Anggaran Kredit Murah Pemerintah Naik Jadi Rp 394 T di 2027, KUR Rp 325 T

Pemerintah menaikkan target penyaluran kredit program 2027 menjadi Rp 394 triliun, dari sekitar Rp 337 triliun tahun ini. Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

"Tahun 2027 kita tetapkan target KUR totalnya sebesar Rp 394 triliun," kata Airlangga dalam keterangan usai rapat, seperti dikutip dari detikFinance.

Angka itu menandai kenaikan sekitar Rp 57 triliun dibandingkan tahun ini. Pemerintah juga menyiapkan relaksasi kredit bagi debitur terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur, dengan suku bunga margin KUR 0% pada 2027.

Rincian Anggaran Kredit Program 2027

Airlangga merinci, anggaran Rp 394 triliun itu tidak seluruhnya berbentuk Kredit Usaha Rakyat. Ada beberapa pos kredit program lain yang ikut masuk dalam target tahun depan.

• Kredit Usaha Rakyat (KUR): Rp 325 triliun
• Kredit Usaha Pertanian (KUP): Rp 1,4 triliun
• Kredit Industri Padat Karya (KIPK): Rp 600 miliar
• Kredit Perumahan (KPR): Rp 30 triliun
• Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS): Rp 30 triliun

Porsi KUR mendominasi hampir seluruh anggaran, yaitu sekitar 82% dari total. Sisanya dibagi ke kredit pertanian, industri padat karya, perumahan, dan kredit bagi perempuan prasejahtera.

Komposisi ini menunjukkan pemerintah tetap menempatkan UMKM sebagai sasaran utama penyaluran kredit murah. KPR dan KPPS masing-masing mendapat porsi Rp 30 triliun, setara dengan 7,6% dari total anggaran.

Relaksasi Kredit untuk Debitur Gempa NTT

Selain menetapkan target 2027, rakortas membahas penanganan debitur terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berencana memberikan relaksasi kredit melalui restrukturisasi pada tahun ini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebut menyiapkan opsi restrukturisasi kredit hingga tiga tahun. Kebijakan ini memberi ruang bagi debitur yang usaha atau rumahnya terdampak gempa untuk menunda kewajiban tanpa langsung masuk kategori kredit macet.

Yang paling menonjol, suku bunga margin KUR di NTT ditetapkan sangat rendah. "Suku bunga margin tahun depan untuk KUR di NTT itu sebesar 0% di 2027 dan 3% di 2028," ucap Airlangga.

Angka 0% pada 2027 praktis berarti debitur KUR di NTT hanya menanggung pokok pinjaman tanpa margin bunga. Kebijakan ini bersifat sementara dan akan naik menjadi 3% pada 2028.

Dukungan Kementerian Perdagangan untuk UMKM

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menyatakan pihaknya siap mendukung program kredit tersebut. Fokusnya adalah memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM, baik di pasar domestik maupun internasional.

"Jadi mudah-mudahan UMKM lebih berdaya. Para pelaku usaha juga bisa berdaya, bisa berkompetisi secara sehat dan inilah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah," tandasnya.

Pernyataan itu menempatkan kredit murah sebagai satu dari dua sisi kebijakan. Sisi pertama adalah pembiayaan, sisi kedua adalah pasar. Tanpa akses pasar, kredit murah berisiko hanya menambah beban utang tanpa mendorong penjualan.

Kementerian Perdagangan selama ini menangani perluasan pasar ekspor UMKM melalui program kemitraan dan fasilitasi pameran. Dukungan itu melengkapi peran KUR yang selama ini lebih banyak menyentuh sisi permodalan.

Mengapa Anggaran Kredit Program Naik

Kenaikan target dari Rp 337 triliun ke Rp 394 triliun terjadi di tengah tekanan daya beli dan pelemahan sektor riil. Kredit program dipakai pemerintah sebagai instrumen untuk menjaga konsumsi dan produksi usaha kecil tetap berjalan.

KUR sendiri merupakan pinjaman bersubsidi. Selisih antara bunga komersial dan bunga yang dibayar debitur ditanggung pemerintah melalui subsidi margin. Karena itu, besaran plafon KUR selalu dibahas dalam rakortas yang melibatkan kementerian ekonomi.

Data plafon tahun ini sekitar Rp 337 triliun menjadi basis perbandingan. Kenaikan Rp 57 triliun setara pertumbuhan sekitar 17% secara tahunan.

Pemerintah belum merinci sumber pendanaan tambahan untuk subsidi margin, termasuk dampak dari kebijakan 0% di NTT. Rincian itu biasanya muncul dalam dokumen APBN dan penetapan plafon final oleh Kementerian Keuangan.

Langkah Selanjutnya dan Hal yang Belum Jelas

Setelah rakortas, tahap berikutnya adalah penetapan regulasi teknis. Plafon per sektor, kriteria debitur, dan skema penyaluran akan diatur melalui peraturan menteri dan kesepakatan dengan bank penyalur.

Untuk NTT, pelaksanaan restrukturisasi bergantung pada kesiapan bank dan verifikasi data debitur terdampak. OJK memegang peran dalam mengawasi agar restrukturisasi tidak disalahgunakan debitur yang sebenarnya mampu membayar.

Sejumlah hal masih menunggu penjelasan resmi. Pemerintah belum menyebut apakah plafon KUR per debitur berubah, apakah ada sektor yang diprioritaskan, dan bagaimana mekanisme bunga 0% di NTT diverifikasi di lapangan.

Yang jelas, arah kebijakan sudah ditetapkan. Anggaran kredit murah naik, dan sebagian diarahkan ke daerah bencana dengan syarat bunga paling ringan. Informasi lebih lanjut bisa dipantau melalui kanal resmi OJK dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Analisis Redaksi

Kenaikan plafon kredit program ke Rp 394 triliun adalah sinyal bahwa pemerintah memilih jalur subsidi permintaan, bukan stimulus langsung. Pilihannya masuk akal secara politik dan sosial, tetapi menyisakan pertanyaan soal kualitas penyaluran.

Selama bertahun-tahun, persoalan KUR bukan hanya besar plafon, melainkan siapa yang benar-benar menerima. Ada risiko kredit murah mengalir ke debitur yang sebenarnya layak mendapat pinjaman komersial, sementara usaha mikro di lapangan tetap kesulitan karena syarat agunan dan administrasi.

Kebijakan bunga 0% di NTT layak diapresiasi sebagai respons cepat atas bencana. Namun tanpa pengawasan ketat, insentif ini bisa memicu moral hazard, baik dari debitur maupun bank penyalur yang mengejar target plafon. Pemerintah perlu memastikan restrukturisasi tiga tahun tidak menjadi jalan pintas menutupi kredit bermasalah lama.

Angka Rp 325 triliun untuk KUR adalah uang publik dalam jumlah besar. Publik berhak tahu berapa yang tersalur, ke sektor apa, dan seberapa besar kredit macetnya. Tanpa transparansi itu, kenaikan plafon hanya akan menjadi angka di siaran pers, bukan daya beli yang benar-benar sampai ke pasar.