Istana Belum Siapkan Bantuan Hukum untuk Gibran, Prabowo Hanya Beri Saran

Istana Kepresidenan memastikan belum ada rencana memberikan bantuan hukum kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang bersiap menempuh jalur PTUN. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah hanya menyampaikan hasil diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan Gibran.

Pernyataan itu muncul setelah Gibran mengungkap niatnya mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden jika proses hukum terkait keabsahan surat penyetaraan ijazahnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak berjalan sesuai harapan. Keputusan itu, kata Gibran, diambil setelah mendapat saran langsung dari Prabowo.

Mensesneg: Belum Ada Pembicaraan soal Bantuan Hukum

Prasetyo Hadi menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah belum memikirkan atau merencanakan pemberian bantuan hukum negara bagi Gibran. Ia menyampaikan hal itu secara tegas saat ditemui awak media di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

"Belum, belum, belum. Belum. Kita hanya menyampaikan apa yang tadi didiskusikan di antara Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden," ujar Prasetyo, dikutip dari Warta Ekonomi.

Meski begitu, Prasetyo memastikan pemerintah menghormati sepenuhnya setiap langkah hukum maupun personal yang akan ditempuh Gibran. Termasuk keputusan membawa dokumen pendidikan miliknya ke hadapan majelis hakim PTUN.

"Ya, kan itu proses hukum ya. Untuk selanjutnya kita tentunya menghormati dan dipersilakan kalau memang memohon kesempatan untuk dapat membuktikan melalui peradilan tata usaha negara," tuturnya.

Pernyataan itu menegaskan posisi Istana yang tidak akan mencampuri urusan hukum Gibran secara langsung. Pemerintah, menurut Prasetyo, memilih menghormati mekanisme peradilan yang sedang berjalan.

Kronologi: Dari Saran Prabowo hingga Wacana Mundur

Gibran mengungkapkan bahwa dirinya bersedia mundur selepas memperjuangkan keabsahan surat penyetaraan ijazahnya di PTUN. Keputusan itu diambil berdasarkan petuah dari Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan empat mata.

Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyebut Prabowo bertindak sebagai sosok pengayom yang memberikan ketenangan serta petunjuk strategis di tengah gelombang politik yang berupaya melengserkannya. Gibran menganggap Prabowo kini seperti ayahnya sendiri.

"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di pengadilan dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," urai Gibran.

Dari pernyataan itu, arah langkah Gibran menjadi lebih jelas: ia akan membawa seluruh dokumen pendidikan ke pengadilan, berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), serta menyiapkan upaya peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Semua itu dilakukan untuk membuktikan keabsahan ijazahnya di hadapan hukum.

Wacana mundur dari jabatan wakil presiden pun muncul sebagai konsekuensi dari proses hukum yang akan ia tempuh. Gibran menegaskan bahwa ia tidak akan menyerah pada tekanan opini publik dan tetap berdiri tegak memperjuangkan hak-hak hukumnya secara terstruktur dan terhormat.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Resmi

Sejumlah nama kunci muncul dalam polemik ini. Pertama, Gibran Rakabuming Raka selaku Wakil Presiden yang menjadi subjek utama. Kedua, Presiden Prabowo Subianto yang memberikan saran langsung kepada Gibran. Ketiga, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menjadi corong Istana dalam menyampaikan sikap resmi pemerintah.

• Gibran Rakabuming Raka — Wakil Presiden RI yang akan menempuh jalur PTUN dan menyatakan siap mundur jika perlu.
• Prabowo Subianto — Presiden RI yang memberikan saran agar Gibran tetap berjuang di pengadilan dan melengkapi dokumen pendidikan.
• Prasetyo Hadi — Menteri Sekretaris Negara yang menegaskan belum ada rencana bantuan hukum dari Istana.
• Dikdasmen — instansi yang akan dijadikan mitra koordinasi Gibran untuk pengajuan PK ke Mahkamah Agung.

Pernyataan Prasetyo menjadi sinyal penting bahwa Istana tidak akan mengintervensi proses hukum. Pemerintah, dalam hal ini, memilih posisi sebagai pihak yang menghormati jalur peradilan tanpa memberikan fasilitas bantuan hukum khusus.

Sikap itu sejalan dengan prinsip pemisahan kekuasaan, di mana eksekutif tidak mencampuri urusan yudikatif. Namun, bagi sebagian pengamat, posisi tersebut juga bisa dibaca sebagai bentuk kehati-hatian politik agar Istana tidak terlihat memihak dalam sengketa yang melibatkan wakil presidennya sendiri.

Latar Belakang Polemik Ijazah dan Jalur Hukum Gibran

Polemik ini berakar pada persoalan keabsahan surat penyetaraan ijazah Gibran. Surat tersebut menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan panjang di ruang publik. Gibran memilih menyelesaikan persoalan itu melalui jalur hukum, yakni menggugat ke PTUN.

