Penjelasan Hukum soal Makar: Beda Penyadapan Ilegal dan Upaya Menggulingkan Pemerintahan

Istilah makar kembali mencuat di ruang publik. Pertanyaan yang lalu muncul: apa yang sebenarnya membuat sebuah kasus berkembang ke arah makar, dan di mana batasnya dengan penyadapan ilegal? Rubrik Tanya Hukum kumparan mengangkat persoalan ini karena banyak pembaca menilai kedua perbuatan itu kerap dicampur aduk.

Secara sederhana, makar dan penyadapan ilegal berdiri di dua ranah berbeda. Makar menyangkut keselamatan negara. Penyadapan ilegal menyangkut pelanggaran atas privasi dan kerahasiaan komunikasi. Dua-duanya punya dasar hukum sendiri, ancaman pidana sendiri, dan cara pembuktian yang tidak sama.

Apa Itu Makar dalam Hukum Pidana Indonesia

Makar adalah kejahatan terhadap keamanan negara. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan ini diatur dalam Buku Kedua, tepatnya pada bab yang membahas kejahatan terhadap negara. Pasal 104 sampai Pasal 110 KUHP lama menjadi rujukan utama selama puluhan tahun.

Pasal 104 KUHP menyoroti perbuatan yang bermaksud membunuh Presiden atau Wakil Presiden. Pasal 106 mengatur upaya menggulingkan pemerintah. Pasal 107 mengatur pemberontakan bersenjata. Pasal 110 mengatur permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan-kejahatan tersebut. Rancangan KUHP baru yang disahkan pada 2022 memindahkan pengaturan ini ke dalam pasal-pasal tersendiri, tetapi substansinya tetap menjaga keamanan negara.

Yang penting dipahami, makar bukan sekadar kritik atau protes. Unsur niat dan perbuatan nyata menjadi penentu. Menyampaikan pendapat yang keras terhadap pemerintah tidak otomatis masuk kategori makar. Hukum pidana menuntut bukti bahwa ada maksud menggulingkan pemerintahan yang sah, bukan sekadar ketidakpuasan politik.

Beda Penyadapan Ilegal dan Upaya Menggulingkan Pemerintahan

Penyadapan ilegal diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 31 ayat (1) UU ITE melarang setiap orang melakukan intersepsi atau penyadapan atas transmisi informasi elektronik tanpa izin. Pelanggarannya diancam pidana penjara dan denda.

Penyadapan hanya boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan izin pengadilan, misalnya untuk kepentingan penyidikan tindak pidana tertentu. Di luar jalur itu, penyadapan menjadi perbuatan melawan hukum yang menyerang hak privasi.

Dari sini perbedaannya menjadi jelas. Penyadapan ilegal menyerang hak individu atas kerahasiaan komunikasi. Makar menyerang eksistensi negara dan pemerintahan yang sah. Sebuah kasus bisa bergerak ke arah makar bila penyidik menemukan bukti adanya rencana atau perbuatan nyata untuk menggulingkan pemerintah, bukan hanya karena ada rekaman atau aktivitas penyadapan.

• Objek yang dilindungi: makar melindungi keamanan negara; penyadapan ilegal melindungi privasi dan kerahasiaan komunikasi.
• Dasar hukum: makar merujuk pada KUHP; penyadapan ilegal merujuk pada UU ITE.
• Unsur kunci: makar menuntut niat dan perbuatan menggulingkan pemerintahan; penyadapan ilegal cukup membuktikan intersepsi tanpa izin.
• Ancaman pidana: keduanya berat, tetapi dijatuhkan dalam perkara yang berbeda.

Mengapa Kasus Bisa Berkembang ke Arah Makar

Peralihan sebuah perkara ke ranah makar biasanya terjadi ketika penyidik menemukan unsur permufakatan. Pasal 110 KUHP mengatur permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan terhadap keamanan negara, sehingga rencana yang belum terwujud pun bisa dijerat.

Namun, pembuktiannya tidak ringan. Penyidik harus menunjukkan adanya kesepakatan, tujuan, dan langkah konkret. Kritik terbuka terhadap kebijakan pemerintah, unjuk rasa, atau diskusi politik tidak bisa disamakan dengan permufakatan untuk menggulingkan pemerintahan.

Di sisi lain, penyadapan ilegal bisa saja menjadi pintu masuk penyidikan. Rekaman hasil sadapan gelap kerap dipakai sebagai barang bukti, meski keabsahannya bergantung pada cara memperolehnya. Jika alat bukti didapat secara melawan hukum, hakim dapat menilainya berbeda.

Risiko Salah Penerapan Pasal Makar

Pasal makar punya daya tekan besar. Ancaman pidananya berat, dan penyebutan status tersangka saja sudah cukup merusak reputasi seseorang. Karena itu, sejumlah pakar hukum pidana mengingatkan pentingnya kehati-hatian.

Sejarah mencatat pasal makar pernah dipakai pada masa lalu untuk membungkam lawan politik. Pengalaman itu membuat publik sensitif setiap kali istilah makar muncul. Transparansi penyidikan dan pengawasan publik menjadi penyeimbang yang dibutuhkan.

Prinsip legalitas menuntut setiap penuntutan berdiri di atas perbuatan yang jelas diatur undang-undang. Tanpa itu, pasal makar berisiko menjadi alat yang melampaui tujuannya.

Langkah Hukum yang Bisa Ditempuh

Bagi pihak yang merasa dirugikan, ada sejumlah jalur yang tersedia. Praperadilan dapat diajukan untuk menguji keabsahan penangkapan atau penetapan tersangka. Pendampingan kuasa hukum sejak pemeriksaan pertama juga menjadi hak yang dijamin undang-undang.

Untuk perkara penyadapan, korban dapat melapor ke kepolisian atau mengajukan gugatan perdata atas pelanggaran privasi. Sementara untuk perkara makar, pembelaan biasanya berpusat pada pembuktian unsur niat dan perbuatan.

Kesimpulan hukumnya sederhana: makar dan penyadapan ilegal adalah dua perkara berbeda. Satu menyangkut negara, satu menyangkut privasi. Mencampur keduanya justru mengaburkan penegakan hukum. Penjelasan lebih jauh soal batas keduanya bisa dibaca di kanal hukum yang membahas KUHP dan UU ITE secara rinci.

Analisis Redaksi

Persoalan makar selalu berputar pada satu titik: seberapa jauh negara boleh menjangkau niat seseorang. Di satu sisi, negara wajib melindungi diri dari ancaman nyata. Di sisi lain, warga negara berhak menyampaikan pendapat tanpa takut dicap pemberontak.

Garis pemisahnya ada pada bukti perbuatan, bukan pada isi pikiran. Ketika penyidik mampu menunjukkan rencana dan langkah konkret, penuntutan menjadi sah. Ketika yang ada hanya kritik keras atau rekaman hasil sadapan gelap, memaksakan pasal makar justru melemahkan kepercayaan publik.

Karena itu, keterbukaan proses hukum menjadi kunci. Publik perlu tahu dasar penetapan tersangka, bukan sekadar judul berita. Tanpa transparansi, istilah makar akan terus menjadi momok yang menakutkan diskursus politik.