Gibran ke PTUN soal Ijazah, Demokrat: Proses Politik di DPR Tetap Jalan

Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron menilai proses politik di DPR RI tetap berjalan meski Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berniat membawa persoalan ijazahnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ia meminta publik menunggu sampai prosesnya benar-benar konkret.

Pernyataan itu disampaikan Herman di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Ia merespons langkah Gibran yang menyusul saran Presiden Prabowo Subianto agar persoalan ijazah diperjuangkan lewat jalur pengadilan.

"Kalau dalam kacamata kami, saya kira proses politik tetap berjalan ya," kata Herman.

Herman Khaeron: Tiap Fraksi Punya Pertimbangan Sendiri

Menurut Herman, masing-masing fraksi partai politik di DPR masih memegang pertimbangan berbeda sebelum menentukan sikap. Karena itu, ia meminta publik bersabar menunggu proses politik yang sedang berjalan sampai benar-benar konkret dan disampaikan terbuka.

Demokrat, kata dia, pada waktunya akan mengungkap ke publik ihwal legislatornya yang mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR. Namun ia menekankan proses itu harus dijalankan bersama-sama, bukan sendiri-sendiri.

"Tidak bisa sendiri-sendiri dalam hal mengusung sesuatu yang sangat serius dan tentu sangat strategis bagi bangsa dan negara ke depan," ujar Herman.

Ia menilai persoalan yang sedang berkembang saat ini bersifat strategis bagi bangsa dan negara. Karena itu, langkah politik yang diambil mesti memperhitungkan dampaknya secara menyeluruh, termasuk terhadap jalannya pemerintahan.

Herman juga menyoroti kondisi pemerintahan saat ini yang menurutnya harus dikawal dengan menjaga stabilitas nasional dari berbagai sisi: politik, ekonomi, dan keamanan.

Rupiah dan Harga Saham Jadi Sorotan Demokrat

Di sisi lain, Herman mengingatkan Indonesia masih diguncang fluktuasi nilai tukar rupiah dan harga saham. Dua indikator itu, menurut dia, menjadi alasan mengapa agenda politik sebaiknya tidak mengganggu fokus pemerintah.

"Banyak pekerjaan rumah yang Pak Prabowo sedang fokus untuk memperbaiki negara ini. Nah oleh karenanya, jangan terganggu oleh hal-hal yang kemudian kita terus memperdebatkannya. Persoalan ijazah, persoalan apa, tentu ini hal yang sedikit banyaknya ya mengganggu terhadap proses pembangunan," kata Herman.

Pernyataan itu menempatkan Demokrat pada posisi hati-hati. Di satu sisi, partai itu memiliki legislator yang mengajukan HMP. Di sisi lain, Herman menegaskan langkah tersebut tidak boleh dijalankan secara terburu-buru tanpa dukungan fraksi lain.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, HMP merupakan hak DPR yang diatur konstitusi. Pengajuannya membutuhkan dukungan sejumlah anggota dan melewati tahapan pembahasan di parlemen sebelum bisa dibawa ke sidang paripurna.

Karena itu, pernyataan Herman soal perlunya kerja bersama dapat dibaca sebagai sinyal bahwa Demokrat belum akan bergerak sendirian. Partai masih menimbang peta dukungan antar-fraksi di Senayan.

Kronologi: Dari Ijazah ke Saran Prabowo

Persoalan ini bermula dari sengketa atas ijazah Gibran Rakabuming Raka yang terus bergulir di ruang publik. Isu tersebut kemudian berkembang menjadi wacana politik di DPR, termasuk munculnya usulan Hak Menyatakan Pendapat.

Pada Selasa sore, Gibran memberikan keterangan di Istana Wakil Presiden, Jakarta. Ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyarankan dirinya untuk terus memperjuangkan persoalan ijazah melalui PTUN.

Menurut Gibran, Prabowo memberikan sejumlah saran dan masukan terkait dinamika yang berkembang. Arahan itu menjadi dasar bagi Gibran untuk menempuh jalur hukum di PTUN.

