Naposo Parna Kawal Kasus 2 Guru PG Djuwita Batam, Pertanyakan Jeda Penetapan Tersangka

Perkumpulan Naposo Parna dan Siopat Ama se-Kota Batam mendatangi Polda Kepulauan Riau untuk mengawal kasus dua guru PG Djuwita Batam, Desi Susilawati Zebua dan Fitri Sidabutar, yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan kekerasan terhadap anak. Mereka menuntut proses hukum berjalan adil dan transparan.

Kedatangan elemen masyarakat itu menjadi bentuk solidaritas terhadap Desi dan Fitri yang kini menghadapi proses hukum. Selain menyampaikan dukungan, mereka meminta penjelasan aparat penegak hukum soal sejumlah hal, terutama rentang waktu antara dugaan peristiwa kekerasan dan pelaporan kasus tersebut.

Penetapan tersangka terhadap kedua guru ini sebelumnya dilaporkan media, termasuk iNewsBatam.id. Kasusnya kini menjadi sorotan publik Batam, terutama setelah kedua guru melaporkan seorang penyidik ke Bidpropam Polda Kepri.

Dukungan Naposo Parna dan Siopat Ama untuk Dua Guru PG Djuwita

Bidang Komunikasi Sosial (Komsos) Naposo Parna se-Kota Batam, Hitler Sidabalok, mengatakan dukungan itu diberikan agar kedua guru memperoleh keadilan. Dia berharap proses hukum berjalan secara transparan dan memberikan kepastian bagi semua pihak.

"Kami datang untuk memberikan dukungan agar para guru mendapatkan keadilan dan masa depan yang lebih baik," ujar Hitler Sidabalok, Selasa (10/11/2026).

Menurut Hitler, kehadiran mereka di Polda Kepri bukan untuk mencampuri proses hukum. Naposo Parna dan Siopat Ama menempatkan diri sebagai pihak yang mengawasi agar penanganan perkara tidak keluar dari koridor aturan.

Desi Susilawati Zebua dan Fitri Sidabutar merupakan guru di Playgroup Djuwita Batam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan terhadap anak. Penetapan status tersangka itu memicu reaksi dari sejumlah pihak, mulai dari wali murid hingga organisasi masyarakat.

Solidaritas dari Naposo Parna dan Siopat Ama menambah daftar pihak yang menyuarakan dukungan. Sebelumnya, sejumlah wali murid PG Djuwita Batam juga membela dua guru yang menjadi tersangka.

Alasan Naposo Parna Pertanyakan Jeda Lima hingga Enam Bulan

Selain menyampaikan solidaritas, Hitler mengaku mempertanyakan proses penetapan Desi dan Fitri sebagai tersangka. Salah satu hal yang menjadi perhatian mereka adalah jeda waktu sekitar lima hingga enam bulan antara kejadian yang dilaporkan dan proses hukum yang berjalan.

"Kami mempertanyakan mengapa penetapan tersangka baru dilakukan setelah kejadian berlangsung cukup lama. Ada jeda sekitar lima hingga enam bulan," katanya.

Menurut Hitler, rentang waktu tersebut perlu mendapat penjelasan dari aparat penegak hukum. Dia juga mempertanyakan alasan dugaan kekerasan itu tidak langsung dilaporkan ketika peristiwa disebut terjadi.

"Kami ingin mengetahui mengapa tidak langsung dilaporkan jika memang ada dugaan kekerasan. Karena itu, kami mempertanyakan proses penetapan tersangka ini," ujarnya.

Beberapa hal yang disorot Naposo Parna dan Siopat Ama se-Kota Batam:

• Jeda sekitar lima hingga enam bulan antara dugaan peristiwa dan penetapan tersangka.
• Alasan dugaan kekerasan tidak langsung dilaporkan saat peristiwa disebut terjadi.
• Transparansi proses hukum agar kedua guru memperoleh kepastian.
• Jaminan keadilan dan masa depan bagi Desi serta Fitri.

Pertanyaan soal jeda waktu itu menjadi bagian dari tuntutan mereka agar aparat menjelaskan kronologi penanganan perkara secara terbuka. Hitler menegaskan, penjelasan tersebut penting supaya publik tidak menilai proses hukum berjalan sepihak.

Laporan Dua Guru ke Propam dan Dugaan Intimidasi Penyidik

Sebelum kedatangan Naposo Parna dan Siopat Ama, Desi dan Fitri melaporkan seorang penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kepri berinisial Iptu YH ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Kepri.

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan intimidasi yang disebut terjadi selama proses pemeriksaan. Dugaan itu menjadi bagian dari persoalan yang turut disoroti kedua guru tersebut dalam upaya mencari keadilan.

Sebelumnya, Ombudsman menyarankan agar persoalan dugaan tekanan penyidik dilaporkan ke Propam. Desi bahkan mengaku trauma usai diperiksa penyidik, seperti diberitakan dalam sejumlah laporan media lokal.

Meski demikian, proses hukum terkait dugaan kekerasan terhadap anak yang menjerat Desi dan Fitri tetap berjalan. Penanganan perkara tersebut perlu dilihat berdasarkan alat bukti dan keterangan seluruh pihak, sehingga setiap dugaan dapat diuji sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Polda Kepri juga telah mengungkap alasan penetapan kedua guru sebagai tersangka. Alasan itu menjadi bagian dari penjelasan resmi yang beredar di publik, meski sejumlah pihak menilai penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab pertanyaan soal jeda waktu pelaporan.

