Peluang Gibran Melawan di PTUN Dinilai Tertutup, Pakar Hukum Tata Negara Buka Suara

Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyebut Presiden Prabowo menyarankan dirinya fight atau berjuang membuktikan dokumen ijazahnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pakar hukum tata negara Universitas Mulawarman, Herdianzyah Hamzaah, menilai peluang itu justru sudah tertutup.

Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi yang disiarkan Kompas TV, Selasa (11/11/2026). Herdianzyah blak-blakan menjawab soal langkah hukum yang disebut-sebut bakal ditempuh orang nomor dua di Indonesia itu.

Bersamaan dengan itu, sejumlah anggota DPR menggalang dukungan untuk mengusulkan hak menyatakan pendapat sebagai respons atas putusan MK dan MA soal ijazah Gibran. Dua arus politik dan hukum ini berjalan berbarengan.

Kronologi Isu Ijazah Gibran hingga Wacana Fight di PTUN

Isu ijazah Gibran mencuat ke ruang publik setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang dibahas dalam diskusi tersebut. Kedua lembaga itu menjadi rujukan utama dalam perdebatan soal keabsahan dokumen pendidikan sang wakil presiden.

Dari situ, nama Gibran Rakabuming masuk ke pusaran pembicaraan yang lebih luas. Tidak hanya soal ijazah, tetapi juga soal posisinya sebagai wakil presiden. Sejumlah pihak mulai mempertanyakan implikasi politiknya.

Gibran kemudian menyebut Presiden Prabowo menyarankan dirinya untuk berjuang. Saran itu diarahkan pada jalur PTUN sebagai forum pembuktian dokumen ijazahnya.

Namun menurut Herdianzyah, langkah tersebut tidak sesederhana yang dibayangkan. PTUN memiliki batas kewenangan yang jelas dan tidak bisa dipakai untuk semua jenis sengketa.

Di sisi lain, DPR bergerak di jalur berbeda. Sejumlah anggota dewan menggalang dukungan untuk mengusulkan hak menyatakan pendapat. Wacana ini disebut sebagai respons atas putusan MK dan MA soal ijazah Gibran.

Pandangan Herdianzyah Hamzaah soal Kewenangan PTUN

Herdianzyah Hamzaah menilai peluang Gibran untuk melawan di PTUN sudah tertutup. Pernyataan itu menjadi inti pembahasan dalam diskusi bertajuk hak menyatakan pendapat dan nasib wakil presiden tersebut.

Dalam diskusi itu, pertanyaan yang diangkat cukup tajam: apakah langkah politik di DPR akan berujung pemakzulan? Herdianzyah menjawabnya dari sudut pandang hukum tata negara.

Ia menempatkan persoalan ini sebagai perkara yang sudah melewati ruang uji di PTUN. Karena itu, dorongan untuk fight lewat jalur tersebut dinilai tidak lagi menemukan pintu masuk.

Pandangan ini penting karena PTUN bukan pengadilan yang bisa memeriksa segala jenis keputusan. Kewenangannya terbatas pada keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final.

Karena itu, saran untuk berjuang di PTUN perlu dibaca ulang. Bagi Herdianzyah, persoalan ijazah Gibran kini lebih tepat dilihat sebagai persoalan politik yang berkelindan dengan hukum, bukan sekadar sengketa administrasi.

Respons DPR dan Wacana Hak Menyatakan Pendapat

Sejumlah anggota DPR menggalang dukungan untuk mengusulkan hak menyatakan pendapat. Langkah ini disebut sebagai respons atas putusan MK dan MA soal ijazah Gibran.

Hak menyatakan pendapat merupakan salah satu hak DPR yang diatur konstitusi. Jalur ini biasanya ditempuh ketika dewan menilai ada persoalan serius yang menyangkut kebijakan atau perilaku pejabat negara.

Dalam diskusi Kompas TV, isu ini dibahas bersama soal nasib Wapres Gibran. Pertanyaannya bukan hanya soal ijazah, tetapi juga soal apakah langkah DPR bisa berujung pada pemakzulan.

