Semua Fraksi DPR Ajukan HMP Pemakzulan Gibran: 7 Fakta Rapat 11 November 2026

Semua fraksi partai politik di DPR RI resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka imbas persoalan ijazah. Pengajuan dilakukan dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Rapat itu menerima pengusul HMP yang dihadiri seluruh fraksi parpol. Para perwakilan fraksi masing-masing menyerahkan dokumen HMP ke Pimpinan DPR. "Sehubungan dengan hal itu, kami mempersilakan kepada para pengusul untuk menyampaikan usulannya. Sesuai dengan urutan partai saja ya," kata Saan Mustopa saat membuka rapat.

Kronologi Rapat dan Urutan Penyerahan Dokumen HMP

Rapat dibuka oleh Pimpinan DPR dan langsung mempersilakan para pengusul menyampaikan usulan sesuai urutan partai. Fraksi PDIP menjadi pengusul pertama yang membacakan dokumen HMP, disampaikan oleh Dolfie OFP. Ia menyebut ada 14 anggota Fraksi PDIP yang menjadi pengusul.

Berikutnya Fraksi Golkar yang disampaikan Ahmad Doli Kurnia. Menurut dia, ada 13 anggota Fraksi Golkar DPR RI yang menyampaikan HMP. Setelah Golkar, Fraksi NasDem tampil melalui Sugeng Suparwoto. Ia menegaskan seluruh anggota fraksinya bulat menyatakan HMP karena sudah tak ada jalan lain selain itu.

Fraksi PKB menyusul dengan usulan yang disampaikan Muhammad Khozin. Dalam daftar pengusul, menurut dia, ada 14 anggota Fraksi PKB yang menandatangani pengajuan HMP. Lalu Fraksi PKS yang disampaikan Mardani Ali Sera. Ia mengatakan ada 28 anggota Fraksi PKS yang memutuskan mengajukan HMP.

Anggota Fraksi PAN Sarifudin Sudding juga menyampaikan HMP dalam forum itu. Menurut dia, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, surat keterangan ijazah Gibran batal dan tidak sah demi hukum. Fraksi Demokrat menyusul melalui Benny K Harman dan Hinca Panjaitan. Ia menyebut ada 18 anggota Fraksi Demokrat yang menyampaikan HMP karena Gibran sudah tak lagi memenuhi syarat.

Fraksi Partai Gerindra menjadi fraksi terakhir yang menyampaikan HMP. Gerindra diwakili Azis Subekti. Ia mengatakan ada 11 orang dari Fraksi Gerindra yang menyampaikan HMP.

Pihak yang Terlibat dan Jumlah Anggota Pengusul

Rapat itu melibatkan seluruh fraksi parpol di DPR RI. Dari urutan penyampaian, terlihat delapan fraksi menyerahkan dokumen HMP dengan jumlah anggota pengusul yang berbeda-beda. Berikut rinciannya:

• Fraksi PDIP: 14 anggota, disampaikan Dolfie OFP.
• Fraksi Golkar: 13 anggota, disampaikan Ahmad Doli Kurnia.
• Fraksi NasDem: seluruh anggota fraksi, disampaikan Sugeng Suparwoto.
• Fraksi PKB: 14 anggota, disampaikan Muhammad Khozin.
• Fraksi PKS: 28 anggota, disampaikan Mardani Ali Sera.
• Fraksi PAN: disampaikan Sarifudin Sudding.
• Fraksi Demokrat: 18 anggota, disampaikan Benny K Harman dan Hinca Panjaitan.
• Fraksi Gerindra: 11 anggota, disampaikan Azis Subekti.

Jumlah pasti anggota Fraksi NasDem dan Fraksi PAN tidak disebutkan dalam rapat. Namun, NasDem menegaskan seluruh anggotanya bulat mendukung HMP. Sementara PAN merujuk pada putusan MK dan MA sebagai dasar pengajuan.

