Filantropi Lazismu Menuju Target 1 Triliun: Gagasan Neo-Philanthropreneurship Hilman Latief

Bendahara Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Hilman Latief memproyeksikan gerakan filantropi bakal berevolusi dari model karitas ke kombinasi semangat kedermawanan dengan prinsip bisnis modern. Gagasan Neo-Philanthropreneurship itu ia tawarkan di Muhammadiyah Zakat Summit 2026, Hotel Dafam Semarang, 6 November 2026.

Dalam simposium nasional bertajuk evolusi filantropi itu, Hilman berbicara di hadapan audiens Lazismu se-Indonesia. Ia menyebut kombinasi pembiayaan (blended finance) sebagai jalan agar dana sosial tidak berhenti pada bantuan sesaat, tetapi masuk ke investasi sosial yang berkelanjutan.

"Dari sisi kelembagaannya dinamis, begitu pun pedoman dan panduannya," ujar Hilman, dikutip dari laporan resmi Lazismu.

Kronologi Simposium dan Arah Baru Filantropi Lazismu

Simposium nasional itu digelar 6 November 2026 di Hotel Dafam, Kota Semarang, sebagai bagian dari rangkaian Muhammadiyah Zakat Summit 2026. Hilman Latief tampil sebagai pembicara kunci dengan tawaran konsep Neo-Philanthropreneurship.

Konsep itu ia definisikan sebagai evolusi strategi gerakan filantropi dari model karitas menjadi model kombinasi semangat kedermawanan lewat prinsip dan strategi bisnis (entrepreneurship). Bukan sekadar jargon, ia menekankan perlunya dukungan hasil riset dan kajian akademis terhadap ide-ide kreatif lembaga amil.

Dalam paparannya, Hilman mengajak peserta melihat ke belakang sekaligus ke depan. Seperempat abad Lazismu telah berjalan, dan pertanyaan yang ia lempar ke ruangan sederhana: apa yang bisa disuguhkan Lazismu jika ada pemerhati dari luar negeri datang ke Muhammadiyah?

Ia juga mengingatkan pentingnya investasi sosial dengan pemberdayaan berbasis kawasan. Bagi Hilman, filantropi yang hanya menyalurkan dana tanpa membangun kawasan akan sulit meninggalkan jejak warisan yang terukur.

Simposium ini menjadi panggung bagi Lazismu untuk mempertemukan pengurus dari berbagai daerah dengan gagasan penguatan tata kelola. Isu yang dibahas bukan hanya penghimpunan, tetapi juga cara mengukur dampak dan membangun reputasi lembaga.

Jejak Angka: Dari Rp30 Miliar ke Target Rp1 Triliun

Hilman membuka memori kolektif tentang perjalanan dana Lazismu. Pada 2015, ia ingat betul dana hasil penghimpunan masih Rp30 miliar. Begitu selesai mengabdi di Lazismu, angkanya menjadi Rp350 miliar.

"Alhamdulillah sistem dan semangatnya tercapai bisa naik sekian ratus persen," katanya.

Kemudian pada periode Mujadid Rais dan kawan-kawan, penghimpunan mencapai Rp800 miliar lebih. Menurut Hilman, seharusnya Muhammadiyah bisa menembus Rp1 triliun. Ia menilai hal itu butuh kerja keras, tata kelola yang dijaga, dan sistem yang dibangun.

Ia memaknai revisi pedoman sebagai tanda dinamika. Jika orang sudah merevisi pedoman, berarti lembaga bekerja karena pedoman lama dianggap tidak relevan dengan zamannya.

"Jadi mimpi kita semoga segera terwujud dengan kombinasi pembiayaan (blended finance)," ujarnya. Ia mengaku mendengar proyeksi Lazismu dengan target Rp1 triliun dan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus.

Deretan angka itu penting dicatat karena menjadi dasar klaim soal skala dampak:

• 2015: penghimpunan sekitar Rp30 miliar.
• Akhir masa pengabdian Hilman di Lazismu: sekitar Rp350 miliar.
• Periode Mujadid Rais: lebih dari Rp800 miliar.
• Target yang diproyeksikan: Rp1 triliun.

Lompatan itu tidak datang sendiri. Hilman menyebut kelembagaan Lazismu dinamis, termasuk pada sisi pedoman dan panduan yang terus diperbarui mengikuti kebutuhan.

Blended Finance dan Pekerjaan Rumah CSR

Kombinasi pembiayaan menjadi salah satu pilar gagasan Hilman. Ia menyebutnya sebagai pendekatan strategis yang menggabungkan pendanaan publik, dana filantropi, atau modal swasta agar bisa dimobilisasi secara menarik.

"Dana sosial kita gabung dengan investasi. Dulu saya pernah angkat isu ini di 2019. Agar dunia usaha peduli filantropi. Undang-undangnya ada yaitu tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility)," jelasnya.

Namun ia tidak menutup mata pada kenyataan di lapangan. Menurut Hilman, ketika bicara CSR, belum banyak konsep yang jelas. Semua pihak meminta CSR, tetapi lembaga yang ada belum memiliki pengarusutamaan program.

Akibatnya, dana besar yang seharusnya bisa dimobilisasi belum terbangun. Pada saat yang sama, dorongan agar gerakan filantropi masuk ke investasi sosial yang lebih berkelanjutan terus menguat.

Dalam konteks inilah Neo-Philanthropreneurship ditempatkan sebagai pendekatan untuk mendorong kombinasi gerakan filantropi konvensional dengan model investasi sosial berkelanjutan. Hilman juga menyebut akan ada paparan menarik dari Burhanuddin Muhtadi dalam simposium tersebut.

