Tiga Tokoh PSI Mundur demi Kabinet Prabowo, Dedy Nur Palakka Senggol Ketum Parpol Lain

Tiga tokoh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kompak mundur dari jabatan partai demi fokus menjalankan tugas di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran. Politisi PSI Dedy Nur Palakka lantas menyoroti sikap para ketua umum partai politik lain: berani ikut mundur?

Pengunduran diri itu dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, pada Senin, 9 November 2026. Ketiganya adalah Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha.

"Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) telah menerima surat pengunduran diri Saudara Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha," kata Kaesang dalam keterangannya, dikutip dari Warta Ekonomi.

Dedy Nur Palakka menilai langkah itu sebagai pesan politik yang jernih. Menurutnya, siapa pun yang duduk di pemerintahan Prabowo-Gibran semestinya melepas jabatan partai agar bekerja untuk bangsa dan negara, bukan untuk golongan.

Kronologi Mundurnya Tiga Tokoh PSI

Raja Juli Antoni lebih dulu mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal DPP PSI pada 9 November 2026. Saat ini ia menjabat Menteri Kehutanan dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto.

Giring Ganesha, mantan Ketua Umum PSI, juga mengundurkan diri dari keanggotaan partai. Ia kini mengemban tugas sebagai Wakil Menteri Kebudayaan.

Isyana Bagoes Oka mundur dari posisinya sebagai Wakil Ketua Umum DPP PSI. Ia saat ini menjabat Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Berdasarkan keterangan resmi partai, alasan utama pengunduran diri ketiganya adalah agar dapat lebih fokus dan berkonsentrasi menjalankan tugas kenegaraan di kabinet pemerintahan tanpa terikat kepentingan golongan maupun partai politik.

Dedy lantas mengangkat contoh Raja Juli. Ia menyebut langkah Sekjen PSI itu sebagai teladan konkret bagi pejabat lain yang masih memegang jabatan struktural partai.

"Padahal pesannya sangat bagus, bahwa siapa pun dia yang ada dalam pemerintahan Prabowo-Gibran harus meninggalkan embel-embel jabatan partainya biar bisa fokus bekerja untuk bangsa dan negara," tulis Dedy di akun X pribadinya, dikutip Rabu (11/11).

"Sekjend PSI sudah memberikan contoh konkrit dengan mundur dari jabatan partai," imbuhnya.

Dedy Nur Palakka Tantang Ketua Umum Parpol Lain

Dalam cuitannya, Dedy tidak berhenti pada pujian terhadap internal PSI. Ia melempar pertanyaan terbuka kepada para ketua umum partai politik yang kadernya duduk di kabinet.

Menurut Dedy, kini tinggal menunggu giliran para ketua umum partai politik untuk melakukan hal serupa. Ia mempertanyakan apakah mereka memiliki keberanian seperti yang ditunjukkan Raja Juli Antoni.

Pernyataan itu menyiratkan kritik tidak langsung. Selama ini, sejumlah ketua umum parpol pendukung pemerintah justru merangkap jabatan di kabinet atau tetap memegang kendali partai sambil menempatkan kader di posisi menteri.

PSI sendiri memilih jalan berbeda. Dengan mundurnya tiga tokoh utamanya, partai itu seolah menanggalkan hak struktural atas kader yang sedang bertugas di pemerintahan.

Langkah tersebut bukan tanpa risiko. PSI kehilangan figur senior di saat partai tengah berupaya menjaga mesin organisasi menjelang agenda politik berikutnya.

Namun Kaesang memilih merespons dengan tenang. Ia hanya mengonfirmasi surat pengunduran diri tanpa menyampaikan penolakan atau permintaan agar ketiganya menunda keputusan.

Latar Belakang: Etika Rangkap Jabatan di Kabinet

Isu rangkap jabatan antara partai dan pemerintahan bukan hal baru. Sejak kabinet Prabowo-Gibran dibentuk, publik berulang kali menyoroti pejabat yang tetap memegang posisi strategis di partai politik.

Praktik itu menimbulkan pertanyaan soal netralitas. Ketika seorang menteri masih menjadi pengurus partai, keputusan publik dinilai rawan berbenturan dengan kepentingan elektoral.

Di sisi lain, partai punya alasan sendiri. Jabatan struktural dianggap penting untuk menjaga soliditas organisasi dan memastikan kader yang masuk kabinet tetap terhubung dengan basis politiknya.

Karena itu, keputusan tiga tokoh PSI dinilai sebagai preseden. Mereka melepas posisi partai justru ketika sedang memegang jabatan negara yang cukup strategis.