Latar Belakang: Persoalan Ijazah dan Putusan MK-MA

HMP ini berakar pada persoalan ijazah Gibran Rakabuming Raka. Dalam rapat, Sarifudin Sudding dari Fraksi PAN menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung membuat surat keterangan ijazah Gibran batal dan tidak sah demi hukum. Pernyataan itu menjadi salah satu dasar pengajuan HMP.

Fraksi Demokrat juga menyinggung syarat pencalonan. Benny K Harman mengatakan 18 anggota Fraksi Demokrat menyampaikan HMP karena Gibran sudah tak lagi memenuhi syarat. Namun, dalam pemberitaan ini tidak dijelaskan secara rinci pasal atau putusan mana yang dimaksud.

Persoalan ijazah ini sebelumnya menjadi perhatian publik. Namun, artikel sumber tidak memuat kronologi lengkap kasus ijazah tersebut. Yang tercatat hanya bahwa HMP diajukan sebagai tindak lanjut atas putusan MK dan MA yang disebut membatalkan surat keterangan ijazah Gibran.

Dampak Politik dan Mekanisme HMP di DPR

Pengajuan HMP oleh semua fraksi menandai langkah politik yang jarang terjadi. HMP adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau peristiwa luar biasa. Jika HMP disetujui dalam rapat paripurna, DPR dapat mengajukan usul pemakzulan presiden atau wakil presiden kepada MPR.

Namun, prosesnya tidak singkat. HMP harus dibahas dalam rapat paripurna dan memerlukan dukungan suara. Setelah itu, usul pemakzulan diajukan ke MPR. Mekanisme lengkapnya diatur dalam konstitusi dan tata tertib DPR.

Dengan semua fraksi mengajukan HMP, tekanan politik terhadap Gibran meningkat. Namun, belum ada pernyataan resmi dari Istana atau Gibran terkait HMP ini. Artikel sumber juga tidak menyebutkan jadwal rapat paripurna berikutnya.

Pengajuan HMP ini juga berdampak pada peta koalisi. Gerindra, yang merupakan partai pendukung pemerintah, ikut mengajukan HMP dengan 11 anggota. Hal ini menunjukkan dinamika politik yang berkembang di parlemen.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Rapat Paripurna dan Sikap Istana

Setelah dokumen HMP diserahkan, Pimpinan DPR akan memprosesnya sesuai mekanisme yang berlaku. Langkah berikutnya adalah pembahasan dalam rapat paripurna. Belum ada informasi kapan rapat paripurna akan digelar.

Selain itu, publik menunggu sikap resmi dari Istana dan Gibran. Sejauh ini, belum ada tanggapan yang dikutip dalam artikel sumber. Dukungan dari semua fraksi membuat HMP ini sulit diabaikan.

Proses pemakzulan sendiri memerlukan waktu dan tahapan panjang. Namun, pengajuan HMP oleh semua fraksi merupakan sinyal kuat bahwa DPR serius memproses persoalan ijazah ini.

Analisis Redaksi

Pengajuan HMP oleh semua fraksi parpol di DPR adalah peristiwa politik yang serius. Persoalan ijazah yang awalnya administratif kini berkembang menjadi ancaman pemakzulan. Yang menarik, Gerindra yang merupakan partai pendukung pemerintah ikut mengajukan HMP. Ini menunjukkan bahwa tekanan politik tidak hanya datang dari oposisi.

Namun, publik perlu mencermati dasar hukum yang digunakan. Fraksi PAN dan Demokrat merujuk pada putusan MK dan MA, tetapi artikel sumber tidak merinci putusan mana yang dimaksud. Tanpa penjelasan rinci, HMP berisiko menjadi alat politik jangka pendek. DPR perlu menjelaskan kepada publik mengapa ijazah Gibran dianggap melanggar syarat konstitusional.

Selain itu, mekanisme HMP hingga pemakzulan panjang dan kompleks. Semua fraksi mengajukan HMP, tetapi belum tentu semuanya akan mendukung pemakzulan dalam voting. Sikap Istana dan Gibran juga akan menentukan arah politik ke depan. Yang jelas, rapat 11 November 2026 menandai babak baru dalam dinamika politik nasional.

Sumber: sultra.antaranews.com, dpr.go.id