ARUN Minta RUU Perampasan Aset Tak Rampas Seluruh Kekayaan Sekali Pidana

Perwakilan DPP Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Saaqib Faiz Baarrffan meminta RUU Perampasan Aset tidak membuat terbuktinya satu tindak pidana otomatis berujung perampasan seluruh kekayaan seseorang. Ia menilai kewenangan besar negara harus disertai batas yang jelas.

Pernyataan itu disampaikan Saaqib dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Ia hadir mewakili organisasi advokasi yang menaruh perhatian pada perlindungan hak masyarakat dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut.

Menurut Saaqib, RUU Perampasan Aset harus menentukan aset mana yang dapat dikenakan perampasan berdasarkan ketentuan. Kepastian itu penting bagi masyarakat, termasuk keluarga, mitra usaha, dan pihak lain yang mungkin memiliki hak atas aset tersebut.

"Masyarakat tentu menghendaki agar pelaku tidak tetap menikmati kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, kewenangan yang besar harus disertai batas yang jelas," kata Saaqib.

Kronologi dan Jalannya Rapat di Komisi III DPR

Rapat di Komisi III DPR RI pada Rabu pagi itu membahas RUU Perampasan Aset. Saaqib hadir sebagai perwakilan Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat Untuk Nusantara, organisasi yang selama ini menyoroti isu perlindungan hukum bagi warga.

Dalam forum tersebut, ia menyampaikan pandangan ARUN tentang arah pengaturan perampasan aset. Pokok keberatannya bukan pada tujuan memiskinkan pelaku kejahatan, melainkan pada cara negara menentukan aset mana yang boleh dirampas.

Saaqib menegaskan RUU Perampasan Aset harus mampu memulihkan kerugian negara dan masyarakat. Pada saat yang sama, rancangan itu juga mesti memberi kepastian bahwa harta yang diperoleh secara sah tetap terlindungi.

Dua tujuan itu, menurut dia, bisa berjalan bersama jika rumusan pasal dibuat rinci. Ia tidak meminta kewenangan negara dipangkas habis, tetapi agar ada batas yang bisa diuji secara hukum.

Pembahasan RUU Perampasan Aset sendiri telah lama menjadi perhatian publik. Rancangan ini dirancang untuk memberi dasar hukum bagi negara merampas aset hasil tindak pidana, termasuk ketika pelaku berada di luar jangkauan atau asetnya berpindah tangan.

Karena itu, posisi ARUN dalam rapat tersebut menjadi salah satu masukan bagi Komisi III DPR sebelum rancangan dibawa ke tahap pembahasan berikutnya.

Pihak yang Terlibat dan Permintaan conviction-based

Saaqib Faiz Baarrffan adalah perwakilan DPP ARUN yang menyampaikan pandangan dalam rapat itu. Ia menempatkan diri sebagai pihak yang mendorong keseimbangan antara pemberantasan korupsi dan perlindungan hak milik.

Permintaan utamanya jelas: perampasan aset sebaiknya lebih mengutamakan conviction-based, yaitu perampasan yang didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku. Apabila seseorang masih dapat diproses dan dimintai pertanggungjawaban pidana, jalur itulah yang harus diutamakan.

Dengan begitu, menurut Saaqib, kesalahan seseorang harus dibuktikan lebih dulu. Dasar hukum untuk merampas asetnya juga harus jelas, tidak sekadar mengikuti status tersangka atau tuduhan.

"Seseorang tidak kehilangan hak miliknya secara permanen hanya karena dituduh atau ditetapkan sebagai tersangka," ujar Saaqib.

Ia juga menyoroti pentingnya kepastian bagi pihak ketiga. Keluarga, mitra usaha, atau pemegang hak lain bisa ikut terdampak jika perampasan dijalankan tanpa batas yang tegas.

Dalam pandangan ARUN, negara tetap punya ruang untuk bertindak cepat. Namun ruang itu harus dibedakan dari perampasan permanen yang mengakhiri hak kepemilikan seseorang.

Latar Belakang: Antara Memiskinkan Pelaku dan Melindungi Harta Sah

Perdebatan soal RUU Perampasan Aset berputar pada satu pertanyaan lama: sejauh mana negara boleh mengambil harta warga demi kepentingan publik. Di satu sisi, ada tuntutan agar pelaku kejahatan tidak menikmati hasil perbuatannya. Di sisi lain, ada hak milik yang dilindungi konstitusi.

Saaqib menempatkan persoalan ini sebagai soal batas kewenangan. Menurut dia, rumusan yang terlalu luas berisiko menimbulkan ketidakpastian, terutama bagi orang yang tidak terlibat dalam tindak pidana.

Ia meminta agar RUU menjelaskan secara rinci aset mana yang bisa dirampas. Tanpa rincian itu, warga sulit memprediksi konsekuensi hukum atas harta yang mereka miliki secara sah.