Raja Juli Antoni di Kementerian Kehutanan, Giring Ganesha di Kementerian Kebudayaan, dan Isyana Bagoes Oka di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Ketiganya berasal dari satu partai yang sama.

Bagi PSI, langkah ini juga bisa dibaca sebagai upaya membangun citra partai yang bersih dari politik transaksional. Partai yang identik dengan pemilih muda itu memang sering menjual narasi antikorupsi dan antinepotisme.

Namun publik tentu menunggu apakah sikap serupa akan ditularkan ke partai lain. Sebab, tanpa diikuti parpol lain, langkah PSI hanya menjadi contoh tunggal di tengah kebiasaan lama.

Dampak bagi PSI dan Peta Politik Nasional

Secara internal, mundurnya tiga tokoh sekaligus meninggalkan ruang kosong di struktur DPP PSI. Posisi Sekjen dan Wakil Ketua Umum kini perlu diisi ulang atau dijalankan sementara oleh pengurus yang tersisa.

Kaesang sebagai ketua umum menghadapi ujian pertama dalam memimpin konsolidasi. Ia harus memastikan mesin partai tetap berjalan tanpa kehadiran figur-figur yang selama ini menjadi wajah PSI di publik.

Dari sisi elektoral, keputusan itu bisa menjadi modal citra. Pemilih yang selama ini menilai partai politik terlalu rakus kekuasaan mungkin melihat PSI dengan cara berbeda.

Sebaliknya, ada pula risiko PSI kehilangan daya tawar di dalam koalisi. Tanpa kader yang memegang jabatan partai sekaligus posisi di kabinet, komunikasi politik antara partai dan pemerintah bisa lebih kaku.

Di tingkat nasional, isu ini berpotensi menekan parpol lain. Tekanan publik untuk meniru langkah PSI akan menguat, terutama bagi partai yang ketua umumnya juga duduk di kabinet.

Sejumlah pengamat politik menilai isu etika pejabat memang selalu menjadi magnet perhatian. Apalagi ketika menyangkut jabatan menteri dan wakil menteri yang seharusnya bekerja untuk seluruh rakyat.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Ketum Parpol Lain

Setelah surat pengunduran diri diterima, PSI masih harus menuntaskan proses administratif di internal partai. Pengisian jabatan Sekjen dan Wakil Ketua Umum akan menjadi agenda terdekat DPP.

Ketiga tokoh yang mundur kini bisa berkonsentrasi penuh pada tugas kementerian masing-masing. Raja Juli di sektor kehutanan, Giring di kebudayaan, dan Isyana di kependudukan.

Yang menarik ditunggu adalah respons partai lain. Dedy Nur Palakka sudah melempar tantangan terbuka, dan publik akan mencatat siapa yang menjawabnya dengan tindakan.

Jika tidak ada parpol yang mengikuti, narasi yang muncul bisa berbalik. PSI berisiko dianggap sebagai satu-satunya partai yang mau melepas jabatan demi citra, sementara yang lain tetap bertahan.

Sebaliknya, jika tekanan publik cukup kuat, gelombang pengunduran diri serupa bisa menyusul. Sampai saat itu terjadi, pernyataan Dedy tetap menggantung sebagai pertanyaan yang belum terjawab.

Analisis Redaksi

Langkah tiga tokoh PSI layak diapresiasi, tetapi jangan buru-buru dijadikan standar moral tertinggi. Yang mereka lepaskan adalah jabatan partai, bukan kursi menteri. Artinya, mereka tetap menikmati fasilitas dan kewenangan negara yang jauh lebih besar.

Kritik Dedy kepada ketua umum parpol lain juga perlu ditempatkan secara adil. Di Indonesia, ketua umum partai sering kali menjadi poros kekuasaan yang sesungguhnya. Melepas jabatan partai bagi mereka bukan sekadar soal keberanian, melainkan soal mempertaruhkan mesin politik yang sudah dibangun bertahun-tahun.

Karena itu, isu sebenarnya bukan sekadar mundur atau tidak mundur. Persoalannya adalah bagaimana memastikan pejabat negara tidak memakai kewenangannya untuk kepentingan partai. Tanpa aturan yang tegas, imbauan moral seperti yang disampaikan Dedy mudah menguap setelah ramai di media sosial.

PSI sudah mengambil langkah pertama. Kini publik yang akan menilai apakah itu konsistensi atau sekadar manuver citra menjelang agenda politik berikutnya.

Sumber: psi.id