Sekda Mesuji Pimpin Rapat Program Masyarakat Sadar Hukum Lampung

Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji Budiman Jaya memimpin rapat persiapan program Masyarakat Sadar Hukum se-Provinsi Lampung melalui Zoom Meeting dari Ruang Command Center Setda Mesuji, Selasa (10 November 2026). Bupati Elfianah diwakili Sekda dalam koordinasi yang melibatkan sejumlah perangkat daerah itu.

Rapat digelar sebagai langkah koordinasi dan persiapan menyukseskan program Masyarakat Sadar Hukum di Provinsi Lampung. Tujuannya meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kronologi Rapat Persiapan di Command Center Setda Mesuji

Kegiatan berlangsung pada Selasa, 10 November 2026, di Ruang Rapat Command Center Setda Kabupaten Mesuji. Bupati Mesuji Hj. Elfianah, S.E., M.IP., diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji Budiman Jaya, S.STp., M.IP., mengikuti Zoom Meeting Rapat Persiapan Kegiatan Masyarakat Sadar Hukum se-Provinsi Lampung.

Rapat ini diselenggarakan sebagai bagian dari langkah koordinasi dan persiapan menyukseskan program Masyarakat Sadar Hukum di Provinsi Lampung. Pemerintah kabupaten menyebut program ini menyasar peningkatan pemahaman serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam kegiatan tersebut, Sekda didampingi sejumlah pejabat daerah. Mereka adalah Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; Kepala Dinas PMD; Kepala Dinas P3AP2KB; Kepala Satpol PP dan Damkarmat; serta Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Mesuji.

Keterlibatan lintas perangkat daerah itu menunjukkan program Masyarakat Sadar Hukum tidak hanya menjadi urusan satu instansi. Bagian Hukum Setda, Satpol PP, dinas pemberdayaan masyarakat, hingga dinas perlindungan perempuan dan anak disebut ikut bertanggung jawab menyiapkan pelaksanaannya di lapangan.

Pernyataan Sekda Mesuji Budiman Jaya

Budiman Jaya menegaskan peningkatan kesadaran hukum masyarakat adalah fondasi utama terciptanya tata kehidupan yang tertib, aman, dan berkeadilan. Pernyataan itu disampaikannya di hadapan peserta rapat yang mengikuti koordinasi secara daring.

Menurut Budiman, program Masyarakat Sadar Hukum bukan sekadar kegiatan seremonial. Ia menyebutnya sebagai upaya strategis agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya, tidak mudah terprovokasi, serta mampu menggunakan hukum sebagai sarana penyelesaian masalah yang tepat.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat dan perangkat daerah di Kabupaten Mesuji untuk bersinergi. Mari kita jadikan program ini momentum untuk mendekatkan layanan hukum ke tengah masyarakat, sehingga keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Mesuji," kata Budiman Jaya, dikutip dari DETEKSI.co.

Pernyataan itu menempatkan kesadaran hukum sebagai persoalan yang menyentuh hak dan kewajiban warga. Bukan hanya soal kepatuhan pada aturan, tetapi juga soal kemampuan warga mengenali jalur penyelesaian masalah secara hukum ketika menghadapi sengketa atau konflik di lingkungannya.

Latar Belakang Program Masyarakat Sadar Hukum

Program Masyarakat Sadar Hukum dikoordinasikan pada tingkat provinsi dan melibatkan kabupaten/kota. Mesuji menjadi salah satu daerah yang menyiapkan pelaksanaannya, dengan rapat daring sebagai langkah awal menyamakan pemahaman antarperangkat daerah.

Pemerintah Kabupaten Mesuji menyatakan komitmen mendukung penuh upaya peningkatan pemahaman hukum masyarakat. Langkah itu disebut sebagai upaya konkret mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks pemerintahan daerah, program semacam ini biasanya bersinggungan dengan kerja Bagian Hukum Setda sebagai koordinator, Satpol PP sebagai penegak ketertiban, serta dinas pemberdayaan masyarakat yang bersentuhan langsung dengan warga desa. Dinas P3AP2KB juga memiliki kepentingan karena isu perlindungan perempuan dan anak kerap menuntut pemahaman hukum warga.

