Perancang Kontrak Harus Mampu Terjemahkan Kepentingan Bisnis ke Klausul Hukum

Justitia Training Center kembali menggelar Pelatihan dan Sertifikasi Perancang Kontrak Angkatan LXXXIV pada 11-14 November 2026 dengan 60 peserta. Presiden Direktur Andriansyah Tiawarman K menegaskan perancang kontrak harus mampu menerjemahkan kepentingan bisnis ke dalam konstruksi hukum yang pasti, seimbang, dan dapat dilaksanakan.

Kegiatan yang berlangsung pukul 08.00-18.00 WIB itu menjadi bagian dari upaya pengembangan kompetensi profesional di bidang perancangan kontrak. Fokusnya, menghadapi kompleksitas hubungan hukum dan transaksi bisnis yang makin berlapis.

Dalam sambutannya, Rabu (11/11/2026), Andriansyah menyebut keberlanjutan pelatihan ini mencerminkan makin pentingnya kompetensi perancangan kontrak. Tujuannya ganda: memastikan kepastian hukum sekaligus melindungi kepentingan para pihak dalam suatu transaksi. Informasi lengkap soal kegiatan ini dapat dilihat di Media Justitia.

Kronologi Pelatihan Angkatan LXXXIV dan Pesertanya

Pelatihan Angkatan LXXXIV digelar selama empat hari, 11 sampai 14 November 2026. Sebanyak 60 peserta mengikuti sesi penuh dari pagi hingga sore, pukul 08.00-18.00 WIB.

Materi yang dibahas cukup luas. Mulai dari konsep dan prinsip dasar perancangan kontrak, struktur dan anatomi kontrak, teknik penyusunan klausul, strategi negosiasi, review dan analisis kontrak, hingga kontrak bisnis internasional.

Pembelajaran tidak berhenti pada teori. Panitia menyiapkan simulasi dan coaching untuk mengasah kemampuan peserta menganalisis persoalan nyata. Peserta juga diarahkan menerapkan pengetahuan itu ke dalam praktik profesional.

Sebagai penutup rangkaian, peserta mengikuti uji sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan LSP Hukum Indonesia. Lembaga itu telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Uji sertifikasi berfungsi sebagai alat ukur kompetensi sekaligus pengakuan profesional atas kemampuan peserta di bidang perancangan kontrak. Dengan begitu, hasil pelatihan tidak berhenti pada pemahaman, tetapi terverifikasi lewat standar kompetensi.

Bagi yang ingin mengetahui jadwal berikutnya, Justitia Training Center membuka saluran informasi melalui 08111021126 (Talitha) atau 08111811492 (Pangestu).

Pernyataan Andriansyah soal Konstruksi Hukum Kontrak

Andriansyah mengapresiasi kepercayaan peserta yang kembali memilih Justitia Training Center sebagai wadah pengembangan kompetensi. Ia lalu menyoroti satu tantangan mendasar: menerjemahkan kepentingan bisnis ke dalam konstruksi hukum yang memiliki kepastian, keseimbangan, dan daya laksana.

Menurutnya, kesepakatan komersial yang telah dicapai para pihak belum tentu didukung pengaturan hukum yang memadai. Ia memberi contoh kerja sama investasi. Kontrak mungkin sudah mengatur pembagian keuntungan, tetapi belum mencantumkan mekanisme pengambilan keputusan.

Selain itu, kontrak semacam itu kerap belum mengatur kondisi gagal bayar, perubahan pengendalian perusahaan, maupun konsekuensi bila terjadi perbedaan kepentingan. Celah-celah inilah yang berpotensi menimbulkan persoalan ketika hubungan bisnis berubah atau salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Dengan demikian, persoalan kontrak tidak selalu terletak pada tidak adanya kesepakatan. Masalah dapat muncul karena kontrak belum mampu mengantisipasi dinamika hubungan hukum para pihak.

"Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas kontrak tidak hanya ditentukan oleh ketepatan bahasa dan kelengkapan klausul, tetapi juga oleh ketepatan konstruksi hukumnya," ujar Andriansyah dalam sambutannya, Rabu (11/11/2026).

Ia menegaskan perancang kontrak bukan sekadar penyusun dokumen hukum. Perancangan kontrak adalah proses pengambilan keputusan yang menuntut ketajaman analisis sekaligus pemahaman terhadap tujuan komersial transaksi.

Kompetensi yang Wajib Dimiliki Perancang Kontrak

Menurut Andriansyah, ada sejumlah kemampuan yang harus melekat pada seorang perancang kontrak. Ia merincinya dalam sambutan di hadapan peserta:

• Memahami substansi transaksi yang sedang dirancang.
• Mengidentifikasi kepentingan masing-masing pihak.
• Memetakan potensi risiko yang mungkin timbul.
• Merumuskan pembagian hak, kewajiban, dan tanggung jawab secara proporsional.

