10 Dosen Unhas Presentasikan Riset Hukum di Konferensi Internasional Turki

Sepuluh dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) tampil mempresentasikan hasil penelitian dalam The 6th International Conference on Law, Public Policy, and Human Rights di Istanbul Gelisim University, Istanbul, Turki, pada 5–7 November 2026.

Forum akademik itu menjadi panggung bagi para akademisi Unhas untuk membawa kajian hukum, kebijakan publik, dan hak asasi manusia ke hadapan komunitas internasional. Isu yang diangkat tidak berhenti pada persoalan domestik Indonesia, tetapi merambah tantangan regional dan global.

Topik yang dibahas sepuluh presenter itu membentang luas: dari kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), hukum antariksa, keamanan maritim, kekerasan seksual berbasis teknologi, perlindungan lingkungan, pemberantasan korupsi, hingga penanganan pengungsi. Laporan lengkapnya dipublikasikan Media Sulsel.

Kronologi dan Penyelenggaraan Konferensi di Istanbul

Konferensi edisi keenam ini berlangsung selama tiga hari, 5–7 November 2026, di Istanbul Gelisim University. Kampus tersebut menjadi tuan rumah bagi peneliti dari berbagai negara yang membahas irisan antara hukum, kebijakan publik, dan hak asasi manusia.

Unhas mengirim sepuluh dosen sebagai presenter. Masing-masing membawa fokus kajian berbeda, sehingga kehadiran delegasi Unhas mencakup spektrum isu yang cukup lebar dalam satu forum.

Menurut laporan tersebut, para dosen tidak hanya memaparkan hasil riset. Mereka juga bertukar gagasan dengan peneliti dari berbagai negara, sekaligus membuka peluang kolaborasi riset dan publikasi ilmiah bersama.

Partisipasi ini disebut sebagai bagian dari upaya Unhas memperkuat internasionalisasi pendidikan tinggi. Forum seperti ini memberi ruang bagi akademisi Indonesia untuk memperkenalkan hasil penelitiannya kepada komunitas global.

Penyelenggaraan konferensi di Istanbul juga menempatkan persoalan hukum Indonesia dalam perbandingan dengan pengalaman negara lain. Topik seperti pengungsi, keamanan maritim, dan tata kelola teknologi memang tidak bisa dibahas hanya dalam bingkai nasional.

Sepuluh Dosen Unhas dan Fokus Riset yang Dibawa

Sepuluh presenter Unhas membawa judul dan pendekatan yang berbeda. Berikut daftarnya berdasarkan laporan konferensi:

• Dr. Andi Tenri Famauri Rifai — penguatan penyelesaian sengketa masyarakat adat melalui harmonisasi filosofi hukum Pancasila dan prinsip UNIDROIT.
• Rastiawaty — kekerasan seksual terhadap perempuan melalui teknologi deepfake dalam perspektif perbandingan hukum dan hak asasi manusia.
• Nuriyah Fara Muthia — kekosongan hukum dalam Liability Convention 1972, khususnya pertanggungjawaban atas kerusakan antariksa akibat satelit otonom berbasis AI.
• Alif Imam Dzaki — pemanfaatan kecerdasan buatan untuk memperkuat keamanan maritim dan pemberantasan kejahatan lintas negara di Asia Tenggara.
• Hartono Tasir Irwanto — etika kecerdasan buatan berbasis Pancasila di Indonesia.
• Dr. Muhammad Irwan — penerapan aturan pembuktian tindak pidana kekerasan seksual dalam sistem pembuktian negatief wettelijk bewijs theorie.
• Dr. Andi Syahwiah — tata kelola perlindungan sumber daya air berbasis algoritma, dengan sorotan pada keseimbangan antara kewenangan negara dan pertanggungjawaban terhadap hak asasi manusia.
• Prof. Birkah Latif — keterkaitan lingkungan dan ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan serta dampak korupsi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.
• Afif Muhni — pencucian uang melalui pinjaman dan pajak hijau dalam masyarakat digital.
• Dr. Kadarudin — rezim perlindungan pengungsi di ASEAN, khususnya solidaritas kawasan dan kerja sama internasional.

Dari daftar itu terlihat dua klaster besar. Klaster pertama menyangkut teknologi dan hukum: AI, deepfake, satelit otonom, algoritma, hingga pajak hijau digital. Klaster kedua menyangkut hak asasi manusia dan tata kelola: masyarakat adat, korupsi, pengungsi, dan kekerasan seksual.

Latar Belakang: Mengapa Isu Teknologi Mendominasi

Perubahan teknologi tidak hanya menghadirkan peluang baru. Ia juga memunculkan tantangan terhadap sistem hukum, tata kelola pemerintahan, dan perlindungan hak asasi manusia. Itu sebabnya beberapa riset Unhas menyorot titik-titik kosong dalam regulasi yang ada.

Contoh paling mencolok datang dari kajian Nuriyah Fara Muthia. Ia menyoroti kekosongan hukum dalam Liability Convention 1972, terutama soal siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi kerusakan antariksa akibat satelit otonom berbasis AI. Rezim hukum antariksa yang lahir puluhan tahun lalu memang belum membayangkan satelit yang mengambil keputusan sendiri.

Isu serupa muncul dalam kajian Rastiawaty soal deepfake. Teknologi yang mampu memalsukan wajah dan suara seseorang membuka celah baru bagi kekerasan seksual terhadap perempuan. Perspektif perbandingan hukum dan HAM menjadi penting karena banyak negara, termasuk Indonesia, masih mencari bentuk pengaturan yang tepat.

