Ikappi Minta Pemerintah Berantas Mafia Pangan Sebelum Hukum Pedagang Pelanggar HET

Ikappi meminta pemerintah memperketat pengawasan rantai pasok pangan dari hulu ke hilir sebelum menjatuhkan sanksi kepada pedagang yang melanggar Harga Eceran Tertinggi (HET). Permintaan itu muncul di tengah sorotan terhadap penegakan aturan harga pangan yang selama ini lebih sering berujung pada pedagang kecil.

Desakan Pengawasan Rantai Pasok dari Hulu ke Hilir

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) menilai penindakan terhadap pedagang yang melanggar HET seharusnya menjadi langkah terakhir, bukan yang pertama. Organisasi yang mewakili pedagang pasar rakyat ini menyoroti pentingnya pengawasan menyeluruh terhadap rantai pasok pangan, mulai dari produsen, distributor, hingga pengecer.

Menurut Ikappi, tanpa pengawasan yang ketat di sepanjang rantai pasok, sanksi kepada pedagang justru berpotensi tidak adil. Pasalnya, pedagang kecil sering kali hanya menerima harga dari pemasok dan tidak memiliki kendali atas struktur biaya yang membentuk harga jual di pasar.

“Pemerintah mestinya memperketat pengawasan rantai pasok pangan dari hulu ke hilir sebelum menjatuhkan sanksi kepada pedagang,” demikian pernyataan Ikappi seperti dikutip dari Kontan.co.id.

Seruan ini menegaskan posisi Ikappi bahwa persoalan harga pangan tidak bisa diselesaikan hanya dengan penegakan hukum di tingkat pengecer. Ada faktor struktural yang perlu dibenahi lebih dulu, terutama praktik monopoli dan permainan harga di level distribusi.

Mengapa Pedagang Kecil Kerap Jadi Sasaran Pertama

Dalam banyak kasus, pedagang pasar adalah pihak yang paling mudah dijangkau oleh aparat ketika terjadi lonjakan harga atau pelanggaran HET. Mereka beroperasi terbuka di pasar dan jumlahnya banyak, sehingga pengawasan dan penindakan lebih mudah dilakukan dibandingkan menelusuri jaringan distribusi yang lebih kompleks.

Namun, Ikappi mengingatkan bahwa posisi pedagang kecil dalam rantai pasok sangat rentan. Mereka membeli barang dari distributor atau agen dengan harga yang sudah terbentuk jauh sebelum sampai ke pasar. Jika harga dari pemasok tinggi, pedagang menghadapi pilihan sulit: menjual sesuai HET dengan risiko rugi, atau melanggar aturan demi menjaga kelangsungan usaha.

Karena itu, Ikappi meminta pemerintah melihat persoalan ini secara lebih adil. Penegakan HET seharusnya dibarengi dengan upaya memastikan tidak ada permainan harga di tingkat distributor dan importir yang membuat harga di pasar melambung.

“Jangan sampai pedagang kecil dihukum, sementara pelaku utama yang mengatur harga di atasnya tidak tersentuh,” merupakan inti dari sikap yang disampaikan Ikappi.

Mafia Pangan dan Praktik Kartel di Sektor Distribusi

Istilah mafia pangan merujuk pada praktik permainan harga dan penimbunan barang oleh pihak-pihak yang memiliki kendali atas pasokan. Praktik ini bisa terjadi di berbagai titik, mulai dari importir, distributor besar, hingga jaringan pergudangan yang menahan stok untuk memicu kelangkaan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah sendiri pernah membentuk satuan tugas khusus untuk memberantas mafia pangan, terutama pada komoditas seperti beras, gula, dan minyak goreng. Namun, upaya tersebut dinilai belum sepenuhnya efektif karena praktik permainan harga masih ditemukan di lapangan.

Ikappi menilai pemberantasan mafia pangan harus menjadi prioritas sebelum sanksi dijatuhkan kepada pedagang. Jika praktik ini dibiarkan, harga di pasar akan terus berfluktuasi dan HET sulit ditegakkan secara konsisten.