Daftar itu menjelaskan mengapa perancangan kontrak tidak bisa diperlakukan sebagai pekerjaan administratif belaka. Setiap klausul membawa konsekuensi hukum dan komersial yang harus dihitung sejak awal.

Ia juga menyoroti makin kompleksnya tantangan perancangan kontrak seiring perkembangan model transaksi, teknologi, dan keterlibatan berbagai pihak dalam hubungan bisnis. Sejumlah aspek perlu dirancang sebagai satu kesatuan konstruksi hukum.

Aspek-aspek itu meliputi force majeure, perubahan regulasi, pelindungan data, hak kekayaan intelektual, pembatasan tanggung jawab, hingga penyelesaian sengketa. Jika dirancang terpisah-pisah, klausul-klausul tersebut berisiko saling bertabrakan saat diterapkan.

Teknologi AI dan Batas Perannya dalam Penyusunan Kontrak

Perkembangan teknologi, khususnya generative artificial intelligence (AI) dan teknologi hukum, memberi kemudahan dalam penyusunan maupun analisis kontrak. Teknologi itu dapat membantu pekerjaan perancang kontrak.

Namun Andriansyah menegaskan hasilnya tetap membutuhkan penilaian profesional. Tujuannya memastikan ketepatan substansi serta relevansi setiap klausul dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Karena itu, pemanfaatan teknologi tidak dapat menggantikan peran perancang kontrak dalam melakukan analisis dan mempertimbangkan konsekuensi hukum dari setiap ketentuan. Kemampuan profesional tetap dibutuhkan agar kontrak tidak hanya tersusun sistematis, tetapi juga memberi perlindungan hukum yang memadai.

Pandangan ini relevan dengan praktik di banyak firma hukum. Alat bantu digital mempercepat penyusunan draf, tetapi keputusan tentang klausul mana yang dipakai tetap berada di tangan manusia yang memahami konteks transaksi. Rujukan soal standar kompetensi profesi dapat dilihat pada laman BNSP.

Narasumber dan Harapan bagi Lulusan Pelatihan

Justitia Training Center menghadirkan sejumlah ahli sebagai narasumber. Mereka adalah Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.; Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.; Prof. Dr. Peter Mahmud Mz, S.H., M.S., LL.M.; dan Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M.

Selain itu ada Assoc. Prof. Dr. Chandra Yusuf, S.H., LL.M., MBA., M.Mgt.; Marcia Wibisono, S.H., M.H., LL.M.; Jesconiah Siahaan, S.H., LL.M.; serta Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., CLA., C.Med., CLi., ACIArb.

Melalui pelatihan ini, Justitia Training Center berharap peserta tidak hanya mampu menyusun kontrak dengan struktur dan bahasa hukum yang tepat. Peserta juga diharapkan punya ketajaman analisis dalam mengidentifikasi kepentingan para pihak, mengelola risiko, serta mengantisipasi berbagai kemungkinan yang memengaruhi pelaksanaan hubungan bisnis.

Harapan berikutnya, perancang kontrak mampu menghasilkan konstruksi hukum yang memenuhi aspek kepastian hukum. Kontrak juga semestinya mengakomodasi kepentingan para pihak, memberi keseimbangan hak dan kewajiban, serta mengantisipasi dinamika transaksi bisnis.

Analisis Redaksi

Yang disampaikan Andriansyah sebenarnya menyentuh titik lemah yang sering luput dalam praktik kontrak di Indonesia. Banyak sengketa bisnis bukan lahir dari ketiadaan kesepakatan, melainkan dari kesepakatan yang tidak lengkap. Pembagian keuntungan diatur rinci, tetapi mekanisme pengambilan keputusan dan konsekuensi gagal bayar dibiarkan kabur. Ketika hubungan bisnis berubah, kontrak yang semula tampak rapi justru menjadi sumber perdebatan.

Contoh kerja sama investasi yang ia angkat cukup menggambarkan persoalan itu. Klausul pembagian laba mudah disepakati karena menyenangkan semua pihak. Klausul tentang perubahan pengendalian perusahaan atau kondisi gagal bayar jauh lebih sulit dinegosiasikan karena menyentuh kepentingan paling sensitif. Di titik inilah kualitas perancang kontrak diuji, bukan pada kemampuan merangkai kalimat hukum yang terdengar meyakinkan.

Peringatan soal AI juga perlu dibaca sebagai pengingat, bukan penolakan terhadap teknologi. Alat bantu digital memang mempercepat pekerjaan, tetapi ia tidak memahami tujuan komersial di balik suatu transaksi. Kontrak yang dihasilkan tanpa penilaian profesional berisiko rapi secara format namun lemah secara substansi. Pelatihan semacam Angkatan LXXXIV menjadi relevan justru karena menempatkan analisis manusia sebagai pusat, dengan teknologi sebagai alat bantu.