Ketua DPRD Kota Mojokerto Ery Purwanti Tegaskan Harmonisasi Perda dengan Produk Hukum Lain

Ketua DPRD Kota Mojokerto Ery Purwanti memimpin Focus Group Discussion (FGD) penyelarasan regulasi daerah, khususnya penerapan ketentuan pidana dan administratif sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ia menegaskan pentingnya harmonisasi agar produk hukum daerah tidak bertentangan dengan aturan lebih tinggi.

FGD Bahas Penyelarasan Perda dengan UU Nomor 1 Tahun 2023

DPRD Kota Mojokerto menggelar FGD yang membahas secara spesifik penyelarasan peraturan daerah dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Forum ini menjadi wadah bagi legislator, pemerintah daerah, dan praktisi hukum untuk menyamakan persepsi soal batasan dan prinsip penerapan sanksi pidana dalam regulasi daerah.

Ery Purwanti menyatakan penyusunan maupun evaluasi Perda harus dilakukan secara cermat. Setiap ketentuan mesti punya landasan hukum yang kuat, memberi kepastian hukum, dan tidak menimbulkan multitafsir saat diterapkan di lapangan.

“Setiap Perda harus disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harmonisasi ini penting untuk menghindari adanya pasal yang bertentangan dengan aturan lebih tinggi, sehingga produk hukum daerah benar-benar memiliki kepastian hukum,” tegas Ery seperti dikutip dari Majalah Nurani.

Menurut Ery, penyesuaian terhadap UU Nomor 1 Tahun 2023 menjadi krusial, terutama menyangkut batasan dan prinsip penerapan sanksi pidana dalam regulasi daerah. Ia tidak merinci pasal mana saja yang perlu disesuaikan, namun menekankan bahwa proses inventarisasi akan menjadi bagian dari rekomendasi FGD.

Peran Kejaksaan Negeri dalam Pendampingan Hukum

Ery juga menyoroti pentingnya kemitraan strategis antara DPRD Kota Mojokerto dan Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. Menurutnya, peran kejaksaan tidak hanya sebatas penegakan hukum, tetapi juga diperlukan dalam memberikan pendampingan dan pertimbangan hukum terhadap penyusunan regulasi daerah.

Melalui keterlibatan praktisi hukum dan penuntut umum, DPRD berharap memperoleh masukan yang komprehensif. Dengan begitu, setiap produk hukum yang dihasilkan lebih matang dari sisi substansi maupun penerapannya.

“Dengan adanya FGD ini, kami berharap lahir rekomendasi konkret, mulai dari inventarisasi Perda yang perlu disesuaikan atau direvisi, penyelarasan ketentuan sanksi, hingga penyusunan peta jalan pembentukan produk hukum daerah yang lebih adaptif dan akuntabel,” ungkap Ery.

Sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan Kejaksaan Negeri disebut Ery sebagai bagian penting untuk memastikan regulasi yang dibentuk mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan perlindungan hukum.

Asas Kemanfaatan dan Pendekatan Humanis dalam Penegakan Aturan

Lebih lanjut, Ery menyampaikan bahwa pembentukan regulasi daerah ke depan harus mengedepankan asas kemanfaatan, keadilan, serta perlindungan terhadap masyarakat. Ia berharap penegakan aturan tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga mengedepankan pendekatan yang humanis dan berorientasi pada penyelesaian masalah, tanpa mengurangi ketegasan hukum.

Pernyataan itu memberi sinyal bahwa DPRD Kota Mojokerto ingin menghindari regulasi yang sekadar menghukum. Regulasi diharapkan mampu menyelesaikan persoalan di masyarakat, bukan menambah beban baru.

Dalam konteks UU Nomor 1 Tahun 2023, pemerintah daerah memang diberi ruang untuk mengatur sanksi pidana, tetapi dengan batasan ketat. Perda tidak boleh mengatur pidana di luar ketentuan yang didelegasikan undang-undang. Karena itu, harmonisasi menjadi langkah awal yang tidak bisa dilewati.

Latar Belakang: Mengapa Harmonisasi Perda Mendesak

Harmonisasi Perda dengan produk hukum lain bukan perkara administratif semata. Perda yang bertentangan dengan aturan lebih tinggi berisiko dibatalkan, baik melalui evaluasi gubernur maupun uji materi di Mahkamah Agung. Dampaknya, kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha menjadi terganggu.

UU Nomor 1 Tahun 2023 sendiri membawa perubahan besar dalam hukum pidana nasional. Salah satu implikasinya, daerah perlu menyesuaikan ketentuan sanksi dalam Perda agar selaras dengan prinsip dan batasan yang diatur undang-undang tersebut.

Proses harmonisasi biasanya mencakup beberapa tahap:

• Inventarisasi Perda yang masih berlaku dan yang sedang direncanakan.
• Identifikasi pasal yang berpotensi bertentangan dengan aturan lebih tinggi.
• Penyelarasan rumusan sanksi pidana dan administratif.
• Konsultasi dengan Kejaksaan Negeri dan instansi terkait.
• Penyusunan peta jalan pembentukan produk hukum daerah.

Tanpa langkah ini, DPRD dan pemerintah daerah berisiko menghasilkan Perda yang tidak aplikatif. Bukan hanya soal legalitas, tetapi juga efektivitas di lapangan.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

FGD ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret, mulai dari daftar Perda yang perlu disesuaikan atau direvisi hingga penyelarasan ketentuan sanksi. DPRD Kota Mojokerto juga menargetkan penyusunan peta jalan pembentukan produk hukum daerah yang lebih adaptif dan akuntabel.

Bagi masyarakat, hasil FGD ini berdampak pada kualitas layanan dan perlindungan hukum. Perda yang harmonis membuat aturan lebih mudah dipahami dan diterapkan. Sebaliknya, Perda yang tumpang tindih menyulitkan warga dan aparat di lapangan.

Ery menambahkan, sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan Kejaksaan Negeri menjadi bagian penting dalam memastikan regulasi yang dibentuk mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan perlindungan hukum.

Melalui forum diskusi tersebut, DPRD Kota Mojokerto berharap seluruh produk hukum daerah ke depan semakin selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta dapat diterapkan secara efektif, adil, dan memberikan manfaat nyata.

Analisis Redaksi

Langkah DPRD Kota Mojokerto menggelar FGD harmonisasi Perda patut diapresiasi, tetapi bukan tanpa catatan. Dalam banyak kasus, persoalan regulasi daerah bukan sekadar soal teks yang bertentangan dengan aturan lebih tinggi. Persoalan justru muncul saat Perda sudah disahkan: sanksi tidak dijalankan, pengawasan lemah, dan sosialisasi tidak menyentuh warga.

Karena itu, rekomendasi FGD sebaiknya tidak berhenti pada inventarisasi dan revisi. DPRD perlu memastikan ada mekanisme evaluasi berkala, termasuk mengukur apakah Perda benar-benar menyelesaikan masalah di masyarakat. Tanpa itu, harmonisasi hanya menjadi dokumen rapi yang tidak berdampak.

Pelibatan Kejaksaan Negeri adalah pilihan tepat. Namun, peran pendampingan hukum mesti diimbangi kapasitas staf DPRD dan pemerintah daerah dalam memahami UU Nomor 1 Tahun 2023. Harmonisasi bukan pekerjaan sekali jadi. Ia menuntut pembelajaran berkelanjutan agar produk hukum daerah tidak sekadar legal, tetapi juga berguna.