MPP Sintang Tembus 30 Ribu Kunjungan 2026, Layanan Hukum dan Imigrasi Bakal Ditambah

Mal Pelayanan Publik (MPP) Bumi Senentang Kabupaten Sintang mencatat sekitar 30 ribu kunjungan sepanjang 2026. Wakil Bupati Sintang Florensius Ronny mengevaluasi 24 gerai dan membuka wacana penambahan layanan konsultasi hukum serta perbaikan akses Imigrasi.

Angka itu disampaikan Ronny dalam rapat koordinasi dan evaluasi di Pendopo Wakil Bupati Sintang, Selasa (10/11). Pertemuan tersebut menjadi evaluasi terakhir MPP pada 2026.

Ronny menyebut evaluasi dilakukan untuk melihat pelayanan dari sisi internal maupun eksternal. Ia membuka ruang bagi petugas 24 gerai menyampaikan masukan tanpa khawatir disalahkan.

Evaluasi 24 Gerai MPP Bumi Senentang

Dalam rapat itu, Ronny menegaskan posisi MPP sebagai ujung tombak pelayanan publik di Kabupaten Sintang. Ia meminta seluruh petugas gerai menyampaikan keluhan maupun saran secara terbuka.

“Untuk 24 gerai yang ada di MPP Bumi Senentang, silakan memberikan masukan dan saran kepada kami agar semua merasa nyaman. Kita tidak akan menyalahi dan menghakimi siapa pun, tetapi bertukar pikiran dan berdiskusi, supaya gerai dan masyarakat yang datang merasa nyaman,” kata Ronny, Selasa (10/11).

Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa evaluasi tidak dirancang sebagai ajang mencari kesalahan. Ronny ingin forum tersebut menghasilkan perbaikan nyata bagi warga yang datang ke MPP.

Ia juga mengingatkan bahwa MPP telah menerima lebih dari 40 ribu kunjungan pada 2025. Sementara pada 2026, jumlahnya berada di kisaran 30 ribu kunjungan.

Penurunan angka kunjungan itu tidak dijelaskan secara rinci penyebabnya dalam rapat. Namun Ronny menyoroti pentingnya promosi agar masyarakat semakin mengetahui layanan yang tersedia di MPP.

“Usai dilantik kemarin, kami langsung berkunjung ke MPP. Artinya, kami menaruh harapan penting kepada MPP Bumi Senentang,” ujarnya.

Kunjungan awal setelah pelantikan itu, menurut Ronny, bukan sekadar seremonial. Ia ingin memastikan MPP benar-benar menjadi tempat warga menyelesaikan urusan administrasi tanpa harus berpindah-pindah kantor.

Wacana Konsultasi Hukum lewat Polres dan Kejaksaan

Selain membahas kenyamanan pengunjung, Pemkab Sintang membuka kemungkinan menghadirkan layanan konsultasi hukum di MPP. Ronny menyebut gerai di MPP bisa menjadi ruang yang lebih nyaman bagi warga untuk menyampaikan persoalan hukum.

Menurutnya, layanan itu berpotensi melibatkan Polres dan Kejaksaan. Warga yang punya persoalan hukum tidak perlu langsung mendatangi kantor kepolisian atau kejaksaan jika konsultasi awal bisa dilakukan di MPP.

Ronny juga menyoroti pengembangan layanan kritik, saran, dan pengaduan kepada pemerintah daerah. Keluhan warga, katanya, dapat diteruskan kepada perangkat daerah terkait.

“Layanan kritik, saran, dan pengaduan kepada pemerintah daerah juga dapat dikembangkan, lalu diteruskan kepada perangkat daerah terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum untuk keluhan jalan,” tuturnya.

Gagasan itu menempatkan MPP bukan hanya sebagai loket dokumen, tetapi juga sebagai pintu masuk pengaduan warga. Selama ini, keluhan soal infrastruktur kerap disampaikan lewat jalur yang tidak terkoordinasi.

Jika kanal pengaduan di MPP berjalan rapi, setiap laporan bisa tercatat dan diteruskan ke dinas yang berwenang. Warga pun punya titik temu yang jelas untuk menanyakan tindak lanjut.

Keluhan Pendaftaran Paspor dan Kuota Imigrasi yang Cepat Penuh

Bagian lain yang menjadi perhatian dalam evaluasi adalah layanan Imigrasi. Ronny menyebut sejumlah warga mengeluhkan kegagalan pendaftaran melalui aplikasi.

Keluhan lain yang muncul adalah kuota mingguan yang cepat penuh, keterbatasan pemahaman warga, serta gangguan sinyal. Kondisi itu membuat sebagian warga akhirnya mengurus paspor ke Sanggau.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa layanan digital belum sepenuhnya ramah bagi warga di daerah. Pendaftaran yang bergantung pada aplikasi menuntut koneksi stabil dan pemahaman teknologi yang memadai.