Di ranah maritim, Alif Imam Dzaki mengkaji pemanfaatan AI untuk memperkuat keamanan laut dan pemberantasan kejahatan lintas negara di Asia Tenggara. Sementara Hartono Tasir Irwanto menawarkan sudut pandang berbeda: etika kecerdasan buatan yang berbasis Pancasila.

Dua kajian lain menyentuh tata kelola sumber daya. Dr. Andi Syahwiah membahas perlindungan sumber daya air berbasis algoritma, dengan menyoroti keseimbangan antara kewenangan negara dan pertanggungjawaban HAM. Afif Muhni mengangkat pencucian uang melalui pinjaman dan pajak hijau di masyarakat digital.

Isu HAM, Korupsi, dan Pengungsi dalam Sorotan

Selain teknologi, delegasi Unhas membawa isu klasik yang tetap relevan. Dr. Andi Tenri Famauri Rifai mengangkat penyelesaian sengketa masyarakat adat melalui harmonisasi filosofi hukum Pancasila dan prinsip UNIDROIT. Pendekatan ini mencoba menjembatani hukum adat dengan standar internasional.

Di bidang hukum pidana, Dr. Muhammad Irwan mempresentasikan penerapan aturan pembuktian tindak pidana kekerasan seksual dalam sistem negatief wettelijk bewijs theorie. Sistem pembuktian ini menuntut hakim berpegang pada undang-undang sekaligus keyakinannya sendiri, dan penerapannya pada kasus kekerasan seksual kerap menjadi titik perdebatan.

Prof. Birkah Latif mengkaji keterkaitan lingkungan dan ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan, termasuk dampak korupsi terhadap pencapaian SDGs 2030. Korupsi di sektor sumber daya alam, menurut kajian ini, bukan hanya soal kerugian negara, tetapi juga penghambat target pembangunan global.

Adapun Dr. Kadarudin membahas rezim perlindungan pengungsi di ASEAN. Kawasan ini dikenal belum memiliki kerangka hukum pengungsi yang mengikat, sehingga solidaritas kawasan dan kerja sama internasional menjadi kunci.

Kesepuluh topik itu memperlihatkan satu pola: akademisi Unhas berusaha menjawab persoalan kontemporer dengan pendekatan yang tidak berhenti pada teori. Laporan menyebut riset mereka diarahkan untuk menawarkan solusi terhadap persoalan hukum, keadilan, dan pembangunan berkelanjutan.

Dampak bagi Unhas dan Peluang Kolaborasi Internasional

Keikutsertaan sepuluh dosen ini menjadi bagian dari upaya Unhas memperkuat internasionalisasi pendidikan tinggi. Kehadiran di forum internasional memberi dampak pada reputasi akademik kampus, sekaligus meningkatkan kontribusi akademisi Indonesia dalam pengembangan ilmu pengetahuan global.

Ada manfaat yang lebih konkret. Konferensi menjadi ruang bertukar gagasan dengan peneliti dari berbagai negara, serta membuka peluang kolaborasi riset dan publikasi ilmiah bersama. Bagi dosen, jaringan semacam ini kerap berujung pada kerja sama jangka panjang.

Bagi Unhas, partisipasi kolektif sepuluh dosen dalam satu konferensi menunjukkan kapasitas riset yang tidak bergantung pada satu atau dua nama. Sebaran topiknya pun luas, dari hukum antariksa sampai perlindungan pengungsi.

Yang belum terungkap dari laporan ini adalah tindak lanjut setelah konferensi. Apakah riset-riset tersebut akan diterbitkan di jurnal internasional, atau berlanjut menjadi kerja sama lintas negara. Namun arahnya sudah terlihat jelas: Unhas ingin keluar dari sekat nasional dan masuk ke percakapan hukum global. Informasi sejenis dapat dipantau melalui Istanbul Gelisim University sebagai tuan rumah.

Analisis Redaksi: Riset Hukum yang Berani Menyentuh Celah Regulasi

Ada satu hal yang layak diapresiasi dari delegasi Unhas: pilihan topiknya tidak aman-aman saja. Membahas Liability Convention 1972 untuk satelit otonom berbasis AI, misalnya, berarti berani mengatakan bahwa rezim hukum antariksa yang berlaku sekarang sudah tertinggal dari kenyataan teknologinya. Itu bukan klaim kecil, dan justru di situlah nilai sebuah riset hukum.

Hal serupa berlaku pada kajian deepfake dan kekerasan seksual. Teknologi pemalsuan wajah dan suara bergerak jauh lebih cepat daripada kemampuan regulator menyusun aturan. Riset semacam ini membantu mengisi kekosongan itu sebelum korban berjatuhan lebih banyak. Persoalannya, riset hanya berdampak jika dibaca oleh pembuat kebijakan, bukan hanya sesama akademisi di ruang konferensi.

Karena itu, tantangan berikutnya bukan lagi soal berapa banyak dosen yang tampil di forum internasional. Tantangannya adalah apakah gagasan-gagasan itu berujung pada naskah akademik, rancangan regulasi, atau minimal publikasi yang diakui secara internasional. Internasionalisasi pendidikan tinggi akan terasa kosong jika berhenti pada sertifikat kehadiran dan foto bersama di panggung konferensi.