Disinformasi Iklim di Media Sosial: 4 Taktik Negara soal Sawit hingga Karhutla

Disinformasi iklim yang disampaikan pejabat negara memperkeruh narasi publik di ruang digital, terutama saat krisis karhutla melanda. Sebuah analisis The Conversation memetakan empat taktik yang dipakai negara untuk mengaburkan isu sawit hingga kebakaran hutan di media sosial.

Kronologi: Bagaimana Karhutla dan Sawit Jadi Bahan Disinformasi

Analisis yang dipublikasikan di The Conversation berangkat dari satu pengamatan sederhana: ketika karhutla memburuk, pernyataan pejabat di media sosial tidak selalu membantu publik memahami apa yang terjadi. Sebaliknya, sebagian pernyataan justru memperkeruh narasi.

Krisis karhutla sendiri bukan peristiwa tunggal. Ia berulang hampir setiap tahun pada musim kemarau, dengan asap yang melintasi batas provinsi bahkan negara. Di titik inilah ruang digital menjadi arena kedua: publik mencari penjelasan, sementara sejumlah pejabat menyodorkan narasi yang mengalihkan perhatian.

Analisis tersebut memetakan empat taktik yang dipakai negara dalam menyebarkan disinformasi iklim. Keempatnya tidak selalu muncul sekaligus, tetapi pola yang sama berulang di berbagai peristiwa: dari isu sawit sampai kabut asap karhutla. Taktik ini bekerja bukan dengan menyangkal sains secara terang-terangan, melainkan dengan mengaburkan, memindahkan, dan menunda pembahasan.

Yang ditekankan analisis itu adalah peran pejabat sebagai sumber pesan. Ketika pejabat berbicara, pesannya punya bobot berbeda di mata publik. Itulah sebabnya disinformasi yang datang dari kursi kekuasaan lebih sulit dibongkar ketimbang hoaks anonim di grup percakapan.

Empat Taktik yang Dipetakan dalam Analisis

Analisis The Conversation merangkum empat taktik utama. Pola ini tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan saling melengkapi untuk membuat publik ragu terhadap penjelasan ilmiah yang sebenarnya sudah mapan.

• Pengaburan penyebab. Karhutla dan deforestasi dibingkai sebagai peristiwa alam, bukan akibat tindakan manusia, sehingga rantai tanggung jawab terputus.
• Pengalihan isu. Perhatian publik digeser ke topik lain, seperti ekonomi atau lapangan kerja, agar pembahasan akar masalah melemah.
• Pembelaan sektor sawit. Kritik terhadap praktik perkebunan dibalas dengan narasi bahwa industri ini sepenuhnya bersih dan menjadi tulang punggung negara.
• Penundaan dan relativisasi. Data ilmiah diragukan, dampak dibandingkan dengan negara lain, dan tindakan nyata ditunda dengan alasan kajian lebih lanjut.

Keempatnya bukan kategori yang kaku. Dalam satu unggahan media sosial, beberapa taktik bisa muncul bersamaan: penyebab dikaburkan, lalu perhatian dialihkan, dan pada akhirnya publik diminta bersabar menunggu kajian.

Pihak yang Terlibat dan Bobot Pernyataan Pejabat

Analisis ini menyoroti pejabat negara sebagai aktor utama. Bukan karena mereka satu-satunya sumber disinformasi, tetapi karena posisi mereka memberi legitimasi. Pernyataan seorang pejabat mudah dikutip ulang, dibagikan, dan dianggap mewakili kebenaran resmi.

Di sisi lain, ada publik yang menjadi sasaran. Ketika asap karhutla mengepung permukiman, warga mencari informasi tentang kesehatan, sekolah, dan keselamatan. Jika yang mereka temukan adalah narasi yang saling bertentangan, kepercayaan terhadap penjelasan resmi ikut tergerus.

Media sosial mempercepat semuanya. Satu unggahan bisa menyebar dalam hitungan jam, jauh sebelum klarifikasi ilmiah sampai ke audiens yang sama. Dalam kondisi seperti itu, koreksi fakta sering datang terlambat dan kalah jangkauan.

Analisis tersebut juga menempatkan isu sawit sebagai contoh bagaimana kepentingan ekonomi bertemu narasi iklim. Kritik terhadap deforestasi dibalas dengan pembelaan sektoral, sehingga pembahasan tentang tata kelola lahan dan gambut tenggelam di tengah perdebatan citra.

Latar Belakang: Mengapa Narasi Iklim Mudah Dibelokkan

Isu iklim punya karakter yang membuatnya rentan terhadap disinformasi. Dampaknya sering terasa tidak langsung, penyebabnya berlapis, dan solusinya menuntut perubahan kebijakan yang tidak populer. Kombinasi ini membuat penjelasan sederhana yang menenangkan lebih mudah diterima ketimbang analisis yang rumit.

