Semua Fraksi DPR Ajukan HMP Pemakzulan Gibran: 8 Parpol, 122 Anggota

Semua fraksi partai politik di DPR RI resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pengajuan dilakukan dalam rapat yang dipimpin Pimpinan DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026), dengan total 122 anggota dari delapan fraksi.

Rapat dibuka oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa. Ia mempersilakan para pengusul menyampaikan usulannya sesuai urutan partai. "Sehubungan dengan hal itu, kami mempersilakan kepada para pengusul untuk menyampaikan usulannya. Sesuai dengan urutan partai saja ya," kata Saan Mustopa saat membuka rapat.

Kronologi Pengajuan HMP di DPR

Rapat berlangsung di kompleks parlemen, Jakarta, pada Rabu siang. Satu per satu perwakilan fraksi menyerahkan dokumen HMP kepada Pimpinan DPR. Urutan pengajuan dimulai dari Fraksi PDIP, lalu Golkar, NasDem, PKB, PKS, PAN, Demokrat, dan ditutup Gerindra.

Fraksi PDIP membacakan usulan melalui Dolfie OFP. Ia menyebut ada 14 anggota fraksi yang ikut mengajukan. Berikutnya Fraksi Golkar yang disampaikan Ahmad Doli Kurnia dengan 13 anggota.

Fraksi NasDem disampaikan Sugeng Suparwoto. Menurut dia, seluruh anggota fraksinya bulat menyatakan HMP karena sudah tidak ada jalan lain. Fraksi PKB lewat Muhammad Khozin menyertakan 14 anggota penandatangan.

Fraksi PKS disampaikan Mardani Ali Sera dengan 28 anggota. Fraksi PAN melalui Sarifudin Sudding juga mengajukan HMP. Fraksi Demokrat disampaikan Benny K Harman dan Hinca Panjaitan dengan 18 anggota. Terakhir, Fraksi Gerindra yang diwakili Azis Subekti dengan 11 anggota.

Dengan demikian, total anggota yang tercatat mengajukan HMP mencapai 122 orang dari delapan fraksi. Angka itu menunjukkan dukungan lintas partai yang nyaris merata di parlemen.

Alasan Para Fraksi: Ijazah Gibran Batal demi Hukum

Persoalan ijazah menjadi dasar utama pengajuan HMP. Fraksi PAN menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung membuat surat keterangan ijazah Gibran batal dan tidak sah demi hukum.

"Dari putusan yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, surat keterangan ijazah Gibran batal dan tidak sah demi hukum," kata Sarifudin Sudding dalam forum.

Fraksi Demokrat menyatakan Gibran sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. "Ada 18 Anggota Fraksi Demokrat yang menyampaikan HMP karena Gibran sudah tak lagi memenuhi syarat," ujar Benny K Harman dan Hinca Panjaitan.

Fraksi NasDem menilai HMP adalah jalan terakhir. "Seluruh anggota fraksinya bulat untuk menyatakan HMP karena sudah tak ada jalan lain selain itu," kata Sugeng Suparwoto.

Alasan para fraksi bertumpu pada dua hal: status hukum ijazah dan syarat pencalonan wakil presiden. Keduanya dianggap saling terkait dan menjadi dasar konstitusional untuk memproses pemakzulan.

Pihak yang Terlibat dan Jumlah Anggota Pengusul

Delapan fraksi menyampaikan HMP dengan jumlah anggota berbeda-beda. Berikut rinciannya:

• PDIP: 14 anggota, disampaikan Dolfie OFP
• Golkar: 13 anggota, disampaikan Ahmad Doli Kurnia
• NasDem: bulat, disampaikan Sugeng Suparwoto
• PKB: 14 anggota, disampaikan Muhammad Khozin
• PKS: 28 anggota, disampaikan Mardani Ali Sera
• PAN: disampaikan Sarifudin Sudding
• Demokrat: 18 anggota, disampaikan Benny K Harman dan Hinca Panjaitan
• Gerindra: 11 anggota, disampaikan Azis Subekti

Rapat dipimpin Saan Mustopa dari Pimpinan DPR. Dokumen HMP diserahkan langsung ke pimpinan dalam forum terbuka. Total 122 anggota tercatat sebagai pengusul.

Latar Belakang Persoalan Ijazah dan Syarat Pencalonan

Kasus ini bermula dari persoalan ijazah Gibran Rakabuming Raka. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung disebut telah mengeluarkan putusan yang membatalkan surat keterangan ijazah tersebut.

Putusan itu menjadi pijakan politik bagi fraksi-fraksi di DPR. Mereka menilai syarat pencalonan wakil presiden tidak terpenuhi sejak awal. Karena itu, HMP dianggap sebagai mekanisme konstitusional untuk menyelesaikan persoalan.

Dalam sistem ketatanegaraan, HMP adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau peristiwa luar biasa. Pengajuan HMP harus memenuhi syarat jumlah pengusul dan melalui tahapan rapat paripurna.

Jika HMP disetujui dalam paripurna, DPR dapat mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dugaan pelanggaran. Proses ini bagian dari mekanisme pemakzulan presiden dan wakil presiden menurut UUD 1945.

Pengajuan HMP oleh semua fraksi menandai babak baru. Dukungan tidak lagi terbatas pada satu atau dua partai, melainkan merata di seluruh spektrum politik parlemen.

Dampak Politik dan Langkah Selanjutnya

Pengajuan HMP oleh semua fraksi memberi tekanan besar pada posisi Gibran. Dukungan 122 anggota dari delapan fraksi membuat langkah menuju paripurna semakin terbuka.

Namun, proses belum berhenti di rapat ini. Dokumen HMP akan dibahas lebih lanjut oleh Pimpinan DPR. Tahapan berikutnya adalah rapat paripurna untuk memutuskan apakah HMP diterima atau tidak.

Jika diterima, DPR dapat meminta Mahkamah Konstitusi memeriksa dugaan pelanggaran oleh wakil presiden. Putusan MK akan menentukan apakah pemakzulan berlanjut.

Di sisi lain, pengajuan HMP juga berdampak pada stabilitas politik. Hubungan antara DPR dan Istana berpotensi memanas. Partai-partai yang selama ini mendukung pemerintah kini berada di barisan pengusul.

Publik akan menunggu sikap resmi Gibran dan pemerintah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan langsung dari pihak wakil presiden terkait pengajuan HMP tersebut.

Analisis Redaksi

Pengajuan HMP oleh semua fraksi adalah sinyal bahwa persoalan ijazah tidak lagi bisa dianggap remeh. Dukungan 122 anggota dari delapan fraksi menunjukkan tekanan politik yang nyaris tanpa celah. Tidak ada satu pun partai yang memilih abstain atau menolak.

Yang menarik, alasan para fraksi bertumpu pada putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Mereka tidak sekadar berbicara politik, tetapi merujuk pada status hukum ijazah. Ini memberi landasan konstitusional yang lebih kuat dibanding sekadar manuver parlemen.

Namun, jalan menuju pemakzulan masih panjang. HMP harus melewati paripurna, lalu pemeriksaan oleh MK. Di titik itu, politik dan hukum akan bertemu. Publik berhak menuntut agar proses berjalan transparan dan sesuai konstitusi, bukan berdasarkan hitungan kekuatan politik semata.

Yang juga perlu dicermati, sikap Gibran dan pemerintah. Diam terlalu lama bisa dibaca sebagai kelemahan. Sebaliknya, respons yang defensif berpotensi memperbesar tekanan. Bagaimana pun, legitimasi wakil presiden sedang diuji di ruang publik.

Sumber: sumbar.antaranews.com, mkri.id