PTUN dipilih karena sengketa ini menyangkut keputusan administratif yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah. Melalui gugatan di PTUN, Gibran berharap dapat membuktikan bahwa dokumen pendidikannya sah dan proses penyetaraan ijazahnya sesuai prosedur.

Selain PTUN, Gibran juga menyiapkan langkah lain, yaitu mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Langkah ini ditempuh setelah berkoordinasi dengan Dikdasmen. Artinya, Gibran tidak hanya mengandalkan satu jalur hukum, tetapi menyiapkan beberapa opsi untuk membuktikan keabsahan ijazahnya.

Dalam konteks ini, pernyataan Prasetyo bahwa Istana belum merencanakan bantuan hukum menjadi penting. Sebab, jika pemerintah memberikan bantuan hukum, hal itu bisa menimbulkan persepsi bahwa negara ikut campur dalam urusan pribadi wakil presiden. Sebaliknya, dengan tidak memberikan bantuan, Istana menjaga jarak dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum.

Gibran sendiri menyebut bahwa tekanan opini publik yang berupaya melengserkannya menjadi salah satu alasan mengapa ia perlu berdiri tegak. Ia ingin membuktikan hak-hak hukumnya secara terstruktur dan terhormat, bukan dengan cara-cara di luar jalur resmi.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Pernyataan Istana yang belum menyiapkan bantuan hukum bagi Gibran memiliki sejumlah dampak. Pertama, secara politik, hal ini menegaskan bahwa Prabowo tidak akan terjun langsung membela Gibran secara institusional. Dukungan Prabowo bersifat personal, berupa saran, bukan kebijakan resmi negara.

Kedua, dari sisi hukum, Gibran akan berjalan sendiri dalam menghadapi proses di PTUN. Ia harus menyiapkan segala keperluan hukum, termasuk dokumen dan kuasa hukum, tanpa fasilitas dari negara. Ini menjadi ujian bagi Gibran untuk membuktikan independensinya.

Ketiga, bagi publik, sikap Istana ini bisa dibaca sebagai upaya menjaga netralitas. Pemerintah tidak ingin terlihat memihak dalam sengketa yang melibatkan wakil presidennya. Namun, di sisi lain, sebagian pihak mungkin menilai bahwa negara seharusnya hadir melindungi wakil presiden yang sedang menghadapi masalah hukum.

Langkah selanjutnya, Gibran akan mendaftarkan gugatan ke PTUN dan menyiapkan dokumen-dokumen dari SD hingga S-1. Ia juga akan berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK ke Mahkamah Agung. Sementara itu, Istana akan terus memantau perkembangan tanpa memberikan bantuan hukum resmi.

Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah menghormati proses hukum yang sedang berjalan. "Untuk selanjutnya kita tentunya menghormati dan dipersilakan kalau memang memohon kesempatan untuk dapat membuktikan melalui peradilan tata usaha negara," ujarnya.

Analisis Redaksi: Sikap Istana dan Ujian Independensi Gibran

Keputusan Istana untuk tidak memberikan bantuan hukum kepada Gibran layak dibaca sebagai upaya menjaga batas antara urusan negara dan urusan pribadi. Dalam sistem presidensial, wakil presiden adalah bagian dari eksekutif, tetapi ketika ia menghadapi sengketa hukum pribadi, negara tidak serta-merta harus turun tangan. Prasetyo Hadi, sebagai Menteri Sekretaris Negara, telah menyatakan posisi itu dengan jelas: belum ada rencana bantuan hukum.

Namun, sikap tersebut juga menyisakan pertanyaan. Jika Gibran sampai mundur dari jabatannya, dampaknya akan besar terhadap stabilitas politik. Apakah Istana sudah memperhitungkan risiko itu? Ataukah memang ada kesepakatan bahwa Gibran akan menyelesaikan persoalan hukumnya terlebih dahulu sebelum mengambil langkah politik lebih jauh? Pernyataan Prasetyo yang hanya menyampaikan hasil diskusi Prabowo-Gibran menunjukkan bahwa komunikasi antara keduanya berjalan, tetapi tidak dalam kerangka institusional.

Di sisi lain, Gibran sedang diuji. Tanpa bantuan hukum negara, ia harus membuktikan bahwa dokumen pendidikannya sah melalui mekanisme peradilan. Ini adalah ujian bagi kredibilitasnya sebagai pejabat publik. Jika ia berhasil, posisinya akan semakin kuat. Jika gagal, tekanan politik bisa semakin besar. Yang jelas, publik akan menyoroti setiap langkahnya di PTUN dan Mahkamah Agung.

Yang juga patut dicermati, pernyataan Gibran bahwa Prabowo "seperti ayahnya" menunjukkan kedekatan personal yang kuat. Namun, dalam politik, kedekatan personal tidak selalu berbanding lurus dengan dukungan institusional. Istana telah memilih jalur penghormatan terhadap proses hukum, dan Gibran harus berjalan sendiri. Bagaimana ia mengelola tekanan dan membuktikan keabsahan ijazahnya akan menentukan arah karier politiknya ke depan.

Sumber: mahkamahagung.go.id