Denny Indrayana: Rencana Gibran Lawan Putusan MK dan MA adalah Pembangkangan Konstitusi

Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyebut rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melawan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pembangkangan terhadap konstitusi. Menurutnya, Gibran seharusnya menyatakan pengunduran diri secara resmi di hadapan publik.

Pernyataan itu disampaikan Denny melalui kanal YouTube pribadinya di Jakarta, Rabu, 11 November 2026. Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut menilai sikap Gibran memberi contoh buruk bagi etika bernegara.

"Jika tidak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, maka sikap itu adalah pembangkangan terhadap konstitusi (constitutional disobedience). Ini adalah contoh yang sangat buruk dari kacamata etika bernegara," kata Denny, seperti dikutip ANTARA News Sultra.

Putusan MK dan MA yang Membatalkan Suket Ijazah Gibran

Denny menegaskan putusan kedua lembaga peradilan itu bersifat final and binding serta inkracht. Artinya, tidak ada lagi upaya hukum lanjut yang bisa ditempuh oleh pihak mana pun, termasuk oleh wakil presiden.

Ia mengaku telah menerima salinan putusan MA yang mengabulkan pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran. Putusan itu memerintahkan kementerian terkait mencabut suket tersebut untuk menyelamatkan demokrasi dari pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan terencana (TSM).

Dengan dibatalkannya suket itu, Denny menilai objek gugatan di PTUN otomatis telah gugur. Tidak ada lagi yang bisa diperkarakan karena dasar hukum yang dipakai Gibran sudah dicabut oleh putusan MA.

"Poinnya adalah setelah putusan dengan jelas mengatakan apa amarnya dan pertimbangan hukumnya, maka surat keterangan sejatinya sudah tidak bisa jadi pijakan lagi. Gugatan di PTUN sebenarnya sudah kehilangan objek," ujar Denny.

Ia juga menyoroti wacana Peninjauan Kembali yang disebut akan ditempuh Gibran. Menurut Denny, Gibran tidak memiliki kedudukan hukum karena bukan pihak berperkara dalam kasus tersebut.

Selain itu, berdasarkan putusan MK atas pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2024, badan atau lembaga tata usaha negara seperti kementerian dilarang mengajukan perlawanan atas putusan PTUN. Aturan ini menutup celah hukum yang hendak dipakai kubu Gibran.

"Dua langkah yang katanya akan fight itu bukan hanya tidak sesuai dengan teori dan konsep hukum, tapi lagi-lagi menunjukkan kapasitas yang memang tidak dalam level untuk menjadi wakil presiden," ucapnya.

Kewajiban Hukum Pejabat Melaksanakan Putusan Berkekuatan Tetap

Denny merujuk Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal itu mengatur kewajiban hukum pejabat untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Karena itu, ia menyayangkan sikap Gibran yang memilih melawan ketimbang tunduk pada putusan. Menurut Denny, semakin lambat keputusan bijak diambil, semakin buruk dampaknya bagi Gibran sendiri.

"Saya menyayangkan apa yang disampaikan saudara Gibran tadi. Mudah-mudahan beliau mendengarkan ini dan mengerti bahwa semakin lambat mengambil keputusan yang bijak maka ini semakin buruk sebenarnya bagi beliau. Apalagi, sudah ada proses di DPR," ungkapnya.

Denny menilai proses politik di DPR kini berjalan paralel dengan persoalan hukum yang menjerat wakil presiden. Ia meminta Gibran membaca situasi dan tidak memperpanjang polemik yang sudah jelas dasar hukumnya.

Ia juga mengingatkan bahwa putusan MK dan MA bukan sekadar dokumen hukum, melainkan dasar bagi proses politik yang sedang bergulir. Mengabaikannya sama dengan menabrak mekanisme ketatanegaraan yang sudah diatur UUD 1945.

Hak Menyatakan Pendapat dan Jalur Pemakzulan di DPR

Denny mengapresiasi inisiasi anggota DPR RI yang mulai menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Ia mendorong proses pemakzulan Gibran dipercepat hingga tuntas dalam waktu tiga minggu.

Menurutnya, penggunaan HMP sudah tepat tanpa perlu melalui hak interpelasi. Alasannya, dasar hukum berupa putusan MK dan MA sudah jelas dan tidak perlu dibahas ulang di parlemen.

Syarat minimal 25 anggota DPR untuk mengusulkan HMP pun dinilai telah terlampaui. Dengan begitu, tidak ada hambatan prosedural berarti untuk membawa wacana ini ke tahap berikutnya.

Denny lalu membeberkan perkiraan tahapan yang bisa ditempuh:

• Usulan HMP diajukan dan disetujui, lalu dibentuk panitia khusus (pansus) di DPR.
• Pansus menyelesaikan kerja dalam waktu sekitar satu minggu.
• Proses berlanjut ke Mahkamah Konstitusi untuk pemeriksaan pendahuluan, jawaban wakil presiden, pembuktian, dan kesimpulan.
• Meski MK punya waktu 90 hari, Denny menilai satu minggu cukup untuk tahap ini.
• Pada minggu ketiga, proses kembali ke DPR untuk keputusan akhir.

