Disomasi Golkar, Sri Radjasa Tegaskan Tak Akan Minta Maaf ke Bahlil

Mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Sri Radjasa Chandra, menegaskan tidak akan meminta maaf kepada Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meski telah menerima somasi dari partai berlambang pohon beringin itu. Ia menyatakan siap menghadapi konsekuensi hukum.

Somasi itu memberi tenggat 3 x 24 jam kepada Sri Radjasa untuk mencabut pernyataannya dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Tuntutan tersebut ditolak.

"Silakan saja. Yang jelas, keterangan saya itu berdasar. Saya tidak pernah mau mundur, apalagi untuk meminta maaf," tegas Sri Radjasa, dikutip dari wawancara eksklusif melalui kanal YouTube Tribunnews, Selasa (10/11/2026).

Kronologi Somasi Bakumham Golkar

Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) Partai Golkar melayangkan somasi terbuka kepada dua pihak sekaligus: Sri Radjasa Chandra dan Muhammad Said Didu. Keduanya diminta mencabut pernyataan yang dianggap merugikan partai.

Selain pencabutan pernyataan, Bakumham menuntut permintaan maaf terbuka. Tenggat yang diberikan sama, yakni 3 x 24 jam sejak somasi disampaikan.

Partai Golkar tidak berhenti pada somasi. Jika tuntutan tidak dipenuhi, mereka menyatakan siap menempuh jalur hukum. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Bakumham sebagai bagian dari sikap resmi partai.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi soal langkah hukum apa yang akan diambil Golkar setelah tenggat berakhir. Yang jelas, somasi terbuka itu sudah menjadi panggung pertama dari kemungkinan sengketa hukum yang lebih panjang.

Somasi terbuka sendiri bukan jalur yang biasa ditempuh partai politik terhadap kritik publik. Langkah ini biasanya dipakai ketika pernyataan dinilai menyentuh ranah pencemaran nama baik, bukan sekadar perbedaan pendapat politik.

Sri Radjasa Bantah Sebut Bahlil soal Penyadapan

Inti perselisihan ada pada isi pernyataan Sri Radjasa. Ia membantah pernah menyebut nama Bahlil dalam pembahasan mengenai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

"Saya tidak pernah menyebut nama Bahlil dalam konteks penyadapan," ujarnya dalam wawancara tersebut, sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Tribunnews.

Namun ia mengakui pernah menyebut nama Bahlil ketika mengulas proses peralihan kepemimpinan Partai Golkar dari Airlangga Hartarto. Konteksnya berbeda, kata Sri Radjasa, karena pembahasannya soal dinamika internal partai, bukan soal penyadapan.

Ia mengklaim pernyataannya mengenai pergantian kepemimpinan Golkar itu didasarkan pada informasi yang diperolehnya dari seorang mantan Ketua DPD I Partai Golkar. Identitas sumber itu tidak diungkap secara rinci dalam wawancara.

Klaim tersebut menjadi dasar keyakinannya mempertahankan pernyataan. Menurut Sri Radjasa, apa yang disampaikannya bukan karangan, melainkan keterangan yang punya dasar.

Siapa Sri Radjasa dan Said Didu

Sri Radjasa Chandra dikenal sebagai mantan anggota BIN. Latar belakang itu membuat pernyataannya soal isu intelijen dan politik kerap mendapat perhatian lebih, termasuk dari partai yang merasa dirugikan.

Muhammad Said Didu bukan nama baru di ruang publik. Ia dikenal sebagai mantan pejabat kementerian yang kerap mengomentari isu pemerintahan dan politik.

Keduanya tersangkut somasi yang sama dari Bakumham Golkar. Artinya, partai menilai pernyataan mereka punya kemiripan atau saling terkait dalam satu rangkaian pembahasan.

Yang membedakan, Sri Radjasa menyampaikan bantahan spesifik: ia memisahkan antara isu penyadapan dan isu pergantian kepemimpinan Golkar. Pemisahan itu penting karena somasi menyasar pernyataan yang dianggap merugikan partai secara umum.

Nama Airlangga Hartarto juga muncul dalam keterangan Sri Radjasa. Ia membahas proses peralihan kepemimpinan dari Airlangga ke Bahlil, yang menurutnya bagian dari dinamika internal Golkar.