Pandangan ARUN sejalan dengan sebagian kritik yang muncul dalam diskusi publik soal rancangan ini. Kekhawatiran utamanya bukan pada tujuan pemulihan kerugian negara, melainkan pada prosedur dan pembuktian.

Dalam rapat itu, Saaqib juga menegaskan bahwa mengutamakan conviction-based tidak berarti negara harus tinggal diam. Ia membuka ruang bagi tindakan pengamanan aset selama proses hukum berjalan.

Pembahasan di Komisi III DPR menjadi salah satu titik penting karena di forum inilah pasal-pasal rancangan diuji. Masukan dari organisasi masyarakat sipil seperti ARUN akan menentukan seberapa ketat batas yang dirumuskan.

Dampak jika Seluruh Kekayaan Bisa Dirampas

Jika RUU Perampasan Aset tidak membatasi objek perampasan, dampaknya bisa terasa luas. Bukan hanya bagi terpidana, tetapi juga bagi keluarga dan pihak yang berbisnis dengannya.

Saaqib menyebut keluarga dan mitra usaha sebagai pihak yang mungkin memiliki hak atas aset. Ketika perampasan dijalankan tanpa pemilahan, hak mereka berpotensi ikut terhapus.

Dampak lain adalah risiko salah tangkap aset. Harta yang diperoleh secara sah bisa terseret hanya karena pemiliknya berstatus tersangka dalam satu perkara.

Karena itu, ARUN meminta pemisahan tegas antara dua tindakan:

• Pemblokiran atau penyitaan sementara, yang berfungsi menjaga aset selama proses hukum berlangsung.
• Perampasan permanen, yang mengakhiri hak kepemilikan seseorang berdasarkan putusan.

"Yang perlu dibedakan adalah tindakan mengamankan aset sementara dengan perampasan yang mengakhiri hak kepemilikan. Perbedaan ini harus dijelaskan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan salah pengertian," kata Saaqib.

Penjelasan itu, menurut dia, penting agar publik tidak membaca RUU sebagai alat negara untuk mengambil harta warga secara sewenang-wenang. Sebaliknya, negara juga tidak boleh dinilai lemah dalam mengejar aset hasil kejahatan.

Langkah Selanjutnya bagi RUU Perampasan Aset

Setelah rapat di Komisi III DPR, masukan dari ARUN akan menjadi bagian dari catatan pembahasan. DPR masih memiliki pekerjaan merumuskan batas perampasan, mekanisme pembuktian, dan perlindungan bagi pihak ketiga.

Saaqib menutup dengan penegasan bahwa tujuan RUU tidak perlu dipertentangkan. Pemulihan kerugian negara dan perlindungan harta sah bisa dicapai jika rumusan pasalnya jelas.

"Masyarakat tentu menghendaki agar pelaku tidak tetap menikmati kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, kewenangan yang besar harus disertai batas yang jelas," ujarnya.

Yang tersisa kini adalah keputusan politik di DPR. Seberapa jauh negara boleh merampas, dan seberapa kuat perlindungan bagi mereka yang tidak terbukti bersalah, akan ditentukan oleh pasal-pasal yang disepakati.

Untuk konteks pemberitaan lain soal pembahasan rancangan ini, pembaca bisa merujuk pada liputan ANTARA News serta pemberitaan ANTARA terkait agenda Komisi III DPR.

Analisis Redaksi

Permintaan ARUN menyentuh titik paling rawan dalam RUU Perampasan Aset: batas antara mengamankan aset dan menghapus hak milik. Dalam praktik, dua tindakan itu sering dipersamakan di ruang publik, padahal konsekuensi hukumnya jauh berbeda. Pemblokiran bersifat sementara dan bisa dicabut. Perampasan permanen mengakhiri kepemilikan, dan karena itu menuntut dasar pembuktian yang kuat.

Argumen conviction-based yang diajukan Saaqib bukan tanpa risiko. Jalur ini lebih lambat, dan pelaku bisa memindahkan aset sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Namun mempercepat perampasan dengan mengorbankan pembuktian juga punya biaya besar: hilangnya kepercayaan publik pada hukum. Negara yang terlalu mudah merampas harta warga akan menghadapi resistensi, bukan dukungan, dalam pemberantasan korupsi.

Karena itu, rumusan yang baik harus memuat tiga hal sekaligus: daftar objek perampasan yang rinci, mekanisme pengamanan aset selama proses hukum, dan perlindungan bagi pihak ketiga yang berhak. Tanpa ketiganya, RUU ini berisiko menjadi alat yang tajam ke bawah tetapi tumpul terhadap kepastian hukum. DPR punya kesempatan membuktikan bahwa keduanya bisa diatur dalam satu undang-undang.