Pemakzulan Menhan AS Pete Hegseth Digagalkan Partai Republik di DPR

Anggota Partai Republik di DPR Amerika Serikat bersatu menunda pembahasan pasal-pasal pemakzulan terhadap Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Voting 211 suara mendukung pengalihan tuduhan ke komite, menyelamatkan Hegseth dari potensi pelengseran.

Hasil itu keluar hanya beberapa jam setelah Hegseth membela diri dalam konferensi pers di Pentagon. Ia menyamakan kritik terhadap dirinya dengan kritik terhadap pasukan Amerika, dan menegaskan tidak akan mengubah arah kebijakan militernya.

Langkah Partai Republik ini melindungi Hegseth dari kecaman keras sekaligus menghindarkan partai dari pemungutan suara langsung atas delapan tuduhan pemakzulan. Kekalahan telak partai dalam pemilihan umum yang dipicu ketidakpuasan pemilih terhadap perang di Iran menjadi latar yang membuat manuver ini berjalan mulus.

Kronologi Voting yang Menunda Pemakzulan Hegseth

Pemungutan suara berlangsung di DPR AS pada Selasa, 10 November 2026 waktu Washington, atau Rabu 11 November 2026 WIB. Agenda utamanya bukan memutuskan bersalah atau tidaknya Hegseth, melainkan apakah delapan pasal pemakzulan diteruskan ke pembahasan tingkat komite atau dialihkan ke jalur lain.

Angka akhirnya 211 suara mendukung pengalihan tuduhan ke sebuah komite. Mekanisme itu memungkinkan Partai Republik menunda proses tanpa batas waktu, tanpa pernah sampai pada voting pemakzulan yang sesungguhnya.

Hanya satu anggota Partai Republik yang membelot. Thomas Massie dari Kentucky memilih bersama pihak Demokrat untuk menolak pengalihan tersebut. Massie memang dikenal sebagai legislator yang kerap berselisih dengan garis partai, termasuk dalam sejumlah voting sensitif sebelumnya.

Bagi Demokrat, hasil ini menutup jalur tercepat untuk menjatuhkan sanksi politik terhadap Hegseth. Bagi Partai Republik, ini adalah cara menghindari voting yang berisiko memecah koalisi mereka sendiri, terutama setelah hasil pemilu yang buruk.

Sejumlah pengamat di Capitol Hill menyebut manuver ini sebagai penyelamat tak terduga bagi Hegseth. Posisinya sebagai salah satu anggota kabinet Presiden Trump yang paling vokal dan konfrontatif sempat dianggap sudah di ujung tanduk.

Delapan Tuduhan Pemakzulan yang Dialihkan ke Komite

Pasal-pasal pemakzulan yang dialihkan memuat delapan tuduhan terpisah. Isinya berkisar pada tiga klaster besar yang saling terkait.

• Pelanggaran Konstitusi karena melancarkan perang di Iran dan wilayah lain tanpa otorisasi Kongres.
• Pengabaian hukum untuk meminimalkan korban sipil dalam operasi militer.
• Penyalahgunaan kekuasaan dengan melakukan tindakan balasan terhadap seorang senator akibat pernyataan publik yang bersangkutan.
• Sejumlah tuduhan lain terkait pengawasan operasi militer dan perselisihan kebijakan di dalam Pentagon.

Klaster pertama menjadi yang paling berat secara konstitusional. Dalam sistem AS, kewenangan menyatakan perang berada di tangan Kongres, bukan presiden. Tuduhan ini menyasar langsung ke cara Hegseth menjalankan operasi militer tanpa persetujuan legislatif.

Klaster kedua menyentuh soal tanggung jawab hukum atas jatuhnya korban sipil. Tuduhan ini menyebut adanya pengabaian terhadap aturan yang seharusnya meminimalkan dampak operasi militer terhadap warga sipil.

Klaster ketiga soal tindakan balasan terhadap seorang senator. Tuduhan ini masuk kategori penyalahgunaan kekuasaan, karena pejabat eksekutif dinilai menggunakan posisinya untuk membalas kritik politik.

Kombinasi delapan tuduhan itu membuat proses pemakzulan berpotensi menyeret Presiden Trump. Sejumlah pihak secara pribadi mengungkapkan kekhawatiran bahwa pasal-pasal tersebut bisa mengarah ke presiden, mengingat perannya sebagai panglima tertinggi. Kekhawatiran itulah yang diduga memperkuat dorongan menunda proses.

Pembelaan Hegseth di Pentagon dan Serangan ke Massie

Beberapa jam sebelum voting, Hegseth tampil di konferensi pers Pentagon. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda mundur dan justru menegaskan tanggung jawab penuh atas seluruh operasi militer yang dipersoalkan.

“Saya bertanggung jawab penuh atas setiap operasi ini,” ujar Hegseth merujuk pada tindakan militer yang dalam pasal-pasal pemakzulan disebut sebagai pelanggaran hukum.

“Saya bangga telah melaksanakannya, dan saya akan melakukannya lagi besok,” tambahnya, seperti dikutip dari Metrotvnews.com, Rabu 11 November 2026.

Ia secara khusus menyerang Massie. Menurut Hegseth, langkah legislator Kentucky itu adalah “tontonan politik, sebuah manifesto pribadi yang didorong oleh ego dan kebencian.” Ia juga menepis seluruh tuduhan sebagai serangan dari “seseorang yang merasa tidak puas.”