Riset Amil, ESG, dan Maqashid Syariah

Hilman mendorong Lazismu memperkuat basis riset. Ia menyoroti kerangka SDGs yang sudah berjalan 12 tahun, terhitung 2015 sampai 2030, dan bertanya seperti apa Lazismu pada periode itu.

Saat meninjau program di daerah, ia menemukan program air bersih yang menurutnya sangat menarik. Pertanyaannya kemudian: apakah sudah dihitung berapa liter air yang disumbangkan ke masyarakat?

Ia juga mendorong kajian soal peran Lazismu dan wakaf dalam kerangka ESG (Environmental, Social, and Governance). "Dalam penguatan ESG dan filantropi islam berkelanjutan perlu diintegrasikan antara standar keberlanjutan global modern dengan prinsip maqashid syariah agar menemukan titik temu," jelasnya.

Bagi Hilman, saatnya Lazismu merumuskan skema manajemen keuangan yang modern. Dalam target Rp1 triliun itu, ia berharap ada proses evaluasi dan analisa terhadap kontribusi Lazismu untuk membangun reputasi yang kuat.

Program pendidikan ia sebut sudah luar biasa dengan penerima manfaat ribuan orang. "Saya pikir lembaga paling banyak yang memberikan beasiswa itu adalah Lazismu," tuturnya.

Namun pertanyaan evaluasi belum tuntas. Apakah dampak program beasiswa terhadap angka putus sekolah dan pengangguran sudah diukur? Bagaimana nilai dampak sosial dihitung dan seperti apa bentuknya?

Hilman berharap pada 2027, tepat di usia 25 tahun Lazismu, dampak yang sudah terbangun disiapkan sejak awal. Evaluasi 25 tahun Lazismu dan kurun 10 tahun setelah muktamar menjadi kerangka jejak warisan (legacy) yang sudah ia pikirkan.

Trisula Muhammadiyah dan Dorongan Naik Kelas

Hilman mengaku sedang menyiapkan instrumen penelitian tentang amal usaha Muhammadiyah, terutama dalam kerangka trisula yang diperkenalkan sebelumnya. Trisula lembaga itu mencakup MPM, MDMC, dan Lazismu.

Ia menilai ketiganya paling menonjol dalam eksposur kerja-kerja sosial di Muhammadiyah, meski belum sepenuhnya cerdas dari sisi tata kelola digital. "Mereka solid, dalam pengertian dari sisi tata kelola digitalnya yang belum kelihatan," paparnya.

Kritiknya tajam: analisis data belum ada, kontribusi belum terdefinisikan, dan dampak output belum kelihatan. Karena itu ia menekankan agar hal itu dirumuskan sampai ke tingkat dampak.

Hilman berharap Lazismu dan trisula naik kelas. Salah satu caranya adalah bermitra dengan lembaga internasional, serta memperoleh rekognisi yang baik dari lembaga seperti WHO dan UNDP.

"Ini sudah saatnya Lazismu naik kelas," ujarnya. Ia menyadari target Rp1 triliun harus diimbangi dengan reputasi yang dibangun, bukan hanya angka penghimpunan.

Ia juga menegaskan dukungannya kepada Mujadid Rais. "Saya setuju dengan Mujadid Rais, pendekatan akademisnya harus kuat dan berbasis riset," kata Hilman. Pengurus diminta serius mengelola lembaga dengan kapasitas energi terbarunya.

Pesannya tegas: jangan membandingkan dengan Lazismu di era 10 atau 20 tahun lalu. "Jadi harus ada cara pandang yang berkemajuan," tutupnya.

Langkah berikutnya akan terlihat dari kesiapan Lazismu menyiapkan evaluasi dampak menjelang usia 25 tahun pada 2027, sekaligus merumuskan skema blended finance yang lebih konkret. Pembahasan soal tata kelola dan riset amil bisa ditelusuri lebih jauh melalui kanal resmi Muhammadiyah.

Analisis Redaksi

Gagasan Neo-Philanthropreneurship yang dilempar Hilman Latief bukan sekadar pembaruan istilah. Ia menyentuh titik lemah filantropi Indonesia: kemampuan membuktikan dampak. Selama bertahun-tahun, keberhasilan lembaga amil diukur dari besarnya dana yang dihimpun, bukan dari perubahan yang dihasilkan. Angka Rp30 miliar pada 2015 hingga target Rp1 triliun memang mengesankan, tetapi tanpa evaluasi dampak, angka itu hanya bercerita tentang mesin penghimpunan, bukan tentang nasib penerima manfaat.

Kritik Hilman soal trisula Muhammadiyah paling layak digarisbawahi. Ia menyebut MPM, MDMC, dan Lazismu solid tetapi belum cerdas secara data. Ini pengakuan jujur dari dalam. Program air bersih yang menarik, misalnya, belum tentu bisa dijelaskan kontribusinya dalam liter atau angka dampak lain. Begitu pula beasiswa yang jumlah penerimanya ribuan, tetapi belum jelas kaitannya dengan penurunan angka putus sekolah. Di sinilah riset amil menjadi kebutuhan, bukan pelengkap laporan tahunan.

Soal blended finance dan CSR juga menyimpan pekerjaan rumah yang lebih besar. Hilman sendiri mengakui belum ada konsep jelas ketika semua pihak meminta CSR. Undang-undangnya ada, tetapi pengarusutamaan programnya belum terbangun. Menariknya, ia menautkan isu ini dengan ESG dan maqashid syariah, sebuah upaya mencari titik temu antara standar keberlanjutan global dan prinsip syariah. Jika berhasil, Lazismu punya peluang direkognisi lembaga internasional. Jika tidak, target Rp1 triliun hanya akan menjadi angka di atas kertas yang sulit dipertanggungjawabkan kepada publik.