“Mafia pangan ini yang harus diberantas dulu. Kalau mereka masih ada, pedagang selalu jadi pihak yang disalahkan,” ujar Ikappi dalam pernyataannya.

Pemerintah memiliki instrumen untuk menindak praktik ini, antara lain melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan satuan tugas pangan. Namun, penegakan hukum terhadap kartel pangan membutuhkan bukti yang kuat dan proses yang panjang.

Dampak Penindakan Sepihak terhadap Pedagang

Jika sanksi dijatuhkan tanpa pembenahan rantai pasok, Ikappi khawatir hal itu akan menimbulkan dampak negatif bagi pedagang pasar rakyat. Salah satunya adalah penurunan pendapatan yang berujung pada gulung tikar.

Pedagang kecil umumnya memiliki margin keuntungan yang tipis. Sanksi berupa denda atau pencabutan izin usaha bisa menghancurkan sumber penghidupan mereka. Sementara itu, pelaku usaha besar di level distribusi memiliki kemampuan finansial untuk menyerap biaya kepatuhan.

Ikappi juga menyoroti potensi ketidakstabilan pasokan jika pedagang enggan berjualan karena takut dikenai sanksi. Kondisi ini bisa memicu kelangkaan barang di pasar dan pada akhirnya mendorong harga naik lebih tinggi.

“Penindakan yang tidak adil justru bisa mengganggu pasokan. Pedagang jadi takut berjualan, barang menghilang, harga malah naik,” demikian peringatan Ikappi.

Langkah yang Diharapkan Ikappi dari Pemerintah

Ikappi mendesak pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh sebelum menerapkan sanksi kepada pedagang. Ada beberapa langkah yang diharapkan dapat segera dijalankan.

• Memperketat pengawasan terhadap seluruh mata rantai pasok pangan, dari produsen hingga pengecer.
• Memberantas praktik mafia pangan dan kartel yang mengatur harga di tingkat distribusi.
• Melibatkan asosiasi pedagang dalam proses pengawasan dan penegakan aturan harga.
• Menerapkan sanksi secara proporsional dengan mempertimbangkan posisi pedagang dalam rantai pasok.

Selain itu, Ikappi berharap pemerintah membuka jalur komunikasi yang lebih baik dengan pedagang pasar. Sosialisasi kebijakan HET dan mekanisme pengawasan perlu dilakukan secara transparan agar pedagang tidak selalu berada di posisi yang dirugikan.

“Kami siap diajak bicara. Tapi jangan hanya pedagang yang disalahkan. Pemerintah harus berani membenahi rantai pasoknya,” kata Ikappi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah mengenai permintaan Ikappi tersebut. Namun, desakan ini menambah panjang daftar masukan dari pelaku pasar terhadap kebijakan harga pangan yang selama ini dinilai belum berpihak pada pedagang kecil.

Analisis Redaksi

Permintaan Ikappi menyentuh titik lemah kebijakan pangan yang kerap mengabaikan akar masalah. Selama bertahun-tahun, pemerintah cenderung memilih jalan pintas dengan menindak pedagang di pasar ketika harga melonjak. Padahal, lonjakan harga lebih sering berasal dari permainan di level distribusi yang tidak terlihat oleh konsumen.

Penegakan HET tanpa pengawasan rantai pasok yang memadai ibarat memadamkan api di ujung selang sementara sumbernya masih menyala. Pedagang kecil berada di posisi paling rentan karena mereka tidak memiliki kekuatan tawar terhadap pemasok. Menghukum mereka tanpa membenahi hulu hanya akan menciptakan ketidakadilan baru.

Pemerintah perlu membuktikan keseriusan memberantas mafia pangan dengan langkah konkret, bukan sekadar retorika. Transparansi data stok dan harga di setiap tingkat distribusi, penindakan tegas terhadap kartel, serta pelibatan asosiasi pedagang dalam pengawasan adalah prasyarat agar kebijakan HET bisa berjalan efektif. Tanpa itu, sanksi kepada pedagang hanya akan menjadi solusi semu yang berulang setiap tahun.

Sumber: kppu.go.id