11 Anggota Gerindra Teken HMP Gibran: Partai Prabowo Resmi Masuk Barisan Pemakzulan

Sebanyak 11 anggota Fraksi Partai Gerindra, partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, ikut menandatangani usulan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Gerindra menjadi fraksi terakhir yang menyerahkan dokumen usulan dalam rapat pimpinan DPR bersama perwakilan delapan fraksi di ruang rapat Komisi VIII DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Rapat itu dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Dengan masuknya Gerindra, total pengusul HMP mencapai sedikitnya 168 anggota dari berbagai fraksi. Dukungan mengalir dari NasDem, PKS, Demokrat, PDIP, PKB, Golkar, PAN, dan terakhir Gerindra. Usulan ini menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah.

Kronologi: Dari Putusan MA hingga Gerindra Bergabung

Gelombang HMP bermula dari putusan kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026. Putusan itu menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencabutnya. Sehari sebelum rapat, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan Gibran menyampaikan niat mundur kepada Prabowo. Namun Gibran menyatakan tetap akan menempuh jalur PTUN dan peninjauan kembali.

Pada Selasa (10/11), juru bicara Gerindra Kamrussamad menyatakan fraksinya belum memberi perintah untuk melaksanakan maupun melarang anggotanya menggunakan HMP. Sikap itu berubah dalam sehari. Dalam rapat Rabu, Ketua Fraksi Gerindra Budisatrio Djiwandono hadir bersama Bahtra Banong, sementara usulan fraksi disampaikan Azis Subekti. Sebanyak 11 anggota pun menandatangani dokumen usulan.

Rapat dipimpin Saan Mustopa yang menjelaskan bahwa HMP diatur dalam Pasal 79 ayat (4) UU MD3. Ketentuan itu memberi DPR hak menyatakan pendapat atas dugaan presiden dan/atau wakil presiden melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat. Pasal 210 UU MD3 mensyaratkan usul HMP diajukan paling sedikit 25 anggota DPR, disertai materi, alasan, dan bukti. Ambang itu sudah jauh terlampaui.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Fraksi NasDem menyerahkan dukungan dari seluruh 69 anggotanya. Juru bicara NasDem, Sugeng Suparwoto, menyatakan fraksinya bulat karena tidak ada jalan lain selain HMP. Fraksi PKS menyerahkan 28 nama, Fraksi Demokrat 18 nama, Fraksi PDIP dan PKB masing-masing 14 nama, Fraksi Golkar 13 nama, dan Fraksi Gerindra 11 nama. Fraksi PAN diwakili Sarifuddin Sudding, sehingga total pengusul mencapai sedikitnya 168 anggota.

Anggota Fraksi PKB Muhammad Khozin menegaskan jumlah bukan persoalan utama. “Enggak penting banyak, yang penting memenuhi syarat saja, kan, 25. Enggak butuh banyak,” kata Khozin di Gedung DPR, Rabu (11/11/2026).

Jumlah pengusul dari PDIP lebih kecil dibanding pernyataan fraksinya beberapa jam sebelumnya. Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto menyebut seluruh 110 anggota fraksinya sepakat menempuh HMP, sementara yang tercatat sebagai pengusul hari ini 14 orang. Daftar pengusul tidak menentukan jumlah suara saat paripurna, karena setiap anggota tetap memberikan suara dalam rapat pengambilan keputusan.

Benny K Harman dari Demokrat menyatakan Gibran sudah tidak memenuhi syarat. Sudding dari PAN merujuk putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran batal dan tidak sah demi hukum.

Latar Belakang: Ijazah Gibran dan Putusan MA

Kasus ini berakar pada polemik ijazah Gibran yang mencuat sejak Pilpres 2024. Surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA menjadi syarat pencalonan. Mahkamah Agung melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan surat tersebut. Putusan itu menjadi dasar hukum bagi DPR untuk menilai Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi juga telah mengeluarkan putusan terkait. Sudding merujuk kedua putusan itu sebagai dasar bahwa secara hukum Gibran tidak memenuhi syarat. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah diperintahkan mencabut surat keterangan tersebut.

Di sisi lain, Gibran tidak tinggal diam. Ia menyatakan akan menempuh jalur PTUN dan peninjauan kembali. Namun langkah itu dinilai tidak menghapus fakta hukum bahwa putusan MA sudah berkekuatan hukum tetap. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan niat mundur Gibran kepada Prabowo, sehari sebelum rapat HMP digelar.

Dampak dan Proses Selanjutnya di DPR

Usul HMP selanjutnya dibacakan dalam rapat paripurna setelah diagendakan Badan Musyawarah. Fraksi PKS berharap paripurna pembacaan usul digelar besok. Agar menjadi sikap resmi DPR, HMP harus disetujui dalam paripurna yang dihadiri paling sedikit dua pertiga dari 580 anggota, atau 387 orang.

