Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Peringatkan Jajaran Kemhan: Jauhi Judi Online dan Narkoba

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengingatkan seluruh pejabat dan pegawai Kementerian Pertahanan agar bekerja berdasarkan konstitusi dan kepentingan nasional, sekaligus menjauhi pelanggaran hukum seperti judi online dan penyalahgunaan narkoba. Arahan itu disampaikan di hadapan jajaran Kemhan di Universitas Pertahanan, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/11/2026).

"Pegangan utama kita adalah menjalankan kebijakan berdasarkan konstitusi dan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi maupun kelompok," kata Sjafrie dalam pengarahan tersebut, seperti dikutip dari laporan ANTARA News Sultra.

Pernyataan itu menjadi penanda tegas bahwa persoalan integritas di lingkungan pertahanan tidak hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga soal kepatuhan pada aturan. Sjafrie menyebut dua contoh pelanggaran hukum yang harus dihindari jajarannya: judi online dan penyalahgunaan narkoba.

Arahan di Halaman Unhan Sentul

Pengarahan berlangsung di halaman Universitas Pertahanan (Unhan) di Sentul, Bogor. Lokasi ini bukan tempat biasa, karena Unhan merupakan institusi pendidikan yang mencetak calon pemimpin di bidang pertahanan. Sjafrie hadir langsung di depan para pejabat dan pegawai Kemhan.

Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa tugas Kementerian Pertahanan tidak sempit. Menurut Sjafrie, cakupan kerja Kemhan meliputi penguatan pertahanan secara fisik, penguatan ideologi, politik, ekonomi, hingga sosial budaya.

Semua unsur itu, lanjut dia, harus dilindungi Kemhan karena berkaitan langsung dengan kedaulatan negara. Artinya, kerja di kementerian ini tidak berhenti pada urusan alutsista atau operasi militer, tetapi menyentuh sendi-sendi kehidupan berbangsa.

"Seluruh jajaran Kementerian Pertahanan harus bekerja dengan penuh kekompakan, disiplin, kerja keras, dan kerja sama," terang Sjafrie.

Integritas Lembaga dan Pribadi Jadi Sorotan

Sjafrie secara khusus menyinggung soal integritas. Ia meminta jajarannya menjaga integritas lembaga sekaligus integritas pribadi selama berdinas di Kemhan. Caranya, dengan tidak terlibat dalam pelanggaran hukum.

Dua contoh yang disebutnya adalah judi online dan penyalahgunaan narkoba. Keduanya bukan isu ringan. Judi online dan narkoba sama-sama berdampak pada disiplin, kredibilitas, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Peringatan ini disampaikan di depan seluruh jajaran, bukan lewat surat edaran tertutup. Cara penyampaian seperti itu memberi bobot tersendiri. Arahan langsung dari menteri menandakan bahwa persoalan integritas ditempatkan sejajar dengan tugas pokok lainnya.

Dalam pengarahannya, Sjafrie tidak menyebut kasus tertentu atau nama individu. Ia berbicara pada tataran prinsip dan pencegahan, bukan penindakan. Namun penekanan pada dua jenis pelanggaran itu menunjukkan bahwa risiko tersebut dianggap nyata di lingkungan kerja kementerian.

Konteks: Beban Kerja Kemhan yang Luas

Pernyataan Sjafrie memberi gambaran tentang luasnya tanggung jawab Kemhan. Pertahanan fisik hanya satu bagian. Di sisi lain, ada penguatan ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya yang juga harus dijaga.

Karena itu, disiplin dan kekompakan menjadi syarat utama. Sjafrie menyebut kerja sama antarjajaran sebagai kunci agar hasil kerja maksimal. Tanpa itu, tugas besar yang dibagi ke banyak unit berpotensi berjalan sendiri-sendiri.

Ia juga menekankan bahwa kepentingan nasional harus berada di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Kalimat itu menyiratkan pesan bahwa penyimpangan sering kali bermula dari mendahulukan kepentingan sempit.

