Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi Ranperda TJSLBU Rokan Hilir: Penguatan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menggelar Rapat Harmonisasi Ranperda Kabupaten Rokan Hilir tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) pada Selasa (10/11/2026) di Pekanbaru. Rapat dipimpin Kepala Kanwil Edison Manik dan menghasilkan sejumlah catatan penyempurnaan.

Kronologi Rapat Harmonisasi Ranperda TJSLBU

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Pokja 2 Kanwil Kemenkum Riau, Selasa (10/11/2026). Kepala Kantor Wilayah, Edison Manik, memimpin langsung jalannya pertemuan, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Yeni Nel Ikhwan.

Hadir dalam forum itu Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hilir, Ketua dan Anggota Panitia Khusus DPRD, perwakilan Dinas Sosial, Badan Pendapatan Daerah, Bagian Hukum Kabupaten Rokan Hilir, serta jajaran Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Riau.

Agenda utama rapat adalah menyelaraskan substansi Ranperda dengan peraturan yang lebih tinggi, menyempurnakan rumusan norma, dan memastikan pengaturan sesuai kewenangan pemerintah daerah. Proses ini merupakan tahap penting sebelum Ranperda dibahas lebih lanjut di DPRD.

Pernyataan Edison Manik dan Fokus Harmonisasi

Dalam arahannya, Edison Manik menegaskan pentingnya harmonisasi untuk menyelaraskan substansi Ranperda dengan peraturan yang lebih tinggi. Ia juga menyoroti perlunya menyempurnakan rumusan norma dan memastikan pengaturan sesuai kewenangan pemerintah daerah.

"Harmonisasi ini untuk menyelaraskan substansi Ranperda dengan peraturan yang lebih tinggi, menyempurnakan rumusan norma, serta memastikan pengaturannya sesuai kewenangan pemerintah daerah," kata Edison Manik seperti dikutip dari laman ANTARA News Riau.

Menurutnya, melalui proses ini Ranperda diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung visi dan misi pembangunan Kabupaten Rokan Hilir. Ia menekankan bahwa regulasi daerah harus disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat.

Catatan Penyempurnaan: Judul hingga Sanksi

Pembahasan menghasilkan sejumlah catatan penyempurnaan. Mulai dari penyesuaian judul dan istilah dalam naskah akademik, perbaikan konsiderans dan dasar hukum, hingga penyelarasan ketentuan umum, asas, ruang lingkup, dan tujuan pengaturan.

Perbaikan tersebut diperlukan agar substansi Ranperda memiliki landasan yuridis yang kuat dan sistematika yang jelas. Rapat juga menyoroti pengaturan hak dan kewajiban badan usaha, termasuk pelaksanaan TJSLBU dan ketentuan sanksi yang harus selaras dengan peraturan perundang-undangan.

Bidang program tanggung jawab sosial perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020. Sementara pengaturan Forum TJSLBU perlu diperjelas terkait kedudukan, fungsi, keanggotaan, kepengurusan, dan mekanisme pengawasannya.

Aspek lain yang menjadi perhatian meliputi penetapan sasaran dan lokasi program, sumber pendanaan, pembinaan, pelaporan, monitoring, serta evaluasi. Seluruh ketentuan tersebut perlu dirumuskan lebih tegas agar pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha berlangsung terarah, transparan, dan akuntabel.

Latar Belakang dan Konteks Regulasi TJSLBU

Tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha (TJSLBU) merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya bagi perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam. Namun, pelaksanaannya di daerah sering kali membutuhkan pengaturan lebih rinci melalui peraturan daerah.

Kabupaten Rokan Hilir sebagai daerah dengan aktivitas ekonomi yang beragam, termasuk perkebunan dan perikanan, memerlukan landasan hukum yang jelas untuk memastikan program TJSLBU berjalan efektif. Ranperda ini diinisiasi untuk memberikan pedoman bagi badan usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya.

Proses harmonisasi di Kanwil Kemenkum Riau merupakan tahapan yang wajib dilalui sebelum Ranperda disahkan. Harmonisasi bertujuan mencegah terjadinya tumpang tindih regulasi dan memastikan tidak ada norma yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Selain itu, harmonisasi juga memastikan bahwa Ranperda tidak melampaui kewenangan pemerintah daerah. Dalam konteks TJSLBU, pemerintah daerah memiliki peran untuk memfasilitasi, membina, dan mengawasi pelaksanaan tanggung jawab sosial badan usaha di wilayahnya.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Hasil harmonisasi ini akan menjadi dasar bagi DPRD Kabupaten Rokan Hilir dan pemerintah daerah untuk menyempurnakan Ranperda sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Ranperda TJSLBU selanjutnya perlu disempurnakan berdasarkan hasil pembahasan sebelum memasuki tahapan berikutnya.

Jika disahkan, Ranperda ini akan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha di Kabupaten Rokan Hilir. Badan usaha akan memiliki pedoman yang jelas mengenai hak, kewajiban, dan sanksi terkait TJSLBU.

Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir diharapkan dapat merasakan manfaat nyata dari program-program tanggung jawab sosial yang dilaksanakan secara terarah, transparan, dan akuntabel. Pemerintah daerah juga akan memiliki dasar untuk melakukan pembinaan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLBU.

Kanwil Kemenkum Riau menegaskan komitmennya dalam mendukung pembentukan regulasi daerah yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Proses harmonisasi ini merupakan salah satu bentuk dukungan tersebut.

Analisis Redaksi

Harmonisasi Ranperda TJSLBU Rokan Hilir menunjukkan upaya serius pemerintah daerah untuk memperkuat kerangka regulasi di bidang tanggung jawab sosial. Namun, kualitas sebuah peraturan tidak hanya ditentukan oleh proses harmonisasi, tetapi juga oleh implementasi di lapangan.

Catatan penyempurnaan yang dihasilkan rapat—mulai dari penyesuaian judul, perbaikan konsiderans, hingga pengaturan sanksi—merupakan sinyal bahwa masih ada pekerjaan rumah besar. Salah satu yang krusial adalah pengaturan Forum TJSLBU yang harus diperjelas kedudukan, fungsi, dan mekanisme pengawasannya. Tanpa kejelasan ini, forum berpotensi menjadi formalitas belaka.

Selain itu, sinergi dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 perlu dipastikan tidak hanya di atas kertas, tetapi juga dalam praktik. Pengawasan dan evaluasi yang tegas akan menjadi kunci agar TJSLBU tidak sekadar menjadi kewajiban administratif, melainkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Rokan Hilir.

Sumber: peraturan.bpk.go.id