Karhutla 2026: 241 Orang dan 93 Korporasi Diproses Hukum, 33.514 Hektare Konsesi Terbakar

Pemerintah mencatat 241 orang dan 93 korporasi sudah masuk proses penegakan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menko Polkam Dudung Abdurachman menyebut angka itu berasal dari sinkronisasi data Kejaksaan Agung dan Polri, sementara 33.514,01 hektare lahan konsesi 57 badan usaha tercatat terbakar.

Data itu disampaikan Dudung di Jakarta, Rabu (11/11/2026). Ia menegaskan penanganan karhutla berjalan lintas lembaga, dari penyidikan pidana sampai penjatuhan sanksi administratif oleh Kementerian Kehutanan.

241 SPDP Perorangan dan 93 SPDP Korporasi

Dudung merinci, berdasarkan sinkronisasi data Kejaksaan Agung dan Polri, terdapat 241 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap perorangan. Selain itu, ada 93 SPDP terhadap korporasi.

"Kejaksaan Agung dan Polri telah melakukan penyidikan terhadap 241 orang dan 93 korporasi terkait kebakaran hutan dan lahan," ujar Dudung, Rabu (11/11/2026).

Angka itu menempatkan karhutla sebagai salah satu perkara lingkungan dengan jumlah tersangka korporasi terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Sebanyak 93 badan usaha kini berstatus tersangka, bukan sekadar diperiksa sebagai saksi.

Menurut Dudung, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat penegakan hukum sekaligus mendorong kepatuhan pengelola lahan. Penyidikan pidana berjalan bersamaan dengan inspeksi lapangan dan sanksi administrasi.

Ia menambahkan, pemerintah tidak berhenti pada penyidikan. Apabila pelanggaran terbukti, sanksi bisa dijatuhkan sesuai ketentuan hukum, termasuk pembekuan izin, pencabutan izin, hingga tidak memperpanjang izin usaha.

33.514 Hektare Konsesi Terbakar di Delapan Provinsi

Selain proses pidana, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat kebakaran terjadi di area konsesi milik 57 badan usaha. Lokasinya tersebar di delapan provinsi.

Total luas area terbakar di wilayah konsesi tersebut mencapai 33.514,01 hektare. Angka ini menjadi salah satu data kunci yang dipaparkan Dudung dalam keterangan persnya.

"Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup juga mencatat ada karhutla di lahan konsesi 57 badan usaha di delapan provinsi, dengan luas area terbakar dalam wilayah konsesi mencapai 33.514,01 hektare," tuturnya.

Luas itu memberi gambaran skala kerusakan yang harus dipertanggungjawabkan. Sebab, kebakaran di dalam konsesi menimbulkan pertanyaan soal kesiapan perusahaan menjaga lahan mereka dari api, termasuk kesiapan tim pemadam dan sistem peringatan dini.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Lingkungan Hidup juga telah melakukan inspeksi lapangan terhadap 57 entitas. Inspeksi ini menjadi pintu masuk bagi penilaian kepatuhan perusahaan.

Sanksi Administratif: 5 Izin Dicabut, 19 Dibekukan

Dari sisi administratif, Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi terhadap 32 subjek hukum. Rinciannya, lima pencabutan izin, 19 pembekuan izin, serta delapan teguran tertulis atau paksaan pemulihan.

Selain itu, masih ada 120 subjek hukum yang berada dalam proses penanganan tindak pidana. Dudung menyebut rangkaian penanganan ini menunjukkan pemerintah menjalankan penegakan hukum sekaligus memperkuat tanggung jawab pengelolaan lahan.

"Apabila terbukti terjadi pelanggaran, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum, termasuk pembekuan, pencabutan, maupun tidak memperpanjang izin," katanya.

Berikut ringkasan angka yang dipaparkan pemerintah:

• 241 SPDP terhadap perorangan dan 93 SPDP terhadap korporasi dari Kejaksaan Agung dan Polri.
• 57 badan usaha memiliki lahan konsesi terbakar di delapan provinsi, total 33.514,01 hektare.
• 32 subjek hukum dikenai sanksi administratif oleh Kementerian Kehutanan.
• Rincian sanksi: 5 pencabutan izin, 19 pembekuan izin, 8 teguran tertulis atau paksaan pemulihan.
• 120 subjek hukum masih dalam proses penanganan tindak pidana.
• 57 entitas diinspeksi lapangan oleh ATR/BPN bersama Kementerian Lingkungan Hidup.

Dorongan DPR: Sanksi Harus Disertai Rehabilitasi

Anggota Komisi IV DPR RI Riyono mengapresiasi langkah pemerintah menangani karhutla. Ia menegaskan pemanfaatan kawasan hutan harus berdasarkan izin resmi dari Kementerian Kehutanan.

