Rektor UGM Ova Emilia Buka Suara: Data Mahasiswa Diamankan, Siapkan Pendampingan Hukum

Rektor Universitas Gadjah Mada Prof. dr. Ova Emilia, Ph.D., akhirnya angkat bicara soal aksi 10 November 2026 di Yogyakarta. UGM tengah mendata mahasiswa yang diamankan aparat dan menyiapkan pendampingan hukum bagi mereka yang terdampak.

Pernyataan itu disampaikan Ova lewat keterangan resmi pada Rabu, 11 November 2026, sehari setelah aksi penyampaian aspirasi berlangsung di Yogyakarta dan memicu ketegangan di sekitar kampus UGM. Universitas menegaskan komitmennya menjaga nilai demokrasi, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hak asasi manusia.

"Sebagai institusi pendidikan tinggi, UGM berkomitmen mempertahankan ruang akademik yang terbuka, kritis, dan demokratis, sekaligus menghormati partisipasi sivitas akademika dalam kehidupan publik," kata Prof Ova, dikutip dari Warta Ekonomi.

Kronologi Aksi 10 November 2026 di Yogyakarta

Peristiwa bermula dari aksi penyampaian aspirasi yang berlangsung di Yogyakarta pada 10 November 2026. Massa yang sebelumnya dihalau di kawasan Malioboro bergerak secara bergerombol menuju Bundaran UGM dan melakukan pembakaran.

Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Irjen Pol Langgeng Purnomo menjelaskan, saat dikejar aparat, massa berlari dan berlindung di area perbatasan kampus UGM. Menurutnya, polisi menahan diri untuk tidak menggunakan gas air mata maupun water cannon di dalam kawasan kampus.

Langgeng membantah narasi yang beredar di media sosial bahwa kendaraan taktis (rantis) kepolisian masuk ke dalam kampus UGM. Bantahan itu disampaikannya untuk merespons kritik yang menuding aparat bertindak represif saat menangani aksi massa.

Dari sisi kampus, UGM menyatakan telah menerima laporan adanya mahasiswa yang diamankan aparat dalam peristiwa tersebut. Universitas langsung bergerak melakukan pendataan dan penelusuran untuk memastikan keberadaan serta kondisi mahasiswa yang terdampak.

Pernyataan Lengkap Rektor UGM Ova Emilia

Dalam pernyataan resminya, UGM menolak segala bentuk kekerasan terhadap sivitas akademika, baik saat penyampaian aspirasi maupun dalam proses pengamanan aksi. Ova menekankan bahwa setiap tindakan pengamanan oleh aparat harus berdasarkan ketentuan hukum.

"Universitas menegaskan bahwa setiap tindakan pengamanan oleh aparat harus berdasarkan ketentuan hukum, mengedepankan prinsip legalitas dan proporsionalitas, serta menghormati HAM," jelasnya.

UGM juga menyatakan kebebasan menyampaikan pendapat secara damai merupakan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk mahasiswa. Kampus menilai ruang akademik harus tetap terbuka bagi kritik dan perbedaan pendapat.

"UGM menilai kampus harus tetap menjadi ruang aman bagi kebebasan berpikir, berekspresi, dan menyampaikan kritik. Perbedaan pendapat serta penyampaian aspirasi, menurut universitas, harus dapat berlangsung secara damai tanpa ancaman kekerasan," tuturnya.

Komitmen terhadap demokrasi, lanjut UGM, tidak cukup hanya dengan mengakui kebebasan berpendapat. Kebebasan itu harus diwujudkan melalui perlindungan terhadap pihak yang menggunakan hak tersebut.

UGM Data Mahasiswa yang Diamankan dan Siapkan Pendampingan Hukum

Langkah konkret yang disiapkan UGM mencakup pendataan, koordinasi dengan pihak berwenang, hingga pendampingan hukum. Universitas menyatakan akan memastikan hak-hak mahasiswa terpenuhi apabila terbukti ada yang ditangkap atau diamankan.

