Eks Komisaris Pelni Minta Gibran Tak Mundur: Biar Ketahuan Partai Mana yang Pura-Pura Setuju

Mantan Komisaris Independen PT PELNI, Dede Budhyarto, meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mengundurkan diri dari jabatannya. Ia menyarankan Gibran membiarkan DPR RI menjalankan proses pemakzulan agar terlihat partai mana yang benar-benar setuju dan mana yang hanya pura-pura.

Dede mengaku sempat menyampaikan saran itu kepada orang-orang terdekat Gibran sejak awal kasus ijazah bergulir. Ia tidak mengetahui pasti apakah pesan tersebut sudah sampai kepada Gibran atau belum.

Saran Dede Budhyarto: Jangan Mundur, Biarkan DPR Memakzulkan

Dalam cuitan di akun X pribadinya, Dede menulis pesan tegas kepada Gibran. Ia menyebut saran itu sudah ia sampaikan sejak awal kasus ijazah menjadi perbincangan publik.

"Saran saya saat itu ke beliau: JANGAN MUNDUR. Biarkan saja DPR-RI yang melakukan proses pemakzulan. Dengan begitu akan terlihat jelas partai mana yang benar-benar setuju, partai mana yang hanya pura-pura setuju karena takut di hukum rakyat, dan partai mana yang hanya setengah-setengah," tulisnya, dikutip Rabu (11/11).

Dede menyatakan dirinya sebagai pendukung garis keras Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Posisi itu ia sebut sebagai alasan ia mengikuti perkembangan kasus ijazah Gibran secara intens.

Menurutnya, pengunduran diri Gibran justru akan menutup ruang uji politik di parlemen. Ia ingin proses pemakzulan berjalan terbuka sehingga publik bisa menilai sikap masing-masing fraksi.

Pernyataan Dede muncul di tengah tekanan politik yang meningkat terhadap Gibran. Kasus ijazah menjadi pemicu utama, dengan Mahkamah Agung baru saja mengeluarkan putusan yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah milik Gibran.

Putusan Kasasi MA yang Membatalkan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran

Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026. Putusan itu membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah milik Gibran.

Pembatalan tersebut menjadi dasar bagi Gibran untuk menempuh jalur hukum lanjutan. Ia menyatakan siap berjuang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membuktikan keabsahan seluruh dokumen pendidikannya.

Dokumen yang dimaksud mencakup jenjang pendidikan dari sekolah dasar hingga sarjana. Gibran menegaskan tidak akan menyerah dan memilih melanjutkan perjuangan melalui pengadilan.

Langkah ini menandai babak baru sengketa administrasi yang melibatkan dokumen pendidikan seorang wakil presiden. Publik menantikan bagaimana PTUN akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan kedua pihak.

Sejumlah pengamat menilai proses di PTUN akan menjadi ujian transparansi. Setiap dokumen yang dihadirkan berpotensi menjadi sorotan karena menyangkut rekam jejak pendidikan pejabat negara.

Gibran Sebut Arahan Prabowo untuk Tetap Fight di PTUN

Gibran mengungkapkan bahwa keputusannya melanjutkan perjuangan melalui jalur pengadilan merupakan saran langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut arahan itu disampaikan secara langsung kepadanya.

"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1," ungkap Gibran.

Pernyataan itu menegaskan bahwa Gibran tidak mengambil langkah hukum secara sepihak. Dukungan dari Presiden menjadi bagian dari pertimbangannya untuk bertahan menghadapi tekanan politik.

Dengan posisi itu, peta politik semakin rumit. Di satu sisi Gibran menghadapi proses hukum administrasi, di sisi lain ia masih menjabat sebagai Wakil Presiden yang memiliki mandat konstitusional.

Dede Budhyarto menilai kombinasi dua hal tersebut justru membuat proses politik di DPR menjadi lebih penting untuk diuji secara terbuka.

