi, kabar Gibran ingin mundur masih berstatus isu yang menunggu pembuktian.

Analisis Redaksi

Ada jarak yang lebar antara beredarnya isu dan tersedianya bukti. Bahlil dan AHY, dua tokoh yang biasanya menjadi penentu arah koalisi, justru mengaku tidak tahu. Pernyataan itu bukan sekadar formalitas, melainkan sinyal bahwa informasi soal pertemuan Prabowo-Gibran belum dibagikan ke lingkaran elite partai.

Dalam situasi seperti ini, publik berhak mendapat keterangan yang jelas. Isu pengunduran diri wakil presiden bukan urusan internal satu partai. Ia menyangkut jalannya pemerintahan dan kepercayaan publik. Menunda penjelasan hanya memperpanjang spekulasi, termasuk spekulasi soal kandidat pengganti yang sudah menyeret nama AHY.

Yang patut diapresiasi, kedua ketua umum memilih bersandar pada konstitusi dan prosedur hukum. Sikap itu jauh lebih sehat daripada saling lempar tafsir di ruang publik. Kini bola berada di tangan Istana dan pimpinan DPR: jelaskan duduk perkara sebenarnya, atau biarkan ruang kosong itu diisi rumor yang makin liar.