Sejumlah video terkait isu ini juga muncul di kanal Kompas TV, termasuk soal usulan hak menyatakan pendapat yang dibawa ke paripurna DPR. Topik ini menjadi salah satu yang paling banyak dibicarakan.

Penggalangan dukungan di DPR menunjukkan bahwa persoalan ini tidak berhenti di ranah pengadilan. Ada tekanan politik yang berjalan paralel dengan proses hukum.

Latar Belakang Putusan MK dan MA soal Ijazah

Putusan MK dan MA menjadi rujukan utama dalam perdebatan ini. Keduanya disebut sebagai dasar bagi langkah DPR mengusulkan hak menyatakan pendapat.

MK dan MA adalah dua lembaga yang berbeda kewenangannya. MK menguji undang-undang terhadap konstitusi, sedangkan MA mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan di bawah undang-undang.

Karena itu, pembahasan soal ijazah Gibran menyentuh dua ranah sekaligus. Ada aspek konstitusional, ada pula aspek administrasi dan legalitas dokumen.

Herdianzyah menempatkan persoalan ini dalam kerangka hukum tata negara. Menurutnya, langkah yang ditempuh harus sesuai dengan koridor kewenangan masing-masing lembaga.

Di titik ini, perdebatan soal ijazah tidak lagi sekadar soal dokumen. Ia sudah menjadi bagian dari dinamika ketatanegaraan yang melibatkan eksekutif dan legislatif.

Dampak Politik dan Langkah Selanjutnya

Wacana hak menyatakan pendapat membawa dampak politik yang luas. Jika usulan itu bergulir, DPR akan masuk ke tahapan yang lebih serius dalam menguji posisi wakil presiden.

Namun jalur ini tidak otomatis berujung pemakzulan. Ada sejumlah tahapan yang harus dilalui, mulai dari penggalangan dukungan hingga pembahasan di tingkat paripurna.

Beberapa langkah yang mencuat dalam pemberitaan Kompas TV antara lain:

• Gibran menyebut Presiden Prabowo menyarankan dirinya fight di PTUN untuk membuktikan dokumen ijazah.
• Sejumlah anggota DPR menggalang dukungan untuk mengusulkan hak menyatakan pendapat.
• Usulan hak menyatakan pendapat disebut akan dibawa ke sidang paripurna DPR.
• Pakar hukum tata negara Herdianzyah Hamzaah menilai peluang Gibran di PTUN sudah tertutup.
• Isu ini dibahas dalam diskusi Kompas TV soal nasib Wapres Gibran dan wacana pemakzulan.

Pemerintah sendiri belum memberikan keterangan resmi yang lebih jauh soal langkah hukum yang akan ditempuh. Sementara DPR terus menggalang dukungan di internal.

Publik menunggu apakah usulan hak menyatakan pendapat benar-benar dibawa ke paripurna. Jika ya, dinamika politik nasional akan memasuki babak baru.

Informasi lebih lanjut soal pemberitaan ini bisa diakses melalui kanal resmi Kompas TV yang menyiarkan diskusi lengkapnya.

Analisis Redaksi

Pernyataan Herdianzyah Hamzaah membuka satu hal yang jarang dibicarakan terbuka: jalur PTUN bukan pintu serbaguna. Ketika seorang wakil presiden disarankan fight di sana, publik berhak bertanya apakah sarannya berbasis pemahaman kewenangan atau sekadar retorika politik.

Di sisi lain, DPR bergerak cepat menggalang dukungan untuk hak menyatakan pendapat. Dua arus ini, hukum dan politik, berjalan bersamaan tanpa titik temu yang jelas. Yang tampak di permukaan adalah saling lempar wacana, bukan penyelesaian substantif.

Yang paling dirugikan dalam situasi ini adalah kepastian. Selama persoalan ijazah masih menjadi bola liar antara PTUN, MK, MA, dan DPR, publik tidak mendapat jawaban tuntas. Herdianzyah sudah memberi rambu soal batas kewenangan. Tinggal apakah para pengambil keputusan mendengarkan rambu itu atau tetap bermain di ruang yang salah.