Karhutla menambah lapisan lain. Kebakaran di lahan gambut sulit dipadamkan, asapnya melintasi wilayah administratif, dan penyebabnya kerap bersinggungan dengan kepentingan ekonomi. Begitu pula sawit, yang menyentuh ekspor, lapangan kerja, dan citra dagang.

Dalam konteks itu, disinformasi bukan sekadar kesalahan informasi. Ia berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan status quo. Selama penyebab tidak disepakati, tuntutan terhadap perbaikan kebijakan bisa terus ditunda.

Analisis The Conversation menunjukkan bahwa pola ini bukan khas satu negara saja. Ia muncul di berbagai tempat dengan kemasan berbeda, tetapi intinya sama: menggeser perdebatan dari bukti ke opini, dari tanggung jawab ke citra.

Pembaca yang ingin menelusuri lebih jauh soal bagaimana disinformasi iklim bekerja bisa merujuk pada kajian serupa di laporan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), yang menegaskan hubungan antara aktivitas manusia dan pemanasan global.

Dampak: Ruang Publik yang Makin Kabur

Dampak paling langsung terasa pada kualitas debat publik. Ketika pejabat menyebarkan narasi yang mengaburkan penyebab, warga kehilangan pegangan untuk menilai kebijakan. Diskusi tentang karhutla berubah menjadi perdebatan soal siapa yang paling bersalah, bukan apa yang harus diperbaiki.

Bagi masyarakat terdampak, ketidakjelasan informasi memperparah kerentanan. Keputusan sederhana, seperti apakah anak perlu memakai masker atau sekolah diliburkan, menjadi lebih sulit diambil ketika pesan resmi saling bertentangan.

Pada level kebijakan, disinformasi memberi ruang bagi penundaan. Kajian ulang, koordinasi lintas kementerian, dan alasan prosedural bisa dipakai untuk menunda langkah yang sebenarnya sudah mendesak. Waktu terus berjalan sementara lahan gambut tetap kering dan mudah terbakar.

Reputasi juga ikut dipertaruhkan. Bagi industri sawit, pembelaan yang berlebihan justru bisa memicu kecurigaan dari pasar internasional yang semakin ketat soal keberlanjutan. Narasi yang menutup kritik sering berbalik menjadi beban citra.

Langkah Selanjutnya: Apa yang Bisa Dilakukan

Analisis ini tidak berhenti pada diagnosis. Ia mengarah pada sejumlah langkah yang bisa ditempuh, mulai dari transparansi data hingga perbaikan cara pejabat berkomunikasi di media sosial.

Pertama, data karhutla dan tutupan lahan perlu dibuka seluas mungkin agar tidak mudah dibelokkan. Kedua, pernyataan resmi sebaiknya berpijak pada bukti yang bisa diverifikasi, bukan pada pembelaan sektoral. Ketiga, literasi digital publik perlu diperkuat agar narasi yang mengaburkan penyebab tidak diterima begitu saja.

Yang tak kalah penting adalah konsistensi. Disinformasi tumbuh subur ketika pesan resmi berubah-ubah mengikuti kepentingan sesaat. Sebaliknya, komunikasi yang konsisten, meski tidak populer, akan lebih tahan terhadap gempuran narasi tandingan.

Analisis The Conversation menempatkan persoalan ini sebagai ujian bagi tata kelola informasi publik. Selama pejabat memilih mengaburkan daripada menjelaskan, ruang digital akan terus menjadi tempat narasi iklim dibelokkan, dan karhutla akan tetap menjadi persoalan yang berulang tanpa penyelesaian.

Analisis Redaksi

Yang membuat analisis ini penting bukanlah temuannya bahwa disinformasi iklim ada. Kita sudah lama tahu itu. Yang penting adalah penegasan bahwa sumbernya bisa berada di dalam negara sendiri, bukan hanya di akun anonim atau buzzer bayaran. Ketika pejabat mengaburkan penyebab karhutla atau membela sektor sawit dengan narasi yang menutup kritik, mereka bukan sekadar berkomunikasi buruk. Mereka sedang membentuk cara publik memahami sebuah krisis.

Ada godaan untuk membaca empat taktik itu sebagai daftar kesalahan individu. Padahal polanya sistemik. Pejabat yang berbicara soal ekonomi dan lapangan kerja saat asap mengepung tidak selalu berbohong; ia sering menjawab tekanan politik yang lebih luas. Masalahnya, dalam ekosistem media sosial yang mengejar kecepatan, jawaban seperti itu lebih mudah viral ketimbang penjelasan teknis soal gambut dan tata kelola lahan.

Karena itu, solusinya tidak cukup dengan fact-checking. Koreksi fakta penting, tetapi selalu datang belakangan. Yang dibutuhkan adalah perubahan insentif: pejabat yang menyebarkan narasi menyesatkan seharusnya menghadapi konsekuensi, dan komunikasi berbasis bukti seharusnya lebih dihargai daripada pembelaan citra. Tanpa itu, empat taktik ini akan terus berulang setiap musim kemarau, bersama asap yang tidak pernah benar-benar pergi.