Langkah tersebut membuat persoalan ijazah berpindah dari perdebatan publik dan wacana parlemen ke ranah peradilan tata usaha negara. Dua jalur kini berjalan beriringan: proses politik di DPR dan upaya hukum di PTUN.

Herman sendiri tidak merinci kapan HMP akan dibahas atau berapa fraksi yang sudah menyatakan dukungan. Ia hanya memastikan Demokrat akan menyampaikannya ke publik pada waktunya.

Dampak ke Peta Politik dan Agenda Pemerintahan

Pernyataan Herman memperlihatkan tarik-menarik antara agenda politik dan prioritas pemerintahan. Ia menyebut stabilitas nasional perlu dijaga dari sisi politik, ekonomi, dan keamanan sekaligus.

Fluktuasi rupiah dan harga saham disebutnya sebagai pekerjaan rumah yang sedang ditangani Prabowo. Dalam kerangka itu, isu ijazah dinilai berpotensi mengalihkan perhatian dari upaya perbaikan ekonomi.

Namun Demokrat tidak menutup pintu terhadap HMP. Partai masih membuka ruang pembahasan, sembari menunggu dukungan fraksi lain agar langkah itu tidak berjalan setengah-setengah.

Bagi publik, ada dua hal yang perlu dicermati. Pertama, perkembangan gugatan Gibran di PTUN. Kedua, arah dukungan fraksi di DPR terhadap HMP yang digagas legislator Demokrat.

Sejauh ini belum ada kepastian soal jadwal maupun jumlah dukungan. Herman memilih menahan detail dan meminta semua pihak menunggu prosesnya menjadi konkret.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Dukungan Antar-Fraksi

Yang paling dinantikan kini adalah sikap resmi fraksi-fraksi lain di DPR. Tanpa dukungan yang cukup, HMP sulit melangkah ke tahap berikutnya di parlemen.

Di sisi lain, Gibran telah menyatakan akan menempuh jalur PTUN sesuai saran Prabowo. Arah gugatan dan materi yang dipersoalkan belum dijelaskan secara rinci dalam keterangan tersebut.

Herman memastikan Demokrat akan transparan pada waktunya. "Pada waktunya nanti akan kami sampaikan," ujarnya merujuk pada proses HMP yang dijalankan legislator partainya.

Untuk sementara, dua jalur berjalan paralel. DPR menimbang langkah politik, sementara istana wakil presiden memilih jalur peradilan. Keduanya akan menentukan arah isu ijazah dalam beberapa pekan ke depan.

Informasi resmi mengenai perkembangan isu ini dapat diikuti melalui pemberitaan ANTARA News. Rujukan lain soal Hak Menyatakan Pendapat dapat dibaca pada penjelasan resmi situs DPR RI.

Analisis Redaksi

Pernyataan Herman Khaeron menyiratkan satu hal: Demokrat tidak ingin HMP berjalan sebagai manuver tunggal. Kalimat soal "tidak bisa sendiri-sendiri" adalah kode politik bahwa partai masih menghitung dukungan sebelum melangkah lebih jauh. Di parlemen, hak konstitusional sekalipun tetap butuh aritmetika.

Menariknya, alasan yang dikedepankan bukan sekadar prosedur, melainkan stabilitas. Herman menyandingkan isu ijazah dengan fluktuasi rupiah dan harga saham. Framing itu efektif secara politik karena menempatkan pengusul HMP sebagai pihak yang berpotensi mengganggu pembangunan, padahal HMP sendiri adalah mekanisme pengawasan yang sah.

Di sisi lain, Gibran memilih jalur PTUN setelah mendapat saran Prabowo. Artinya, istana tidak mematikan isu ini, tetapi memindahkannya ke ranah hukum. Kombinasi parlemen yang menahan langkah dan eksekutif yang membuka jalur peradilan menunjukkan isu ijazah belum selesai. Ia hanya berpindah panggung, dari ruang publik ke ruang sidang.

Yang kini ditunggu publik adalah kejelasan, bukan penundaan. Demokrat berjanji menyampaikan sikapnya pada waktunya. Sampai janji itu ditunaikan, isu ijazah akan tetap menjadi bayangan yang mengikuti setiap agenda pemerintahan.

Sumber: dpr.go.id