Menurut Riyono, pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan kawasan hutan harus ditindak sesuai tingkat kesalahannya. Sanksi tidak cukup berupa tindakan administratif, tetapi perlu disertai kewajiban rehabilitasi kawasan hutan yang rusak.

Ia menyebut penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari denda administratif sektor kehutanan pada 2025 mencapai hampir Rp 1,5 triliun. Namun ia mengingatkan penegakan hukum jangan semata berorientasi pada penerimaan negara.

"Kita minta bukan hanya PNBP, karena sanksi selama ini mereka enggak ada sanksi administrasi yang kemudian harus mengeluarkan biaya untuk rehabilitasi kawasan hutan yang sudah rusak, sekarang ada," tegasnya.

Riyono juga mendorong penindakan tegas terhadap korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran secara sengaja maupun berulang. Menurut dia, perusahaan yang telah dikenai sanksi tidak seharusnya kembali menjalankan aktivitas serupa hanya dengan mengganti nama perusahaan.

Ia berharap penegakan hukum yang konsisten membuat pengelolaan kawasan hutan lebih bertanggung jawab dan memberi efek jera bagi pelaku pelanggaran. Pernyataan itu sekaligus menyorot celah praktik ganti nama usaha untuk menghindari sanksi.

Isu karhutla juga bergema di luar ruang rapat. Pada Ahad (8/11/2026), Aliansi Suroboyo Bergerak dan Srikandi menggelar aksi damai di Taman Apsari, Surabaya, Jawa Timur. Dalam aksi itu, peserta membawa boneka orangutan dan menyampaikan aspirasi soal karhutla serta hak-hak perempuan.

Desakan publik terhadap penanganan karhutla bukan tanpa alasan. Kebakaran hutan dan lahan berulang menimbulkan kabut asap, mengganggu kesehatan warga, dan menekan aktivitas ekonomi di wilayah terdampak. Sejumlah daerah melaporkan kabut asap mereda pada pekan yang sama, seperti terlihat dari kembalinya kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Palembang, Ahad (8/11/2026).

Penanganan karhutla juga melibatkan bantuan lintas negara. Pesawat dari Australia diterjunkan membawa 15 ribu liter air untuk memadamkan 18 titik api di Kalimantan Timur. Bantuan itu menunjukkan skala kebakaran yang tidak selalu bisa ditangani sendiri oleh daerah.

Di sisi lain, penegakan hukum di sektor kehutanan terus berjalan. Kementerian Kehutanan sebelumnya membabat 11 ribu pohon sawit ilegal di Suaka Margasatwa Lamandau. Langkah itu menjadi bagian dari rangkaian penertiban kawasan hutan yang beririsan dengan persoalan karhutla.

Dengan 93 korporasi berstatus tersangka, 57 konsesi terbakar, dan 32 subjek hukum sudah disanksi, perhatian publik kini tertuju pada kelanjutan proses hukum. Termasuk apakah sanksi administratif benar-benar diikuti kewajiban rehabilitasi dan apakah perusahaan yang izinnya dicabut bisa beroperasi kembali lewat pintu lain.

Pemerintah menyatakan akan terus memperkuat koordinasi antarlembaga. Bagi warga terdampak, yang paling dinanti adalah bukti bahwa penegakan hukum karhutla tidak berhenti di angka statistik. Informasi lebih lengkap soal pernyataan pemerintah dapat dibaca di laporan Republika Esgnow, sementara data resmi penanganan lingkungan dapat dipantau melalui situs Kementerian Lingkungan Hidup.

Analisis Redaksi: Angka Besar, Ujian pada Eksekusi Sanksi

Angka 93 korporasi sebagai tersangka adalah sinyal bahwa penegakan hukum karhutla tidak lagi hanya menyasar orang per orang di lapangan. Namun publik sudah sering mendengar janji serupa. Yang menentukan bukan jumlah SPDP, melainkan seberapa cepat berkas korporasi naik ke persidangan dan seberapa berat putusannya.

Kombinasi sanksi administratif dan pidana sebenarnya memberi ruang tekanan yang lebih luas. Lima izin dicabut dan 19 dibekukan adalah langkah nyata. Tapi tanpa kewajiban rehabilitasi yang terukur, sanksi hanya menjadi biaya dagang. Riyono menyentuh titik ini ketika menyinggung PNBP hampir Rp 1,5 triliun pada 2025: denda tidak boleh menjadi pengganti pemulihan lahan.

Yang juga perlu diawasi adalah celah ganti nama perusahaan. Jika entitas yang izinnya dicabut bisa muncul kembali dengan badan hukum baru, efek jera hanya ilusi. Di sinilah koordinasi ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan diuji, bukan hanya di atas kertas.

Bagi publik, indikator paling jujur adalah apakah luas konsesi terbakar 33.514,01 hektare itu menyusut pada musim berikutnya. Selama angka itu bertahan atau naik, deretan SPDP hanya akan menjadi catatan rapat.

Sumber: menlhk.go.id