Pernyataan itu memperlihatkan pola komunikasi Hegseth yang selama ini dianggap konfrontatif. Alih-alih meredam ketegangan, ia memilih memperluas front serangan, termasuk ke internal Partai Republik sendiri.

Di sisi lain, Gedung Putih bergerak cepat. Wakil Presiden JD Vance memberikan pembelaan tegas melalui unggahan di media sosial, menyebut upaya pemakzulan tidak lebih dari teater politik Kongres.

“Apakah Pete Hegseth melakukan pelanggaran yang layak untuk dimakzulkan?” tulis Vance. “Pertanyaan itu konyol, dan jawabannya jelas: tentu saja tidak.”

Vance juga menegaskan bahwa Kongres memiliki “banyak sarana lain untuk menyampaikan perbedaan pendapat terkait kebijakan.” Argumen itu sejalan dengan posisi Partai Republik yang menolak pemakzulan sebagai jalan yang tepat.

Tekanan Internal Partai Republik dan Suara Ted Cruz

Dukungan terhadap Hegseth sebenarnya tidak bulat. Beberapa anggota Partai Republik sebelumnya menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerjanya, terutama setelah kekalahan besar partai dalam pemilihan paruh waktu.

Sebelum voting, bahkan sempat tidak jelas apakah para legislator Partai Republik akan tetap memberikan dukungan. Termasuk di antaranya mereka yang kalah secara tak terduga atau hanya menang tipis dalam pemilihan kembali.

Senator Ted Cruz dari Texas menjadi salah satu suara paling blak-blakan. Dalam sebuah siniar pada Senin, ia menyebut posisi Hegseth “sudah di ujung tanduk.” Cruz bahkan memperkirakan, jika menteri itu tetap menjabat, “sangat mungkin, bahkan hampir pasti,” ia akan dimakzulkan.

Namun, anggota Partai Republik yang sebelumnya mengkritik Hegseth akhirnya menolak pemakzulan sebagai langkah yang tepat. Argumen mereka: menteri kabinet menjabat atas kehendak presiden, sehingga keputusan memecatnya sepenuhnya berada di tangan Trump.

Argumen itu secara politik menguntungkan. Partai Republik bisa menyalurkan ketidakpuasan tanpa harus memikul risiko voting pemakzulan yang bisa memecah koalisi dan menambah tekanan menjelang agenda legislatif berikutnya.

Bagi Demokrat, pembelotan Massie menjadi satu-satunya titik terang. Namun satu suara tidak cukup untuk mengubah aritmetika di DPR yang dikuasai Partai Republik.

Dampak Politik dan Langkah Selanjutnya

Keputusan mengalihkan tuduhan ke komite berarti proses pemakzulan tidak mati, tetapi dibekukan. Komite bisa membahasnya kapan saja, atau membiarkannya mengendap tanpa jadwal yang jelas.

Dalam praktiknya, pengalihan ke komite memberi Partai Republik kendali penuh atas tempo. Mereka bisa mempercepat jika tekanan publik meningkat, atau memperlambat jika isu mereda.

Hegseth tetap menjadi wajah publik perang melawan Iran. Posisinya di kabinet kini lebih bergantung pada Trump daripada pada dukungan legislatif, dan itu mengubah peta tekanan politik ke Gedung Putih.

Kekalahan Partai Republik dalam pemilihan umum tetap menjadi beban. Ketidakpuasan pemilih terhadap perang di Iran menjadi faktor utama, dan Hegseth adalah simbol paling terlihat dari kebijakan itu.

Pertanyaannya kini bergeser: bukan lagi apakah DPR akan memakzulkan Hegseth, melainkan seberapa lama Trump mempertahankannya. Cruz memperkirakan pemakzulan hampir pasti terjadi jika Hegseth bertahan. Partai Republik memilih menunda jawaban itu.

Untuk konteks perdebatan soal kewenangan perang dan pengawasan Kongres, lihat penjelasan di situs resmi Kongres AS.

Analisis Redaksi

Yang terjadi di DPR AS bukan kemenangan Hegseth, melainkan kemenangan kalkulasi politik. Partai Republik tidak menyatakan menteri pertahanan itu bersih. Mereka hanya memilih tidak memungut suara yang bisa memecah koalisi dan menyeret presiden ke pusaran yang sama.

Delapan tuduhan itu tetap tercatat. Tuduhan pelanggaran konstitusi karena perang tanpa otorisasi Kongres, pengabaian hukum soal korban sipil, dan penyalahgunaan kekuasaan tidak hilang karena dialihkan ke komite. Pengalihan hanya mengubah tempo, bukan substansi.

Pidato Hegseth di Pentagon memperlihatkan mengapa ia menjadi magnet kontroversi. Ia tidak membantah operasi militer yang dipersoalkan, justru membanggakannya. Pernyataan “saya akan melakukannya lagi besok” adalah sikap seorang pejabat yang menolak kerangka pengawasan legislatif, bukan sekadar pembelaan diri.

Hal yang paling mencolok justru argumen Partai Republik bahwa pemecatan menteri adalah hak prerogatif presiden. Secara konstitusional itu benar. Tetapi argumen yang sama dipakai untuk menghindari pertanggungjawaban atas kebijakan perang yang jelas-jelas berdampak pada pemilih yang baru saja menghukum mereka di bilik suara.

Suara Massie menunjukkan bahwa garis partai bukan satu-satunya pilihan. Namun satu pembelot tidak cukup. Selama Partai Republik memegang mayoritas dan menilai diam lebih menguntungkan daripada voting, proses pemakzulan Hegseth akan tetap menjadi pasal yang tersimpan rapi di meja komite.