Wako Ramlan Salurkan BPNT, PKH dan PPSE: 530 KPM Terima Rp600 Ribu

Pemerintah Kota Bukittinggi menyalurkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE). Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, di Halaman Balai Kota, Selasa, 10 November 2026.

Penyerahan itu menandai dimulainya pencairan tiga jenis bantuan sekaligus di kota berjuluk Jam Gadang tersebut. Totalnya, ratusan keluarga penerima manfaat (KPM) menerima bantuan tunai dan pangan dengan mekanisme yang berbeda-beda, mulai dari rekening kolektif hingga transfer langsung ke bank penyalur.

Rincian BPNT untuk 530 KPM Bukittinggi

Dalam sambutannya, Ramlan merinci besaran bantuan yang disalurkan kepada warga. BPNT atau sembako diberikan kepada 530 keluarga penerima manfaat dengan nilai Rp200 ribu per KPM per bulan, atau Rp600 ribu untuk pembayaran tiga bulan sekaligus.

"Bantuan BPNT atau sembako diberikan kepada 530 keluarga penerima manfaat dengan besaran Rp200 ribu per KPM per bulan atau Rp600 ribu untuk pembayaran tiga bulan. Proses penyaluran difasilitasi melalui pembukaan rekening kolektif (Burekol) oleh Bank BRI," jelas Ramlan, dikutip dari laporan Integritas Media.

Mekanisme Burekol dipakai agar penyaluran lebih tertib dan tercatat. Lewat rekening kolektif, pemerintah kota tidak perlu membagikan uang tunai secara langsung ke tangan warga. Dana disalurkan melalui bank, lalu diteruskan kepada masing-masing penerima sesuai data yang sudah ditetapkan.

Skema ini juga memudahkan penelusuran jika terjadi masalah di lapangan, misalnya data penerima yang tidak sesuai atau bantuan yang belum diterima. Bank BRI berperan sebagai fasilitator dalam proses tersebut.

PKH dan PPSE dengan Nilai Bantuan Berbeda

Selain BPNT, pemerintah kota menyalurkan PKH kepada delapan penerima manfaat. Jumlah ini jauh lebih kecil dibanding BPNT, dan penyalurannya juga difasilitasi melalui Burekol oleh Bank BRI.

Program ketiga adalah PPSE. Melalui program ini, sebanyak 45 keluarga penerima manfaat diproses untuk menerima bantuan sebesar Rp5 juta per KPM melalui Bank Mandiri. Nilai itu jauh di atas bantuan BPNT dan PKH karena orientasinya berbeda.

PPSE diarahkan untuk meningkatkan kemampuan sosial dan ekonomi keluarga prasejahtera, terutama dalam mendukung pengembangan usaha dan kemandirian ekonomi. Dengan kata lain, bantuan ini bukan sekadar tambahan penghasilan, melainkan modal awal agar keluarga penerima bisa membangun sumber penghidupan yang lebih stabil.

Perbedaan bank penyalur menunjukkan masing-masing program memiliki mekanisme administrasi tersendiri. BPNT dan PKH lewat BRI, sedangkan PPSE lewat Bank Mandiri. Pemerintah kota memastikan ketiganya berjalan sesuai ketentuan Kemensos.

Data Penerima Jadi Kunci Ketepatan Sasaran

Ramlan menekankan bahwa bantuan sosial harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria dan berhak menerimanya. Karena itu, ia meminta kepedulian serta koordinasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah kota, kecamatan, hingga kelurahan.

Koordinasi itu diperlukan untuk memastikan keakuratan data penerima dan kelancaran penyaluran bantuan. Data yang salah bisa membuat warga yang berhak justru tidak menerima, sementara warga yang tidak memenuhi syarat tetap masuk daftar.

• BPNT: 530 KPM, Rp200 ribu per bulan atau Rp600 ribu per tiga bulan, fasilitas Burekol Bank BRI.
• PKH: 8 penerima manfaat, fasilitas Burekol Bank BRI.
• PPSE: 45 KPM, Rp5 juta per KPM, melalui Bank Mandiri.