Dampak Somasi bagi Kritik Publik

Somasi terbuka kepada dua tokoh publik memunculkan pertanyaan lebih besar: sejauh mana partai politik bisa membatasi kritik lewat jalur hukum?

Bagi Golkar, langkah ini adalah upaya melindungi reputasi partai dan ketua umumnya. Bagi Sri Radjasa dan Said Didu, somasi adalah ujian atas kebebasan menyampaikan pendapat.

• Tenggat 3 x 24 jam menjadi batas awal sengketa hukum.
• Partai Golkar menyatakan siap menempuh jalur hukum jika tuntutan tidak dipenuhi.
• Sri Radjasa menolak mencabut pernyataan dan menolak meminta maaf.
• Said Didu berada dalam somasi yang sama, meski responsnya belum dirinci dalam sumber.

Dampak paling langsung ada pada Sri Radjasa. Ia kini berhadapan dengan kemungkinan proses hukum, bukan hanya kritik balik dari partai.

Di sisi lain, pernyataannya yang menolak mundur justru memperkuat posisinya di mata pendukung yang menilai somasi sebagai bentuk tekanan terhadap pengkritik.

Perkembangan ini juga menjadi perhatian karena melibatkan nama Presiden Prabowo Subianto dalam konteks dugaan penyadapan, meski Sri Radjasa membantah menyinggung Bahlil dalam pembahasan itu.

Langkah Selanjutnya Setelah Tenggat Berakhir

Setelah pernyataan tegas Sri Radjasa, bola ada di tangan Bakumham Partai Golkar. Pilihan pertama, menempuh jalur hukum sebagaimana pernah dinyatakan. Pilihan kedua, membiarkan somasi lewat tanpa tindak lanjut.

Untuk jalur hukum, langkah yang biasa ditempuh adalah pelaporan dugaan pencemaran nama baik. Namun sumber tidak merinci pasal atau jenis laporan yang akan dipakai.

Sri Radjasa sendiri menyatakan tidak akan mundur. "Saya tidak pernah mau mundur, apalagi untuk meminta maaf," katanya, dikutip dari Terasmedia.co.

Publik menunggu apakah Golkar benar-benar melanjutkan ancaman hukumnya atau memilih menyelesaikan persoalan di luar pengadilan. Sejauh ini, belum ada keterangan resmi soal itu.

Yang pasti, tenggat 3 x 24 jam sudah berjalan. Setiap langkah setelahnya akan menentukan apakah kasus ini berhenti sebagai perang pernyataan atau berlanjut ke ruang sidang. Untuk konteks pemberitaan nasional terkait dinamika partai politik, pantau terus Antara News.

Analisis Redaksi: Somasi sebagai Alat Tekan atau Perlindungan Reputasi

Langkah Bakumham Golkar mengirim somasi terbuka kepada Sri Radjasa dan Said Didu layak dibaca dengan dua kacamata sekaligus. Dari sisi partai, somasi adalah hak hukum untuk melindungi nama baik lembaga dan ketua umumnya dari pernyataan yang dinilai merugikan.

Tapi ada persoalan lain yang lebih mendasar. Somasi dengan tenggat 3 x 24 jam dan tuntutan permintaan maaf terbuka menciptakan efek jera bagi pengkritik. Bagi tokoh dengan sumber daya terbatas, ancaman jalur hukum bisa cukup untuk membungkam. Sri Radjasa memilih melawan, dan itu bukan pilihan yang murah.

Yang menarik, bantahan Sri Radjasa cukup spesifik. Ia memisahkan isu penyadapan dari isu pergantian kepemimpinan Golkar. Jika pemisahan itu benar, maka somasi seharusnya menyasar bagian pernyataan yang jelas-jelas dinilai merugikan, bukan seluruh keterangan. Di sinilah ujian bagi konsistensi somasi: apakah ia benar-benar soal isi pernyataan, atau soal siapa yang bicara?

Partai politik memang berhak membela diri. Namun ketika jalur hukum dipakai untuk merespons kritik atas dinamika internal partai, publik berhak menuntut transparansi. Golkar sebaiknya merinci bagian pernyataan mana yang dianggap mencemarkan nama baik, bukan sekadar menuntut pencabutan dan permintaan maaf secara umum. Tanpa rincian itu, somasi mudah dibaca sebagai alat tekan, bukan upaya mencari keadilan.