Kuorum itu pernah terpenuhi dalam paripurna pembukaan masa sidang pada Selasa (10/11), yang dihadiri 403 anggota. Saat itu, usul HMP belum dibacakan. Pasal 7B UUD 1945 mensyaratkan usul pemakzulan ke MK disetujui paling sedikit dua pertiga anggota yang hadir.

Jika disetujui DPR, Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa dan memutus pendapat DPR paling lambat 90 hari. Apabila MK membenarkan pendapat itu, MPR wajib bersidang paling lambat 30 hari untuk memutus usul pemberhentian. Keputusan MPR diambil dalam rapat yang dihadiri sedikitnya tiga perempat anggota dan disetujui sedikitnya dua pertiga yang hadir.

Proses ini bisa memakan waktu berbulan-bulan. Namun dengan niat mundur Gibran yang sudah disampaikan, jalur pemakzulan dan pengunduran diri bisa berjalan paralel. DPR sendiri mendadak mengubah jadwal rapat paripurna usai Gibran menyerahkan surat mundur ke Presiden.

Peta Dukungan Fraksi dalam HMP Gibran

Berdasarkan dokumen yang diserahkan ke pimpinan DPR, berikut rincian pengusul HMP:

• Fraksi NasDem: 69 anggota
• Fraksi PKS: 28 anggota
• Fraksi Demokrat: 18 anggota
• Fraksi PDIP: 14 anggota
• Fraksi PKB: 14 anggota
• Fraksi Golkar: 13 anggota
• Fraksi Gerindra: 11 anggota
• Fraksi PAN: diwakili Sarifuddin Sudding

Total pengusul mencapai sedikitnya 168 anggota. Angka ini melampaui syarat minimal 25 anggota, tetapi masih jauh dari kuorum 387 anggota untuk paripurna. Dukungan dari fraksi-fraksi besar seperti PDIP dan Golkar menjadi kunci. Meski demikian, jumlah pengusul tidak otomatis menentukan hasil voting di paripurna.

Keikutsertaan Gerindra menjadi sinyal penting. Partai yang dipimpin Presiden Prabowo itu sebelumnya belum menentukan sikap. Dalam sehari, posisi berubah dari netral menjadi bagian dari pengusul. Langkah ini menunjukkan tekanan politik yang semakin besar terhadap Gibran, bahkan dari partai yang mengusungnya pada Pilpres 2024.

Analisis Redaksi: Ujian Koalisi dan Konsistensi Hukum

Masuknya 11 anggota Gerindra ke barisan pengusul HMP mengubah konfigurasi politik di DPR. Partai yang identik dengan Prabowo kini berada di garda depan upaya pemakzulan wakil presiden dari partainya sendiri. Ini bukan sekadar manuver politik, melainkan cermin bahwa putusan MA telah menjadi pijakan hukum yang sulit diabaikan. Gerindra seolah ingin menunjukkan bahwa mereka tunduk pada konstitusi, bukan pada kepentingan koalisi jangka pendek.

Namun di balik itu, ada pertanyaan tentang konsistensi. Pada Selasa, juru bicara Gerindra menyatakan belum ada perintah. Sehari kemudian, 11 anggota menandatangani. Perubahan sikap yang cepat ini bisa dibaca sebagai respons terhadap tekanan publik dan dinamika internal. Apakah Gerindra benar-benar mendukung pemakzulan, atau hanya ingin memastikan proses berjalan sesuai aturan sambil menjaga jarak dari Gibran yang sudah menyatakan mundur?

Yang lebih krusial, HMP ini harus melalui uji kuorum di paripurna. Dengan 168 pengusul, masih dibutuhkan tambahan sekitar 219 anggota untuk mencapai 387. Dukungan PDIP yang awalnya menyatakan 110 anggota namun hanya 14 yang menandatangani menjadi tanda tanya. Bisa jadi PDIP ingin menunjukkan sikap tanpa terjebak dalam daftar pengusul. Atau, ada perpecahan internal yang belum terlihat.

Bagi Gibran, jalur pemakzulan dan pengunduran diri kini berjalan bersamaan. Jika ia benar-benar mundur, proses HMP bisa kehilangan urgensinya. Namun jika ia tetap bertahan dengan jalur PTUN dan PK, DPR akan terus menekan. Publik akan menyoroti apakah partai-partai benar-benar serius menegakkan hukum atau hanya bermain politik. Yang jelas, putusan MA telah menjadi momentum bagi DPR untuk menunjukkan taringnya. Tinggal menunggu paripurna, apakah kuorum tercapai atau usul ini kandas di tengah jalan.

Sumber: afu.id, mkri.id