Peringatan soal judi online dan narkoba memperkuat pesan tersebut. Kedua hal itu kerap menjadi pintu masuk masalah yang lebih besar, mulai dari utang, pelanggaran disiplin, hingga potensi penyalahgunaan wewenang.

Dampak bagi Tata Kelola dan Kepercayaan Publik

Arahan ini berimplikasi pada tata kelola internal Kemhan. Jika dijalankan konsisten, pesan Sjafrie bisa menjadi dasar bagi penguatan pengawasan di setiap unit kerja, termasuk di lingkungan pendidikan seperti Unhan.

Bagi publik, pernyataan itu menjadi sinyal bahwa Kemhan menempatkan integritas sebagai bagian dari agenda kerja. Kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan bergantung pada perilaku aparatnya, bukan hanya pada kemampuan teknis.

Ada beberapa hal yang bisa menjadi fokus tindak lanjut dari arahan tersebut:

• Penguatan pengawasan internal terhadap perilaku pejabat dan pegawai di setiap unit Kemhan.
• Penegakan aturan yang jelas soal judi online dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja.
• Pembinaan disiplin dan integritas yang rutin, bukan hanya pada momen pengarahan tertentu.
• Peneladanan dari pimpinan di tiap jenjang agar pesan tidak berhenti di tingkat menteri.

Tanpa langkah konkret, arahan seperti ini berisiko hanya menjadi pengingat musiman. Sebaliknya, jika diterjemahkan ke dalam prosedur dan pengawasan harian, pesan Sjafrie bisa berdampak nyata pada budaya kerja kementerian.

Langkah Selanjutnya dan Harapan Sjafrie

Di akhir pidatonya, Sjafrie berharap pengarahan ini semakin memperkuat kekompakan seluruh jajaran Kemhan dalam menjalankan tugas negara. Harapan itu diletakkan dalam kerangka kerja bersama, bukan sekadar imbauan moral.

Pengarahan di Unhan Sentul menjadi salah satu dari rangkaian komunikasi internal menteri kepada jajarannya. Pola ini menunjukkan upaya membangun kesepahaman dari atas ke bawah soal standar perilaku yang diharapkan.

Yang belum terlihat dari laporan ini adalah bentuk teknis pengawasan setelah arahan diberikan. Apakah ada mekanisme pelaporan, sanksi, atau evaluasi berkala, belum disebutkan. Namun pesan dasarnya sudah jelas: konstitusi dan kepentingan nasional menjadi pegangan utama, sementara pelanggaran hukum tidak punya tempat.

Untuk konteks kebijakan pertahanan yang lebih luas, pembaca bisa merujuk pada pemberitaan terkait di ANTARA News.

Analisis Redaksi

Peringatan Sjafrie soal judi online dan narkoba bukan kalimat klise di akhir pidato. Dua persoalan itu adalah titik rawan yang kerap muncul di lingkungan kerja mana pun, termasuk institusi negara. Menyebutnya secara terbuka di depan seluruh jajaran adalah pilihan yang menunjukkan kesadaran akan risiko, bukan sekadar formalitas.

Yang perlu dicermati adalah jarak antara arahan dan penegakan. Pengarahan di halaman Unhan punya nilai simbolik kuat, tetapi efeknya bergantung pada sistem pengawasan yang menyertainya. Tanpa mekanisme yang jelas, pesan integritas mudah menguap setelah acara selesai. Sebaliknya, jika ada evaluasi rutin dan konsekuensi nyata, arahan seperti ini bisa menjadi titik balik budaya kerja.

Pesan bahwa kepentingan nasional berada di atas kepentingan pribadi dan kelompok juga layak dibaca sebagai pengingat bagi seluruh institusi, bukan hanya Kemhan. Publik menilai institusi pertahanan dari perilaku sehari-hari aparatnya. Karena itu, konsistensi antara ucapan dan praktik menjadi ukuran yang paling jujur untuk menilai apakah arahan ini benar-benar dijalankan.