Kronologi Sorotan Publik terhadap Kasus PG Djuwita Batam

Kasus ini bergerak cepat dalam sepekan terakhir. Dari pemberitaan yang dihimpun, tangis seorang guru PG Djuwita Batam pecah saat status tersangka diumumkan. Peristiwa itu menjadi titik awal perhatian publik terhadap kasus ini.

Setelah itu, sejumlah wali murid menyatakan pembelaan terhadap dua guru yang menjadi tersangka. Dukungan wali murid menunjukkan bahwa tidak semua pihak menerima penetapan status tersangka begitu saja.

Beberapa hari kemudian, Desi mengaku trauma usai diperiksa penyidik. Ombudsman lalu menyarankan agar dugaan tekanan itu dilaporkan ke Propam. Langkah tersebut akhirnya ditempuh kedua guru dengan melaporkan Iptu YH ke Bidpropam Polda Kepri.

Polda Kepri lantas mengungkap alasan penetapan dua guru sebagai tersangka. Di tengah proses itu, Naposo Parna dan Siopat Ama se-Kota Batam datang ke Polda Kepri untuk menyampaikan dukungan dan mempertanyakan jalannya proses hukum.

Urutan peristiwa itu memperlihatkan bahwa kasus ini bukan sekadar perkara dugaan kekerasan terhadap anak. Ada persoalan lain yang ikut mencuat, yakni soal dugaan intimidasi selama pemeriksaan dan soal jeda waktu pelaporan.

Dampak Kasus terhadap Guru dan Kepercayaan Publik

Penetapan tersangka berdampak langsung pada Desi dan Fitri. Keduanya kini menghadapi proses hukum yang bisa memengaruhi karier dan masa depan mereka sebagai pendidik. Hitler menyebut dukungan diberikan agar para guru mendapatkan keadilan dan masa depan yang lebih baik.

Dampak lain menyentuh hubungan antara sekolah, wali murid, dan aparat penegak hukum. Sejumlah wali murid yang membela kedua guru menunjukkan adanya perbedaan pandangan di lingkungan PG Djuwita Batam soal kasus ini.

Bagi Polda Kepri, kasus ini menjadi ujian transparansi. Publik menuntut penjelasan soal jeda waktu lima hingga enam bulan, alasan pelaporan yang tidak langsung, serta dugaan intimidasi yang dilaporkan ke Propam. Ketiga hal itu saling berkait dan menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap penanganan perkara.

Organisasi masyarakat seperti Naposo Parna dan Siopat Ama memilih mengawal proses hukum alih-alih menyerukan hal lain. Sikap itu menempatkan mereka sebagai pengawas eksternal yang menuntut akuntabilitas aparat.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Penjelasan Polda Kepri dan Propam

Proses hukum terhadap Desi dan Fitri tetap berjalan. Penanganan perkara perlu dilihat berdasarkan alat bukti dan keterangan seluruh pihak, sehingga setiap dugaan dapat diuji sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, laporan kedua guru ke Bidpropam Polda Kepri menunggu tindak lanjut. Hasil pemeriksaan Propam atas dugaan intimidasi oleh Iptu YH akan menjadi penentu apakah proses pemeriksaan berikutnya berjalan tanpa tekanan.

Naposo Parna dan Siopat Ama se-Kota Batam menunggu jawaban atas pertanyaan mereka. Hitler menegaskan, penjelasan soal jeda waktu dan alasan pelaporan yang tidak langsung mesti disampaikan aparat penegak hukum.

Bagi publik Batam, dua hal yang layak dicermati ke depan adalah hasil pemeriksaan Propam dan kelanjutan penyidikan kasus dugaan kekerasan terhadap anak yang menjerat kedua guru. Keduanya akan menentukan arah akhir perkara ini.

Analisis Redaksi

Kasus dua guru PG Djuwita Batam memperlihatkan celah yang sering muncul dalam penanganan perkara kekerasan terhadap anak: jeda waktu antara peristiwa, pelaporan, dan penetapan tersangka. Pertanyaan Naposo Parna soal jeda lima hingga enam bulan bukan pertanyaan yang bisa diabaikan. Publik berhak tahu mengapa prosesnya memakan waktu selama itu, dan apakah ada prosedur yang terlewat di antaranya.

Yang membuat kasus ini makin rumit adalah adanya laporan balik ke Propam. Ketika dua guru yang berstatus tersangka justru melaporkan penyidiknya atas dugaan intimidasi, kredibilitas proses pemeriksaan ikut dipertaruhkan. Ombudsman sempat menyarankan laporan ke Propam, dan langkah itu sudah ditempuh. Artinya, sekarang bola berada di tangan Bidpropam untuk membuktikan bahwa pengawasan internal berjalan.

Polda Kepri perlu menjawab pertanyaan publik dengan data, bukan dengan pernyataan normatif. Menjelaskan alasan penetapan tersangka saja tidak cukup jika tidak disertai penjelasan soal jeda waktu dan alasan pelaporan yang tidak langsung. Transparansi di titik ini bukan kemewahan, melainkan syarat agar proses hukum tidak kehilangan legitimasi di mata wali murid, organisasi masyarakat, dan publik Batam yang mengikuti kasus ini dari hari ke hari.

Sumber: ombudsman.go.id