Sejumlah perangkat daerah yang hadir dalam rapat itu mencerminkan rentang persoalan yang akan disentuh program. Mulai dari ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat desa, perlindungan perempuan dan anak, hingga bantuan hukum bagi warga yang membutuhkan pendampingan.

Dampak dan Harapan dari Rapat Koordinasi

Melalui rapat koordinasi ini, seluruh perangkat daerah terkait diharapkan memperkuat sinergi dan kesepahaman dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Masyarakat Sadar Hukum. Harapannya, program berjalan efektif dan memberi dampak nyata bagi peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Bagi warga Mesuji, program ini berpotensi mendekatkan layanan hukum ke tengah masyarakat. Pemahaman atas hak dan kewajiban menjadi bekal agar warga tidak mudah terprovokasi dan tahu jalur penyelesaian masalah secara hukum.

Dampak lain yang disebut dalam rapat adalah terciptanya tata kehidupan yang tertib, aman, dan berkeadilan. Pemerintah kabupaten menempatkan kesadaran hukum sebagai fondasi, bukan pelengkap, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Namun, rapat daring ini baru tahap persiapan. Belum ada keterangan mengenai jadwal pelaksanaan kegiatan di lapangan, bentuk kegiatan yang akan digelar, maupun sasaran desa atau kelompok masyarakat yang akan disasar. Informasi itu belum disampaikan dalam rilis yang diterima media.

Langkah Selanjutnya dan Sinergi Perangkat Daerah

Setelah rapat persiapan, seluruh perangkat daerah terkait diharapkan menyiapkan pelaksanaan kegiatan Masyarakat Sadar Hukum. Sinergi dan kesepahaman antarinstansi menjadi kunci agar program tidak berhenti pada koordinasi di ruang rapat.

Pemerintah Kabupaten Mesuji menyatakan komitmen mendukung penuh upaya peningkatan pemahaman hukum masyarakat. Komitmen itu disampaikan sebagai langkah konkret mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan.

Sejumlah hal yang belum terjawab dari rapat ini antara lain jadwal kegiatan, bentuk sosialisasi yang akan dipakai, serta indikator keberhasilan program. Rilis yang diterima media juga belum menyebut anggaran atau jumlah peserta yang akan dilibatkan.

Yang jelas, rapat pada 10 November 2026 itu melibatkan pejabat dari beberapa perangkat daerah sekaligus. Struktur pendamping Sekda dalam rapat menunjukkan program ini disiapkan secara lintas sektor, bukan hanya oleh Bagian Hukum Setda.

Informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan program dapat dipantau melalui kanal resmi pemerintah daerah. Rilis kegiatan ini disampaikan melalui Diskominfo Kabupaten Mesuji dan dipublikasikan oleh Nusantara Lampung.

Analisis Redaksi

Program Masyarakat Sadar Hukum punya nilai strategis jika dijalankan serius. Persoalan hukum di daerah jarang lahir dari ketiadaan aturan, tetapi lebih sering dari ketidaktahuan warga soal hak, prosedur, dan jalur penyelesaian sengketa. Rapat koordinasi lintas perangkat daerah di Mesuji setidaknya mengakui bahwa persoalan ini tidak bisa ditangani satu instansi saja.

Yang perlu diawasi adalah jarak antara rapat dan dampak. Rapat daring pada 10 November 2026 itu belum menyebut jadwal, bentuk kegiatan, sasaran desa, atau indikator keberhasilan. Tanpa ukuran yang jelas, program semacam ini rawan berhenti pada seremoni dan laporan. Penyebutan "bukan sekadar kegiatan seremonial" dari Sekda justru menunjukkan kekhawatiran itu ada.

Pemerintah Kabupaten Mesuji sebaiknya membuka informasi soal rencana pelaksanaan, termasuk desa yang disasar dan bentuk pendampingan hukum bagi warga. Kesadaran hukum tumbuh dari layanan yang benar-benar bisa diakses, bukan dari spanduk atau pertemuan di ruang rapat. Jika program ini ingin berdampak, ukurannya harus terlihat di tingkat desa, bukan hanya di Command Center Setda.

Sumber: nusantaralampung.com