Bagi warga Sintang yang harus menempuh perjalanan ke Sanggau, biaya dan waktu tambahan menjadi beban. Belum lagi jika kuota di lokasi tujuan juga penuh.

Ronny berharap evaluasi menghasilkan perbaikan layanan dan akses yang lebih mudah bagi masyarakat. Ia juga meminta setiap catatan pelayanan ditindaklanjuti secara lebih berkala.

“Tentunya kami berharap evaluasi tersebut menghasilkan perbaikan layanan dan akses yang lebih mudah bagi masyarakat serta menindaklanjuti setiap catatan pelayanan secara lebih berkala,” tutupnya.

Dampak bagi Warga dan Arah Layanan Publik Sintang

Bagi warga Kabupaten Sintang, MPP Bumi Senentang menjadi rujukan utama untuk berbagai urusan administrasi. Mulai dari dokumen kependudukan hingga layanan yang melibatkan instansi vertikal.

Jumlah kunjungan puluhan ribu per tahun menunjukkan bahwa keberadaan MPP sudah dikenal masyarakat. Namun angka itu juga menuntut kesiapan petugas, fasilitas, dan alur layanan agar tidak terjadi penumpukan.

Beberapa hal yang menjadi sorotan dalam evaluasi:

• Promosi layanan MPP yang dinilai perlu diperluas agar lebih dikenal warga.
• Kenyamanan pengunjung dan petugas di 24 gerai yang beroperasi.
• Rencana konsultasi hukum bersama Polres dan Kejaksaan.
• Pengembangan kanal kritik, saran, dan pengaduan yang terhubung ke perangkat daerah.
• Perbaikan akses layanan Imigrasi, termasuk pendaftaran paspor yang terkendala aplikasi, kuota, dan sinyal.

Sejumlah warga yang mengurus paspor ke Sanggau menjadi cermin bahwa layanan di daerah belum sepenuhnya selesai. Persoalan teknis seperti kuota mingguan dan sinyal adalah hal yang bisa dibenahi jika ada koordinasi dengan instansi terkait.

Evaluasi di Pendopo Wakil Bupati itu juga menjadi penutup rangkaian penilaian layanan MPP pada 2026. Hasilnya akan menjadi dasar bagi perbaikan pada periode berikutnya.

Ronny menempatkan MPP sebagai prioritas sejak awal menjabat. Kunjungan langsung ke MPP setelah pelantikan disebutnya sebagai bentuk harapan besar terhadap layanan tersebut.

Untuk diketahui, agenda lain Pemkab Sintang pada pekan yang sama mencakup ajakan memperkuat toleransi dan persaudaraan antarumat, serta dorongan bagi UMKM memanfaatkan pinjaman PNM. Informasi tersebut terangkum dalam pemberitaan Pontianak Post.

Pembahasan mengenai tata kelola layanan publik di daerah juga kerap menjadi perhatian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Rujukan kebijakan MPP dapat dilihat melalui laman resmi KemenPAN-RB.

Analisis Redaksi

Angka 30 ribu kunjungan sepanjang 2026 bukan prestasi yang selesai di atas kertas. Sebaliknya, angka itu adalah ukuran beban yang harus ditanggung 24 gerai setiap hari kerja. Jika promosi diperluas seperti yang diminta Ronny, jumlah kunjungan berpotensi naik lagi. Pertanyaannya sederhana: apakah kapasitas layanan ikut disiapkan?

Penurunan kunjungan dari lebih dari 40 ribu pada 2025 menjadi sekitar 30 ribu pada 2026 perlu dibaca hati-hati. Bisa jadi warga belum tahu layanan yang tersedia, bisa juga ada urusan yang tidak selesai di MPP sehingga warga mencari jalur lain. Evaluasi yang hanya berhenti pada angka tidak akan menjawab persoalan itu.

Wacana konsultasi hukum lewat Polres dan Kejaksaan layak didorong. Selama ini, warga yang punya persoalan hukum sering bingung harus ke mana. Menempatkan konsultasi awal di MPP membuat akses lebih dekat, tetapi harus disertai kejelasan petugas, jadwal, dan batas kewenangan agar tidak menimbulkan harapan yang salah.

Soal Imigrasi paling telanjang. Warga Sintang yang harus ke Sanggau karena aplikasi gagal, kuota penuh, dan sinyal buruk adalah bukti bahwa digitalisasi tanpa kesiapan infrastruktur justru memindahkan kesulitan. Perbaikan kuota dan pendampingan pendaftaran bukan permintaan istimewa, melainkan syarat dasar layanan publik yang setara.