13 Anggota Fraksi Golkar DPR RI Dukung Hak Menyatakan Pendapat soal Legitimasi Wapres Gibran

Sebanyak 13 anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar mendukung gerakan pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait dugaan persoalan legitimasi jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dari jumlah itu, 11 orang telah menandatangani berkas secara formal, sementara dua lainnya belum membubuhkan tanda tangan.

Berkas permohonan itu telah diserahkan kepada pimpinan DPR RI. Langkah tersebut diarahkan untuk membuka proses politik dan hukum terkait kemungkinan pemberhentian Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Doli Kurnia Sebut 11 dari 13 Anggota Sudah Tanda Tangan

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengungkapkan bahwa dari 13 anggota Fraksi Golkar yang tergabung dalam gerakan tersebut, sebanyak 11 orang telah membubuhkan tanda tangan secara formal.

Dua nama yang belum menandatangani, kata Doli, adalah Bias Layar dan Samsul Bahri Tiyong. Keduanya tetap tercatat sebagai bagian dari kelompok yang mendukung pengajuan hak tersebut.

"Kami menyampaikan permohonan dan hak menyatakan pendapat ini agar dapat diproses pada tahap pemberhentian Wakil Presiden, sesuai mekanisme yang diatur dalam Pasal 7A, 7B, dan 7C UUD 1945," ujar Doli, dikutip dari Golkarpedia.

Doli menjelaskan, ada dua pertimbangan utama yang melandasi pengajuan hak tersebut, yakni aspek kepastian hukum dan aspirasi masyarakat.

Dua Alasan Pengusul: Kepastian Hukum dan Aspirasi Publik

Dari sisi hukum, para pengusul menilai terdapat persoalan terkait legitimasi jabatan Wakil Presiden yang perlu mendapatkan tindak lanjut melalui mekanisme konstitusional. Mereka merujuk pada sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang dinilai memiliki relevansi dengan persoalan tersebut.

Dari sisi aspirasi publik, pengajuan HMP disebut sebagai bentuk respons terhadap dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang mengenai status serta legitimasi kepemimpinan nasional.

Dua alasan itu diletakkan berdampingan. Kepastian hukum menjadi pintu masuk teknis, sementara aspirasi publik menjadi dasar politik yang membuat langkah ini punya bobot di ruang publik.

Daftar 13 Anggota Fraksi Golkar yang Terhimpun dalam Pengajuan HMP

Berikut nama-nama anggota Fraksi Partai Golkar yang disebut terhimpun dalam pengajuan Hak Menyatakan Pendapat:

• Ahmad Doli Kurnia Tandjung (A-272)
• Ahmad Irawan (A-327)
• Robert Joppy Kardinal (A-365)
• Abraham Sridjaja (A-291)
• Umbu Rudi Kabunang (A-343)
• Hetifah Sjaifudian (A-352)
• Bambang Patijaya (A-289)
• Andika Satya (A-311)
• Erik Hermawan (A-353)
• Karmila Sari (A-278)
• Atalia Praratya (A-291)
• Bias Layar
• Samsul Bahri Tiong

Berkas permohonan tersebut selanjutnya diserahkan kepada pimpinan DPR RI untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata tertib DPR.

Jalan Panjang Sesuai Pasal 7A dan 7B UUD 1945

Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat tidak serta-merta berujung pada pemberhentian seorang Wakil Presiden. Konstitusi telah mengatur mekanisme dan tahapan yang harus dilalui sebagaimana tertuang dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945.

Dalam ketentuan tersebut, proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus melalui proses di DPR RI, pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi, hingga keputusan akhir dalam rapat paripurna MPR RI.

Artinya, langkah yang ditempuh sejumlah anggota Fraksi Golkar ini baru merupakan pintu awal. Masih ada serangkaian tahapan yang harus dilalui sebelum dapat menghasilkan keputusan mengenai pemberhentian Wakil Presiden.

Rujukan Pasal 7A, 7B, dan 7C menempatkan HMP sebagai bagian dari mekanisme impeachment yang diatur konstitusi, bukan sekadar pernyataan sikap politik semata. Rujukan itu juga menjelaskan mengapa pengusul menyebut langkah mereka sebagai upaya konstitusional.

Posisi Fraksi Golkar dan Respons Pimpinan DPR

Gerakan ini menarik karena datang dari dalam Fraksi Partai Golkar, partai yang berada dalam koalisi pemerintahan. Doli Kurnia sendiri menjabat Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, sehingga pernyataannya mencerminkan suara dari struktur partai, bukan hanya sikap pribadi seorang anggota dewan.

Namun, belum ada keterangan resmi dari pimpinan DPR RI mengenai tindak lanjut berkas tersebut. Tata tertib DPR akan menentukan bagaimana permohonan itu diproses, termasuk apakah akan dibahas dalam rapat badan musyawarah atau mekanisme lain.

Peta dukungan di antara fraksi lain juga belum terlihat. HMP membutuhkan dukungan politik yang jauh lebih luas di DPR, dan 13 anggota dari satu fraksi belum cukup untuk membawa usulan ini ke tahap berikutnya.

Untuk konteks mekanisme konstitusional, rujukan silang bisa dilihat pada penjelasan resmi mengenai Mahkamah Konstitusi dan peran lembaga tersebut dalam proses pemeriksaan pendapat DPR.

Analisis Redaksi

Langkah 13 anggota Fraksi Golkar ini lebih tepat dibaca sebagai sinyal politik ketimbang ancaman nyata terhadap kursi Wakil Presiden. Angka 13 dari total 580 kursi DPR terlalu kecil untuk dipakai mengukur kekuatan riil di parlemen. HMP membutuhkan dukungan minimal seperlima anggota DPR untuk bisa dibawa ke sidang paripurna, dan itu berarti puluhan anggota lain dari berbagai fraksi harus ikut bergabung.

Yang justru layak dicermati adalah asal usul gerakan ini. Doli Kurnia bukan politikus pinggiran, melainkan Wakil Ketua Umum DPP Golkar dan anggota Komisi II. Ketika seorang petinggi partai koalisi menyampaikan permohonan yang secara eksplisit menyebut Pasal 7A dan 7B UUD 1945, pesannya bukan hanya ditujukan ke pimpinan DPR, tetapi juga ke internal partai dan publik yang menuntut kejelasan soal legitimasi jabatan Wakil Presiden.

Dua nama yang belum menandatangani berkas juga memberi petunjuk bahwa dukungan di dalam fraksi tidak sepenuhnya solid. Sisa prosesnya kini bergantung pada dua hal: bagaimana pimpinan DPR menempatkan berkas ini dalam agenda, dan seberapa luas dukungan fraksi lain yang benar-benar terkumpul. Tanpa keduanya, HMP ini berhenti sebagai dokumen politik yang tercatat, bukan sebagai langkah impeachment yang berjalan.