Hukum Jadi Buzzer Menurut Tarjih Muhammadiyah: Haram jika Sebar Hoaks

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah menegaskan aktivitas buzzer yang menyebarkan hoaks, fitnah, gibah, dan adu domba sebagai profesi hukumnya haram. Ketentuan ini merujuk pada Fikih Informasi hasil Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX di Makassar tahun 2018 yang ditanfidzkan pada 2025.

ChatHPT dan Penelusuran Dokumen Tarjih

Jawaban atas persoalan hukum buzzer ini disusun berdasarkan penelusuran melalui ChatHPT, layanan kecerdasan buatan yang dikembangkan Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah bersama Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. ChatHPT dirancang untuk membantu pengguna menemukan dan menelusuri berbagai dokumen, fatwa, serta produk pemikiran keagamaan Muhammadiyah, khususnya yang berkaitan dengan persoalan keislaman kontemporer.

Melalui penelusuran tersebut, ChatHPT mengidentifikasi sejumlah dokumen Tarjih yang relevan untuk menjawab persoalan buzzer dan demonstrasi berbayar. Salah satu dokumen yang menjadi rujukan utama ialah Fikih Informasi, hasil Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX di Makassar tahun 2018 yang ditanfidzkan pada 2025. Dari dokumen inilah ditemukan ketentuan yang secara khusus membahas aktivitas buzzer di media sosial.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa aktivitas buzzer yang menjadikan penyediaan informasi berisi hoaks, gibah, fitnah, namimah (adu domba), perundungan, penyebaran aib, gosip, dan hal-hal sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun nonekonomi, hukumnya haram. Ketentuan itu juga mencakup orang-orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa, dan memfasilitasi aktivitas tersebut.

Dengan kata lain, persoalan utama dalam pekerjaan buzzer terletak pada informasi dan pesan yang disebarluaskan. Menerima bayaran bukan dengan sendirinya menjadi alasan keharaman. Yang menjadi persoalan adalah ketika seseorang menjadikan kebohongan, fitnah, adu domba, dan tindakan merugikan orang lain sebagai sumber penghasilan.

Perkembangan Buzzer dari Pemasaran ke Politik

Dalam dokumen Fikih Informasi dijelaskan bahwa buzzer pada mulanya dikenal sebagai bagian dari strategi pemasaran untuk mempromosikan produk atau jasa. Aktivitas ini kemudian berkembang ke berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, dan agama. Dalam perkembangannya, sebagian buzzer bekerja secara terorganisasi untuk membangun opini sekaligus menyerang karakter pihak yang dianggap sebagai lawan.

Praktik semacam ini dinilai jauh lebih membahayakan kemaslahatan umum karena informasi digunakan sebagai alat untuk merusak reputasi, memecah belah masyarakat, dan menciptakan permusuhan. Fikih Informasi juga memberikan perhatian terhadap tindakan agitasi dan provokasi. Agitasi berupa tindakan menghasut masyarakat sehingga menimbulkan kegaduhan sosial tidak dapat dibenarkan menurut agama. Demikian pula provokasi yang sengaja dilakukan untuk memancing emosi orang lain agar terlibat dalam tindakan melanggar hukum atau merugikan pihak lain.

Kebebasan menyampaikan pendapat tidak dapat dijadikan pembenaran untuk menyebarkan kebohongan ataupun menggerakkan masyarakat menuju tindakan yang merusak. Prinsip ini sejalan dengan Fikih Informasi Muhammadiyah yang menekankan tanggung jawab moral dalam bermedia sosial.

Kejujuran sebagai Prinsip Bermedia Sosial

Islam menempatkan kejujuran sebagai prinsip penting dalam kehidupan seorang muslim. Prinsip ini berlaku dalam seluruh aktivitas, termasuk ketika seseorang bekerja dan berkomunikasi melalui media sosial. Allah Swt. berfirman dalam QS al-Taubah ayat 119:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar.” (QS al-Taubah [9]: 119).

Ayat ini menjadi salah satu landasan penting dalam Fikih Informasi. Seorang muslim dituntut untuk menjaga kebenaran informasi yang disampaikan. Ia tidak boleh dengan sengaja menyebarkan kebohongan, memanipulasi fakta, atau membangun persepsi publik melalui informasi yang menyesatkan demi memperoleh keuntungan.

Karena itu, pekerjaan buzzer yang mengandalkan hoaks, fitnah, gibah, dan adu domba bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam Islam. Apalagi jika aktivitas tersebut dilakukan secara sistematis untuk menyerang seseorang atau kelompok tertentu. Prinsip kejujuran ini juga ditegaskan dalam situs resmi Muhammadiyah sebagai bagian dari etika bermedia sosial.