"Setelah ini diusulkan, disetujui, dan dibentuk panitia khusus (pansus), saya menghitung tidak perlu lebih dari satu minggu. Ini mendorong ke MK. Di MK, walau punya waktu 90 hari, cukup pemeriksaan pendahuluan, jawaban wapres, pembuktian, dan kesimpulan, satu minggu juga sudah cukup. Minggu ketiga sudah proses di DPR," tuturnya.

Jika DPR menyetujui pemakzulan dengan kuorum 3/4 kehadiran dan 2/3 persetujuan anggota, posisi wakil presiden akan dinyatakan kosong. Kondisi ini mengaktifkan mekanisme Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Dalam skenario itu, Presiden Prabowo Subianto akan mengusulkan dua nama calon wakil presiden untuk dipilih oleh MPR. Denny menilai jalur ini perlu segera ditempuh demi kepastian politik dan ekonomi.

"Saya mendorong agar proses Pasal 8 ayat (2) inilah yang perlu segera kita lakukan, bukan hanya untuk memberikan kepastian politik, tetapi juga kepastian ekonomi. Karena kita butuh segera selesai persoalan ini," katanya.

Rekam Jejak Denny Indrayana dalam Isu Suket Gibran

Denny bukan nama baru dalam polemik ini. Pada 14 Oktober 2026, ia bersama Ketua Umum Partai Umat Ansufri Idrus Sambo dan Juru Bicara Forum Purnawirawan Prajurit TNI Moeryono Aladin mendatangi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Jakarta.

Dalam konferensi pers itu, mereka mengadukan para komisioner KPU RI ke DKPP atas dugaan pelanggaran etik. Pengaduan menyoroti penerbitan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023, khususnya Pasal 18 ayat (3) mengenai persyaratan pendidikan calon wakil presiden.

Jalur etik itu berjalan beriringan dengan gugatan hukum atas suket penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Denny konsisten menyebut persoalan ini sebagai pelanggaran TSM yang harus dikoreksi secara hukum dan politik.

Ia juga menekankan pentingnya putusan pengadilan dibaca utuh, termasuk amar dan pertimbangan hakim. Menurut Denny, kedua bagian itu saling mengunci dan tidak bisa dipilah sesuai kepentingan pihak yang berperkara.

Bagi Denny, persoalan ini bukan soal siapa yang menang atau kalah. Ini soal apakah pejabat negara bersedia tunduk pada hukum yang sama dengan warga biasa.

Dampak Politik dan Ekonomi jika Persoalan Tak Segera Selesai

Denny menyoroti dampak ekonomi dari ketidakpastian politik yang berlarut-larut. Menurutnya, pasar butuh kepastian dan persoalan hukum wakil presiden menjadi beban tambahan bagi iklim investasi.

Ia menilai penyelesaian cepat melalui mekanisme konstitusional justru lebih baik daripada polemik berkepanjangan. Jalur Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 disebutnya sebagai cara paling sah untuk mengisi kekosongan jabatan.

Di sisi lain, rencana Gibran membawa sengketa ke PTUN berpotensi menambah lapisan konflik hukum baru. Sebab, objek gugatan sudah hilang setelah MA membatalkan suket yang menjadi dasar perkara.

Denny juga menyoroti sikap publik yang mulai lelah dengan polemik ini. Ia menilai wakil presiden seharusnya menjadi teladan dalam menghormati putusan lembaga peradilan, bukan pihak yang justru menantangnya.

Ia menutup dengan harapan agar Gibran mendengar kritik yang berkembang. Menurut Denny, keputusan mundur secara resmi akan lebih terhormat daripada harus dipaksa melalui proses pemakzulan di DPR.

"Semakin lambat mengambil keputusan yang bijak maka ini semakin buruk sebenarnya bagi beliau," ujarnya, mengulang pesan yang sama.

Analisis Redaksi

Pernyataan Denny Indrayana ini menohok bukan karena nada kritiknya, melainkan karena logika hukumnya sulit dibantah. Ketika MA sudah membatalkan suket yang menjadi dasar perkara, tidak ada lagi objek yang bisa digugat ke PTUN. Membawa perkara ke meja hijau setelah putusan inkracht hanya mengulang persoalan yang sudah selesai.

Yang lebih menarik adalah cara Denny memetakan jalur politiknya. Ia tidak hanya bicara soal hukum, tetapi juga menyodorkan hitungan waktu yang konkret: satu minggu di pansus, satu minggu di MK, dan satu minggu di DPR. Hitungan ini mungkin terkesan ambisius, tetapi ia menunjukkan bahwa penyelesaian konstitusional sebenarnya tersedia dan tidak perlu berlarut-larut.

Kritik Denny soal kapasitas juga layak dibaca sebagai peringatan. Seorang wakil presiden yang memilih melawan putusan pengadilan mengirim sinyal bahwa hukum bisa dinegosiasikan. Jika dibiarkan, preseden ini jauh lebih berbahaya daripada persoalan suket itu sendiri. Publik berhak menuntut pejabat negara tunduk pada putusan yang sama dengan yang mengikat warga biasa.

Sumber: mkri.id