Berikut rangkaian langkah yang disampaikan pihak kampus:

• Melakukan pendataan dan penelusuran terhadap mahasiswa yang dilaporkan diamankan aparat.
• Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kondisi mahasiswa yang terdampak.
• Mengupayakan pendampingan yang diperlukan, termasuk pendampingan hukum.
• Memastikan hak-hak mahasiswa terpenuhi melalui koordinasi dengan pihak berwenang.

Pendampingan hukum menjadi sorotan karena menyangkut posisi kampus di tengah ketegangan antara mahasiswa dan aparat keamanan. UGM menempatkan diri sebagai pihak yang memastikan proses hukum berjalan tanpa mengabaikan hak sivitas akademika.

Kritik Mantan Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto

Sebelum pernyataan rektor keluar, kritik lebih dulu muncul dari mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UGM, Tiyo Ardianto. Lewat akun media sosialnya, ia mengecam tindakan aparat yang menurutnya menyerang peserta aksi secara membabi buta.

Tiyo menilai peristiwa tersebut sebagai penghinaan terhadap ruang akademik. Kritiknya menyasar cara aparat membubarkan massa di sekitar kampus.

"Aparat, seperti serigala kelaparan, memburu warga (ada mahasiswa, tentu saja) lalu menyerangnya membabi-buta," kata Tiyo.

Pernyataan itu menambah tekanan publik terhadap proses pengamanan aksi. Di sisi lain, Kapolda DIY memberikan penjelasan berbeda dengan menegaskan bahwa aparat tidak masuk ke dalam kampus dan tidak menggunakan gas air mata maupun water cannon di kawasan UGM.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Peristiwa 10 November 2026 memunculkan beragam respons, mulai dari pernyataan pihak kampus, kritik mantan Ketua BEM UGM, hingga penjelasan Kapolda DIY terkait tindakan aparat di sekitar kampus. Ketiga pihak sama-sama mengklaim berada di sisi yang benar.

Bagi mahasiswa yang terdampak, kepastian soal pendampingan hukum menjadi hal yang ditunggu. UGM belum merinci berapa jumlah mahasiswa yang diamankan maupun status hukum mereka. Universitas hanya menyatakan proses pendataan dan penelusuran masih berjalan.

Publik juga menunggu hasil koordinasi antara kampus dan kepolisian. Sejauh ini, belum ada keterangan resmi mengenai tindak lanjut hukum terhadap massa yang diamankan, termasuk apakah ada mahasiswa UGM yang ditetapkan sebagai tersangka.

Yang jelas, aksi di Yogyakarta itu telah membuka kembali perdebatan lama soal batas antara pengamanan aksi dan perlindungan hak berpendapat. UGM memilih mengambil posisi sebagai pelindung sivitas akademika, sementara kepolisian bersikeras bahwa prosedur di lapangan sudah dijalankan sesuai ketentuan.

Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan aksi dan respons aparat dapat dipantau melalui pemberitaan situs resmi UGM serta keterangan kepolisian setempat.

Analisis Redaksi

Pernyataan Ova Emilia datang sehari setelah peristiwa, bukan pada malam yang sama. Jeda itu wajar bagi birokrasi kampus, tetapi di tengah tekanan publik, kecepatan respons menentukan persepsi. Ketika kritik dari mantan ketua BEM sudah beredar lebih dulu, kampus berada di posisi mengejar bola.

Yang perlu diapresiasi, UGM tidak sekadar menyatakan simpati. Ada langkah konkret berupa pendataan dan penyiapan pendampingan hukum. Namun janji itu baru berarti jika jumlah mahasiswa yang diamankan benar-benar diumumkan dan proses hukumnya dikawal sampai tuntas, bukan berhenti pada pernyataan resmi yang aman secara politik.

Di sisi lain, klarifikasi Kapolda DIY soal rantai komando dan penggunaan gas air mata patut diuji dengan bukti lapangan. Bantahan tanpa rekaman atau dokumentasi yang bisa diverifikasi publik akan terus dibayangi kecurigaan. Kampus dan kepolisian sama-sama punya kepentingan untuk membuka fakta sejelas mungkin, karena yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi institusi, tetapi kepercayaan mahasiswa bahwa ruang akademik benar-benar aman.

Sumber: ugm.ac.id