HUT ke-15 NasDem Kalsel: Komitmen Partai Tanpa Mahar dan Kawal RPJMD

Partai NasDem Kalimantan Selatan memasuki usia ke-15 tahun dengan menegaskan dua komitmen utama: Partai Tanpa Mahar dan pengawalan program RPJMD daerah. Penegasan itu disampaikan Ketua Panitia HUT Partai NasDem Kalsel Ahmad Sarwani di Banjarmasin.

Menurut laporan kalselpos.com, peringatan hari ulang tahun ke-15 partai besutan Surya Paloh itu dijadikan momentum untuk menegaskan kembali identitas partai. Dua hal yang paling disorot adalah komitmen Partai Tanpa Mahar dan pengawalan program RPJMD daerah.

Sarwani menegaskan, Partai Tanpa Mahar bukan sekadar slogan. Komitmen itu tetap dijaga hingga kini. Ia juga menyebut pengawalan program RPJMD sebagai bagian dari fungsi partai dalam mengawal kebijakan daerah.

NasDem Kalsel Masuk Usia 15 Tahun

Partai NasDem didirikan pada 11 November 2011. Dengan begitu, peringatan HUT ke-15 jatuh pada 11 November 2026. Perjalanan partai ini terbilang cepat: dari partai baru, NasDem langsung lolos ke Senayan pada Pemilu 2014 dan terus mempertahankan kursi di parlemen pada pemilu berikutnya.

Di Kalimantan Selatan, DPW NasDem Kalsel menjadi salah satu struktur partai yang aktif menggelar peringatan HUT setiap tahun. Peringatan kali ini diwarnai penekanan pada dua isu yang selama ini menjadi ciri partai: pendanaan politik yang bersih dan pengawasan kebijakan pembangunan daerah.

Sarwani, yang memimpin kepanitiaan HUT ke-15 di tingkat provinsi, menyampaikan hal itu dalam pernyataan resmi kepada media. "Memasuki usia ke-15 tahun, kami menegaskan komitmen Partai Tanpa Mahar," katanya seperti dikutip kalselpos.com.

Partai Tanpa Mahar dan Rekam Jejaknya

Partai Tanpa Mahar adalah gagasan yang diperkenalkan Surya Paloh sejak awal berdirinya NasDem. Intinya sederhana: tidak ada mahar politik bagi kader yang ingin maju sebagai calon legislatif atau calon kepala daerah. Gagasan ini lahir dari keprihatinan atas praktik politik transaksional yang mahal dan rawan korupsi.

Dalam praktiknya, NasDem menerapkan sistem seleksi kader yang ketat dan pendanaan partai yang lebih terpusat. Kader yang ingin maju harus melalui proses penyaringan, bukan membayar sejumlah uang kepada partai.

Namun, gagasan ini juga kerap menuai kritik. Sejumlah pengamat menilai Partai Tanpa Mahar sulit dibuktikan secara transparan. Karena itu, penegasan ulang komitmen ini di usia ke-15 menjadi penting, terutama menjelang agenda politik berikutnya.

Sarwani menegaskan bahwa komitmen tersebut tetap dijaga. Ia tidak merinci mekanisme atau evaluasi apa pun, tetapi menempatkan Partai Tanpa Mahar sebagai bagian dari identitas yang tidak boleh luntur.

Pengawalan Program RPJMD Daerah

Selain isu mahar, Sarwani menyoroti peran partai dalam mengawal program RPJMD, atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi acuan pemerintah daerah selama lima tahun.

Bagi partai politik yang memiliki kursi di DPRD, pengawalan RPJMD berarti memastikan program yang tertuang dalam dokumen itu benar-benar berjalan. Ini mencakup fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi.

Di Kalimantan Selatan, isu pembangunan daerah selalu menjadi perhatian, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga pelayanan publik. NasDem Kalsel menempatkan pengawalan RPJMD sebagai bagian dari kerja politik yang konkret, bukan sekadar retorika.

"Kami mengawal program RPJMD daerah," ujar Sarwani, menegaskan posisi partai dalam proses pembangunan.

Pesan Politik di Balik Peringatan HUT

Peringatan HUT partai politik biasanya bukan sekadar seremonial. Di baliknya ada pesan politik yang ingin disampaikan kepada publik dan kader.

Bagi NasDem Kalsel, dua pesan itu jelas: partai ingin dikenal sebagai kekuatan yang bersih dari politik uang, sekaligus hadir dalam pengawasan kebijakan daerah. Keduanya relevan dengan posisi NasDem sebagai partai pendukung pemerintah, tetapi tetap mengklaim diri sebagai kekuatan perubahan.

Peringatan HUT ke-15 juga menjadi ajang konsolidasi internal. Struktur partai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota biasanya dilibatkan. Momentum ini dipakai untuk memperkuat soliditas menjelang agenda politik berikutnya.

Yang Perlu Dijaga Setelah Usia 15 Tahun

Sejumlah hal patut dicermati dari pernyataan Sarwani. Pertama, komitmen Partai Tanpa Mahar perlu dibuktikan dengan transparansi, bukan hanya diulang setiap tahun.

Kedua, pengawalan RPJMD menuntut kapasitas anggota legislatif. Tanpa pemahaman teknis soal perencanaan dan anggaran, pengawalan hanya akan berhenti di pernyataan.

Ketiga, usia 15 tahun adalah fase kedewasaan bagi sebuah partai. Publik akan menilai bukan dari slogan, tetapi dari rekam jejak kader di parlemen dan pemerintah daerah.

NasDem Kalsel tampaknya menyadari hal itu. Penegasan komitmen di usia ke-15 menjadi titik tolak untuk membuktikan bahwa gagasan Partai Tanpa Mahar dan pengawalan RPJMD bukan sekadar narasi.

Analisis Redaksi

Pernyataan Sarwani mencerminkan dua hal yang jarang berjalan beriringan dalam politik Indonesia: gagasan pendanaan politik yang bersih dan kerja pengawasan kebijakan yang teknis. Partai Tanpa Mahar sudah menjadi merek NasDem sejak 2011. Namun setelah 15 tahun, publik berhak menuntut bukti yang lebih konkret.

Di sisi lain, pengawalan RPJMD adalah janji yang mudah diucapkan tetapi sulit dijalankan. RPJMD sering menjadi dokumen tebal yang berhenti di rak. Partai yang serius mengawalnya harus mampu menerjemahkan dokumen itu menjadi pertanyaan konkret di DPRD, misalnya soal realisasi anggaran atau capaian indikator.

Peringatan HUT ke-15 sebaiknya tidak berhenti pada pernyataan komitmen. NasDem Kalsel punya peluang membuktikan diri lewat kinerja legislatif dan transparansi rekrutmen calon. Tanpa itu, Partai Tanpa Mahar akan terus menjadi slogan yang diulang setiap 11 November.

Sumber: nasdem.id