Peta Sikap Partai Politik dan Sorotan Publik

Dede secara khusus menyoroti sikap partai politik yang menurutnya perlu diuji. Ia membagi posisi partai ke dalam tiga kategori berdasarkan cuitannya.

• Partai yang benar-benar setuju dengan proses pemakzulan.
• Partai yang hanya pura-pura setuju karena takut dihukum rakyat.
• Partai yang bersikap setengah-setengah atau tidak mengambil posisi jelas.

Pandangan itu menyiratkan bahwa proses di DPR bukan sekadar soal Gibran. Ia melihatnya sebagai cara membuka kedok manuver politik yang selama ini tersembunyi di balik pernyataan resmi.

Wacana pemakzulan sendiri merupakan mekanisme konstitusional yang diatur dalam UUD 1945. Prosesnya melibatkan DPR yang mengajukan usulan, lalu MPR yang memutuskan setelah melalui pemeriksaan Mahkamah Konstitusi.

Anggota DPR, Ahmad Doli, sebelumnya sempat mengungkapkan langkah yang akan ditempuh DPR dan MPR jika Gibran benar-benar mundur dari jabatan Wakil Presiden. Pernyataan itu menunjukkan parlemen telah memetakan skenario terburuk.

Hingga kini belum ada keputusan resmi dari DPR untuk memulai proses pemakzulan. Namun tekanan publik terhadap kasus ijazah terus mengalir melalui media sosial dan pemberitaan.

Dampak Politik dan Langkah Berikutnya

Kasus ini menempatkan Gibran dalam posisi yang tidak mudah. Ia harus menghadapi proses hukum di PTUN sekaligus menjaga legitimasi politiknya sebagai Wakil Presiden.

Bagi partai politik, isu ini menjadi ujian konsistensi. Sikap yang diambil akan tercatat dalam sejarah politik masing-masing, terutama menjelang agenda-agenda besar kenegaraan.

Dari sisi publik, perhatian utama tertuju pada transparansi dokumen pendidikan pejabat negara. Pembuktian di PTUN akan menjadi panggung utama untuk menjawab keraguan yang beredar.

Langkah berikutnya bergantung pada dua hal: hasil pemeriksaan dokumen di PTUN dan keputusan DPR apakah akan melanjutkan wacana pemakzulan atau tidak. Sampai saat itu, Gibran memilih bertahan.

Informasi seputar dinamika politik nasional dapat dipantau melalui kanal pemberitaan resmi seperti Warta Ekonomi. Rujukan aturan mengenai mekanisme konstitusional dapat dilihat pada laman MPR RI.

Analisis Redaksi

Saran Dede Budhyarto terlihat sederhana, tetapi dampaknya besar. Ia memindahkan medan pertarungan dari ruang pengadilan ke ruang parlemen, tempat setiap fraksi harus menanggung risikonya di depan publik. Bagi Gibran, bertahan berarti menghadapi dua front sekaligus. Namun bagi partai politik, proses pemakzulan akan memaksa mereka keluar dari zona aman pernyataan normatif.

Yang paling menarik dari cuitan Dede adalah klasifikasinya soal partai. Ia tidak menuduh siapa pun secara spesifik, tetapi menyiratkan bahwa dukungan terhadap Gibran selama ini sebagian bersifat taktis. Jika benar demikian, wacana pemakzulan bisa berubah menjadi alat bongkar pasang koalisi, bukan sekadar mekanisme konstitusional untuk menilai kelayakan pejabat.

Di sisi lain, jalur PTUN yang ditempuh Gibran adalah pilihan rasional. Pengadilan memberi ruang pembuktian berbasis dokumen, bukan opini. Namun proses hukum membutuhkan waktu, sementara tekanan politik bergerak jauh lebih cepat. Kombinasi dua kecepatan yang berbeda inilah yang akan menentukan arah akhir kasus ini, dan publik punya hak penuh untuk mengawalnya sampai tuntas.