Dalam praktiknya, verifikasi data penerima bantuan sosial melibatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Sosial. Pemerintah daerah bertugas memutakhirkan data warga di wilayahnya agar penyaluran tidak salah alamat. Proses ini biasanya berjenjang, dari kelurahan ke kecamatan, lalu diteruskan ke dinas sosial setempat.

Harapan Wali Kota soal Pemutakhiran Data

Ramlan berharap seluruh pihak terus mendukung proses pendataan dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial secara berkala. Menurutnya, data yang valid dan terintegrasi akan membuat penyaluran semakin tepat sasaran.

"Kami berharap seluruh pihak terus mendukung proses pendataan dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial secara berkala. Dengan data yang valid dan terintegrasi, penyaluran bantuan diharapkan semakin tepat sasaran serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bukittinggi," ungkapnya.

Pernyataan itu menyiratkan bahwa pekerjaan utama bukan hanya menyalurkan uang, tetapi menjaga basis data tetap mutakhir. Warga yang pindah domisili, meninggal, atau kondisi ekonominya membaik perlu diperbarui statusnya. Sebaliknya, warga yang baru jatuh miskin harus segera masuk daftar.

Tanpa pemutakhiran rutin, bantuan berisiko terus mengalir ke penerima lama yang sudah tidak berhak, sementara warga baru yang membutuhkan justru menunggu lebih lama. Di sisi lain, pemutakhiran data membutuhkan waktu dan tenaga dari aparat kelurahan yang berhadapan langsung dengan warga.

Langkah Selanjutnya Usai Penyerahan Simbolis

Setelah penyerahan simbolis, tahap berikutnya adalah pencairan kepada masing-masing KPM melalui bank penyalur. Untuk BPNT dan PKH, dana masuk melalui rekening kolektif di BRI. Untuk PPSE, proses berjalan melalui Bank Mandiri dengan nilai Rp5 juta per KPM.

Pemerintah kota belum merinci jadwal pencairan per kecamatan maupun mekanisme pengaduan bagi warga yang merasa namanya tidak masuk daftar. Namun koordinasi lintas tingkat yang diminta Ramlan memberi gambaran bahwa pemerintah kota akan bergerak dari kelurahan ke kecamatan untuk memastikan penyaluran berjalan mulus.

Bagi warga, tahap paling penting justru setelah bantuan diterima. Program seperti PPSE menuntut penerima memanfaatkan dana untuk usaha produktif, bukan konsumsi jangka pendek. Keberhasilan program akan diukur dari apakah keluarga penerima mampu bertahan secara ekonomi setelah bantuan habis.

Analisis Redaksi

Penyaluran tiga program sekaligus dalam satu acara menunjukkan koordinasi antarkelembagaan di Bukittinggi berjalan. Namun angka yang mencolok justru ketimpangan jumlah penerima. BPNT menyasar 530 KPM, sementara PKH hanya delapan penerima. Perbedaan itu wajar karena kriteria kedua program berbeda, tetapi publik berhak tahu mengapa cakupan PKH di kota ini begitu kecil dibanding BPNT.

Yang lebih krusial adalah soal data. Ramlan sendiri menyebut pentingnya pemutakhiran berkala, dan itu menandakan basis data penerima belum sepenuhnya rapi. Selama data tidak diperbarui, bantuan sebesar apa pun tetap berisiko salah sasaran. Persoalannya, pemutakhiran data sering bergantung pada aparat kelurahan yang jumlahnya terbatas dan dibebani banyak tugas lain.

PPSE dengan nilai Rp5 juta per KPM pantas diawasi lebih ketat. Bantuan sebesar itu harus disertai pendampingan usaha, bukan hanya transfer dana. Tanpa pendampingan, modal usaha bisa habis tanpa hasil. Pemerintah kota perlu memastikan ada evaluasi berkala terhadap 45 penerima PPSE, sehingga program ini benar-benar mendorong kemandirian ekonomi, bukan sekadar menambah daftar bantuan yang lewat begitu saja.

Sumber: kemensos.go.id