Hukum Menerima Upah dari Pekerjaan Buzzer

Persoalan berikutnya adalah status uang yang diperoleh dari pekerjaan tersebut. Apabila seseorang menerima bayaran untuk menyebarkan informasi yang mengandung kebohongan, fitnah, atau tindakan merugikan orang lain, bagaimana hukum penghasilannya? Dalam Tanya Jawab Agama 2026 Edisi 16 tentang Hukum Menggunakan Ijazah Palsu dan Status Gaji yang Diperoleh, terdapat kaidah yang dapat digunakan untuk memahami persoalan ini:

مَا حَرُمَ أَخْذُهُ حَرُمَ إِعْطَاؤُهُ

“Sesuatu yang haram untuk diambil, haram pula untuk diberikan.”

Naskah tersebut menjelaskan bahwa upah yang halal adalah upah dari pekerjaan baik yang mengandung kemaslahatan sosial. Sebaliknya, upah yang haram adalah upah yang diperoleh dari pekerjaan yang mengakibatkan kerugian, kerusakan, dan kebinasaan masyarakat.

Kaidah ini memperjelas bahwa status penghasilan berkaitan dengan sifat pekerjaan yang dilakukan. Seseorang tidak dapat membenarkan penghasilan dari pekerjaan yang merusak dengan alasan bahwa ia sekadar menjalankan pesanan atau menerima imbalan atas jasanya. Dengan demikian, orang yang secara profesional menyediakan dan menyebarkan informasi bohong, fitnah, adu domba, serta konten merugikan lainnya untuk mendapatkan keuntungan termasuk dalam aktivitas yang diharamkan. Pihak yang memesan dan memanfaatkan jasa tersebut juga tercakup dalam ketentuan Fikih Informasi.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Ketentuan ini memberikan panduan bagi umat Islam dalam menyikapi profesi buzzer yang marak di media sosial. Bagi individu yang bekerja sebagai buzzer, penting untuk memastikan bahwa informasi yang disebarkan tidak mengandung hoaks, fitnah, atau adu domba. Bagi pihak yang menggunakan jasa buzzer, perlu berhati-hati agar tidak terlibat dalam aktivitas yang merugikan masyarakat.

Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid terus mendorong literasi digital dan etika bermedia sosial. ChatHPT menjadi salah satu upaya untuk memudahkan akses terhadap dokumen-dokumen keagamaan yang relevan dengan persoalan kontemporer. Kehadiran layanan ini diharapkan dapat membantu umat dalam memahami hukum Islam secara lebih kontekstual.

Ke depan, sosialisasi Fikih Informasi perlu diperluas, tidak hanya di kalangan warga Muhammadiyah tetapi juga masyarakat umum. Dengan begitu, praktik buzzer yang merugikan dapat diminimalisasi, dan media sosial dapat menjadi ruang yang lebih sehat untuk berdiskusi dan bertukar informasi.

Analisis Redaksi

Penegasan Tarjih Muhammadiyah tentang haramnya buzzer yang menyebar hoaks dan fitnah bukanlah larangan terhadap profesi buzzer secara umum. Dokumen Fikih Informasi dengan jelas menempatkan persoalan pada konten yang disebarkan, bukan semata pada transaksi ekonomi. Ini penting untuk dicatat agar tidak terjadi salah paham. Buzzer yang mempromosikan produk secara jujur, misalnya, tidak serta-merta masuk dalam kategori haram.

Namun, garis merah yang ditarik Tarjih sangat tegas: ketika kebohongan, fitnah, dan adu domba menjadi sumber penghasilan, maka aktivitas itu haram. Kaidah “mā ḥaruma akhdhuhu ḥaruma i‘ṭā’uhu” menutup celah pembenaran dari sisi penerima upah maupun pemberi kerja. Artinya, ekosistem buzzer yang menormalkan fitnah sebagai komoditas tidak hanya merugikan korban, tetapi juga menempatkan semua pihak yang terlibat dalam lingkaran yang dilarang agama.

Di tengah derasnya arus informasi, fatwa ini menjadi pengingat bahwa kebebasan berekspresi bukanlah kebebasan tanpa batas. Tanggung jawab moral dan etika bermedia sosial harus diutamakan. Umat Islam dituntut untuk cerdas memilah informasi dan berani menolak tawaran pekerjaan yang menjadikan kebohongan sebagai alat mencari keuntungan. Pada titik ini, literasi digital dan pemahaman agama berjalan seiring.